Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Selasa, 31 Juli 2012

PNS Dapat Tunjangan Lebaran Rp 2 Juta

Padang, Padek—Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumbar dapat bernapas lega, karena mendapatkan tunjangan Lebaran. Nominalnya pun jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Jika tahun sebelumnya Rp 1,5 juta, tahun ini tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta.

“Kami memang tidak mengenal istilah tunjangan hari raya (THR). Istilah THR itu hanya untuk buruh dan pekerja swasta. Kami hanya memberikan tunjangan kesejahte­raan, dan aturan pun membolehkan. Setiap PNS menda­patkan tunjangan kesejahteraan Rp 2 juta,” ujar Gu­bernur Sumbar Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres kemarin.

Tunjangan kesejahteraan ini di­berikan agar PNS dapat me­man­fa­atkan uang tersebut meme­nuhi ke­butuhan Lebaran.  Pencairannya di­lakukan seminggu sebelum Lebaran.

“PNS Pemprov sedikit berun­tung dibanding PNS dari kota atau kabupaten lain, karena masih ada pem­kab/pemko yang tidak meng­alokasikan anggaran tunjangan Lebaran,” ucapnya.

Dengan tunjangan itu, Gubernur meminta jajarannya meningkatkan kinerja dalam memberikan pela­yanan pada masyarakat. “Bagi PNS yang malas ngantor, tunjangan daerah dipotong. Bagi PNS yang rajin, akan mendapatkan tambahan tunjangan daerah,” kata Irwan.

Rini, PNS Pemprov Sumbar, mengaku gembira mendengar ada­nya tunjangan kesejahteraan Leba­ran Rp 2 juta. “Uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan beli baju Lebaran anak dan bayar zakat,” ujarnya.

Lebaran tahun ini berada di bulan tua, karena tanggal gajian PNS masih lama. Jika tak ada tunjangan kesejahteraan bagi PNS, otomatis, dia juga merayakan Lebaran dalam suasana prihatin.

“Anak-anak kalau tidak dibe­likan baju Lebaran, mereka akan terus merengek minta dibelikan. Mereka mana tahu, orangtuanya ada uang atau tidak. Alhamdulillah lah ada tunjangan kesejahteraan itu, sehingga kami dapat merayakan Lebaran dengan suka cita,” pung­kasnya. (ayu) 

Padang Ekspres 31 Juli 2012

Senin, 30 Juli 2012

Berdayakan Ekonomi, Gubernur Dukung Program “Gerbang Pensi”

AGAM, SO–Kabupaten Agam dikunjungi Tim Safari Ramadhan (TSR) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tim tersebut dipimpin Gubernur Irwan Prayitno, dan disambut hangat oleh Bupati Agam H. Indra Catri, Dt. Malako Nan Putiah di Mesjid Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya.
 
Pada kesempatan itu, Bupati Indra Catri mengatakan, bahwa dengan basis ekonomi masyarakat Maninjau yang kuat, sehingga sudah dibuat “Program Gerbang Pensi” guna menyelamatkan anak kemenakan.
 
“Untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Agam khususnya masyarakat Maninjau kita sudah canangkan maghrib mengaji, tharah mesjid, wc bersih, Agam menyemai, serta menciptakan sumber gizi dimana-mana sehingga masyarakat Maninjau yang sudah dikenal dengan tradisi yang baik, pendidikan yang bagus, serta memiliki lingkungan hidup yang bersih, maka  Agam mandiri, berprestasi menuju masyarakat madani akan mudah digapai, ” ujar Bupati dengan senyum khasnya.
 
Sementara itu, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat raihlah kebahagiaan dunia.
 
Kata Gubernur, “tebarkan kebaikan dimana-mana dijalan allah yang sudah ditentukan. Begitupun, untuk mendapatkan rezeki yang baik, maka bersungguh-sungguhlah  dalam bekerja, dengan cara selau berikhtiar mengingat Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada hambanya”
 
Gubernur mengingatkan kepada masyarakat, agar selalu mempergunakan lahan kosong dengan sebaik-baiknya. “Saya sangat mendukung program Bupati dengan menciptakan sumber gizi dimana-mana guna untuk membuat otak cerdas, dalam meningkatkan kuantitas yang diikuti kualitas pendidikan yang baik, serta salah satu  yang sudah dicanangkan Kabupaten Agam yaitu memanfaatkan pupuk organik untuk lahan pertanian sehingga mengurangi zat pestisida yang terkandung pada tumbuhan petani, karena, berdampak sekali terhadap ransangan otak manusia,” ujarnya.
 
Diakhir acara, Gubernur menyumbangkan bantuan berupa 20 buah Al-Quran dan 9 buah langsung terjemahannya, kemudian uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Agam memberikan bantuan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. 
 
Dilaporkan : if – wdp
sumbaronline 30 Juli 2012

Gubernur Minta Perusahaan Bayarkan THR Tepat Waktu

PADANG, HALUAN — Gu­bernur Sumbar Irwan Prayitno meminta perusahaan swasta, BUMN dan BUMD mem­bayarkan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu, menjelang Idul Fitri 1433 Hijriah.
“THR hak karyawan dan pembayarannya lebih cepat sangat baik, paling lambat tujuh hari menjelang lebaran,” katanya.
Menurutnya, pembayaran THR dari perusahaan bagi pekerja atau karyawan sudah diamanatkan dalam Pera­turan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan harus dijalankan.
“Karena itu diimbau selu­ruh perusahaan di 19 kabu­paten dan kota agar melak­sanakan kewajibannya ter­hadap pekerja sesuai dengan ketentuan itu,” katanya.
Ketentuan tentang pem­bayaran THR diatur dalam Permenakertrans Nomor 04/MEN/1994 tanggal September 1994 tentang THR Ke­aga­ma­an bagi pekerja di perusahaan.
Memedomani Per­mena­kertrans itu, Gubernur Sumbar telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor 019/1582/Nakertrans/DI/2012 perihal THR Keagamaan pada akhir pekan, dan telah disampaikan kepada bupati dan wali kota se-Sumbar.
“Kepala daerah di kabu­paten dan kota agar dapat menindaklanjuti Surat Edaran mengenai THR itu ke peru­sahaan-perusahaan yang di wilayah masing-masing,” ka­tanya. Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim juga mengim­bau perusahaan di daerah itu membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada kar­yawan­nya lebih awal.
“Dengan melakukan pem­bayaran THR lebih awal sesuai aturan yang ditetapkan, karyawan akan lebih mera­sakan manfaatnya untuk persiapan menghadapi leba­ran,” katanya di sela-sela Safari Ramadan di Pariaman, Jumat malam.
Menurutnya, mengacu pa­da ketetapan yang telah dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Trans­migrasi, pembayaran THR telah dapat dilakukan mulai saat ini hingga satu minggu menjelang Idul Fitri. Di­tegaskannya, perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawannya minimal satu bulan gaji atau sesuai ketentuan yang ada.
“THR merupakan hak karyawan atas kontribusi yang telah diberikan, dan jangan sampai ada perusahaan yang mengelak untuk mem­bayar­kannya,” katanya.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR , sehingga mereka juga dapat menikmati hari besar ke­aga­ma­an dan memenuhi kebu­tuhannya.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar Syofyan di tempat terpisah menambahkan, Surat Edaran Gubernur tentang THR itu sudah diteruskan ke semua kabupaten/kota pada 27 Juli 2012.
Menurutnya, ada dua prin­sip dalam pembayaran THR yang harus menjadi perhatian perusahaan, yakni pertama pembayaran paling lambat pada H-7 lebaran, dan kedua bagi pekerja yang sudah bekerja satu tahun atau lebih harus dibayarkan penuh se­bulan gaji.
Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya belum sampai satu tahun, maka pembayarannya harus pro­porsional. “Kemudian, bila perusahaan sudah ada kese­pakatan dalam perjanjian kerja mengenai besaran no­minal THR, maka harus dibayarkan sesuai kese­paka­tan dan tak boleh dikurangi jumlahnya,” katanya.
Menyinggung pengawasan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR, Syof­yan mengatakan hal itu men­jadi tanggung jawab ka­bu­paten dan kota. (h/vie/*)

