Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Rabu, 30 Januari 2013

Gubernur Sumbar Raih Award Bussines Review

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini ia menerima anugerah pembina BUMD terbaik 2012 yang diberikan Majalah Bussines Review. Penghargaan diberikan Senin (28/1) malam di Panggung Ballet Ramayana, Candi Prambanan, Yogyakarta.

Dalam iven dua tahunan yang diselenggarakan sejak 2006, Bank Nagari sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah pengawasan Gubernur Sumbar juga meraih sejumlah penghargaan dalam kategori The Best Finance, The Best Human Capital Management System Alignment, dan The Best Marketing & Customer Satisfaction. Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi juga menyabet penghargaan sebagai The Best CEO BUMD 2012.

Kegiatan BUMD & CEO BUMD Award 2012 merupakan apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD dan CEO BUMD terbaik di Indonesia, yang diikuti sekitar 2.000-an BUMD seluruh Indonesia.
 
“Penghargaan ini diberikan bagi pemerintah daerah yang mampu membina BUMD dengan baik, karena kita dinilai mampu melakukannya, maka penghargaan ini diberikan pada kita,” sebut Gubernur Irwan Prayitno di Padang usai menerima penghargaan tersebut.
 
Terutama yang berprestasi dan telah berhasil meningkatkan kinerja BUMD-nya serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan perekonomian daerah dan nasional.
 
Setiap BUMD yang menjadi peserta diwajibkan untuk mengisi dan menjawab kuisioner untuk setiap bidang kategori yang dikompetisikan. Finalis yang lolos seleksi keusioner, kemudian diundang dalam wawancara penjurian.
 
Dalam tahap ini, dewan juri melakukan tanya jawab dan pendalaman untuk mengetahui lebih dalam peningkatan kinerja dan inovasi yang telah dilakukan. Wawancara penjurian telah berlangsung 4-12 Desember 2012 di Jakarta.
 
“Adanya penghargaan ini akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja BUMD kedepan, karena BUMD merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
 
Kriteria utama penilaiannya yakni, BUMD yang memiliki kinerja terbaik 2011, serta memiliki delta pertumbuhan kinerja 2010-2012 yang terbaik di bidang keuangan, pemasaran, human capital dan manajemen kinerja.
 
Suryo Danisworo, selaku Ketua Dewan Juri, mengatakan program tersebut diharapkan bisa lebih memacu seluruh BUMD maupun CEO-nya untuk bekerja lebih baik lagi. Salah satu pendiri Business Review Nana I. Rachmadiana mengatakan, BUMD Award 2012 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-4 kalinya.
 
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara/Ketua Tim Penilai sekaligus Direktur Utama/ Pemimpin Redaksi Majalah Business Review, M. Lutfi Handayani menjelaskan, penilaian dilakukan secara independen dan profesional dan tidak ada unsur kepentingan politik.
 
Para dewan juri juga terdiri dari para pakar bisnis dan manajemen yang mempunyai latar belakang dan pengalaman baik di pemerintahan, perusahaan nasional maupun multinasional.
 
Selain Bank Nagari, BUMD lainnya yang berhasil mendapatkan peringkat BUMD Terbaik 2012 adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Kalbar dan Bank Sumut.
 
Sementara CEO BUMD Terbaik 2012 juga diterima Hariyono (CEO PT BPD Jawa Tengah), H.R. Soero,so, (CEO Bank UMKM Jawa Timur), Hang Suryo, (CEO PDAM Banyu,wangi), dan Ashar Mardono (CEO PDAM Surya Sembada Kota Surabaya).
 
Business Review adalah majalah nasional yang menyajikan berita dan informasi mengenai bisnis perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan anak-anak perusahaannya. Majalah ini menjadi bacaan para komisaris, direktur & manajer termasuk para pejabat pemerintahan, lembaga tinggi dan tertinggi negara, gubernur, bupati, walikota. Tentu saja juga pelaku bisnis serta para pengamat, peneliti dan akademisi di Indonesia maupun masyarakat Indonesia di seluruh Kedubes RI di luar negeri. Majalah ini diterbitkan setiap bulan oleh PT Kreasi Multi Media. (401)

Singgalang

Jumat, 25 Januari 2013

Gubernur Sumbar Terima Piagam Penghargaan dari Mendagri

PADANG – Gubernur Irwan Prayitno dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Yultekhnil menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Keduanya dinilai telah berhasil menfasilitasi bupati/walikota se-Sumbar dalam pelaksanaan penerapan e-KTP.

