September 2014 - PKS Sumbar
News Update
Loading...

23 September 2014

Gubernur Terima Anugrah Aksara Utama

Gubernur Terima Anugrah Aksara Utama

Kendari – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima penghargaan “Anugrah Aksara Utama” dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam percepatan pemberantasan buta aksara di Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan Anugrah Aksara Utama ini diserahkan langsung oleh Mendikbud RI Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, Sabtu (20/9), di Kendari Sulawesi Tenggara pada acara Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional ke-49 tahun 2014.

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela kegiatan menyampaikan, kita ketahui belum semua masyarakat Sumbar dapat memperoleh pendidikan disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang terpencil, ekonomi atau tingkat kemiskinan, sistem budaya yang terkungkung menyebabkan sebagian masyarakat luput dari belajar yang menyebabkan mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung.

Buta Aksara merupakan ancaman yang serius bagi pengentasan kemiskinan, IPM (indeks pembangunan manusia), pendidikan dan kesehatan serta pendapatan tidak dapat diraih jika ketiga hal tersebut diabaikan, ujarnya

Irwan Prayitno menegaskan, kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan Prov dan Kab/Kota khususnya PKBM dan Kelompok Belajarnya mesti terus ditingkatkan baik penguatan program, orientasi maupun monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan diraihnya penghargaan Anugrah Aksara Utama ini merupakan sumbangsih para ujung tombak pelaksana dan pegiat program Keaksaraan terutama para tutor di kelompok belajar di bawah koordinasi PKBM dan untuk itu semua kita sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Kita berharap dengan penghargaan yang diraih saat ini dapat memotivasi kita semua, komponen anak nagari, stakeholder, pemerintah daerah dan lain-lain di Sumatera Barat dapat menuntaskan semua permasalahan buta aksara pada tahun 2015. Dan melalui kebersamaan kita wujudkan masyarakat Sumatera Barat sebagai daerah tuntas Buta Aksara Paripurna.

Pelayanan dan kepedulian menuntaskan Buta Aksara merupakan suatu hal yang mengharukan, jika semua masyarakat dapat membaca dan mampu membangun kecerdasannya. Dengan kemampuan membaca kita seakan-akan telah membuka pintu untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kerja keras dan sungguh-sungguh ini menjadi amal bagi kita semua, doanya

Tahun ini di Sumbar  masih terdapat  25.174 orang masyarakat yang masih buta aksara atau 0.5 % dari penduduk Sumbar  yang pada tahun 2010 berjumlah 87.852 orang buta aksara. Penurunan angka ini merupakan catatan kinerja dan kerjasama Pemprov dan Pemda Kab/Kota. [humasprov]

irwan-prayitno.com

17 September 2014

 Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan. Kali ini, Irwan menerima penghargaan dari Business Review sebagai pembina BUMD terbaik khususnya Bank Nagari. Penghargaan oleh Business Review berlangsung di CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9).
Salah satu contoh BUMD Pemprov Sumbar yang juga terbaik dari sisi pengelolaannya adalah Hotel Balairung di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9) lalu.[dm/pksnongsa.org]

16 September 2014

Penghargaan Akuntansi dan Laporan Keuangan dari Wapres RI

Penghargaan Akuntansi dan Laporan Keuangan dari Wapres RI

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9).

Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kegiatan menyampaikan, secara pribadi saya memberikan apresiasi atas penghargaan ini yang merupakan hasil kerja semua komponen di pemerintahan, DPRD dan masyarakat. Kita berharap dengan simbol kebanggaan penghargaan ini mampu membangunan sinergi yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang.

Penghargaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan dan memotivasi kita untuk mampu berkerja lebih keras dan sungguh-sungguh, upaya memajukan penyelenggaraan dan pembangunan yang lebih baik lagi di Provinsi Sumatera Barat, dari waktu ke waktu, ujarnya.

Wapres Republik Indonesia Boediono dalam sambutannya mengungkapkan, saat ini kualitas laporan keuangan, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memang telah  menunjukkan perbaikan signifikan. “Saya sampaikan apresiasi, namun pekerjaan belum selesai. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus ditingkatkan, karena masih banyak Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum dapat WTP,” ungkapnya .

Namun demikian, lanjutnya, capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan yang baik
Menurutnya, selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern. “Upaya harus terus dilakukan, selain upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, juga upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian intern, sebagai salah satu alat pendeteksi dini atas praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.”

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wapres berharap peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah yang lebih efektif, urainya. [humasprov]

irwan-prayitno.com

PKS Sumbar

Kolom

[Kolom][recentbylabel3]
Pemberitahuan
Jangan lupa untuk like dan subscribe PKS Sumbar.
Done