Haluan 30 Juli 2012

Gubernur Sumbar Dukung Rencana Pembangunan Dermaga Tiku

Padang, (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendukung rencana pembangunan dermaga di Pantai Tiku, yang sudah diprogramkan Pemerintah Kabupaten Agam, sehingga diharapkan dapat menunjang aktivitas nelayan di kawasan itu.
‘Kami mendukung rencana pembangunan dermaga itu, guna melengkapi sarana prasarana bagi nelayan di pesisir Pantai Tiku,’  kata Irwan Prayitno di Padang, Senin.
Menurut dia, melengkapi sarana alat tangkap dan prasarana pendukung lainnya untuk nelayan sebagai upaya bagi pemerintah daerah mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hal ini juga disampaikan gubernur seusai penyerahan batuan berbagai jenis alat tangkap untuk kalangan nelayan pesisir Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Agam.
Bupati Agam Indra Catri dalam kesempatan yang sama menyebutkan, rencana pembagunan dermaga tahun ini telah diusulkan ke Kementerian Kelautan RI melalui pemerintah provinsi dan diharapkan dapat dialokasikan anggarannya.
Sedangkan Pemkab Agam tahun ini telah mempersiapkan Desaign Engeneering Detail (DED) pembangunan dermaga itu, melalui pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten.
 Pembuatan DED diusahakan rampung pada 2012, seiring dengan anggaran yang diharapkan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat pula dikucurkan tahun ini atau anggaran 2013, katanya.
‘Pembangunan dermaga yang refresentatif di pantai Tiku sangat mendesak untuk melengkapi sarana prasarana nelayan di kawasan itu. Makanya dukungan dari pemeritah provinsi dan pemerinatah pusatsangat dibutuhkan,’ katanya.
Sebab, sejak 1990-2000 banyak bagan yang berperasi di pantai Tiku, tapi belakangan banyak rusak karena dermaga yang memadai tak ada lagi.
Kini sarana yang berada di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku, pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan serta dermaga tambat yang kuran reresentatif.
 Nelayan di pesisir Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, kata bupati, tercatat sekitar 1.952 orang dan aktif sekitar 1.750 orang dengan produksi ikan mencapai 3.415 ton/tahun dengan hasil tangkap jenis pelagis, udang dan teri.
Kecamatan Tanjung Mutiara merupakan satu dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam, memiliki panjang pantai sekitar 43 km dan 27 km per segi terumbuk karang serta 65 hektare hutan manggrov.
‘Semakin lengkap sarana di kawasan TPI dan alat tangkap mendukung aktivitas nelayan di Tiku, tentu diharapkan memberi dampak signifikan terhadap pendapatan mereka,’ ujar Indra Catri. 

antarasumbar.com 30 Juli 2012

Gubernur Sumbar Imbau Nelayan Perhatikan Pendidikan Anak

Agam, Sumbar, (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau masyarakat nelayan di provinsi itu memperhatikan pendidikan anak-anak mereka.
‘Pendidikan anak-anak itu penting, karena itu upaya yang dilakukan pemerintah perlu mendapat dukungan dari masyarakat pesisir, khususnya di Agam’ kata Irwan Prayitno di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku, Kabupaten Agam, Minggu.
Gubernur berkunjung ke Tiku  menyerahkan bantuan alat tangkap untuk nelayan di TPI pantai Tiku, Agam. Turut hadir Bupati Agam Indra Catri, Kepala DKP provinsi Yosmeri, Kadis Sosial Abdul Gafar, Kadis Pertanian Djoni dan sejumlah pejabat lainnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab telah menyediakan berbagai program beasiswa untuk menunjang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang tersebut.
Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya karena terbatas biaya, SD hingga SMP sudah digratiskan.
Dalam kesempatan itu, gubernur menyebutkan sekitar 63,7 persen masyarakat pesisir Sumbar tamat SD dan SLTP, sisanya tidak tamat.
‘Saya berharap  para nelayan  memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anak mereka sekarang dan masa datang, sehingga dapat mengubah kondisi kehidupan. Jika dilihat nagari yang maju dan berkembang di Kabupaten Agam, sudah jelas pendidikan anak-anaknya sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi,’ katanya.
Menurut gubernur, bagi masyarakat di pesisir kalau ingin maju, harus terlebih dulu maju pendidikannya dan tidak cukup hanya tamat sekolah dasar, minimal tamatan SLTA.
Melalui perbaikan tingkat pendidikan itu, katanya, anak-anak nelayan akan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi alat tangkap yang semakin canggih.
Bahkan, katanya, peluang anak-anak nelayan untuk melanjutkan pendidikan gratis ke tingkat SLTA, bisa di sekolah perikanan di Kabupaten Padang Pariaman.
Kemudian untuk tingkat perguruan tinggi, anak-anak nelayan bisa kuliah sekolah yang disediakan gratis oleh pemerintah pusat di Jakarta.
‘Kini tinggal kemauan dari para orang tua dan anak-anak masyarakat pesisir untuk terus mau belajar agar kelak kehidupan bisa berubah. Mengubah kehidupan harus dari diri sendiri, karena gubernur, bupati dan camat tidak akan bisa mengubahnya,’ katanya. 

antarasumbar.com 30 Juli 2012

Minggu, 29 Juli 2012

Program Satu Petani Satu Sapi Mengangkat Harkat Petani

Satu petani satu sapi merupakan program yang mengefesienkan dan produktivitas petani di Sumatera Barat yang disinergikan dengan gerakan pensejahteraan petani. Semenjak digulirkan tahun lalu, telah memperlihatkan hasil.

Pada September 2011 lalu, Pemprov Sumbar melun­curkan program satu petani satu sapi. Setiap petani kurang mampu yang memiliki banyak waktu luang, diber­dayakan dengan memelihara seekor sapi. Sebab dalam kajian yang dilakukan, jam kerja efektif petani itu hanya 3,5 jam/hari. Waktu luang yang banyak itu akan diisi dengan memelihara ternak sapi.

Dalam perjalanannya,  prog­ram satu petani satu sapi  dibungkus menjadi program gerakan pensejah­teraan petani (GPP). Program ini dilaksa­nakan secara terin­tegrasi seluruh sektor terkait, seperti peternakan, perikanan, perke­bunan, kehutanan dan perta­nian.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, modal penga­daan sapi bagi program satu petani satu sapi ini berawal dari dukungan para pegawai negeri sipil (PNS) di ling­kungan Pemprov Sumbar terutama pegawai eselon II, III dan IV. Dukungan modal dari PNS ini, diharapkan dapat sebagai contoh bagi pola pengumpulan modal lainnya.

“Modal awalnya dari du­kungan pada PNS di ling­kungan Pemprov Sumbar. Tapi pihak lain juga bisa berkontribusi, seperti bantuan dari kalangan perantau Mi­nang serta pihak ketiga baik swasta maupun BUMN,” kata Irwan.

Setelah program percon­tohan satu petani satu sapi di lingkungan Pemprov Sumbar dimulai, potensi perantau pun dijajaki. Salah satunya ketika pertemuan Saudagar Muda Minang (SMM) pada 15-16 September 2010 di Padang, ditawarkan sejumlah program yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat di antaranya satu petani satu sapi.

Dalam perjalanannya, program satu petani satu sapi dibungkus menjadi program Gerakan Pense­jahteraan Petani (GPP) yang dilak­sanakan secara terintegrasi dengan sektor lainnya. GPP meru­pakan gerakan terpadu yang diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai GPP antara lain meningkatkan jam kerja efektif Rumah Tangga Petanbi (RTP) dari 3,5 jam/hari menjadi paling tidak 8 jam/hari, melakukan diversifikasi usaha tani secara terpadu menjadi minimal 3 jenis usaha setiap RTP. Melalui GPP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp2.000.000/bulan.

“Melalui GPP, petani minimal memiliki 3 usaha tani, selain usaha utamanya bertanam padi juga bisa punya kolam ikan atau bertanam kakao. Atau kombinasi bertanam padi, punya ternak sapi dan kolam ikan. Pilihan usaha sangat tergan­tung potensi daerahnya,” jelas Irwan.

Ketika dimulai awal 2011, program GPP dialokasikan pada 62 nagari/desa/kelurahan yang tersebar pada 18 kabupaten/kota. Selanjutnya dari nagari yang telah ditetapkan peserta GPP, ditentukan pula kelompok tani sasaran berda­sar­kan usulan kabupaten/kota.

Sapi 8.409 Ekor untuk Petani
Program satu petani satu sapi diluncurkan Pemprov Sumbar tak terlepas dari besarnya potensi peternakan sapi di daerah ini. Berdasarkan kajian Fakultas Peternakan Univesitas Andalas  Padang tahun 2006, potensi lahan di Sumbar mampu menampung sebanyak 3,2 juta ekor sapi dan kerbau.

Sementara populasi sapi dan kerbau di Sumbar saat ini baru sekitar 500 ribu ekor. Masih terbuka peluang untuk pengembangan sapi dan kerbau sebanyak 2,7 juta ekor lagi. Soal pakan juga tak perlu dikhawatirkan.
“Potensi pengembangan peternakan sapi dan kerbau di daerah ini cukup besar. Masih tersedia lahan untuk 2,7 juta ekor sapi dan kerbau. Pakan hijauannya juga mencukupi,” terang Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Edwardi.

Sebanyak 8.409 ekor sapi untuk petani yang tergabung dalam program satu petani satu sapi pun dibagikan. Jenisnya sapi bali, sapi peranakan ongole (PO) dan sapi turunan simental. Sapi-sapi yang akan dibagikan kepada petani untuk meningkatkan jam kerjanya ini, berasal dari pembiayaan APBD Sumbar sebesar Rp7,27 miliar.

APBN juga mengucurkan dana sebesar Rp65,412 miliar, dana perusahaan yang berasal dari CSR dan karyawan Rp2,765 miliar, bantuan investor baik PNS maupun perantau Rp240 juta dan dana perbankan berupa KUPS dan KUR sebesar Rp11,204 miliar, atau total seluruhnya Rp86,892 miliar.

Sapi Bali yang didatangkan itu memiliki spesifikasi tinggi minimal 105 cm dengan nilai kontrak pengadaan RpRp5,85 juta/ekor untuk sapi betina dan Rp7,5 juta/ekor untuk sapi jantan. Selanjutnya Sapi PO dengan nilai kontrak Rp7,75 juta/ekor untuk sapi jantan dan Rp7,15 juta/ekor untuk sapi betina. Terakhir pengadaan sapi turunan simental dengan nilai kontrak Rp9 juta/ekor untuk sapi betina, tidak ada sapi jantannya.

