Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Senin, 30 Maret 2015

Pembangunan Jalan 4 Lajur Bypass Padang

Gambar 1. Ground breaking bersama Menko Ekuin dan Menteri PU (2014).  Gambar 2,3,4. Proses pengerjaan jalan 4 lajur Bypass (tambah 2 lajur lambat). Gambar 5. Maket jalan 4 jalur Bypass di Simpang Duku.

Tahun 1989 dimulai pembebasan lahan. Tahun 1991 dimulai pembangunan tahap 1 jalan Bypass. Selesai tahun 1993 sepanjang 22 km, dari Lubuk Begalung (Padang) hingga Duku (Padang Pariaman), dengan biaya Rp 33,187 miliar.

20 tahun kemudian (2013) mulai kembali menyelesaikan sisa persoalan tanah Bypass dan tanggal 8 Agustus 2014 mulai dibangun dengan ground breakingnya oleh Menko Ekuin Chairul Tanjung dan Menteri PU Joko Kirmanto (2014). Direncanakan tahap 2 ini selesai dibangun tanggal 7 Agustus 2016 dengan panjang 27 km (dari Bandara Internasional Minangkabau ke Pelabuhan Teluk Bayur), dengan biaya Rp 394.120.328.800. Saat ini proses pembangunan sudah berjalan. Direncanakan jalan Bypass ini memiliki 4 lajur cepat dan 2 lajur lambat.

facebook.com/irwanprayitnomendengar

PEMIRA PKS SUMBAR, DARI SILATURRAHIM HINGGA BATU AKIK.

 Padang, PKS SUMBAR - Pemira Majelis Syuro yang digelar di Seluruh DPD Kab/ Kota di Sumatera Barat, tidak terkecuali DPD PKS Kota Padang,  Ahad (29/3) diikuti dengan sangat antusias oleh ribuan kader partai da'wah tersebut. Banyaknya kader yang hadir juga ikut menjadi ajang silaturrahim keluarga dan diskusi seputar kondisi sosial politik kekinian, tidak terkecuali tema batu akik ikut menjadi bahan diskusi hangat para kader diruang tunggu sambil mengotak atik beberapa batu akik yg melekat di tangan, sesaat sebelum atau setelah menggunakan hak suara.

Satu hal yang juga istimewa, bahwa pemira yang dimulai tepat pukul 08.00 Wib pagi ini hadir pertama kali untuk memilih adalah Gubernur SUMBAR Prof Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc. yang ikut menggunakan hak pilihnya sebagai kader PKS. Kemudian berturut turut hadir Ketua DPW PKS SUMBAR Trindah Farhan Satria, MT beserta jajaran pengurus DPW PKS SUMBAR lainnya, berbaur dengan para kader yang sangat antusias menggunakan hak pilihnya.

"Senang sekali, hari ini bisa menggunakan hak suara sebagai kader, serta berkumpul bersama kader lainnya ditengah berbagai kesibukan yang beragam, sehingga bisa berdialog langsung tentang isu lokal dengan kader struktur yang juga mendapat amanah sebagai wakil rakyat di DPRD. Ungkap Dedi salah seorang kader PKS Kota Padang.

Dikota Padang Kader PKS  memberikan hak suaranya di Markas Dakwah (Kantor DPD) PKS Kota Padang di Jl. Kismangun Sarkoro kota Padang dari jam 8 hingga jam 2 siang. Kader yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak suaranya dengan memilih 2 nama dari 10 nama yang disediakan.  Kurang lebih ada 1246 Kader yang menggunakan hak suara untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. (humas)

Hadapi Pilkada Sumbar, KMP dan KIH Jajaki Koalisi

TEMPO.COPadang - Dua kubu partai politik yang terbentuk saat pemilihan presiden 2015, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tak berpengaruh terhadap pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di Sumatera Barat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat Trinda Farhan mengatakan saat ini partainya sedang menjajaki koalisi dengan sejumlah partai. Tidak tertutup kemungkinan partai yang berlambang padi dan bulan sabit kembar itu berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam KIH. "Mungkin saja. Dengan siapa saja kita jalan," ujarnya, Senin, 30 Maret 2015.

Menurut dia, dinamika politik di daerah berbeda dengan pusat. Saat ini komunikasi politik sedang berlangsung, tak mesti berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam KMP. 

PKS Sumatera Barat tidak membuka pendaftaran untuk pemilihan gubernur. Mereka hanya melakukan komunikasi informal dengan bakal calon dan partai lainnya. Trinda mengatakan dulu partainya pernah membuka pendaftaran, tapi tak berjalan efektif karena tak baik untuk calon dan partai. "Saat ini kita sedang berkomunikasi dengan seluruh partai," ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengaku sedang melakukan penjajakan dengan semua partai untuk menghadapi pemilihan gubernur nanti. "Tak ada KIH dan KMP dalam pilgub," ujarnya.

Menjelang pendaftaran calon, kata Alex, PDIP sudah memastikan untuk berkoalisi dengan Partai Hanura, PKB, dan PBB. Namun, untuk mengusung calon, koalisi tersebut masih kekurangan dua kursi lagi. "Masih kurang dua kursi. Kita masih menjajaki partai lain untuk bergabung," ujarnya.

Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Hidayat, mengatakan tidak tertutup kemungkinan partainya berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam KIH untuk pemilihan gubernur tahun ini. "Bisa saja, karena kita ingin bersama-sama membangun daerah," ujar anggota DPRD Sumatera Barat ini. Namun, kata Hidayat, partainya akan memprioritaskan untuk berkomunikasi dengan partai sekoalisi Merah Putih. "Itu grand design-nya, tapi tak harus," ujarnya.

