“Semua IUP yang bermasalah, tidak Clean and Clear, kita cabut.
Sekarang ada 53 IUP lagi yang sedang diproses pencabutannya,” kata
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Rabu.
Menurutnya, Pemprov Sumbar harus tegas dalam menyikapi persoalan
itu, karena tenggat waktu yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) untuk menyelesaikan persoalan izin tambang bermasalah itu hanya
hingga 12 Mei 2016.
“Kami tidak mau pusing menghadapi persoalan ini. Kesalahannya dulu
dilakukan oleh kabupaten/kota. Setelah kewenangan perizinan pertambangan
ditarik ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kami yang harus menanggung kesalahan itu. Agar cepat dan sesuai
aturan, kita cabut yang bermasalah,” ujarnya.
Ia mengatakan, setelah penarikan kewenangan perizinan pertambangan tersebut ke provinsi, terdata ada 360 IUP di daerah itu.
Dari jumlah itu menurutnya, 135 IUP dinyatakan tidak bermasalah
atau Clear and clean (CnC), terkait administrasi dan kondisi di
lapangan, sedangkan 225 IUP dinyatakan bermasalah.
“Yang bermasalah itu masing-masing untuk pertambangan logam dan batubara 123 IUP, dan 102 IUP galian c,” katanya.
Khusus IUP untuk pertambangan logam dan batubara yang bermasalah, dikategorikan berat 43 IUP, sedang 10 IUP, ringan 11 IUP.
Indikator berat yakni izin baru terbit setelah eksploitasi,
permohonan perpanjangan diajukan setelah masa berlaku habis, dan izin
eksploitasi tanpa didahului eksplorasi.
Sedangkan indikator kategori sedang, yakni tumpang tindih IUP,
tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi, serta pergeseran wilayah
tambang.
Sementara untuk kategori ringan, administrasi pendukung belum lengkap.
Kalau yang berat, jelas kita akan batalkan IUP nya. Ini batal demi
hukum, kenapa kita pelihara yang melanggar hukum. Begitu pula yang
sedang, yang tumpang tindih dengan hutan konservasi. Untuk yang kategori
ringan tinggal dilengkapi syaratnya, sehingga masih ada yang mungkin
bisa kita rekomendasikan untuk CnC, 3 sampai 8 IUP, jelasnya.
Ia mengatakan, Pemprov Sumbar siap menghadapi konsekuensi dari ketegasan pencabutan IUP tersebut.
Ini di bawah koordinasi dan supervisi KPK. Tidak bisa ditawar. Kita
tegas saja, kita juga siap kalau nanti ada yang membawa permasalahan
ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, katanya. (*)
antarasumbar.com, 24/2/2016