“Bila ditemukan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, petani dapat meminta ganti. Sapi yang tidak sesuai spesifikasi akan ditukar dengan yang lain. Hal itu sudah diketahui oleh pihak penga­daan,” terang Edwardi.

Masyarakat petani penerima diharapkan dapat memeliharanya dengan baik dan dapat pula ber­kembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang pasti, sapi tersebut bukan jatah dari pemerintah daerah. Petani tidak diperkenankan mem­perjualbelikan sapi yang diberikan.

“Kita akan proses sesuai hukum yang berlaku bagi petani yang ketahuan nanti menjual sapinya tanpa sepengetahuan ketua kelompoknya,” ujar Edwardi.

Bantuan Sapi Berupa Uang Tunai
Tidak seluruh kelompok pene­rima program ini dalam bentuk barang, berupa sapi. Sebab sebagian diantaranya menerima dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Uang ditransfer ke rekening kelompok untuk dibe­likan ternak sapi.

Menurut Edwardi, kelompok penerima sebelumnya mesti menga­jukan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Pencairan dananya dila­kukan 3 tahap, masing-masing Tahap I 30 persen, Tahap II 40 persen dan Tahap III 30 persen.

Bagi pihak yang berlaku curang, menyalahgunakan dana yang dibe­rikan, maka sanksinya juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Program Satu Petani Satu ini, lanjutnya, baru dapat terlihat hasilnya setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2014 mendatang. Ternak yang dibantu akan berkem­bang biak.

Dukungan Kementerian Pertanian
Upaya Pemprov Sumbar di bidang pengembangan peternakan sapi mendapat perhatian khusus dari Kementrian Pertanian RI.  Bahkan peluang terbuka lebar bagi Sumbar sebagai daerah Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong di wilayah Sumatera. Syaratnya polulasi sapi dapat ditingkatkan lagi dan jaminan ketersediaan pakan hijau.

Pemerintah pun melalui APBN 2012 sudah mengucurkan  dana Rp4,5 miliar untuk pengadaan sapi perah. APBD Sumbar juga menye­diakan dukungan dana Rp750 juta untuk pengadaan pejantan unggul (bull) sebanyak 5 ekor dari Aus­tralia. Dan daya dukung lahan di Sumbar ternyata mampu menam­pung 3,2 juta ekor sapi.

“Kita akan berikan perhatian khusus untuk Sumbar dan mem­pertimbangkannya menjadi Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong untuk wilayah Sumatera,” kata Wakil Menteri Pertanian RI Rusman Heriawan saat penutupan Livestock Expo Sumbar ke-4 beberapa waktu lalu.

Dikatakan, semua bisa terwujud, tergantung upaya maksimal dari masyarakat, peternak dan Dinas Peternakan Sumbar. Yang pasti, populasi sapi harus ditambah dan adanya jaminan pakan hijau sebagai kebutuhan utama sapi-sapi tersebut.

Diharapkan lewat kegiatan tahunan Live Expo ini, dapat memotivasi dan membangkitkan semangat peternak untuk mengem­bangkan populasi ternaknya menuju swasembada daging dan pasokan susu murni. Di tempat ini mereka berkumpul, saling berbagi penga­laman dan belajar dengan rekannya dari kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Ilmu yang diperoleh itu hendaknya dapat dikembangkan di daerahnya masing-masing.

Memang tidak banyak provinsi yang menggelar kegiatan serupa dan rutin diadakan setiap tahun. Untuk itu apresiasi bagi Sumbar yang memiliki komitmen yang tinggi di bidang pembangunan peternakan, sekaligus tantangan bagi peternak sapi potong dan sapi perah.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, komitmen pembangunan di bidang peternakan tak terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha pertanian yang dikelola masyarakat selama ini masih belum maksimal, dengan jam kerja 3 jam/hari sementara lahan yang dimiliki hanya 0,3 hektare.

Melalui program Gerakan Pen­sejahteraan Petani (GPP) yang didalamnya ada program satu petani satu sapi, maka efektifitas kerja petani ditingkatkan, di­samping menanam padi juga me­melihara ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan ayam. Di­lengkapi lagi dengan usaha bidang perikanan dan perkebunan seperti kolam ikan dan kebun kakao, tergantung potensi masing-masing daerah.

“Kita sangat komit untuk me­ning­katkan kesejahteraan ma­syarakat melalui GPP, termasuk didalamnya peternakan,” kata Irwan.

Sentra Pemerahan Susu di Sumatera
Rusman juga menyebutkan, Sumbar juga berpeluang sebagai sentra pemerahan susu di Sumatera. Sebab sampai saat ini sentra pemerahan susu terpusat di pulau Jawa, seperti di Lembang , Penga­lengan (Jawa Barat), Banyumas dan Ungaran (Jawa Tengah).

Sedangkan di luar Jawa khususnya Sumatera, belum ada sentra pemerahan susu. Yang ada hanya beberapa industri pemerahan susu. Padahal susu dikonsumsi  merata oleh seluruh penduduk di tanah air dari Sabang ke Merauke, sedangkan sentra produksinya tidak demikian, terpusat di Jawa saja.

“Untuk luar Jawa, belum ada sentra pemerahan susu yang diansalkan, yang ada hanya industriu pemerahan susu. Bila ingin siswa sekolah sebagai target konsumen susu segar maka sentra produksinya harus tersebar merata di sejumlah daerah, termasuk di Sumbar,” katanya.

Konsumsi susu segar masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hanya 11 liter/kapita/tahun atau setara 5 tetes/hari, paling rendah di Asia Tenggara. Thailan mengkonsumsi 22 liter/kapita/tahun,  Malaysia mengkonsumsi 27 liter/kapita/tahun. Belanda tercatat paling tinggi konsumsi susunya 130 liter/kapita/tahun.

Haluan, 29 Juli 2012

Foto: Humasprov

Sabtu, 28 Juli 2012

Mensos RI Serahkan Bantuan bagi Korban Longsor di Padang

KBRN, Padang : Safari Ramadhan Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri dimulai dari daerah rawan bencana, Padang, Sumatera Barat. Bersama Dirjen Linjamsos Andi ZA Dulung, Staf Khusus Agoes Kooshartoro, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Walikota Padang Fauzi Bahar, Mensos mengunjungi lokasi banjir di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh.
“Alhamdulillah rumah saya tidak hanyut, meski Galodo sudah merendam setinggi pintu. Tetangga kami yang rumahnya hancur dan sekarang mengungsi. Kami senang disapa Pak Menteri,” ujar Desi yang ditemani suaminya, Tamzil.
Siaran pers media center yang diterima RRI, Sabtu (28/7) menyebutkan, rumah warga yang terbuat dari kayu terletak persis di tepi Batang Kuranji yang menggerus halaman belakang. Rumah yang berdampingan dengan kandang ayam dan kambing itu tampaknya harus direlokasi karena terletak di zona rawan.
Sebelum mengunjungi lokasi, Mensos mendengarkan paparan Gubernur Sumbar. Banjir yang terjadi Selasa (24/7) lalu menyebabkan 878 rumah rusak, 95 unit di antaranya rusak berat yakni 15 rumah ibadah, 12 unit irigasi, 2 jembatan, 2 unit sekolah, 1 unit kesehatan, 7 perahu nelayan, dan 28 mesin longtail ikut rusak/hilang.
“Kerugian ditaksir Rp 40 milyar. Kami bersyukur karena masyarakat dari kota/kabupaten lain ikut membantu. Semangat gotong-royong meringankan penderitaan korban,” jelas Gubernur Irwan Prayitno.
Data yang diuraikan Walikota Padang lebih rinci dan kerugiannya lebih besar, yakni sekitar Rp 263,9 milyar. Mensos mengarahkan, data tersebut perlu diverifikasi ulang, terutama tentang jumlah korban harus jelas siapa dan di mana tempat tinggalnya, serta bagaimana kondisi terkini.
“Kami membantu pemda di masa tanggap darurat untuk penyediaan shelter dan logistik serta jaminan hidup bagi korban yang miskin,” sambut Mensos, yang mengapresiasi kesetiakawanan masyarakat Minang. Kearifan lokal memang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana.
Dari Limau Manis, Mensos menuju Kelurahan Tabiang, Banda Gadang, yang paling parah terendam Galodo untuk berbuka puasa bersama.
“Daerah kami paling rendah sehingga aliran sungai bermuara ke sini dan Amdal perumahan tidak dipersiapkan. Selain itu, kami lihat banyak orang mengambil kayu dari hutan di hulu sehingga menjadi gundul,” seru salah seorang korban, Zulkifli, dengan nada kesal.
Walikota Padang coba menenangkan, sambil menyerahkan bantuan family kit dari Kemensos sebanyak 250 paket. Saluran air di wilayah tersebut akan ditata ulang, termasuk jalan akan direhab.
“Tentang dugaan adanya pembalakan liar, kami akan susuri hutan melalui aliran sungai sampai ke hulu dalam waktu dekat, berkoordinasi dengan pihak keamanan,” ujar Walikota. (Ria.S/Rell/HF)