ANDRI EL FARUQI
tempo.co 30 Maret 2015

Minggu, 29 Maret 2015

Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah Sumbar

Launching Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah Sumbar angkatan 1 tahun 2015 (29 Maret 2015). Dihadiri oleh Prof Dr. Yunahar Ilyas dan Dr. Goodwil Zuber, dari PP Muhammadiyah. Menurut Prof Yunahar, Ulama sangat diperlukan untuk menjadikan masyarakat beriman dan bertaqwa, yang kemudian menjadikan daerah, negara dan bangsa diberkati Allah, memperoleh kedamaian dan kesuksesan dunia akhirat. 30 peserta pendidikan ulama akan digembleng selama 1 tahun.

facebook.com/irwanprayitnomendengar

Kunjungan kerja Menteri PU di Padang 29 Maret 2015

Gambar 1. Irigasi Gunung Nago Kota Padang. Gambar 2. Bersama kontraktor Korea Selatan menjamin jalan 4 jalur Bypass selesai tahun 2016. Gambar 3. Shelter tsunami di belakang asrama haji Tabing. Gambar 4. Di sungai Batang Anai, Duku, Padang Pariaman

facebook.com/irwanprayitnomendengar

Sabtu, 28 Maret 2015

Apresiasi SMA Negeri Yang Melaksanakan Hafalan Al Quran

Mengapresiasi SMA Negeri 1 Padang yang telah melaksanakan pengamalan Al Quran melalui bacaan, pemahaman, dan hafalan kepada siswa-siswi SMAN 1 Padang. Mereka, ada yang hafal Al Quran hingga 9 juz, dan terbukti merupakan anak yang saleh, cerdas, santun, berakhlak mulia dan membahagiakan orang tuanya. Hal seperti ini perlu disosialisasikan kepada sekolah lainnya agar juga mengamalkan Al Quran dalam kehidupan siswa-siswinya. (28 Maret 2015)

facebook.com/irwanprayitnomendengar

SUIR SYAM BUKA COKI SINYAL KOALISI GERINDRA-PKS

JAKARTA, HALUAN — Menyongsong alek pe­milihan Gubernur Sumbar, Desember 2015 men­da­tang, sejumlah kandidat bakal calon gubernur/ wakil gubernur Sumbar periode 2015-2020, mulai saling mengakrabkan diri. Tak hanya itu, bebe­rapa tokoh partai politik di Bumi Ranah Minang ini, juga mulai saling lirik untuk melaku­kan pendekatan resmi, jelang mengawinkan calon dan partai mereka dalam sebuah ikatan koalisi.

Salah satunya sang peta­hana Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (IP). Politisi PKS ini tampak akrab dengan Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Ketua DPW Partai Gerindra Sumbar, Suir Syam, dalam sebuah acara di kantor Penghubung, Matraman Ja­karta, Jumat (27/3).

Suir Syam, hadir ditengah-tengah para perantau Minang di Jakarta, dalam acara sira­man ro­hani Gubernur Sum­bar bersama utusan kantor peng­hubung 33 provinsi. Pada kesempatan itu, Irwan menjadi pembicara menyampaikan pentingnya berbuat baik, sa­bar dan ber­pikir positif.

Canda tawa penuh ke­ak­rabanpun saling terlihat antara Irwan dan Syuir Syam, teru­tama ketika Irwan memanggil Suir Syam dengan sebutan “Pak Dokter”. Bahkan dalam ceramahnya itu, Irwan tanpa sungkan juga sempat berkali-kali meminta pendapat kepada Suir Syam, yang tampak duduk di barisan paling depan.

Kepada Haluan, Suir Syam dengan santai membuka coki terkait rencananya untuk me­nga­winkan Gerindra dengan PKS pada Pilgub Sumbar 2015. Rencana itu sebut Suir Syam, tinggal menunggu kepu­tusan DPP Gerindra. “Paling lambat sekitar Juni, DPP Gerindra sudah akan mene­tapkan sosok pendamping Irwan Prayitno. Selain Nasrul Abit (NA), kader muda gerin­dra Ade Rizki Pratama (ARP), juga memiliki peluang yang sama,” sebut Suir Syam.

Terkait nama Suir Syam yang sebelumnya juga diga­dang-gadang untuk diusung menjadi Cagub Sumbar, dia pun ber­alasan untuk lebih fokus di Komisi IX, amanah yang baru satu se­mester di­ em­ban. “Sa­ya tak mung­kin jadi cagub atau ca­wagub. Ka­rena ma­syarakat su­dah me­nga­manahkan saya untuk di DPR. Tapi diluar kemungkinan juga, jika Pak Prabowo berpan­dangan lain,” terangnya.

Terkait nama Sukri Bey yang disebut-sebut menjadi pendamping Irwan, Suir pun pesimis. Iapun lebih bergairah menilai kelebihan sosok Nas­rul Abit yang memimpin Pes­sel dua periode. Yang kini sudah menjadi kader Ge­rindra.
Suir menambahkan, seba­gai pemenang pemilu nomor dua di Sumbar dengan raihan delapan kursi di DPRD Sum­bar, Gerindra tak ingin ber­sikap gegabah untuk pengem­bangan dan pengkaderan Ge­rin­dra. “Kita memang partai pemenang kedua di Sumbar. Namun kita tentunya juga memikirkan masa depan par­tai,” terangnya.

Ditempat yang sama Irwan Prayitno masih enggan ber­sikap terbuka terkait kede­katannya dengan Suir Syam. Dia menyatakan belum ada sikap bersama secara resmi terkait kedekatan PKS dan Gerindra. Sejauh ini terang Irwan, semuanya masih dalam tahapan komunikasi dan lobby. “Belum final. Tapi komunikasi sudah,” ujar Irwan. (h/lex)