Dari target riil wajib e-KTP di Provinsi Sumbar sebesar 2.906.065 telah terealisasi sebesar 2.995.002 atau 103,06 persen. Piagam penghargaan ini diberikan Mendagri Gamawan Fauzi saat peresmian gedung baru Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Baso Kabupaten Agam Jumat lalu.
 
Irwan mengatakan, program e-KTP merupakan kebijakan yang cerdas dari pemerintah pusat. Untuk itu sudah sewajarnya pemkab/pemko mendukung dan menyukseskan program tersebut.
 
“Kita mengapresiasi pemkab/pemko di Sumbar yang telah berhasil mewujudkan perekaman e-KTP 100 persen. Bahkan dua daerah di antaranya yakni Padang Pariaman dan Limapuluh Kota telah mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai daerah tercepat nomor dua dan tiga dalam perekaman data e-KTP,” kata Irwan.
 
Irwan juga mengapresiasi Mendagri yang telah memberi perhatian termasuk dalam pembangunan kampus IPDN Baso. Dengan hadirnya IPDN di daerah ini, maka kewajiban untuk menjaganya sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.
 
Di lain pihak, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, meskipun program e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 telah mencapai target, namun pemerintah daerah tetap diminta untuk memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan, setiap hari pasti ada masyarakat yang usianya bertambah menjadi 17 tahun.
 
Lebih lanjut, terkait pembangunan kampus IPDN di Baso, Mendagri mengatakan, peresmian Kampus IPDN Baso merupakan yang pertama kali dari 7 kampus IPDN yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan hadirnya IPDN di Agam dapat memacu sektor pendidikan di daerah tersebut.
 
Data hasil rekaman e-KTP kabupaten/kota se-Sumbar yaitu Pesisir Selatan, jumlah wajib KTP secara riil yaitu 301.603 dan yang sudah rekam data e-KTP 316.929 (105,08 persen). Kabupaten Solok, wajib KTP secara riil 193.792 dan yang sudah rekam data 197.201 (101,76 persen). Tanah Datar, wajib KTP secara riil 197.218 dan yang sudah rekam data 208.624 (105,78 persen).
 
Selanjutnya Agam, wajib KTP secara riil 282.243 dan yang sudah rekam data 290.413 (102,89 persen). Pasaman, wajib KTP secara riil 140.577 dan yang sudah rekam data 146.037 (103,88 persen). Padang Pariaman, wajib KTP secara riil 208.991 dan yang sudah rekam data 230.602 (110,34 persen). Limapuluh Kota, wajib KTP secara riil 214.492 dan yang sudah rekam data 229.854 (107,16 persen).
 
Kemudian Solok Selatan, wajib KTP secara riil 81.277 dan yang sudah rekam data 82.595 (101,62 persen). Sijunjung, wajib KTP secara riil 143.400 dan yang sudah rekam data 127.648 (89,02 persen). Dharmasraya, wajib KTP secara riil 117.700 dan yang sudah rekam data 118.375 (100,57 persen). Kepulauan Mentawai, wajib KTP secara riil 44.483 dan yang sudah rekam data 40.066 (90,07 persen).
 
Pasaman Barat, wajib KTP secara riil 208.671 dan yang sudah rekam data 202.673 (97,13 persen). Padang, wajib KTP secara riil 472.233 dan yang sudah rekam data 495.599 (104,95 persen). Padang Panjang, wajib KTP secara riil 29.434 dan yang sudah rekam data 29.968 (101,81 persen). Bukittinggi, wajib KTP secara riil 58.355 dan yang sudah rekam data 64.119 (109,88 persen).
 
Payakumbuh, wajib KTP secara riil 73.500 dan yang sudah rekam data 74.563 (101,45 persen). Kota Solok, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen). Sawahlunto, wajib KTP secara riil 38.730 dan yang sudah rekam data 40.016 (103,32 persen). Serta Pariaman, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen). (401)

Singgalang

Sabtu, 05 Januari 2013

Gubernur Sumbar: Ini Railbus Pertama di Sumatera

Padang - Pengguna ke­reta api di Sumbar mulai per­te­ngahan bulan ini bakal me­ra­sakan nyamannya moda railbus atau kereta api cepat. Un­tuk ta­hap awal, railbus mela­y­ani ja­lur Padang-Pariman. Setelah in­frastruktur railbus rampung, ar­mada ini akan melayani rute Pa­dang-Duku (Bandara Inter­na­sio­nal Minangkabau).