(Editor : Heri Firmansyah)

rri.co.id 28 Juli 2012

Kamis, 26 Juli 2012

Gubernur Nyatakan Bencana Provinsi

PEMPROV Sumbar menetapkan mu­sibah galodo atau banjir bandang di Pa­dang, Selasa (24/7) sebagai bencana dae­rah. Pemprov juga sudah mene­tap­kan masa tanggap darurat selama se­bulan ke depan. Masa tanggap daru­rat ini dapat diperpanjang, sesuai kebutu­han masyarakat.
”Surat keputusan (SK)-nya dikeluar­kan provinsi dan kota. Tidak tertutup ke­mungkinan masa tanggap darurat di­per­panjang sesuai kebutuhan,” ujar   Gubernur  Sumbar Irwan Pra­yit­no saat rapat koordinasi pe­nang­gulangan banjir bandang de­­n­gan Direktur Jenderal Rehab-Rekon Badan Nasional Pe­nanggulangan Bencana (BNPB) Har­mensyah, seluruh satuan ker­ja perangkat daerah (SKPD) dan seluruh muspida, di Gu­ber­nuran, Rabu (25/7).
Gubernur meminta SKPD ter­kait mendata seluruh keru­sa­kan dan kerugian akibat banjir ban­dang. “Saya minta seluruh in­frastruktur rusak, rumah mas­ya­ra­kat dan kerugian-kerugian lain­­nya didata. Jangan ada yang ter­cecer. Datanya yang validlah,” ka­tanya.
Belajar dari musibah Pa­dang, Gubernur juga meng­im­bau 13 kota/kabupaten yang di­nyatakan rawan bencana me­ning­­katkan upaya mitigasi. Lang­­kah mitigasi dapat dila­ku­kan melalui pemetaan zona ke­rentanan gerakan tanah, serta pemantauan gerakan tanah.
Ke-13 daerah itu adalah Pa­dang, Solok, Solok Selatan, Pe­sisir Selatan, Sawahlunto, Sijun­jung, Padangpariaman, Tanah­datar, Bukittinggi, Agam, Pasa­man dan Limapuluh Kota.
Dalam kesempatan itu, Dir­jen Rehab-Rekon BNPB, Har­men­syah meminta gubernur dan wali kota secepatnya menge­luar­­kan SK tang­gap darurat agar se­gera di­buka posko utama me­nang­gu­langi korban banjir ban­dang.
Mantan kepala BPBD Sum­bar ini mengaku belum dapat me­rinci bantuan yang akan di­be­rikan pada korban galodo Pa­dang, karena masih melakukan verifikasi. “Saya belum turun ke lokasi. Habis rapat inilah saya akan langsung turun ke lokasi,” ucapnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Sum­ber Daya Air (PSDA) Sum­bar, Ali Musri menduga galodo disebabkan jarak hulu air di Bu­kit Barisan dengan laut sangat pen­dek. Kondisi tersebut diper­pa­rah dengan jebolnya kantong-kan­tong air di atas bukit, se­hing­ga aliran Batang Kuranji ti­dak mampu menahan luapan air.
“Kita perlu menginventarisir su­ngai-sungai yang mengalami ke­rusakan. Dari hasil inven­tarisir itulah, baru kita gunakan un­tuk mengambil langkah-lang­kah penanganan terhadap nor­ma­lisasi sungai,” ujarnya.
Wali Kota Padang, Fauzi Ba­har saat itu mengusulkan agar se­­cepatnya dibuka dapur umum. “Ada empat lokasi untuk da­pur umum; di Nanggalo de­ngan melibatkan unsur Ba­talyon, di Limaumanih meli­bat­kan Brimob, di Lubukbegalung di­bantu Marinir dan di Pauh oleh Angkatan Udara,” katanya.
Selama masa tanggap daru­rat, Pemko melalui BNPB ber­jan­ji mengganti ternak warga yang mati. Selain itu, melakukan per­­baikan jalan-jalan ling­ku­ngan yang rusak.
Untuk air bersih, Fauzi men­ja­min penyaluran air PDAM da­pat diaktifkan kembali mulai Ka­mis (26/7). Pemko juga menye­dia­kan tenda-tenda darurat bagi kor­ban galodo dan logistik. “Ban­j­ir bandang kemarin, didu­ga kuat akibat illegal logging. Jika masyarakat melihat illegal logging, tolong diinformasikan. Saya akan berikan insentif Rp 500 ribu bagi pelapor. Saya akan merahasiakan nama si pelapor  tersebut,” tegasnya.
Kepala BPBD Padang Dedi He­nidal mengatakan, data se­men­­tara BPBD Padang men­ca­tat, korban luka-luka akibat ban­jir mencapai 646 orang. Semen­tara rumah terendam mencapai 448 unit. Kerusakan lain, ter­gang­gunya air bersih, dan ru­sak­nya jalan raya kampus Unand se­kitar 150 meter. “Itu data se­mentara kami,” katanya.
Wagub Sumbar Muslim Ka­sim ketika meninjau lokasi ga­lodo di Padangbesi, meng­intruk­sikan Dinas Prasjal Tar­kim Sum­bar segera melakukan nor­ma­li­sasi aliran sungai Lubuk­kila­ngan dan Batang Kuranji, serta men­siagakan alat-alat berat di  seki­tar lokasi bencana. “Harus di­laku­kan pengerukan sungai agar ti­dak meluap ke per­mukiman. Sa­­ya juga menduga ini akibat ma­raknya illegal logging,” kata­nya.
BPBD Sumbar telah mem­bantu 500 lembar kain sarung, 500 lembar, 500 kaleng maka­nan siap saji, serta nasi bungkus un­tuk sahur 1.000 bungkus. “To­tal bantuan yang akan kami sa­lurkan itu 80 juta,” katanya. (ayu)
Padang Ekspres 26 Juli 2012

Tiga Temuan BPK Segera Diselesaikan

PADANG — Gubernur Irwan Prayitno jamin tiga temuan yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumbar mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan diselesaikan segera. Selain itu, Pemprov juga sudah menyelesaikan 72 persen dari 101 saran yang diberikan BPK.
“Tahun depan kita sudah bisa WTP, kalau tidak ada temuan baru. Sebab, tiga temuan dan 101 saran BPK tersebut dalam tahun ini sudah dapat kita selesaikan,” sebut Irwan terkait penerimaan opini WDP dari BPK pada Singgalang Selasa (24/7).
Dari temuan BPK itu, adalah adanya investasi tidak permanen Pemprov Sumbar sebanyak Rp8 miliar lebih berupa dana bergulir yang sudah habis di masyarakat. Dana tersebut digulirkan sejak 2007 lalu. Sementara, dana itu sampai kini tidak bergulir lagi, habis oleh masyarakat.
“Temuan itu adalah, dana bergulir di sejumlah SKPD. Dana itu dicatat sebagai aset, tapi dananya tidak ada lagi, ini sudah kita carikan solusinya. Saya sendiri ke BPK dan Kementrian Keuanga. Karena tidak ada payung hukumnya untuk menghibahkan. Sementara untuk ditarik uang sudah tidak ada,” sebut Irwan.
Menurutnya, terkait dana bergulir ini Pemprov akan mengupayakan penghapusan. Sebab diberikan dalam bentuk hibah tidak bisa lagi, tersangkut dengan sistem penyaluran hibah.
“Kita sedang konsultasi dengan Kementerian Keuangan, apakah langkah kita untuk menghapuskan ini. Karena dananya sendiri sudah habis oleh masyarakat,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan pengadaan software, aset Pemprov itu nantinya dapat dinilai (appraisal) dalam tahun 2012. “Kalau untuk penghitungan nilai perangkat lunak itu dalam tahun ini sudah dapat kita selesaikan,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT BCS), BPK menilai adendum penyertaan modal belum diapraisal, sehingga menjadi temuan. “Padahal, adendum itu sudah kita apraisal, tapi sudahlah,” ujarnya. (401)

Singgalang 26 Juli 2012

Rabu, 25 Juli 2012

Gubernur Sumbar tinjau korban bencana banjir bandang

Padang (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Wali Kota Padang Fauzi Bahar Rabu dinihari meninjau korban banjir bandang yang menghantam sejumlah permukiman warga di lima kecamatan di Kota Padang, yang terjadi pada Selasa.
Bencana banjir bandang akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi dihulu sungai Batang Kuranji, sejak Selasa sore dihulu sungai. Gubernur yang memimpin tim safari Ramadhan di Pasaman Barat, setelah usai kegiatan langsung meninjau lokasi bencana.
Laporan diperoleh sementara dilapangan ratusan unit rumah warga terendam di Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Kuranji dan Nanggalo. Namun, belum ada laporan korban jiwa.
Dalam kesempatan kunjungan gubernur bersama Wako Padang menyempatkan melihat Komples Perumahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo dan ke Kelurahan Koto Panjang Limau Manih, Kecamatan Pauh.
Gubernur mengatakan, bencana banjir badang yang terjadi merupakan peristiwa alam yang diluar dugaan manusia.
Kejadian air bah itu, tambahnya, peristiwa yang berulang lima dan tujuh tahun sekali sehingga perlu dipersiapkan antisipasi beberapa hal.
“Kita akan menggelar rapat bersama wali kota Padang, guna mengalisa atau assement untuk mengetahui penyebab-penyebab apa,” ujarnya.
Jadi, setelah nanti diketahui apakah akan diantasipasi apakah membangun waduk atau dam, tapi yang jelas ke depan dihadapkan tak terjadi lagi kejadian serupa.
Namun, kejadian Selasa senja akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Padang, terutama dihulu sungai.
Wali Kota Padang, Fauzi Bahar menambahkan, laporan sementara tidak ada korban jiwa akibat bencana banjir bandang yang merendam lima kecamatan itu.
Namun, infrastruktur yang rusak dari laporan ada rumah masyarakat, musalla dan jembatan serta tak tertutup kemungkinan ternak warga serta empat perahu nelayan hanyut dalam keadaan kosong.
Air yang merendam rumah warga sampai ketinggian empat meter dan sampai pukul 02.00 WIB genangan air masih setinggi satu meter.
Pemantauan dilapangan menunjukan warga yang rumahnya terendam mengungsi ke rumah keluarga dan sebagian di musalla serta masjid.
(ANT)
Editor: Tasrief Tarmizi
antaranews.com 25 Juli 2012

