Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Senin, 19 Oktober 2015

Tantangan Pengurus Baru Lebih Besar

IRSYAD SYAFAR PIMPIN PKS SUMBAR

PADANG, HALUAN – Anggota DPRD Su­ma­te­ra Barat Irsyad Syafar terpilih sebagai ketua De­wan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ke­adilan Sejahtera (PKS) Sumbar periode 2015-2020 menggantikan Trinda Farhan pada musyawarah wilayah ke-IV, 18 Oktober 2015 di Hotel Pangeran Beach.
Selain memilih DPW yang masuk sebagai salah satu unsur Dewan Pengurus Tinggi Wilayah (DPTW) PKS Sumbar,  juga terpilih Dewan Syariah Wilayah (DSW) dan Majelis Pertim­bangan Wilayah (MPW).  Ketua Majelis Pembina Wi­la­yah (MPW) dipegang oleh Walikota Padang, H. Mah­yeldi Ansarullah SP, didam­pingi Sekretaris Ha­dison, SSi.Apt.

Sementara untuk DSW, H Dzul Adli Lc dipercaya sebagai ketua dengan sekre­taris Budiman S.Ag, MM. Dalam orasi politiknya, Irsyad Syafar menyebut kepengurusan edisi 2015-2020 ini langsung dihadap­kan pada pekerjaan rumah besar, yakni pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Menurut suksesor Trin­da Farhan Satria, pada haja­tan besar ini, PKS me­miliki sejumlah jagoan yang nota­bene adalah kader me­reka langsung, di antaranya Ca­lon Gubernur Sumbar Ir­wan Prayitno, Calon Wa­kil Bupati Agam Trinda Farhan Calon Wakil Bupati Tanah Datar Sultani serta Calon Wakil Walikota Bu­kittinggi Marfendi.

“Kami pengurus yang baru, mengalami tantangan yang berat. Karena, capaian pengurus sebelumnya luar biasa. Periode sebelumnya berhasil menduduki posisi gubernur dan dua posisi walikota,” kata Pendiri Pon­dok Pesantren Ar-Risalah di Kota Padang itu

Alumnus Quwait Uni­versity dan Kairo University ini, pengurus baru PKS Sumbar bertekad terus me­ning­katkan capaian itu. Selain itu, ingin jadi salah satu provinsi terbaik yang diusung kader-kader PKS dalam berkhidmat (mela­yani) bangsa dan negara.

Sementara itu, Trianda Far­han Satria sebagai Ketua DPW sebelumnya menga­ta­kan, dengan terbentuknya ke­pengurusan yang baru di­harapkan ke depan PKS Sum­bar bisa lebih baik lagi.  Se­bagai partai dakwah PKS, se­­but diharapkan mam­pu mem­­­bawa kema­juan di­te­ngah-tengah ma­sya­rakat. Ser­­ta bisa me­ne­gakkan ke­a­di­lan dan mela­wan keza­li­man.

“Selain itu, dengan ter­ben­­tuknya pengurus baru, diharapkan kader-kader terbaik yang bisa mewakili partai sebagai kepala daerah juga bisa lebih banyak lagi,” ucap Trinda.

Tahun sekarang, lanjut­nya, ada empat kader PKS yang maju sebagai calon kepala daerah. Diharapkan jumlah tersebut bisa ber­tam­bah pada pilkada beri­kut­nya. Ketua Bidang DPP wilayah daerah Sumbagut Hermanto pada dialog to­koh di Muswil PKS menye­but Muswil ke-4 DPW PKS Sumbar adalah pelaksanaan Muswil terakhir DPW-DPW di lingkungan Wilda Sumbagut. Selain memilih kepemimpinan baru, juga dilakukan perumusan ke­bija­kan partai dan sikap politik, serta dimeriahkan dengan dialog tokoh.

Berkhidmat pada rakyat dimaknai pada pengokohan pelayanan melalui konso­lidasi struktur dan kader untuk memperluas ruang dakwah kultural. Muswil kembali juga menegaskan jati diri partai, yaitu sebagai partai bersih, peduli dan professional.

Hal yang spesifik dari Muswil ke-4 DPW PKS yaitu kebersamaan untuk me­nyon­song Pilkada seren­tak “Menyonsong pilkada terse­but, DPP PKS Wilda Sum­ba­gut mambackup DPW PKS Sumbar dalam meng­konsolidasi struktur, kader dan simpatisan untuk me­me­nangkan pasangan yang diusung oleh PKS Sum­bar,” tukas Hermanto.