Selain cepat, penumpang juga dimanjakan dengan rua­ngan ber-AC dan kursi em­puk. Un­tuk menikmati semua ke­nya­manan ini, penumpang tak perlu me­­rogoh duit dalam-dalam ka­re­na tahap awal akan disub­sidi Pem­prov Sumbar.

”Hari ini, surat menyurat untuk pengoperasian railbus ini akan diurus.

Diperkirakan pertengahan Ja­nuari sudah mulai dioper­a­sio­nalkan. Ini railbus pertama di Sumatera,” ujar Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno kepa­da Padang Ekspres di sela-sela acara peninjauan railbus di Sta­siun Simpangharu, Padang, kemarin (1/1).

Gubernur belum bisa me­mas­­tikan berapa persen­ta­se sub­sidi railbus per kepala, ka­rena masih dalam peng­kajian. “Dalam dua minggu ini, sudah ad­a kepastian berapa tarif di­kenakan pada masyarakat. In­ti­nya, kami akan menyubsidi mas­yarakat. Kalau dibebankan pa­da masyarakat, pastilah biayanya mahal,” ucapnya.

Direncanakan, tambah Ir­wan, minggu depan akan dila­kukan uji kelayakan railbus. Se­lain itu, juga disiapkan enam shel­ter di Padang dan tiga shelter di Pariaman. Lokasinya, di Pu­­­laiair, Tabing, Airtawar, Pa­sir­­pu­tih, Duku dan Airport (BIM).

”Masyarakat yang ingin ke ban­dara, tinggal berjalan kaki sa­ja menuju bandara. Sebab, ja­raknya sangat dekat dengan ban­­dara. Ada integrasi inter­mo­da antara railway dan ban­dara. Seluruh rel-rel kereta api yang ada akan kita fung­sikan kem­bali,” ucapnya. Railbus sen­­diri bermuatan 150 penum­pang buatan Madiun, Sura­baya.

Kepala Dinas Perhu­bu­ngan Sumbar, Mu­drika me­nye­­butkan, pihaknya sudah meng­gelontorkan biaya Rp 31 mi­liar dalam APBD Sumbar 2013. Bila digabung dengan pem­bangunan infrastruktur, to­tal anggaran menjadi Rp 200 mi­liar. Di mana, panjang rel akan dibangun sekitar 4,2 km meng­hubungkan simpang Fly Over Duku ke BIM. Pemprov sen­diri sudah membebaskan la­han selebar 30 meter, karena se­panjang rel tersebut juga di­bebaskan lahan untuk jalan.

Operasional railbus, diya­kini Mudrika, secara ti­dak lang­sung akan mengu­r­a­ngi ke­ma­ce­tan di Air­ta­war. Pasalnya, pe­­n­umpang ang­kot sebagian akan naik railbus.

Kajian Dinas Perhubungan Sum­­­bar, sekitar 60-70 persen pe­­­­numpang menuju BIM meng­­­­gunakan mobil priba­di. Sisanya dilayani tranek dan tak­­si. ”Nanti setelah ada railbus, pe­­numpang diantar sam­pai sta­siun terdekat, baik La­pai, Alai dan Simpangharu,” je­lasnya.

Manager Perusahaan PT KAI Sumbar, Basri menutur­kan, pihaknya siap mengo­pe­ra­­sikan railbus secepatnya. “Se­panjang ad­ministrasi surat me­nyurat se­le­sai dan pem­ba­ngunan shelter un­tuk turun naik penum­pang tun­tas, kita ya­­kini animo masyarakat naik ke­reta api cu­kup tinggi. Ba­h­kan, saat libur ta­hun baru baru saja, sedikitnya 3.000 sampai 3.500 penum­pang yang me­man­faatkan jasa ke­reta api,” se­butnya.

Soal tarif, kata Basri, tak ada kenaikan tarif saat liburan ta­hun baru. “Tarifnya masih sa­ma, untuk Si Binuang sebe­sar Rp 2.500, kelas bisnis atau eko­nomi Rp 20 ribu  PP dan ek­­sekutif Rp 30 ribu PP,” ucapnya.

Terhitung 1 Januari 2013, tam­bahnya, seluruh kereta api te­lah dilengkapi pendingin (AC). Hal ini dilakukan untuk pe­­ningkatan pelayanan pada mas­­yarakat atau penumpang. “Ka­­mi ingin lebih mema­nusi­a­kan penumpang dan mening­kat­­kan pelayanan, maka kami gu­­nakan AC. Tak ada tam­ba­han biaya yang kami kena­kan pa­da penumpang seiring pe­nam­bahan fasilitas ter­sebut,” ucapnya.