Sambut Ramadhan dengan Hati Gembira

Oleh : Trinda Farhan Satria
Wakil Ketua DPRD Sumbar

Ramadhan kembali menjumpai kita. Sebagai tamu agung, tentu kita harus berbahagia menyambutnya. Seba­gaimana Rasul pernah bersabda, “Barangsiapa yang bergembira akan datangnya bulan Ramadhan, diharamkan Allah jasadnya menyentuh api neraka.” Maka tak salah kiranya bila kita sebagai umat Islam berbahagia menyambut Ramadhan. Karena selain anjuran nabi Muhammad SAW tersebut, kita juga patut berbahagia, karena di bulan Ramadhan ini terdapat berbagai keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya.

Ramadhan berasal dari kata ra ma dan dha yang berarti sa­ngat panas. Bulan Ramadhan sen­­diri merupakan bulan ke­sem­­bilan dalam sistem tahun qo­m­ariah. Sudah menjadi kebia­sa­an orang Arab saat itu me­min­dahkan suatu istilah ke dalam ba­hasa mereka sesuai dengan ke­adaan. Pada bulan kesem­bilan, se­cara umum suhu di sana sa­ngat pa­nas, sehingga mereka me­­nye­butnya dengan bulan Ra­madhan, yang bermakna bu­lan yang sa­ngat panas suhu­nya. Me­nurut Ali ash-Sha­buni, bulan ter­se­but di­na­mai Ramadhan ka­re­na mem­bakar dosa-dosa kaum muslimin de­ngan amal-amal shalih, sebab se­gala amal pada bu­lan itu dili­p­at­gandakan paha­lanya.

Umat Islam mengenal bebe­rapa nama lain untuk bulan Ra­madhan, bahkan nama-nama itu juga menjadi keutamaan ter­sendiri bagi bulan Ramadhan. Di an­taranya Syahrullah, yang ber­a­rti bulan Allah. Karena Allah menjadikan ibadah puasa untuk diri-Nya, serta memberikan pa­hala yang teramat besar bagi umat Islam yang menjalankan iba­dah tersebut. Kemudian na­ma lain bulan Ramadhan ada­lah Sayyidus Syuhur, artinya tuan­nya seluruh bulan. Hal ini karena da­lam bulan Ramadhan ter­da­pat banyak kelebihan bila di­bandingkan dengan bulan-bulan lain­nya. Selain itu, bulan Ra­madhan juga dikenal dengan na­ma Syahr Mubarak yang berarti bulan yang penuh barakah.

Ramadhan sebagai bulan suci umat Islam tentu senantiasa di­nantikan oleh orang-orang ber­iman di seluruh penjuru du­nia. Di dalamnya terdapat se­jum­­lah keistimewaan yang tere­ka­m jelas oleh sejarah. Ke­uta­maan yang per­tama adalah Al Qu­ran ditu­runkan pertama kali pada bulan Ra­madhan. Al Quran me­mang ditu­runkan secara ber­angsur-angsur, namun per­tama kali diturunkan adalah pada bulan Ramadhan. Sebagaimana Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami telah me­nurunkannya pada malam lailatul qadar” (QS. Al Qadar: 1). Dan malam lailatul qa­dar itu terdapat dalam bulan Ra­madhan. 

Keutamaan kedua adalah Ra­madhan menjadi satu-satu­nya nama bulan Qamariah yang disebut dalam Al Quran. Apabila kita membaca Al Quran, kita akan menemukan nama bulan Ra­madhan. Allah berfirman: “(Be­be­rapa hari yang ditentukan itu ia­lah) bulan Ramadhan, bu­lan yang di dalamnya ditu­run­kan (per­mulaan) Al Quran seba­gai pe­tunjuk bagi manusia dan pen­­­je­lasan-penjelasan me­nge­nai pe­tunjuk itu dan pembeda (an­tara yang hak dan yang ba­thil)” (QS. Al Baqarah: 185). Ter­mak­tub­nya nama Ra­madhan da­lam Al Quran tentu menjadi keu­ta­maan ter­sendiri bagi bulan Ra­ma­dhan.

Keutamaan selanjutnya, kaum muslimin meraih keme­na­ngan besar pada saat Perang Ba­dar adalah dalam bulan Ra­madhan. Perang Badar menja­di sa­ngat penting artinya karena ia menjadi penentu bagaimana ma­sa depan umat Islam setelah ma­sa perang itu. Perang yang ter­­jadi pa­da tanggal 17 Ra­madhan tahun ke­dua Hijriah itu men­jadi pepe­rangan sejati per­ta­­ma antara haq me­lawan batil. Ini­lah perang ter­­bu­ka pertama an­t­ara kaum mus­­limin dengan kaum musyrikin quraisy. Da­lam pe­pe­ra­ngan ini kaum musli­min mem­peroleh kemenangan ge­milang dengan menewaskan 70 kaum musyri­kin dan mena­wan 70 orang, se­mentara sisanya  me­larikan diri dari medan pe­pe­rangan.

Keutamaan Ramadhan beri­kut­­nya adalah terdapatnya m­a­lam lailatul qadar. Lailatul qadar nilainya lebih baik dari se­ribu bulan. Sebagaimana Fir­man Allah: “Sesungguhnya kami te­lah menurunkannya pada ma­lam lailatul qadar. Tahukah kamu, apakah lailatul qadar itu? Lailatul qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada ma­lam itu malaikat Jibril turun de­ngan izin Tuhannya dengan membawa seluruh urusan. Se­jahteralah malam itu hingga terbit fajar.” (Al Qadar: 1-5). Tentu saja ayat tersebut menjadi penyemangat bagi setiap orang beriman untuk berlari mengejar dan mengerjakan amal pada se­tiap sepuluh malam terakhir Ra­madhan agar bisa men­dapatkan nilai malam lailatul qadar itu.

Keutamaan lain dari bulan Ra­madhan adalah bulan R­a­madhan merupakan bulan di­ang­katnya Muhammad bin Ab­dullah sebagai Rasul akhir za­man. Kemudian terdapat juga ke­utamaan lainnya dari bulan Ramadhan, seperti pada bulan ter­­­sebut diwajibkannya ber­pua­sa kepada kaum muslimin. Pua­sa Ramadhan sendiri akan men­j­adi sarana bagi orang ber­iman agar menjadi manusia pari­purna. Pada bulan Ra­madhan pula dilimpahkannya pahala yang sangat tinggi bagi siapa saja yang be­riman dan beramal sa­leh. Di bu­lan ini juga dibu­kanya pin­tu-pin­tu surga dan ditu­tup­nya pin­tu-pintu neraka. Dan ha­diah ba­gi siapa saja yang suk­ses men­ja­lankan ibadah di bulan ini Allah menyediakan hari raya Idul Fitri.

Maka dengan adanya berba­gai keutamaan-keuta­maan dan ke­muliaan-kemuliaan yang ter­da­pat dalam bulan Ramadhan, ma­ka sepantasnyalah kita seba­gai umat Islam menyambut Ra­madhan dengan hati yang ba­hagia. Mari kita ambil baro­kah se­­banyak-sebanyaknya yang ter­da­pat di bulan ini dan tidak ter­da­pat pada bulan lainnya. Wal­la­hualam. (*)