harianhaluan.com 28 Maret 2015

Jumat, 27 Maret 2015

SUMBAR BAKAL MILIKI KAPAL RO-RO 500 GT, LAYANI PENYEBERANGAN ANTARPULAU

PADANG, HALUAN — Untuk memaksimalkan pelayanan transportasi laut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pengadaan satu unit kapal tipe penumpang jenis Ro-Ro 500 GT pada APBN-P 2015.
Selain akan men­jadi pili­han utama angkutan penye­be­rangan antar pulau di Ke­pulauan Men­ta­wai, kapal ter­sebut juga lang­sung meng­hubung­kan empat pe­la­buhan di Men­tawai dengan dua pe­la­­buhan di daratan Su­ma­tera Barat, yak­ni Padang dan Pessel.
“Selama ini, pelayanan ang­kutan penyeberangan di daratan Sumatera Barat, yang melayani lintasan pen­ye­be­rang­an antar pulau besar di Mentawai dan Kota Padang, hanya dia­ko­modir dua unit kapal pen­ye­berangan ber­ba­han kayu, milik perusahaan pelayaran rakyat,” kata Gu­bernur Sumbar Irwan Pra­yitno, melalui Kepala Di­hub­­k­ominfo Provinsi Sum­bar, Amran kepada Haluan, Kamis (26/3).
Usulan pembangunan satu unit kapal tipe penumpang Ro-Ro 500 GT yang antara lain bertujuan untuk pengem­bang­an sektor angkutan pen­ye­be­rangan di Sumatera Barat tersebut kata Amran, se­belum­nya telah dipaparkan Gu­ber­nur Sumbar, Irwan Prayitno di hadapan Menteri Per­hubung­an RI.
“Melihat kondisi sekarang, kehadiran kapal tipe pe­num­pang jenis Ro-Ro 500 GT, memang sangat dibutuhkan. Apalagi, aktifitas pen­ye­be­rang­an pada lintasan ang­kutan yang melayani daratan Sumatera Barat dengan Kepulauan Men­tawai, juga sudah mulai padat dan ramai,” te­rang Amran.
Untuk pela­buhan di da­ratan Sumatera Barat sebut Amran, dua pelabuhan ma­­sing-ma­sing­nya Bungus Pa­dang dan Ca­ro­cok Painan, ju­ga telah di­per­siap­kan untuk lo­kasi sandar kapal representatif, sebagai terminal bongkar muat penumpang. Dua pelabuhan tersebut jelasnya, akan ter­koneksi sebagai jalur lintasan angkutan penyeberangan dari empat pelabuhan di Pulau Mentawai, yakni Pelabuhan Tua Pejat, Sikakap, Ma. Siberut dan Sikabaluan.
“Selain mempermudah ak­ses perhubungan masyarakat antar pulau di Kepulauan Men­tawai dan ke daratan Su­ma­tera Barat, kehadiran kapal Ro-Ro 500 GT juga di­harap­kan akan ikut menggairahkan sektor pariwisata bahari di Sumatera Barat,” tandas Amran.
Selain usulan pengem­bang­an sektor angkutan pen­ye­berangan, Pemprov Sumbar pada APBN-P 2015 sebutnya, juga telah mengusulkan pem­bangunan KA Trans Sumatera, yang meliputi penyusunan DED jalur KA Muaro-Pe­kan­baru, serta reaktivasi jalur KA Muaro Kalaban-Muaro. Se­lanjut­nya reaktivasi jalur KA Eksisting dan pembangunan satu unit KA Bandara. (h/yan)
harianhaluan.com 27 Maret 2015

Rabu, 25 Maret 2015

Peresmian 14 Proyek Irigasi di Padang Pariaman

Barusaja diresmikan pada 25 Maret 2015, 14 proyek irigasi dan 17 proyek normalisasi, banjir, dan konservasi di Kab. Padang Pariaman. Bersama Bupati Padang Pariaman, secara simbolis peresmian dilakukan di daerah irigasi Ujung Gunung di Nagari Sungai Durian Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman. Proyek irigasi ini bisa membantu puluhan ribu hektar sawah sehingga petani bisa panen dalam setahun minimal 2 kali, dan budidaya ikan serta berbagai kegiatan peternakan. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan petani.

facebook.com/irwanprayitnomendengar

Selasa, 24 Maret 2015

Sumbar Kembali Berdayakan Fasilitator PNPM Perdesaan

PADANG (24/3) – Seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan yang telah berlangsung sejak tahun 2007 juga dihentikan. Namun, program serupa tetap dilangsungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa-PDTT).

“Untuk itu, pendamping atau fasilitator PNPM yang sudah berpengalaman dan sempat menganggur selama tiga bulan di tahun 2015 karena sempat ditiadakan, kita berdayakan kembali,” demikian kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno usai membuka pertemuan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Hotel Grand Inna Muara, Padang, Senin (23/3).

Irwan menjelaskan fasilitator PNPM yang sempat menganggur akan mulai bekerja pada April 2015, seiring turunnya kucuran dana desa. Di Sumbar sendiri tercatat 880 nagari akan menerima dana desa dengan besaran masing-masing 300 – 500 juta Rupiah, tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi pembangunan di nagari yang dimaksud.

“Bulan April dana desa yang bersumber dari APBN Perubahan 2015 akan turun. Untuk itu, fasilitator PNPM Perdesaan akan kita jadikan pendamping dana desa. Mereka terlebih dahulu menginventarisasi aset yang telah terealisasi melalui kegiatan PNPM. Apakah berbentuk infrastruktur atau kegiatan simpan pinjam. Selanjutnya, pendamping akan mengarahkan penggunaan dana desa untuk kegiatan lanjutan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar, Syafrizal mengakui selama ini program PNPM Perdesaan dengan total anggaran Rp1,8 triliun, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan dan membuat masyarakat sejahtera, melalui pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan perekonomian.

“Untuk itu, kurang lebih 500 fasilitator PNPM Perdesaan dari 12 Kabupaten di Sumatera Barat sudah sepantasnya diberdayakan kembali untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan diwujudkan dalam kegiatan yang nyata,” kata Syafrizal.

Syafrizal menambahkan Gubernur Sumbar berharap agar seluruh elemen PNPM dapat melaksanakan tugas, baik memberikan pendidikan maupun membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dengan cara cerdas meskipun tidak mudah.

“Lakukan dengan cara cerdas meskipun tidak mudah, karena dengan bersama-sama kita bisa menuntaskan segala permasalahan yang ada di Sumatera Barat yang tercinta ini,” pungkasnya.

pks.or.id

IP Tunggu Pengakuan De Jure DPP PKS

PADANG, HALUAN — Petahana Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (IP), yang digadang-gadang akan kembali maju pada Pilgub Sumbar 2015, sepertinya tinggal menunggu pernyataan de jure DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pasalnya, selain di tingkat DPW dan DPD se Sumbar, sinyal kuat yang mengarah kepada dukungan terhadap satu dari tiga nama calon gubernur yang telah diusulkan DPW sejak September 2014 lalu, secara de facto juga telah berhembus kuat dari tingkat pusat.

“Di berbagai kesempatan pertemuan dengan DPP, Pre­siden PKS memang telah mem­berikan sinyal ke arah itu (dukungan untuk IP). Artinya, secara de facto, IP hampir dipastikan akan mendapat amanah untuk kembali di­usung PKS sebagai calon Gu­bernur Sumbar. Ya, tinggal menunggu pengakuan de jure sesuai formalitas,” kata Ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria, menjawab Ha­luan, Senin (23/3).

Dari sekian banyak per­timbangan sebut Trinda, se­jumlah alasan PKS untuk kem­bali menetapkan dan me­ngu­sung IP sebagai calon G­u­bernur Sumbar periode 2015-2020 mendatang, antara lain melihat kepada suksesi dan keberhasilan pembangunan Sumbar di bawah ke­pe­mim­pinan IP sejak lima ta­hun terakhir. Selain pembangunan fisik dan infrastruktur, Sumbar juga terus menggeliat pada aspek pembangunan sumber daya manusia.

