Berita Sumbar Post | PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Sumbar menyelenggarakan rapat
paripurna, guna membahas penyampaian hasil reses Anggota DPRD Sumbar
masa sidang pertama tahun 2012 Senin(30/4). Sidang dipimpin Ketua DPRD
Sumbar Yultekhnil dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno
serta Wagub Muslim Kasim.
Ermawati Tanjung dari fraksi Demokrat dalam paparan hasil reses daerah pemilihan Sumbar 1 mengatakan aspirasi masyarakat di wilayah 1 rata-rata banyak terkendala disektor kelautan dan infrastruktur. Seperti Mentawai yang meminta kepada Pemprov Sumbar agar menambah kapal untuk kelancaran transportasi. Selain itu juga penambahan jalan negara dan provinsi. Dari 300 km jalan di Mentawai, hanya 5-20 persen yang representatif. Selebihnya masih jalan setapak.
Selain itu pembangunan bandara rokot di Mentawai yang masih tertunda sejak 2008. Karena Gubernur Sumbar belum merekomendasikan kepada pemerintah pusat pembangunannya. Sedangkan untuk Kota Padang masih ada terkendala riol dan bandar yang menyebabkan banjir di depan UPI Padang.
Sementara itu Muchlisin dari fraksi PKS dari Dapil II Sumbar memaparkan laporan hasil reses sebanyak 53 poin aspirasi masyarakat. Dapil II lebih banyak menyorot tentang irigasi, keterisoliran daerah dan infrastruktur jalan dan jembatan serta shelter.
Hasil reses Dapil III sendiri banyak menyangkut permasalahan sarana pertanian dan sarana air bersih diwilayah Tanah Datar. Aspirasi masyarakat lainnya di Dapil III ialah rehabilitasi pasar nagari, alokasi dana pembinaan adat, percepatan program satu petani dan satu sapi, serta sosialisasi program Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal yang masih kurang.
Ketua DPRD Sumbar Yulteknil mengungkapkan penyampaian hasil reses ini merupakan kewajiban seluruh anggota DPRD Sumbar dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan merupakan sebuah kewenangan dan amanah undang-undang yang harus dijalankan DPRD Sumbar.
Dikatakan Yulteknil dari Fraksi Demokrat, dipercepatnya penyampaian hasil reses tersebut untuk membuat program dalam KUA PPAS 2013. Disamping itu juga agar SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar dapat mengerjakan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk program.
Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno mengatakan usulan yg disampaikan oleh anggota DPRD ini menandakan bahwa anggota DPRD bekerja dengan baik dan turun ke lapangan.
"Dengan adanya laporan ini menandakan kinerja DPRD sangat bagus,hanya saja uang terbtas dari Pemprov Sumbar tidak dapat menampung semua aspirasi masyarakat dari masing masing Dapil. Maka dari itu kita rencanakan terlebih dahulu anggarannya,"pungkasnya.
sumbarpost.com 30 April 2012
Ermawati Tanjung dari fraksi Demokrat dalam paparan hasil reses daerah pemilihan Sumbar 1 mengatakan aspirasi masyarakat di wilayah 1 rata-rata banyak terkendala disektor kelautan dan infrastruktur. Seperti Mentawai yang meminta kepada Pemprov Sumbar agar menambah kapal untuk kelancaran transportasi. Selain itu juga penambahan jalan negara dan provinsi. Dari 300 km jalan di Mentawai, hanya 5-20 persen yang representatif. Selebihnya masih jalan setapak.
Selain itu pembangunan bandara rokot di Mentawai yang masih tertunda sejak 2008. Karena Gubernur Sumbar belum merekomendasikan kepada pemerintah pusat pembangunannya. Sedangkan untuk Kota Padang masih ada terkendala riol dan bandar yang menyebabkan banjir di depan UPI Padang.
Sementara itu Muchlisin dari fraksi PKS dari Dapil II Sumbar memaparkan laporan hasil reses sebanyak 53 poin aspirasi masyarakat. Dapil II lebih banyak menyorot tentang irigasi, keterisoliran daerah dan infrastruktur jalan dan jembatan serta shelter.
Hasil reses Dapil III sendiri banyak menyangkut permasalahan sarana pertanian dan sarana air bersih diwilayah Tanah Datar. Aspirasi masyarakat lainnya di Dapil III ialah rehabilitasi pasar nagari, alokasi dana pembinaan adat, percepatan program satu petani dan satu sapi, serta sosialisasi program Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal yang masih kurang.
Ketua DPRD Sumbar Yulteknil mengungkapkan penyampaian hasil reses ini merupakan kewajiban seluruh anggota DPRD Sumbar dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan merupakan sebuah kewenangan dan amanah undang-undang yang harus dijalankan DPRD Sumbar.
Dikatakan Yulteknil dari Fraksi Demokrat, dipercepatnya penyampaian hasil reses tersebut untuk membuat program dalam KUA PPAS 2013. Disamping itu juga agar SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar dapat mengerjakan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk program.
Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno mengatakan usulan yg disampaikan oleh anggota DPRD ini menandakan bahwa anggota DPRD bekerja dengan baik dan turun ke lapangan.
"Dengan adanya laporan ini menandakan kinerja DPRD sangat bagus,hanya saja uang terbtas dari Pemprov Sumbar tidak dapat menampung semua aspirasi masyarakat dari masing masing Dapil. Maka dari itu kita rencanakan terlebih dahulu anggarannya,"pungkasnya.
sumbarpost.com 30 April 2012