Menurut Hermanto, pa­da Munas Partai Keadilan Se­jah­tera (PKS) September lalu ditetapkan pemekaran Wilda Sumatera menjadi Wilda Sumbagut dan Wilda Sumbagsel. Wilda Sum­bagut mencakup lima pro­vinsi, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumbar, Su­mut, Riau dan Ke­pu­lauan Riau.  Munas sebagai helat nasional dijabarkan kem­bali pada tingkat pro­vinsi, yaitu Muswil, dan selan­jutnya tingkat Musda. (h/mg-len/mat)

Minggu, 18 Oktober 2015

Pendiri Ar-Risalah Pimpin PKS Sumbar

RMOL. Pendiri Pondok Pesantren Ar-Risalah di Kota Padang, Irsyad Syafar ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Sumatera Barat. Jebolan Quwait University dan Kairo University ini menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Sumbar pada periode sebelumnya.

"Kami pengurus yang baru mengalami tantangan yang berat karena capaian pengurus yang sebelumnya luar biasa. Periode sebelumnya berhasil menduduki posisi gubernur dan dua posisi walikota," kata Irsyad saat menyampaikan pidato politik di Padang, Sumbar, Sabtu (17/10/) kemarin.

Pengurus baru PKS Sumbar bertekad terus meningkatkan capaian itu dan ingin menjadi salah satu provinsi terbaik yang diusung kader-kader PKS dalam berkhidmat atau melayani bangsa dan negara.

"Visi pelayanan ini adalah visi kemuliaan. Allah akan menolong hamba-Nya yang senantiasa menolong hamba-hamba-Nya yang membutuhkan. Mereka adalah orang yang terdepan dalam melayani dan menghilang saat urusan kekuasaan,” tambah Irsyad.

Sementara itu pada Musywarah Wilayah ke-4 PKS Sumbar, Ketua Panita Rahmat Saleh melaporkan adanya sejumlah kegiatan yang mengiringi, diantaranya pembagian 4.000 masker korban asap di Sumbar serta pengobatan gratis dan pasar murah. Pada Jumat (16/10) malam juga digelar acara silaturahim yang dihadiri setidaknya 600 tokoh dan lima calon kepala daerah yang diusung PKS dalam Pilkada Serentak 2015 di Sumbar.

Pada Muswil kali ini hadir Ketua Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara DPP PKS, Dr Hermanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Khairul Anwar, dan calon Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Berikut susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Sumatera Barat 2015-2020: Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Mahyeldi, SP; Sekretaris MPW Hadison; Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Zul Adli; Sekretaris DSW Budiman, S.Ag, MM; Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Irsyad Syafar, Lc. M.Ed; Wakil Ketua Umum DPW Nurfirmanwansyah, Apt; Sekretaris Umum DPW Bustami Hidayat, SP, MSi; Bendahara Umum DPW Muslim M Yatim, Lc; dan Ketua Bidang Kaderisasi DPW Muhamad Yasin, Lc. [rus]

rmol.co, 18 Oktober 2015

Sabtu, 17 Oktober 2015

Jelang Pilkada Serentak, PKS Sumbar Kumpulkan Semua Paslon yang Diusung

PADANG | DNA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus memanaskan mesin politiknya di daerah jelang pilkada serentak. Salah satunya dengan mengonsolidasikan seluruh pasangan calon yang diusung.

Sejumlah calon kepala daerah yang diusung dan didukung PKS hadir untuk saling bertukar pikiran dengan sejumlah tokoh masyarakat dalam Dialog Bersama Tokoh di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumbar, Jumat (16/10/2015) malam.

Selain jelang pilkada serentak, kegiatan tersebut juga digelar dalam rangka Musyawarah Wilayah ke-4 PKS Sumatera Barat pada Sabtu-Ahad (17-18 Oktober 2015). Seperti tema Munas DPP dan Muswil beberapa DPW sebelumnya, Muswil DPW PKS Sumbar juga menegaskan kembali peran PKS sebagai pelayan masyarakat dengan tema 'Berkhidmat untuk Rakyat'.

“PKS akan menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat bangsa dan negara. Penekanannya adalah pada berkhidmat untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Taufik
Ridho.

Taufik mengatakan, para kader yang diberi kesempatan memimpin harus memanfaatkan kekuasaannya itu untuk membawa perbaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu PKS sadar bahwa perbaikan masyarakat tidak bisa dilakukan dan dikerjakan oleh PKS sendiri.

Sementara Ketua DPW PKS Sumatera Barat Trianda Farhan Satria menambahkan, untuk melayani rakyat di Sumbar, diperlukan kesatuan langkah dari berbagai unsur, terutama para tokoh masyarakat, nini-mamak, cerdik pandai,
ulama, dan semua elemen anak nagari.

"PKS ingin mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan memiliki peradaban yang tinggi,” kata Trianda.

Trianda yang saat ini menjadi calon wakil bupati Agam juga menambahkan bahwa sikap dan perilaku melayani rakyat harus menjadi karakter kader PKS.

Pada dialog tersebut, calon gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang bergelar Datuk Rajo Bandaro Basa juga mendengarkan masukan dan kritikan dari para tokoh masyarakat.