“Cukup banyak prestasi dan keberhasilan IP selama memimpin Sumbar. Saya rasa, ini menjadi salah satu alasan kuat DPP PKS untuk kembali mengusung IP. Lebih dari itu, masyarakat Sumbar sepertinya juga masih menginginkan so­sok IP untuk kembali me­mimpin Ranah Minang,” tan­das Trinda.

Apa yang disampaikan Trin­da, sejalan dengan hasil survey Media Survei Nasional (Me­dian). Survey yang dila­kukan sejak awal ke­pe­mim­pinan IP hingga akhir 2014 lalu itu, menyebutkan jika kinerja IP bisa diterima oleh masyarakat. Bah­kan, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat ter­hadap ke­pe­mimpinan IP dari total 800 responden yang disurvei de­ngan metode multistage ran­dom sampling itu, men­capai angka 80 persen.

“Kepemimpinan IP lebih diterima oleh masyarakatnya daripada gubernur-gubernur lain yang ada di Sumatera. Setidaknya, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya kasus-kasus yang melibatkan IP, yang sampai ke ranah hukum,” ujar Direktur Eksekutif Median Institute, Rico Marbun, seraya menyebut, jika margin of error berada di angka 3,4 sampai 3,5 persen.

Meski memang belum ada pernyataan resmi terkait sosok calon gubernur yang akan diusung PKS pada Pilgub Sum­­bar nanti, namun sang petahana (IP), sepertinya juga sudah mulai memberikan i­syarat atas inisiatif sendiri. Hal itu terlihat dari sejumlah me­dia baliho miliknya, yang sudah dipasang di sejumlah titik ruas jalan utama ka­bupaten/ kota se Sumbar sejak beberapa waktu lalu.

Melalui pesan-pesan te­r­sirat yang disampaikan melalui baliho itu, IP sepertinya kian mempertegas isyarat akan se­gera keluarnya pengakuan de jure oleh pihak DPP. Seperti pada baliho yang terpasang di pertigaan Pasar Ulak Karang, Padang. IP yang bergelar Da­tuak Rajo Bandaro Basa, tam­pil dengan pakaian kebesaran adat Minangkabau lengkap.

Selain memuat kata ‘lan­jutkan’, IP dalam balihonya juga menuliskan sepenggal kalimat berbunyi “IP, Untuk Sumbar Sejahtera”, yang seo­lah-olah mewakili jargon se­kaligus tagline yang akan diu­sung ‘si pemilik’ baliho me­nuju arena pertarungan Pilgub Sum­bar 2015 mendatang. “Sosok IP masih dibutuhkan ma­sya­rakat Sumbar. Sampai saat ini, saya rasa belum ada figur yang bisa menggantikan beliau,” ujar Marlim SE, salah seorang pengusaha di Kota Padang. (h/yan)

harianhaluan.com 24 Maret 2015

Jumat, 20 Maret 2015

Sumbar Kini dan 5 Tahun Lagi

Wawancara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di acara Ngobrol Politik (Ngopi) Padang TV dengan bahasan: Sumbar Kini dan 5 Tahun Lagi.

Iman dan Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).
Bahwa minuman atau zat memabukkan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap manusia telah lama disinyalir dan dilarang dalam  Islam. Dulu zat-zat memabukkan yang dikenal baru berupa minuman keras (khamar) dan madat (candu). Di zaman ini zat-zat tersebut telah berkembang dan makin beragam, dikelompokkan dalam golongan narkoba.
Meski Al Quran diturun sekitar 1400 tahun yang lalu, namun Allah telah mengingatkan manusia akan bahaya zat yang memabukkan tersebut. Dalam QS Al Maidah: 90 Allah berfirman yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.’’
Dari dulu Allah SWT telah mengingatkan bahwa zat-zat tersebut dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikis. Secara fisik narkoba dapat merusak jaringan syaraf, saluran pencernaan dan jantung. Secara psikis narkoba bisa menyebabkan kecanduan, sikap asosial, termasuk prilaku kriminal (merampok, mencuri, memperkosa) akibat pelakunya kehilangan kesadaran dan keseimbangan fikiran, dan banyak lagi tindakan negatif lainnya.
Allah SWT mencintai ummatnya, karena itu Allah melarang manusia melakukan hal-hal berdampak buruk terhadap mereka dan menyuruh manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. “Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’raf: 157). Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah segala sesuatu yang memberikan efek negatif. Selanjutnya Allah juga berfirman  “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).  “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).
Ayat-ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram.
Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan larangan meminum khamar.  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if). Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba.
Kini, peredaran narkoba telah merajalela ke segala penjuru dunia, termasuk ke Indonesia dan Sumatera Barat khususnya. Sudah tidak terhitung jumlah kasus narkoba terungkap di negara kita dan yang sekarang lagi hangat dibicarakan,  sebanyak sembilan orang pengedar narkoba  divonis hukuman mati, yang dikenal dengan kasus Bali Nine.
Di Sumatera Barat juga tidak kalah heboh, sejumlah upaya pengedaran narkoba berhasil diungkap Polisi. Namun masalah ini seperti tak pernah tuntas. Hukum sebab akibat nampaknya juga berlaku di sini. Karena permintaan (demand) cukup tinggi dan nilai ekonomi menggiurkan, maka pengedar (supplier) akan berusaha sekuat tenaga memasoknya, meski resikonya amat berat.
Pemakai narkoba di Sumatera Barat, tidak hanya masyarakat perkotaan, tapi juga telah merambah ke pelosok-pelosok desa. Hal tu bisa dibuktikan dari indikator yang muncul di berbagai rumah tahanan. Belakangan kebanyakan penghuni rumah tahanan adalah mereka yang terjerat kasus narkoba. Mereka berasal dari berbagai daerah, baik kota maupun pedesaan. Mereka juga berasal dari berbagai kelompok umur, tak peduli tua atau muda, golongan kaya atau rakyat biasa.
Dunia mengakui bahwa hingga kini masih sulit memberantas penyalah gunaan narkoba, karena jaringannya sangat kuat dan menggurita. Salah satu tameng pelindungnya adalah iman. Narkoba adalah godaan dunia, kesenangan yang semu. Hanya orang yang kuat imannya lah yang mampu bertahan dari godaan narkoba. Narkoba tidak hanya menyengsarakan manusia di dunia, tapi juga di akhirat kelak, karena narkoba diharamkan oleh Allah SWT.
Mari kita lindungi keluarga, sahabat, karib-kerabat kita dengan membentengi mereka dengan iman dan taqwa. Mungkin itu alat yang digunakan Tuhan untuk menguji kita. Jika iman kuat, Insya Allah kita akan menjadi ummat yang bahagia, dunia dan akhirat dan terlindung dari godaan narkoba. ***
Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar
Haluan, 20 Maret 2015

Selasa, 17 Maret 2015

Ini Cara Sumbar Antisipasi Lonjakan Harga Cabe Akibat Permainan Pedagang

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai inflasi di daerah iini bukan hanya karena mekanisme pasar, tetapi disebabkan oknum pedagang yang memainkan harga komoditi terutama beras dan cabe.