Padang Ekspres

Gubernur Sumbar: Orientasi Pengembangan Sapi untuk Menambah Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Padang – Pemprov Sumbar terus berupaya menyukseskan program nasional, swasembada daging 2014. Sejumlah kegiatan strategis telah dilakukan dalam mendukung program tersebut. Pemprov telah membuat kebijakan strategis tersebut dalam dua bentuk kegiatan. Yakni, Gerakan Satu Petani Satu Sapi (SPSS) dan Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP).

Gerakan SPSS telah dimulai tahun 2010. gerakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani Sumbar. Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Muslim Kasim memperhatikan potensi dasar alam Minangkabau di bidang pertanian mencapai 60 persen dari jumlah penduduk, dengan pendapatan domestik regional bruto (PDBR) bidang pertanian 23,7 persen. Artinya, perekonomian petani berada pada level yang memprihatinkan.

Data kepemilikan lahan petani relatif kecil, rata-rata 0,3 ha/petani. Itu pula yang menyebabkan jam kerja petani rendah, sehingga berdampak terhadap pendapatan petani.

Karena itu, perlu inovasi program kerja dan akselerasi kegiatan untuk meningkatkan jam kerja petani yang saat ini rata-rata 3,5 jam /hari.

Berangkat dari persoalan itulah, Gerakan SPSS diluncurkan. Menambah jam kerja petani, maka akan meningkatkan pendapatan petani. Gerakan SPSS juga dapat menyediakan tenaga kerja serta cadangan masyarakat dan mendukung program nasional percepatan swasembada daging 2014,” ujar kepala Dinas Peternakan Sumbar, Edwardi.

Edwardi menyebutkan, jika selama ini petani hanya bekerja 3,5 jam, dengan tambahan bantuan sapi jam kerja mereka bertambah. Swasembada daging tak hanya dalam pengertian swasembada daging sapi, tapi juga kerbau. Sejak 2010 sampai 2012, telah terjadi peningkatan populasi sapi dan kerbau di Sumbar.

Tahun 2011, terjadi penambahan populasi sapi sebanyak 9.793 ekor dari tahun 2010. Sedangkan pada 2012, terjadi penambahan populasi sapi sebanyak 12.195 ekor dibanding tahun 2011.

Pada tahun 2010, jumlah populasi sapi di Sumbar 327.013 ekor. Pada 2011, jumlah populasi sapi di Sumbar 336.806 dan pada 2012, jumlah populasi sapi di Sumbar 349.001 ekor. ”Itu data Biro Pusat Statistik (BPS). Data itu sudah by name by address. Jadi angka penambahan populasi sapi itu, bukan angka yang kami karang sendiri, tapi angka yang valid dari BPS,” tuturnya.

Sementara itu, sejak tahun 2010 sampai 2012, telah terjadi peningkatan populasi kerbau. Tahun 2011, telah terjadi peningkatan jumlah kerbau sebanyak 5.644 ekor dibanding jumlah populasi 2010. Pada tahun ini, telah terjadi peningkatan jumlah populasi kerbau sebanyak 2.119 ekor dari jumlah tahun 2011. Jumlah populasi kerbau tahun 2010 sebanyak 100.310 ekor, tahun 2011 sebanyak 105.954 ekor dan tahun 2012 sebanyak 108.073 ekor.


Edwardi mengatakan, pangan asal hewan seperti susu, daging dan telur memberikan kontribusi sebesar 38 persen terhadap kebutuhan manusia dan akan meningkatkan 5 sampai 10 persen per tahun. Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang diperkirakan 6 persen  per tahun serta pertumbuhan penduduk mendekati angka 1,8-2 persen per tahun, ditambah lagi perubahan dan percepatan yang dipacu pembangunan provinsi tetangga.

”Selain untuk memenuhi kebutuhan internal, Sumbar juga menyuplai komoditi pangan asal hewan untuk Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sumbar juga mengirimkan pupuk organik/kompos dari kotoran sapi dan ayam,” ucapnya.