Padang Ekspres 25 Juli 2012

Selasa, 24 Juli 2012

LAPORAN KEUANGAN 2011: Sumbar Kembali Raih WDP

PADANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sumbar 2011. Opini ini sama dengan 2010, karena BPK masih menemukan beberapa kesalahan yang sama.
“Tanpa mengurangi keberhasilan yang sudah dicapai Pemprov pada 2011 dalam laporan keuangan, kami masih menemukan beberapa kesalahan yang berulang,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeny dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Senin (23/7) di ruang sidang utama DPRD.
BPK disampaikannya masih menemukan sejumlah kesalahan pada penganggaran dan realisasinya,terutama terkait belanja modal yang mencapai Rp39,7 miliar. Kemudian investasi aset tanah yang tidak disesuaikan dengan harga wajar pada saat peroleh tanah sesuai standar akuntasi pemerintah. Aset tanah tersebut masih dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2010 yang pada waktu penilaian dilakukan senilai Rp153,66 miliar.
“Dari itu, Pemprov melalui inspektorat kami minta agar lebih mengawasi dan melakukan pengendalian,” sarannya.
Kelemahan yang juga menyebabkan opini WDP adalah karena Pemprov menyajikan nilai penyertaan modal pada PT BCS sesuai nilai aset yang diserahkan berdasarkan hasil penilaian perusahaan jasa penilai (appraiser) per 30 Desember 2011, yakni Rp125,54 miliar. Kelemahan pertama, karena saat appraiser melakukan inspeksi untuk tujuan penilaian terdapat aset yang diinspeksi berupa gedung masih dalam proses pengerjaan dengan nilai kontrak Rp25,73 miliar. Kemudian 7 Desember 2011, nilai kontraknya diaddendum menjadi Rp28,04 miliar. Sementara gedung baru dapat diselesaikan pekerjaannya 24 Desember 2011. Kelemahan kedua, terkait kepemilikan Pemprov pada PT BCS melebihi 50 persen, sehingga penyajian nilai penyertaan modal seharusnya menggunakan equity method, bukan cost method seperti yang dilakukan pemprov.
Hal lain yang menyebabkan status WDP, karena Pemprov tidak menyajikan aset tidak berwujud yang merupakan bagian dari kelompok aset lainnya dalam neraca per 31 Desember 2011. Pemprov mengadakan dan memiliki software maupun hasil penelitian, namun tidak melaksanakan pencatatan yang memadai dan tidak melakukan inventarisasi terhadap sofware dan hasil itu tidak disajikan dalam aset tidak berwujud.
“BPK mengindentifikasi keberadaan sofware dan hasil penelitian minimal senilai Rp6,51 miliar pada enam satu kerja pemprov yang seharusnya diakui sebagai aset tak berwujud,” kata Betty.
Pemprov disampaikan Betty telah melaporkan Investasi Non Permanen Lainnya Rp10,46 miliar. Namun hal itu belum berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) sesuai standar akuntansi pemerintah.
“Belum ada kebijakan pemprov yang mengatur tentang metode penyajian investasi non permanen,” katanya lagi.
Sementara permasalahan terkait kepatuhan perundang-undangan juga menjadi temuan BPK, antara lain pada belanja bantuan sosial minimal Rp21,325 miliar yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai risiko sosial. Seterusnya pajak kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang pada saat jatuh tempo dan telah kadaluarsa penagihannya mencapai Rp23,910 miliar. Selanjutnya, kekurangan volume pekerjaan Rp658,285 juta pada pembangunan lanjutan kantor penghubung.
Walau masih WDP, BPK tetap memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemprov. Dibandingkan 2010, laporan keuangan 2011 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, yakni jumlah akun yang tidak wajar (pengecualian) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pengungkapan informasi keuangan dana Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sudah mengalami perbaikan.
Rekomendasi
Betty menyebutkan, rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak penyerahan LHP ke DPRD Sumbar. “Rekomendasi ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditindaklanjuti dengan efektif. Untuk itu, kami harapkan laporan keuangan yang belum sesuai ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib keuangan dan taat pada Undang-Undang,” pesannya.
Gubernur Irwan Prayitno usai rapat paripurna tersebut, tetap bersyukur mendapat opini WDP. “Alhamdulillah masih WDP. Bila dibandingkan 2010, itemnya sudah berkurang meski ada beberapa hal yang masih menjadi catatan,” katanya.
Dia optimis dengan berbagai perubahan dan pengendalian yang dilakukan, pada APBD 2012 akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian seperti harapannya pada 2011 lalu.
“Kami tetap melakukan pengendalian, bahkan sejak mendapatkan draft LHP BPK ini pada minggu lalu, kami sudah melakukan pengendalian dan insya Allah sudah selesai sesuai waktu yang diberikan, yakni dua bulan dari sekarang,” katanya.
Ketua DPRD Yultekhnil menilai upaya pemprov mendapatkan opini WTP sudah ada. Sayangnya masih tersandung dengan beberapa masalah serupa, terutama masalah aset dan bantuan sosial. Untuk itu, terkait aset, dia meminta pemprov melalui Biro Aset benar-benar bekerja dengan baik, sehingga masalah ini tidak lagi menjadi batu sandungan dalam meraih WTP.
Untuk menindaklanjuti LHP ini, DPRD juga sudah membentuk pansus yang beranggotakan 12 anggota DPRD .(104)

Singgalang 24 Juli 2012

Senin, 23 Juli 2012

Gubernur Sumbar imbau masyarakat jangan boros selama Ramadhan

Padang (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau masyarakat jangan konsumtif atau boros selama Ramadhan 1433 Hijriah, karena dapat menimbulkan prilaku hidup kemubaziran.
“Keinginan selama siang Ramadhan lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan biasanya, tapi semua itu hanya karena hawa nafsu,” kata Irwan Prayitno saat memberi arahan pada safari Ramadhan di Padang Panjang, Minggu malam.
Menurut dia, apabila masyarakat berprilaku boros dengan menurut keinginan hawa nafsu, akibatnya dapat memincu kenaikkan harga sebagai kebutuhan pokok di pasaran.
Sebab, masyarakat pada sore harinya berbondong-bondong ke pusat-pusat perbelanjaan “pabukoan” dan membeli banyak menu siap saji untuk hidangan berbuka puasa.
Jadi, saat berbuka puasa tiba semuanya terhidang di atas meja, tapi yang disantap hanya beberapa saja dan diharapkan dapat dihabiskan pada sahur tetapi akhirnya tidak juga, akhirnya terbuang sia-sia.
“Boleh membeli makanan menu siap santap dan kebutuhan harian tak masalah selama Ramadhan, sepanjang bisa dikonsumsi. Tapi kenyataannya banyak yang sia-sia,” ujarnya.
Makanya, masyarakat perlu mengontrol diri agar menghindari sikap yang berlebih-lebihan selama menjalankan ibadah puasa, karena pada akhirnya menimbulkan sikap mubazir.
Menurut gubernur, tingginya tingkat konsumsi masyarakat selama Ramadhan, salah satu indikatornya terjadinya kenaikan inflasi daerah.
Semestinya pada Ramadhan inflasi turun, karena masyarakat tidak mengkonsumsi makanan pada siang hari, tapi kenyataan malah berbalik permintaan untuk kebutuhan pokok meningkat.
Kondisi itu, katanya, banyak masyarakat pada Ramadhan menjadikan tempat mengumbar nafsu sehingga tidak tercapai fitri yang diharapkan pada bulan buasa.
Justru itu, masyarakat harus mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsu selama Ramadhan, terutama menjauhkan sikap konsumtif sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai yang diharapkan.
Gubernur mengatakan, pemerintah daerah dengan melibatkan BUMN/BUMD serta distributor berbagai komoditas terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menstabilkan harga di pasaran melalui pasar murah dan operasi pasar sejak awal Ramadhan.
Kebijakan pemerintah daerah itu, akan sia-sia saja tanpa dukungan masyarakat melalui pengontrolan atau menghindari prilau konsumtif.
“Kita minta masyarakat jangan sampai memborong kebutuhan bahan pokok selama Ramadhan, karena dapat memicu harga di pasaran,” imbau gubernur lagi.
Dalam tim safari Ramadhan 1433 hijriah Gubernur Irwan Prayitno menyerahkan bantuan uang untuk pembangunan masjid senilai Rp10 juta dan 20 eksamplar Al Quran dan sepuluh tafsir Al Quran.
(ANT)

antaranews.com 23 Juli 2012

Sabtu, 21 Juli 2012

Gubernur Apresiasi Camat, Wali Nagari dan Seknag Terbaik

Padang, Padek—Tiga camat dan empat wali nagari serta tiga sekretaris nagari terpilih sebagai camat, wali nagari/lurah dan sekretaris nagari terbaik tingkat provinsi Sum­bar. Tiga camat itu adalah ca­mat Baso Kabupaten Agam, ca­mat Payakumbuh Selatan, camat Rao Kabupaten Pa­sa­man.

Sedangkan wali nagari ter­baik adalah wali nagari Nan Tujuah Kabupaten Agam, wali nagari Guguak Malalo, Ka­bu­paten Tanahdatar, wali nagari Airmanggih Kabupaten Pa­saman dan lurah Aurkuning Kota Payakumbuh.

Sekretaris nagari terbaik adalah sekretaris nagari Am­pek­gadang Kecamatan Ampek Angkek, Agam, Sekretaris  Na­gari Ujunggading Kecamatan Lembahmalintang Kabupaten Pasaman Barat dan Sekretaris  Nagari Limokoto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

Pemprov Sumbar mem­berikan hadiah umrah bagi seluruh camat, wali nagari dan sekretaris nagari terbaik itu, dengan harapan dapat me­macu semangat dan motivasi setiap peraih penghargaan tersebut.

Jumat, 20 Juli 2012

Gubernur Warning Pelaku Usaha

Padang, Padek—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mewanti-wanti pelaku usaha tidak melakukan spekulasi dengan menumpuk bahan pangan. Bila kedapatan, Gubernur berjanji menindak tegas.

Orang nomor satu di Sumbar itu juga meminta Dinas Perhubungan dan Badan Ketahanan Pangan bersinergi mengantisipasi gangguan transportasi distribusi pangan.