“Dua komoditi ini seringkali langka di pasaran sehingga harga menjadi naik gila-gilaan, apalagi cabe. Padahal di daerah lain, harga cabe stabil, tetapi di Sumbar bisa melonjak drastis. Ada indikasi sejumlah pedagang memonopoli pasokan cabe dan menaikkan harga sesukanya di Sumbar,”kata dia di Padang, Senin (16/3).

Menurut dia, pemerintah harus intervensi agar tidak ada monopoli komoditi tertentu oleh pedagang.
“Monopoli ini membuat harga pasar untuk komoditi cabe hanya ditentukan oleh beberapa orang. Kita harus intervensi agar mereka tidak bisa semaunya,” lanjutnya.

Pemprov Sumbar sedang menyiapkan mekanisme dengan mengikutsertakan Perusahaan Daerah(Perusda) Andalas Tuah Sakato(ATS) untuk membantu mengendalikan harga beras dan cabe.
“ATS akan didorong bersaing dengan pedagang untuk membeli komoditi beras dan cabe langsung dari petani di Sumbar. Komoditi yang terkumpul itu nanti akan dijual langsung kepada masyarakat dengan harga yang pantas,” kata dia. (*/aci)

Singgalang 17 Maret 2015

Pers di Sumatera Barat

Dunia pers bukanlah hal baru bagi masyarakat Sumatera Barat . Sejak 7 Desember 1864—hampir satu setengah abad lalu—di Minang  sudah terbit surat kabar berbahasa Melayu. Pada saat itulah, edisi perdana Bintang Timoer diluncurkan. Bintang Timoer merupakan koran pribumi pertama (vernacular press) yang terbit di Ranah Minang. Sejarah mencatat  Padang sebagai  kota pers tertua di Sumatera, dan termasuk kota perintis munculnya surat kabar di Indonesia (Yuliandre, disertasi 2010).
Lalu karena mendapat respon dan pasar yang baik, koran Bintang Timoer diterbitkan seminggu sekali, yaitu setiap Rabu, sejak 4 Januari 1865. Ketika di tempat lain orang baru mengenal naskah (manuscript) beraksara Jawi, di Padang orang Minangkabau sudah membolak-balik halaman kertas lebar bernama surat kabar. Setelah itu terbit lagi sejumlah surat kabar di Minangkabau, diantaranya,  Pelita Ketjil (Padang, 1892-1894), Warta Berita (Padang, 1895), Tjahja Sumatra (Padang, 1906). Tokoh pers yang menonjol saat itu antara lain, Mahyoeddin Datoek Soetan Maharadja, anak nagari Sulit Air, Abisin Abbas, Dja Endar Muda, dan Syekh Achmad Chatib.
Khairul Jasmi (Pantau, Februari 2002) menulis, kepiawaian menulis atau mengeluarkan pendapat orang Minangkabau di abad 19 itu tersalurkan melalui surat kabar tersebut. Media massa jadi sarana melancarkan perbincangan dan polemik. Topik yang dibahas diantaranya tentang kebangkitan Asia, Jepang, perjuangan kemerdekaan dan masa depan negara. Selain itu topik yang banyak dibahas dan mendapat perhatian serius adalah tentang agama Islam dan kehidupan beragama.
Bisa dikatakan visi dan missi pers Sumatera Barat saat itu adalah perjuangan kemerdekaan, pemikiran masa depan bangsa dan agama. Kita yakin sedikit banyaknya kehadiran surat kabar saat itu ikut berperan terhadap munculnya banyak tokoh-tokoh agama, pemikir dan pejuang kemerdekaan dari Sumatera Barat. Sebut saja Hamka, Natsir, Agus Salim, Hatta, M Yamin dan sederet  tokoh pemikir dan pejuang kemerdekaan lainnya.
Setelah kemerdekaan, missi yang dibawa pers adalah mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Maka jika sebelumnya dinamakan pers perjuangan, di era berikutnya disebut dengan pers pembangunan. Sementara itu pers juga makin berkembang, tidak hanya melahirkan media cetak, tetapi juga media elektronik dan televisi. Pers dan media berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi pembangunan.
Sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi, arah pemberitaan media nampaknya beralih cukup besar saat momentum pelaksanaan pemilihan langsung Pilpres dan Pilkada, begitu juga dengan pelaksanaan Pemilihan Legistlatif (Pileg).  Pesta demokrasi tersebut telah menyita perhatian masyarakat seluruh Indonesia, tentu juga mencuri perhatian media massa. Lalu berita-berita dan berbagai informasi yang berkaitan dengan pesta demokrasi dan politik hadir setiap hari menghiasi pemberitaan media massa, termasuk di Sumatera Barat.
Namun yang pasti pers dan media dibutuhkan oleh masyarakat dan multi stake holhers sepanjang masabaik masyarakat umumpengusaha, pemerintah, politisi, akademisi dan lain-lain. Masing-masing komponen memiliki kebutuhan akan pers, baik secara umum, maupun secara spesifik. Indikatornya adalah media tersebut terus ditonton jika berupa televisi, didengar jika berbentuk radio dan dibaca jika berbentuk media cetak. Di Sumbar televisi lokal, radio dan media cetak terus tumbuh dan eksis. Artinya konten (isi) yang ditawarkan media sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pengelola media mendapatkan  balas jasa (imbalan) dari hasil karya  mereka tersebut, baik berupa pembelian media cetak (iyuran berlangganan)  maupun iklan dan media makin eksis.
Menurut Jacob Oetama di sinilah letak seni bisnis mengelola media massa. Menurutnya media massa adalah perpaduan antara idealisme dan bisnis. Ramuan kedua komponen ini harus pas sehingga ibarat sebuah masakan, tidak terlalu asin, juga tidak terlalu pedas sehingga pas di lidah. Masakan yang  gurih, pas di lidah pasti akan cepat terkenal dan banyak peminatnya, tetapi masakan yang tidak enak pasti akan ditinggalkan dan segera dilupakan pelanggan.
Satu hal lagi yang menjadi fenomena pers Sumbar adalah daerah ini terkenal sebagai tempat kaderisasi wartawan. Mungkin sudah tak terhitung jumlah wartawan yang memulai karirnya di Sumatera Barat, lalu hijrah ke daerah lain dan sukses mengembangkan karir di sana. Wilayah jangkauannya menyebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia.
Koran Singgalang yang didirikan oleh H. Basril Djabar misalnya, dinilai paling banyak menghasilkan kader-kader jurnalistik. Rekan-rekan wartawan cendrung menyebutnya sebagai Istitut Publisistik Singgalang, karena banyak sekali kader-kader eks wartawan Singgalang yang sukses dan menjadi wartawan handal atau di profesi sejenis di daerah/media lain. Semoga apa yang dilakukan Da Bas bersama Korang Singgalang menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda hendaknya, aamiinn. Di koran-koran tua yang lain seperti Haluan, Semangat dan Canang juga terjadi hal serupa meski volumenya agak berbeda.
Sejarah pers di Sumatera Barat amatlah panjang. Banyak sisi-sisi positif yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat Sumatera Barat. Mari kita tingkatkan semua aspek-aspek positif tersebut semaksimal mungkin dan kita minimalisir segala kelemahan dan sisi negatif yang ada. Orang yang sukses adalah mereka yang mampu mengoptimalkan semua kebaikan dan kelebihan serta  meminimalisir kesalahan dan kelemahannya.
Jika hal itu dilakukan dengan baik dan bersungguh-sungguh, saya yakin pers di Sumbar terus berjaya dan makin eksis.  Semoga pers Sumatera Barat khususnya makin dicinta, pas ramuan bisnis dan idealismenya, insan pers pengelolanya pun makin profesional dan  sejahtera. Amiinn.  ***
Irwan Prayitno
Gubernur Sumatera Barat
Singgalang 17 Maret 2015