“Alhamdulillah pada 15 Agustus 2015 kemarin telah selesai masa tugas periode pertama saya sebagai gubernur Sumatera Barat. Saya masih berkeinginan untuk membangun masjid agung besar yang representatif di Sumatera barat,” kata Irwan Prayitno.

Sedangkan Ketua Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara Hermanto menekankan, upaya PKS selalu mengutamakan nilai (value) sehingga memposisikan dakwah sebagai panglima.

“Jadi politik hanya bagian dari dakwah. Maka para kader PKS apalagi yang menjadi pejabat publik harus menjaga akhlaknya dan perilakunya,” ujar Hermanto.

Saat ini di provinsi Sumatera Barat terdapat 13 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak. Empat kabupaten/kota diantaranya terdapat pasangan calon dari PKS dan partai pendukung.

Hadir dalam dialog tersebut antara lain Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Khairul Anwar, Walikota Payakumbuh Reza Pahlevi, Walikota Padang Haji Mahyeldi Ansharullah, pasangan calon bupati Tanah Datar Kombes Pol Syaherdam dan wakilnya Sultani, pasangan calon walikota Bukittinggi Taslim Chaniago dan calon wakil walikota Marfendi (PAN-PKS), pasangan calon walikota Solok Irzal Ilyas dan calon wakil walikota Alfauzi Bote, pasangan calon bupati Agam Indra Catri dan calon wakil walikota Bupati Agam Trinda
Farhan Satria MT (Gerindra-PKS).(dna/mdn)

Kamis, 01 Oktober 2015

Sikap Komisi I Dinilai Terlalu Berlebihan

PADANG, HALUAN-Fraksi PKS DPRD Sumbar  menilai sikap yang ditunjukkan Komisi I DPRD  Sumbar terhadap KPU terlalu berlebihan. Fraksi PKS menilai Komisi I terlalu maju dalam menunjukkan wewenang mereka kepada KPU.

”Kami melihat, sikap yang ditunjukkan Komisi I tersebut terlalu berlebihan ,  terlalu gegabah, dan, bahkan, terkesan terlalu maju dari wewenang yang ada,” ucap Sekretaris Fraksi PKS, Mockhlasin pada Haluan (30/9). Dikatakan Mockhlasin, jika Komisi I merasa ada yang mesti ditindaklanjuti terkait pelaksanaan Pilkada sekarang, mereka tak harus langsung memanggil KPU, tapi persoalan tersebut bisa diproses dengan membuat laporan pada Panwaslu.

Begitu juga dengan LSM yang melaporkan, ia menyebut, temuan yang didapat LSM tersebut tak harus disam­paikan melalui Komisi I, tapi juga bisa disampaikan langsung ke Panwaslu. Sebab, katanya di Panwaslu  sendiri telah terga­bung semua unsur yang bisa menindaklanjuti dugaan pelang­garan dalam Pilkada.

”Di Panwaslu itu  ada unsur jaksa dan kepolisannya. Jika memang ada yang tak berjalan sebagaimana mes­tinya, langsung saja laporkan pada Panwaslu, kenapa Komisi I harus mem­proses hal-hal spesifik seperti data ijazah dan persoalan reke­ning seperti itu,” ucapnya.

Jikapun harus melakukan pe­mang­gilan, lanjut Mocklasin, hal yang mesti dibahas Komisi I lebih tepat harusnya berkaitan laporan keseluruhan di setiap tahapan pilkada.

“Sementara, persoalan yang di­minta Komisi I untuk dikla­rifikasi KPU, yakninya berkaitan dengan Rekening atas nama tim pemenangan, serta adanya data ijazah yang disebut-sebut palsu, tak mesti memanggil Komisioner KPU ke DPRD,”katanya.

Tak hanya menilai, tindakan Ko­misi I terlalu terlalu berle­bihan, ia juga menilai keputusan KPU mengutus Kabag Hukum KPU Sumbar untuk mengklari­fikasi persoalan yang di­perma­salahkan juga sudah tepat.

“Masalah data ijazah dan rekening itu kan berkaitan de­ngan administrasi, saya kira memang sudah tepat KPU me­ngu­tus Kabag Hukum untuk mengklarifikasi dan menje­laskan­nya,” pungkas Mockhlasin.

Tak jauh berbeda dengan Mo­ck­hlasin Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat juga mengungkapkan hal yang sama.

“Kami menaruh kepercayaan pada Komisi I. Namun,  KPU tak bisa langsung dijustis begitu saja, dikatakan, tidak selalu datang setiap diundang. Harus ada dulu kebenarannya. Jika Komisi I ingin memproses ini,  kami hargai, silahkan diproses. Tapi jika ada muatan tertentu di lain objek­tivitas penganggaran, kami berada di luar itu, kami tidak akan mendukung,” tegas Hidayat. (h/mg-len)

Haluan, 1 Oktober 2015