“Untuk penguatan ketahanan pangan lokal serta persiapan hari besar keagamaan nasional, khususnya Ramadhan  dan Idul Fitri, Pemprov telah melakukan berbagai kajian  mengevaluasi kebutuhan, ketersediaan serta pemanfaatan/konsumsi pangan di Sumbar,” ujarnya kemarin.

Tinggalkan Kebiasaan Lama

Padang, Padek—Me­nya­m­but Ramadhan, Pemprov Sum­bar menggelar upacara bu­lanan di halaman Kantor Gubernur, kemarin. Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno  lebih banyak menekankan agar PNS yang tergabung di Korpri senantiasa menjaga karakter dan kinerja seperti yang diha­rapkan.

“Kita tahu PNS itu abdi negara dan rakyat, maka pe­rilaku dan karakter kita harus tecermin dengan mengabdi kepada rakyat. Maka, semua PNS mesti meninggalkan pe­ri­laku lama yang sering tidak berpihak kepada masyarakat,” ajak Irwan Prayitno pada kesempatan dihadiri Wakil Gubernur Muslim Kasim, Sekretaris Provinsi Ali Asmar, Pimpinan SKPD dan staf di lingkungan Pemprov.

Korpri diminta setia pada negara, Pancasila, UUD 1945, dan bekerja membela ke­pentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, ke­lom­pok dan golongan. “Janji beri­kut­nya, kita bekerja pro­fe­sional,” ingat Irwan pada kesempatan yang penuh nuan­sa silaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Rendah, Realisasi APBD Sumbar

Gubernur Minta SKPD Bekerja Maksimal

Padang, Padek—Gubernur Sumatera Barat, Irwan Pra­yitno meminta seluruh pim­pinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja mak­simal, terarah dan terukur. Sebab, hingga kini realisasi keuangan semester pertama di tahun 2012 masih rendah.

Kinerja Biro Pengelolaan Aset Daerah Setprov Sumbar tercatat yang terendah. Rea­lisasi  keuangan semester per­tamanya hanya 14,58 persen. Disusul Dinas Peternakan terendah kedua dengan rea­lisasi 17,39 persen, Kantor Penghubung  urutan ketiga  terendah 19, 86 persen.

Demikian terungkap da­lam rapat monitoring APBD di auditarium Gubernuran, ke­marin. Rapat  dipimpin Gu­bernur Sumbar Irwan Prayitno dan dihadiri Biro Administrasi Pembangunan dan Kerja Sama Rantau Suhermato Raza dan Asisten II Setprov Sumbar Syafrial.

Perbaiki Anggaran 'Salah Kamar'

KEJAR OPINI WTP
PADANG, HALUAN—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mewanti-wanti seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar agar memperhatikan benar pengalokasian anggaran.
Tujuannya agar tidak terjadi lagi kesalahan mema­suk­kan item belanja modal menjadi belanja barang dan jasa atau sebaliknya, atau disebutnya ‘salah kamar’. Meski hanya bersifat adminis­trasi dan dapat diperbaiki, tapi hal seperti itu akan selalu menjadi temuan BPK.
Sebelumnya, hampir di seluruh SKPD ditemukan kekeliruan dalam menginput data ini. Diharapkan dalam penyusunan anggaran tahun 2013 mendatang, kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terulang lagi. Apalagi Pemprov Sumbar sudah menargetkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (LKPD) tahun depan.
“Setiap SKPD kita minta cermat menyusun anggaran­nya. Tidak ada lagi ‘salah kamar’, belanja modal dialo­ka­sikan pada belanja barang dan jasa, atau sebaliknya. Setiap SKPD diminta agar mempedomani aturan yang benar menurut BPK,” kata Irwan saat rapat evaluasi APBD Sumbar Triwulan II di Gubernuran Sumbar.

Kamis, 19 Juli 2012

Sumbar Raih Penghargaan Pangan

Padang, Padek—Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno bersama 7 bupati dan 3 wali kota se-Sumbar menerima penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Kempinski Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (18/7). Penghargaan ini apre­siasi dari pemerintah pusat untuk kepala daerah yang berhasil me­ningkatkan produksi padi di atas 5 persen.  

Bupati/wali kota yang menerima penghargaan ini adalah Bupati Pa­saman Barat Baharuddin R, Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, Bupati Tanahdatar Shadiq Pasadigoe, Bupati Solok Syamsu Rahim, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Bupati Si­junjung Yuswir Arifin, Bupati Dhar­masraya Adi Gunawan, Wali Kota Payakumbuh, Josrizal Zain, Wali Kota Padangpanjang, Suir Syam dan Wali Kota Sawahlunto Amran Nur.

“Peningkatan produksi pangan khususnya padi terus dilaksanakan dalam upaya mencapai kemandirian pangan, menjamin ketahanan pangan masyarakat dan pencapaian swa­sembada pangan dan swasembada berkelanjutan untuk memenuhi surplus 10 juta ton beras tahun 2014 secara nasional,” kata Gubernur Irwan Prayitno.

11 Kepala Daerah Sumbar Peroleh Penghargaan P2BN

PADANG, HALUAN — Pres­tasi Sumbar memang luar biasa. Belum genap sepekan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan untuk Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden RI. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat yang diberikan untuk gubernur, bupati dan walikota yang ber­hasil meningkatkan produksi padi diatas 5 persen.
Sebelumnya, pada puncak peringatan Hari Koperasi ke 65 di Palangkaya, Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno memperoleh penghargaan Satya Lencana Pembangunan atas prestasinya mendorong perkembangan kope­rasi dan UKM di daerah ini.
Kepala Dinas Pertanian Tana­man Pangan Sumbar  Djo­ni kepada Haluan Rabu (18/7), di Padang menjelaskan, selain orang nomor satu di Sumbar ini, peng­hargaan serupa juga diraih 7 bupati dan 3 walikota di Sumbar masing-masing Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, Bupati Tanah Datar M Shadiq Pasadigoe, Bupati Solok Syamsu Rahim, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Dharmasraya Adi Gunawan, Walikota Payakumbuh Josrizal Zain, Walikota Padang Panjang Suir Syam dan Walikota Sawahlunto Amran Nur.

Rabu, 18 Juli 2012

Penghargaan

Gubernur Irwan Prayitno bersama Dirut PT Semen Padang, Munadi Arifin, Dirut Bank Nagari, Suryadi Asmi, Walikota Padang, Fauzi Bahar, Bupati Solok, Syamsu Rahim dan Bupati Pasaman, Benny Utama menerima penghargaan yang diserahkan Ketua PWI Cabang Sumbar, Basril Basyar di Hotel Inna Muara Padang, Selasa (17/7) malam. Para tokoh tersebut peduli kepada pers. (muhammad fitrah)

Singgalang 18 Juli 2012

2000 PKL Terima Bantuan Modal Usaha

MASING-MASING RP1 JUTA
PADANG, HALUAN — Beruntung benar Peda­gang Kreatif Lapangan (PKL) yang sudah diregistrasi Pemprov Sumbar melalui kope­rasi. Mereka mendapatkan bantuan perku­atan modal, masing-masing Rp1 juta.
Jumlah itu memang tidak besar, namun bagi mereka tentu saja uang Rp1 juta itu sangat besar artinya.
Itu lah yang dirasakan Darma Efendi Sutan Basa. PKL yang punya usaha mem­buat kue bolu di Pasar Usang Lubuk Basung Kabupaten Agam. Baru bergabung seta­hun lalu dengan Koperasi Ab­rar, Lubuk Basung, seka­rang pria yang menekuni usa­hanya sejak tahun 2000 ini bisa mengembangkan usahanya.
“Pesanan kue baik untuk acara pertemuan maupun pesta cukup banyak, namun modal saya terbatas. Saya bersyukur mendapatkan tam­ba­han modal dari koperasi sebesar Rp1 juta. Uang ini akan saya gunakan untuk mengembangkan usaha,” kata Darma saat Penyerahan Ban­tuan Perkuatan Modal PKL melalui Koperasi tahun 2012.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya saat penyerahan bantuan menyebutkan, dari 501.410 UMKM dan usaha besar di Sumbar, sekitar 84,42 persen merupakan sektor informal yang identik dengan PKL atau sekitar 423.280 unit. Sedang­kan kategori usaha kecil 74.410 unit dan usaha mene­ngah besar hanya 3.720 unit.

Selasa, 17 Juli 2012

Diperkirakan Defisit APBD: Sumbar 2011 Surplus

Padang, Singgalang
APBD Sumbar 2011 yang sempat diperkirakan defisit saat penetapan APBD Perubahan 2011 ternyata di akhir tahun anggaran justru terdapat surplus cukup besar. Nilai surplusnya mencapai Rp51 miliar lebih.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam nota pertanggungjawabannya yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (16/7) menyebutkan, pada APBD Perubahan 2011 pendapatan daerah mencapai Rp2,071 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,328 triliun lebih, sehingga diperkirakan defisit mencapai Rp256 miliar lebih.
Namun dalam tahun berjalan dan seiring dengan berbagai upaya, di antaranya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, maka pemerintah mampu meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber-sumber pendapatan tersebut. Pendapatan daerah selama 2011 tercatat Rp2,183 triliun. Sedangkan belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung mencapai Rp2,132 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp51 miliar lebih. “Angka ini setelah audit BPK,” sebut gubernur dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, H. Leonardy Harmainy.