Akibat Gempa 2009 Tahapan Demi Tahapan Terselesaikan

Kita masih ingat gempa tahun 2009 tanggal 30 September telah meluluhlantakkan bangunan bangunan fisik di 10 kota/kabupaten di Sumbar, yaitu Pesisir Selatan, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Padang Panjang, Batusangkar,  Padang,  dan Solok. Dan yang terparah adalah kabupaten/kota yang ada di Pantai Barat Sumbar. Lebih dari 200.000 rumah dan bangunan hancur. Termasuk gedung-gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan dan bangunan lainnya. Begitu pula dengan korban jiwa yang lebih dari 1.000 orang. Selain itu terjadi eksodus warga Sumbar keluar karena khawatir gempa susulan dan  kemungkinan tsunami. Akibat gempa tersebut pegawai pemprov bekerja di bedeng, aula, rumah, tempat-tempat terbuka, bahkan satu meja bisa untuk 6 kursi dengan kondisi yang padat.

Sementara itu di masyarakat terjadi pengangguran dan kemiskinan karena tutupnya hotel dan tempat usaha lainnya. Alhamdulillah pemerintah telah menyelesaikan satu per satu akibat gempa tersebut dengan diawali pembangunan rumah-rumah penduduk yang hancur. Sebanyak 197.751 rumah telah dibantu pemerintah untuk dibangun kembali dengan bantuan kepada rumah yang rusak berat dan rusak sedang. Alhamdulillah  hingga 2012 seluruh rumah yang terkena gempa sudah bisa diselesaikan dengan total dana Rp 2,7 triliun. Selama 3 bulan (Oktober-Desember 2010) pemerintah sudah bisa mencairkan Rp 2,114 triliun rupiah untuk 143.000 rumah dan atas usaha ini Pemprov Sumbar mendapatkan penghargaan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) karena tercepat dalam rehab rekon. Kemudian pencairan Rp 600 miliar dilanjutkan hingga tahun 2012.
Selain itu pemda juga telah membangun infrastruktur jalan, jembatan dan juga sekolah-sekolah. Selain berasal dari dana pemerintah, juga ada bantuan luar negeri seperti dari pemerintah Jepang, Australia, Amerika, Saudi, dan dana masyarakat yang begitu banyak datang dari berbagai daerah. Begitu pula dengan rumah ibadah termasuk rumah ibadah lainnya. Ribuan masjid dan mushala serta rumah ibadah lainnya dibantu melalui dana APBD provinsi. Hal ini sangat membantu pelaksanaan ibadah masyarakat.

Berikutnya adalah gedung pemerintahan, khususnya pemprov. Dari 53 gedung pemerintahan sudah dibangun sekitar 39 di antaranya Escape Building, Gedung DPRD Sumbar, RS M. Jamil, Gedung Kejati, Bappeda, Dinas Prasjaltarkim, Perpustakaan, Dinas Peternakan, Gedung Polda, Sebagian Pasar Raya, Kanwil Anggaran, Kanwil Pajak, BPKP, Balai Sungai, dan saat ini sedang dibangun 6 unit dan tahun depan 8 unit. Dari enam unit yang sedang dibangun, alhamdulillah saat ini sudah selesai yaitu gedung untuk LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang direncanakan bulan April akan diresmikan. Gedung LKAAM ini awalnya bertempat di Jl. Diponegoro yang rusak akibat gempa 2009. Karena Sumbar daerah yang berfalsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah (ABS SBK) maka peranan LKAAM sangat penting dalam menunjang pembangunan di Sumbar. Oleh karea itu kehadiran gedung untuk LKAAM yang representatif sangat diperlukan. Pemprov Sumbar mendirikan bangunan tersebut sebagai pengganti gedung LKAAM, berlokasi di komplek Masjid Raya Sumbar Jl. Khatib Sulaiman Padang. Hal ini menyatukan dua tempat kegiatan agama dan adat. Gedung untuk LKAAM tersebut dibiayai melalui dana APBN dari BNPB sebesar Rp 11,061 miliar, di dalam kompleks tersebut terdiri dari medan nan bapaneh, tempat berbagai kegiatan adat di alam terbuka, di depannya ada kolam, dan aksesoris yang bernilaikan adat. Di lantai 2 terdapat balairung untuk rapat dan pertemuan dengan kapasitas 300 orang. Karena gedung LKAAM ini satu komplek dengan masjid maka kegiatannya bisa menyatu sehingga sesuai dengan falsafah ABS SBK. Pemerintah memberikan perhatian kepada kegiatan LKAAM sehingga gedung ini dipinjam-pakaikan kepada LKAAM dengan didukung dana operasional setiap bulan sebesar Rp18 juta dari Pemprov Sumbar. Diharapkan ke depan, LKAAM bisa berfungsi untuk melestarikan adat Minangkabau di Sumbar dan menumbuh suburkan adat di lingkungan masyarakat.