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemprov memberikan kemudahan bagi para peternak. Kemudahan itu berupa penjaminan kredit melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Realisasi KUPS sampai akhir November 2012 sebesar Rp 25,625 milliar dan KKP-E sebesar Rp38,371 miliar. ”Program lainnya untuk mendukung swasembada daging melakukan integritasi program dengan beberapa perusahaan perkebunan sawit dengan memanfaatkan dana CSR melalui program, integritasi ternak sapi,” tuturnya.

Selain integrasi sapi dengan perusahaan sawit, juga dilakukan integrasi sapi dengan PT Mitra Kerinci di Solsel yang sudah terealisasi 200 ekor dari 2.000 ekor yang direncanakan. Demikian juga dari perantau.

Saat ini, Pemprov telah menjajaki kerja sama dengan BUMN untuk pengembangan peternakan sapi. Pemprov bekerja sama dengan PT Berdikari, salah satu BUMN yang berdiri tahun 1966 dan semenjak tahun 2010 ditugaskan untuk menjadi BUMN Peternakan.

Kawasan pengembangan agribisnis sapi pedaging ditetapkan kluster triaga; kawasan Gunung Singgalang, Marapi dan Sago yang melibatkan tujuh kabupaten/kota di Sumbar.

”Direncanakan akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Meneg BUMN Dahlan Iskan dengan Gubernur Sumbar dan Dinas Peternakan Sumbar dengan PT Berdikari (Persero) pada minggu kedua dan ketiga Januari,” tuturnya.

Untuk menyukseskan program swasembada daging, disiapkan suprastruktur (kelembagaan) berupa Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan dan Laboratorium Keswan, Balai Pembibitan Ternak Simpang Empat dan Puskeswan 61 unit dan Pos IB 152 unit.

Kebijakannya adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, mengembangkan kawasan sentra pembibitan sapi/kerbau potong, mengembangkan penerapan teknologi tepat guna, menongkatkan produksi dan produktivitas, pengawasan dan pengendalian betina produktif, pemberian insentif pada peternak, pengawasan lalu lintas ternak dan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan.

”Penanggulangan reproduksi yang telah dilakukan selama 2012 ini adalah diagnosa 9.540 ekor dan pengobatan yang telah dilakukan 9.188 ekor. Penanggulangan reproduksi ini dilakukan puskeawan,” tuturnya.

Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan, daya tampung lahan di Sumbar untuk ruminansia (sapi dan kerbau) berdasarkan hasil kajian Unand tahun 2006 sebesar Rp3,2 juta. Peluang untuk pengembangan sapi dan kerbau sebanyak 2,7 juta atau 86,75 persen. ”Orientasi pengembangan sapi lebih pada pengembangan sapi yang dipelihara masyarakat. Sebab, ini akan menambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Irwan menyebutkan, Gerakan SPSS telah mengurangi penggunaan pupuk karena kotoran ternak dapat dijadikan pupuk dan biogas.

Padang Ekspres

Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam dari Kemenag RI untuk Gubernur Sumbar

Jakarta - Irwan Prayitno menjadi satu dari dua gubernur di Indonesia yang meraih penghargaan dari Kementerian Agama, dalam Apresiasi Pendidikan Islam (API).

Penghargaan yang diterima Irwan Prayitno tersebut menjadi penghargaan pertama di tahun ini. Prestasi itu mengikuti rentetan penghargaan yang diraih sepanjang 2012.

Penghargaan diserahkan Menteri Agama, Suryadharma  Ali kepada Irwan dalam malam tasyakur Hari Amal Bhakti ke-67, Kamis (3/1) malam di Jakarta.

Selain Irwan Prayitno, yang mendapat penghargaan adalah Gubernur Kalimantan selatan, Rudy Arifin.
Pemberian penghargaan kepada kedua gubernur tersebut karena dinilai punya kepedulian terhadap pendidikan Islam. Mereka dinilai mampu mengajukan daan mengembangkan daerahnya melalui pendidikan Islam.

”Kepala daerah menerima penghargaan memiliki kepedulian dan komitmen tinggi meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, serta kebijakan yang diterbitkan daerah tersebut,” ujar Suryadharma Ali.

Sumbar mendapat penghargaan karena terbitnya perda tentang Wajib Pandai Baca Alquran bagi calon pengantin.

Menurut Irwan Prayitno, penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja keras semua elemen di Sumbar. Tidak saja pemerintah daerah juga DPRD dan masyarakat secara keseluruhan.

”Kita ingin pendidikan Islam betul-betul dihayati dan diamalkan masyarakat, sesuai dengan falsafat yang sudah melekat dalam budaya Minang,” kata Irwan.

Singgalang