KPU Tetapkan Riza-Wandel Calon Terpilih

PAYAKUMBUH, HALUAN — Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, mengesah­kan pasangan calon Riza Falepi-Suwandel Mukhtar menjadi calon terpilih pada Pilkada Payakumbuh 2012. Penetapan itu disampaikan dalam Rapat Pleno KPU terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Payakumbuh, di GOR Moh Yamin, Kubu Gadang, Senin (16/7).

Dalam rekapitulasi peng­hitu­ngan suara pada rapat pleno KPU, pasangan Riza-Wandel unggul dengan 36,5 persen suara atau sebanyak 18.520 suara, jauh di atas calon Almaisyar-Dedrizal yang meraih 11,575 suara diikuti Sam­sul-Wiri 6,328. Kemudian disusul Desra-Fitma 5.266, Zainul Jusri-Supardi 3.473, Mulyadi-Edwar 2.810 dan Nusyirwan Nazar-Candra Septipon 2.806 suara.

Senin, 16 Juli 2012

Bang One Pertanyakan Dana Gempa

SDN 08 SURAU GADANG DIRESMIKAN
PADANG, HALUAN — TV One, melalui program Sa­tu Untuk Negeri kembali menyalurkan bantuan un­tuk pemba­ngunan pendidikan. Kali ini, SD N 08 Su­rau Gadang, yang dibangun dengan dana dari pe­mirsa tersebut. Sabtu, (14/7), sekolah itu dires­mi­kan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Sekolah itu dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain. Karena, bangunannya dibuat dengan konstruksi tahan gempa.
Sarana pendidikannya juga dilengkapi dengan labor komputer dan perpustakaan, untuk meningkatkan pengetahuan para siswa.
Sehari sebelumnya, juga telah dilakukan peresmian Masjid Raya Al-Karim, di Kabupaten Agam oleh Menkominfo Tifatul Sembiring.
Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas minta kepala daerah, untuk menjadikan SDN 08  sebagai contoh. “Kalau SD dibangun seperti ini, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, tentunya generasi muda ke depan akan lebih maju,” katanya.

Sebagian Besar Petani Masih Miskin

Pemprov Salurkan Berbagai Program

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Sumatera Barat telah menya­lurkan berbagai program dan kegiatan untuk kesejahteraan petani, tinggal bagaimana petani itu mau bersungguh-sungguh untuk men­sejah­terakan hidupnya.
“60 persen penduduk Su­ma­tera Barat berusaha di sektor pertanian dan lebih dari 24 persen PDRB Sumbar datang dari sektor pertanian.
Namun kita memang tidak menutup mata bahwa ke­sejah­teraan petani belum memadai dan sebagian besar mereka tergolong masya­rakat miskin,” kata Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno dalam acara memperingari Hari Lahir ke -4 Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jorong Sibaladuang Nagari Sungai Kamuyang Kabu­paten Lima­puluh Kota, Minggu (15/7) siang.

Jumat, 13 Juli 2012

Sekali Gas, F-Wan Menang

PAYAKUMBUH — Pemilihan Umum Kepala Daerah Payakumbuh, Kamis (12/7) berakhir dengan hasil mengagetkan. Semula diprediksi berlangsung dua putaran, justru sekali gas langsung sampai di finish.

Pemenangnya adalah pasangan Riza Falepi-Suwandel Mukhtar (F-Wan). Pasangan ini melaju kencang bak di arena Formula 1, balap tingkat dunia itu.

Kandidat yang diusung PKS-PDI Perjuangan itu, menang dengan total dukungan 18.510 suara atau 36,00 persen, dari jumlah pemilih 51.412. Jumlah DPT seluruhnya 83.837 jiwa.
Setelah memastikan kemenangan, kubu F-Wan langsung merayakan kemenangannya bersama seluruh kader partai, simpatisan, relawan serta masyarakat akar rumput. Tidak terkecuali, terlihat pula wajah pejabat Pemkab Limapuluh Kota dan Pemko.

Kamis, 12 Juli 2012

Gubernur Sumbar Ajak Instansi Pemprov Rangkul Ombudsman

PADANG–MICOM: Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengajak instansi pemerintah yang ada di daerah itu agar menjadikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra untuk menyempurnakan pelayanan publik.
“Paradigma yang memandang keberadaan Ombudsman sebagai lawan harus diperbaiki, karena kehadiran lembaga pengawas pelayanan publik ini adalah untuk mendorong terciptanya pelayananan publik yang berkualitas,” kata Irwan, di Padang, Rabu (11/7).
Ia mengemukakan hal itu ketika bertindak sebagai pembicara utama pada Seminar Sosialisasi Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumbar. Menurut dia, aparatur pemerintahan merupakan pelayan masyarakat dan harus membuang jauh-jauh perilaku ingin dilayani.

Gubernur Terima Satyalencana Pembangunan

Dinilai Peduli Pengembangan Koperasi
Padang, Padek—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno men­dapat penghargaan Sat­ya­len­cana Pembangunan. Peng­har­gaan tersebut akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Boediono saat acara HUT ke-65 koperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 12 Juli mendatang. Gubernur Irwan Prayitno dinilai memiliki per­hatian besar terhadap per­kembangan koperasi.
“Penghargaan itu dipe­roleh setelah verifikasi tim pusat di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan gubernur memisahkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Per­da­ga­ngan (Koperindag) dengan Dinas Koperasi dan UKM, juga mendapa apresiasi,” ujarnya.
Dia menyebutkan, tim pu­sat juga memberikan apresiasi de­ngan komitmen gubernur me­la­kukan integrasi program pen­­gem­bangan koperasi da­lam Ren­cana Pembangunan Jangka Me­negah (RPJM). Program gu­bernur dalam bidang pe­ngem­bangan gerakan ter­padu ko­perasi dan UKM, ge­rakan pen­se­jah­teraan petani (GPP) dan gerakan pem­ber­dayaan ekonomi masyarakat pesisir (Ge-PEM).
“Gubernur dinilai sebagai tokoh yang telah memberikan pencerahan terhadap koperasi dan kelembagaan koperasi di Sumbar. Selain Gubernur, Ketua KPN Handayani Keca­matan Payakumbuh Abdul Gani juga mendapatkan peng­hargaan Satyalancana Wira Karya,” ungkapnya.

UMKM Jantung Ekonomi Rakyat

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno Raih Satyalancana Pembangunan Koperasi Dan UKM
 
Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumbar terus meningkat. Dari data tanggal 15 Juni 2012 diketahui bahwa KUR telah dicairkan sebanyak Rp.1,9 triliun. Uang sebanyak itu telah dikucurkan untuk membantu pengembangan usaha sebanyak 137.817 pengusaha yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
Artinya, jumlah UMKM Sumbar yang selama ini menjadi penyumbang besar dalam sektor perekonomian terus meningkat dan berkembang. Hal ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan UMKM ini. Diantaranya dengan mencanangkan gerakan terpadu pensejahteraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
Hal di atas menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penilaian, sehingga Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan bidang koperasi dan UMKM dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono, di Palangkaraya Kalimantan Tengah hari ini (12/7).

Senin, 09 Juli 2012

F-Wan Yakin Menang Satu Putaran

Payakumbuh, Singgalang
Ribuan warga Payakumbuh, berduyun-duyun menghadiri kampanye akbar pasangan calon walikota Riza Falepi-Suwandel Mukhtar di lapangan Kubu Godang, Minggu (8/7).
Jelang tiba di lokasi kampanye, pasangan yang akrab disingkat dengan F-Wan (Falepi-Wandel), diarak grup kesenian tabuik Piaman.
Hadir dalam kampanye itu, tokoh PKS yang juga anggota DPR, Refrizal, Musyrif PKS Sumbar, Saurim Khatib, Ketua DPW PKS Trinda Farhan Satria dan Ketua Daerah Dakwah PKS, Marfendi.

Kampanye Terakhir F-Wan Membeludak

Sule tak Datang, Riza Dilepas Niniak-Mamak

Payakumbuh, Padek—Ri­buan warga Kota Paya­kum­buh, menghadiri kampanye terakhir pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut lima, Riza Falepi-Suwan­del Muchtar atau F-WAN di Gelanggang Kubugadang, Ming­gu (8/7). Kendati pela­wak Sule yang di­rencanakan bakal menghibur peserta kam­panye urung datang, tapi mas­sa tetap bergoyang sampai kampanye usai.

Sepanjang kampanye yang dikemas apik oleh Relawan Anak Nagari Payakumbuh di bawah pimpinan Anton Per­mana itu berlangsung, pasa­ngan Riza Falepi-Suwandel Mukhtar, nam­pak kompak membawa dua perempuan yang tidak lain ada­lah istri mereka. Kedua perem­pu­an itu adalah Dr Henni Yusni­ta Fa­lepi dan Rasidah Suwandel.

Aktivitas Kader PKS Kota Pariaman

Selasa, 03 Juli 2012

Sumbar Provinsi Ke-3 Zona Integritas Bebas Korupsi

Padang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan Sumatera Barat merupakan provinsi ke tiga di Indonesia yang telah mendeklarasikan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZIBK).
“Sampai sekarang untuk tingkat kementerian dan lembaga sudah 10 yang mendeklarasikan dan tiga provinsi, meliputi Sulawesi Utara dan Jawa Timur dan Sumbar,” kata Menpan-RB Azwar Abubakar Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (2/7).