Tentu ke depan gedung pemerintahan yang tinggal 8 buah lagi akan dituntaskan pada 2016 termasuk Kantor Gubernur yang sampai saat ini Gubernur masih berkantor di rumah. Pemprov lebih memprioritaskan pembangunan akibat gempa 2009  kepada rumah masyarakat dan fasilitas publik lainnya. Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak termasuk Bupati dan Wali Kota saat ini di Sumbar tidak terlihat lagi kerusakan akibat gempa 2009 dan semoga juga mental masyarakat sudah pulih kembali dari ketakutan akibat gempa tersebut.

Pemerintah juga telah membangun beberapa shelter di zona-zona merah yang terkena dampak tsunami yaitu di tepi pantai. Hal ini diharapkan bisa membuat rasa aman untuk mencegah masyarakat eksodus atau pindah ke tempat lain.

Sementara pascagempa dan tsunami 25 Oktober 2010 di Mentawai yang menyebabkan korban meninggal lebih dari 500 orang, telah dilaksanakan rehab rekon huntara (hunian sementara) 2010-2011 dan diteruskan menjadi huntap (hunian tetap) untuk 2072 KK di 4 kecamatan yaitu, Sipora Selatan, Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan hingga 2015. Direncanakan akan diselesaikan pada Mei 2015.

Singgalang, Pos Metro 17 Maret 2015

Irwan Prayitno Mulai Isyaratkan Maju

PADANG, HALUAN — Meski DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar secara resmi belum merilis dan mengumumkan nama-nama kadernya yang akan diusung se­bagai calon gubernur pada Pilgub Sumbar 2015 ini, namun politisi PKS yang juga incumbent (petahana) Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mulai memberikan isyarat jika diri­nya akan kembali maju untuk mem­pertahankan kursi panas Sumbar 1 yang telah didudukinya sejak 2010 lalu.
Sebelumnya, sinyalemen yang mengerucut kepada satu nama (Irwan Prayitno), sebagai kan­didat kuat yang akan diusung partai ber­lambang padi dan kapas itu, juga dipertegas dengan pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, H. Refrizal. Refrizal berkeyakinan, DPP PKS akan memutuskan untuk kembali me­netapkan dan mengusung Irwan Prayitno sebagai calon Gubernur Sumbar periode 2015-2020 mendatang.

“Ya, saya kini itu. Salah satunya didasarkan atas suksesi dan keberhasilan Irwan Prayitno dalam memimpin dan membangun Sumbar sejak 2010 lalu, khususnya di saat-saat Sumbar harus bangkit dari keterpurukan pascagempa 2009,” kata Refrizal.

Ketika dihubungi Haluan, Senin (16/3), Irwan Prayitno memang belum berbicara gamblang. Bahkan, dia juga masih menutup rapat terkait keputusannya dalam menghadapi Pilgub Sumbar. Namun melalui pesan-pesan tersirat yang disampaikannya melalui media baliho yang dipasang di sejumlah titik dan ruas jalan utama di beberapa kabupaten/ kota di Sumbar, Irwan Prayitno secara tak langsung telah mempertegas isyarat itu.

Seperti pada baliho ‘baru’ yang diabadikan koran ini di kawasan Lubuk Begalung, persisnya di depan Kampus UPI Padang. Melalui alat peraga dan media sosialisasinya itu, Irwan Prayitno yang tampil smart dan telihat lebih fresh dengan kemeja putih beserta kacamatanya, tampak memasang kata ‘lanjutkan’.
Yang tak kalah menariknya, di bagian paling bawah gambar juga tertulis sepenggal kalimat berbunyi “IP, Untuk Sumbar Sejahtera”, yang seolah-olah mewakili jargon sekaligus tagline yang akan diusung ‘si pemilik’ baliho menuju arena pertarungan Pilgub Sumbar mendatang.

“Melihat pada pesan yang disampaikan melalui baliho itu, 99,99 persen saya yakin, jika Irwan Prayitno akan kembali diusung PKS sebagai cagub Sumbar. Hemat saya, beliau memang masih layak untuk melanjutkan kepemimpinan Sumbar lima tahun ke depan,” kata Ir. Salwin, salah seorang akademisi, yang juga pemerhati pembangunan Sumbar.
Hingga saat ini, PKS memang menjadi satu-satunya partai politik yang masih terkesan adem ayem dalam menyongsong helat Pilkada serentak di Sumbar 2015. Tidak hanya di tingkat provinsi, kondisi yang sama juga terjadi di 13 kabupaten/ kota yang akan menghelat Pilkada. Di saat partai-partai lain tengah disibukkan dengan proses penjaringan bakal calon gubernur, bupati dan walikota, PKS justru memperlihatkan sikap ‘dingin’ dan terkesan ‘diam’.

Politisi senior PKS, yang juga anggota DPRD Kota Padang Panjang, H. Nasrullah Nukman, SH kepada Haluan kemarin mengatakan, PKS sudah memiliki mekanisme sendiri dalam menetapkan bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Terkait nama Irwan Prayitno yang digadang-gadang akan kembali diusung PKS sebagai cagub Sumbar 2015-2020, Nasrullah juga memiliki keyakinan yang sama.

“Insya Allah, kami di Padang Panjang dan tentunya segenap kader PKS di seluruh ka­bupaten/ kota di Sumbar, siap mengantarkan kembali Irwan Prayitno menuju Sumbar 1. Dengan izin Allah dan atas dukungan seluruh masyarakat, kami sangat optimis untuk itu,” tandas Nasrullah. (h/yan)

harianhaluan.com 17 Maret 2015

Jumat, 13 Maret 2015

Kontestasi Calon Gubernur

Cukup mengherankan juga dari 5,6 juta jiwa penduduk Sumatera Barat tidak ada satu pun yang berminat sungguh-sungguh menjadi kepala daerah. Buktinya, dari nama-nama yang disebut-sebut akan maju menjadi calon gubernur periode mendatang, belum ada nama-nama baru yang diharapkan bisa melakukan regenerasi kepemimpinan di Sumatera Barat.

Ataukah, dengan adanya keinginan Irwan Prayitno sebagai calon petahana maju kembali menjadi gubernur dalam pemilihan Desember tahun ini membuat calon gubernur lain berpikir dua kali untuk bisa mengalahkannya? Memang tidak dapat dinafikan popularitas Irwan Prayitno sebagai calon petahana yang mencapai 83,17 persen agaknya melampaui calon-calon yang lain, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa bersaing pada pemilihan gubernur mendatang.

Faktanya, dari beberapa survei yang dilakukan lembaga independen memang popularitas dan elektabilitas calon petahana ini masih unggul dibandingkan dengan nama-nama lain. Barangkali dengan jabatannya sebagai gubernur memudahkan pergerakan politiknya melintasi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hampir di setiap kabupaten dan kota hadir “pesan pembangunan” gubernur melalui baliho untuk menyukses program yang dibuat pemerintah provinsi.

Sadar atau tidak, akibatnya masyarakat menjadi akrab dengan sosok gubernur mereka. Barangkali aspek ini yang menjadi faktor penting meningkatnya popularitas Irwan Prayitno di mata publik Sumatera Barat. Ini jelas berbeda dengan calon-calon lain yang juga berlatar belakang pejabat di daerah dengan ruang lingkup kabupaten/kota saja.

Keleluasaan bergerak calon ini menjadi terbatas, karena wilayah kekuasaannya yang memang terbatas di kabupaten dan kota saja. Kalau pun ada baliho di kabupaten dan kota yang lain, tentu konteks “imbauannya” juga terbatas, sehingga terkesan memang sengaja dipasang untuk berkampanye menjelang pemilihan gubernur.

Dengan merujuk pada hasil survei yang pernah saya lakukan, bahwa popularitas pejabat daerah, semisal, bupati dan wali kota yang berniat maju sebagai calon gubernur ternyata tidak setinggi calon petahana. Tidak banyak penduduk di kabupaten dan kota lain mengenal bupati atau wali kota yang akan maju sebagai calon gubernur mendatang.

Selain variabel popularitas ini, ada variabel lain yang juga harus diperhatikan, yaitu akseptabilitas. Belum tentu orang yang populer mendapat tempat di hati masyarakat. Orang bisa saja populer karena perilakunya yang tidak baik, sehingga masyarakat mengenalnya. Misalnya, koruptor dan pelaku kriminal sangat familiar dalam perbincangan publik.

Mereka sangat dikenal publik. Namun, ketika ditanya apakah mereka menaruh simpati kepada orang tersebut, saya pikir sebagian besar akan menolaknya. Sebenarnya, yang diharapkan dari variabel akseptabilitas ini adalah karena keterkenalannya dapat melahirkan dukungan dan simpati yang mendalam dari masyarakat.

Tentu ini dimulai dari rekam jejak kebaikan dan keberpihakan mereka kepada masyarakat. Dari sinilah sebenarnya bermula keinginan publik untuk mendukung orang-orang yang populer ini menjadi pemimpin bagi masyarakat. Selain akseptabilitas ini, survei yang pernah dilakukan juga menyoroti variabel elektabilitas seorang calon.

Elektabilitas ini secara sederhana dapat dipahami tingkat keterpilihan seorang calon dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menanyakan kepada sejumlah orang yang menjadi bagian dari masyarakat pemilih. Karena itu, secara teorinya akseptabilitas yang tinggi menjadi dasar tingginya keterpilihan seseorang untuk memenangi pemilihan.

Namun, faktanya ternyata tidak demikian. Dari data survei, tidak sedikit akseptabilitas calon ternyata tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya. Misalnya, dari variabel akseptabilitas yang mencapai 81,06 persen, ternyata Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanahdatar sangat mudah diterima oleh publik dibandingkan dengan calon gubernur yang lain. Walaupun begitu, faktanya elektabilitasnya masih di bawah calon petahana. Mengapa ini bisa terjadi?

Inilah keunikan preferensi seorang pemilih terkait dengan respons politik yang dihadapinya. Perlu dipahami, sebenarnya banyak faktor yang menentukan bagaimana preferensi politik seseorang itu terbentuk. Mulai dari usahanya untuk sekadar mengenal calon dari baliho, memahami rekam jejak calon sampai membangun kedekatan secara emosional dengan sang calon.

Setiap upaya yang dilakukan oleh pemilih ini juga mensyaratkan adanya efikasi politik dari pemilih. Efikasi politik ini adalah keyakinan seseorang dengan kemampuannya untuk mempengaruhi urusan-urusan publik termasuk dalam menentukan calon gubernurnya. Jika mereka yakin bahwa pilihannya dapat mempengaruhi pembuatan keputusan publik, mereka akan terdorong mengetahui lebih jauh siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih nantinya.

Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki efikasi politik yang tinggi dan diharapkan dapat menentukan calon pemimpin ke depan. Belum lagi, kerja tim relawan sang calon yang juga dapat meningkatkan keterpilihannya dengan cara meyakinkan pemilih agar menetapkan pilihannya sesuai dengan yang diinginkan tim tersebut.

Melihat kecenderungan di atas, saya berkeyakinan tidak akan banyak yang akan mengajukan diri sebagai calon gubernur pada pemilihan tahun ini. Kecuali mereka sudah mengalkulasikan dukungannya di setiap daerah dan dapat membuat proyeksi untuk memenangkan pemilihan tersebut.
Sepanjang calon ini memiliki mesin politik yang kuat, logistik yang cukup, relawan yang tangguh, serta strategi yang mumpuni, maka upaya memenangi pemilihan gubernur mendatang tetap terbuka lebar. Inilah agaknya jawaban mengapa banyak calon yang semula berniat mengajukan diri menjadi calon gubernur mulai berpikir untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur tahun ini.

Kontestasi politik dalam sebuah pemilihan gubernur adalah hal yang lumrah terjadi dalam sistem demokrasi prosedural. Namun, yang penting jangan sampai kontestasi ini meruntuhkan semangat kebersamaan untuk membangun Sumatera Barat ke depan. Agaknya kita perlu mendorong pemimpin mendatang supaya dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi tetangga yang semakin meninggalkan kita. Semoga saja. (*)

Asrinaldi A – Peneliti Spektrum Politika Institut

Padang Ekspres 13 Maret 2015