Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Sabtu, 30 April 2016

Penertiban tanpa Kekerasan

Gubernur Apresiasi Satpol PP Padang

Payakumbuh, Padek—Langkah Pemko Padang menertibkan destinasi wisata tanpa kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mendapat apresiasi dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Apresiasi berupa piagam penghargaan Penegakan Perda dan Penertiban tanpa Kekerasan ini diberikan kepada Pemko Padang yang diterima Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Kantor Pol PP Firdaus Ilyas usai menjadi Inspektur Upacara HUT ke-66 Pol PP dan Satlinmas ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dipusatkan di Lapangan Pacuan Kuda, Payakumbuh, Selasa (26/4).

Gubernur menekankan kepada Satpol PP maksimal menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di destinasi wisata. Sehingga, tidak terjadi lagi praktik pemalakan dan serta perilaku premanisme lainnya yang berdampak buruk pada citra pariwisata daerah.

Menurut Irwan, peran Satpol PP mengamankan destinasi wisata sangat penting. Sebab, perhatian besar pemkab/pemko dititikberatkan pada pariwisata guna menunjang percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perhatian besar kita saat ini adalah pada pariwisata yang diharapkan dapat menggerakan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut Gubernur.

Dia mengingatkan Satpol PP agar tidak arogan dalam bertugas, tetapi mengutamakan sikap persuasif dan humanis. “ Utamakan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak timbul gesekan dengan masyakat,” tukasnya.

Pada peringatan HUT Satpol dan Linmas 2016 ini, Gubernur mengapresiasi pemkab/pemko yang berhasil melaksanakan penegakan perda dan penertiban tanpa kekerasan.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, dalam penertiban beberapa kawasan seperti Pasar Raya, Pantai Padang dan penertiban PKL di jalan-jalan protokol di Padang, tidak terlepas dari peran Satpol PP yang melaksanakan tugas dengan pendekatan persuasif dan humanis.
“Satpol Padang memang selalu diberikan pembekalan agar melaksanakan tugas dilakukan dengan pendekatan yang baik. Terlebih di kawasan wisata, mereka harus lebih ramah dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan tegas menegakkan peraturan,” ujarnya.

Wako mengamini yang disampaikan Gubernur tentang pentingnya pengamanan dan menciptakan ketertiban umum di destinasi wisata. “Ini bagian tugas penting dari Satpol PP, terutama di Padang yang tengah menata obyek-obyek wisata,” tukuknya. (adi) 

Padang Ekspres, 27 April 2016

Sumber: infoirwanprayitno.wordpress.com

Irsyad Syafar Beri Bantuan Rumah di Payakumbuh Timur

Warta Payakumbuh- Digadang gadang sebagai bakal calon Walikota Payakumbuh dari PKS, Ust. H. Irsyad Syafar, Lc, M. Ed terus turun memberi bantuan kepada masyarakat. Masih dalam rangkaian milad PKS ke 18, kali ini Aleg Provinsi Sumbar itu memberikan bantuan berupa bahan material bangunan rumah sebesar 12 Juta kepada keluarga Bapak Desdianto (45) dan Ibu Widiyawati (39) di Kelurahan Padang Alai Bodi, Aia Tabik, Payakumbuh Timur, Rabu pagi (27/4)

Penyerahan bantuan diwakili oleh ketua DPD PKS Kota Payakumbuh, Hamdi Agus, ST. Hamdi Agus mengatakan “Keluarga bapak Desdianto layak mendapatkan bantuan karena sejak lama tidak memiliki rumah dengan jumlah tanggungan 5 orang anak yang masih kecil dan masih sekolah. Beliau bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Beliau sering sakit, sehingga tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi membangun sebuah rumah”

Pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada PKS Payakumbuh khususnya kepada Ust. H. Irsyad Syafar, “bantuan rumah ini sungguh bermanfaat bagi kami, kami doakan PKS Payakumbuh selalu sukses dalam menjalankan program program selanjutnya dalam rangka berkhidmat untuk rakyat”

Penyerahan bantuan rumah tersebut juga dihadiri oleh Aleg PKS Kota Payakumbuh Nasrul , Lurah Padang Alai Bodi Arman, masyarakat setempat dan para kader PKS Payakumbuh yang ikut bergotong royong membangun rumah tersebut.

Sumber: wartapayakumbuh.com, 27 April 2016

Senin, 18 April 2016

Lomba Baca Kitab Kuning PKS Sumbar Digelar

Padang – Dalam rangka memperingati milad PKS ke-18, DPW PKS Sumbar menggelar lomba baca kitab kuning. Lomba ini berskala nasional yang dilaksanakan di 14 provinsi. Dan kemudian nantinya akan ada peserta utusan Sumbar yang mewakili mengikuti lomba tingkat nasional di Jakarta. 

Menurut Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar, lomba baca kitab kuning ini dalam rangka menghidupkan budaya membaca kitab kuning sebagai salah satu literatur untuk referensi tentang Islam. 

Di babak penyisihan yang diikuti 56 orang, dibagi ke dalam 2 kelompok sehingga masing-masing kelompok berjumlah 28 orang. Nanti akan muncul 3 pemenang per kelompok yang ikut ke babak final. Babak final diikuti oleh 6 orang. 

Kriteria dan persentase penilaian dari lomba ini adalah: 1. Membaca matan/kalimat yang ditetapkan 40 persen. 2. Menerjemahkan bacaan 30 persen. 3. Menjelaskan kandungan 30 persen. 

Sedangkan pemenang lomba ini adalah Muhammad Sa'id yang meraih juara 1 dari MTI Pasia Ampek Angkek Agam. Juara 2 diraih Elva Mahmudi dari Ponpes Nurul Yaqin Padang Pariaman. Dan juara 3 diraih oleh M. Husnul Mubarak dari Ponpes Andalusia Solok Selatan. 

Sabtu, 16 April 2016

Hafal Alquran, Bebas Pilih Sekolah di Padang

PADANG – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyatakan siswa penghafal Alquran dapat bebas memilih sekolah sesuai keinginannya.

“Siswa yang mampu hafal 1 juz, 3 juz dan 5 juz Alquran dapat masuk ke sekolah sesuai jenjang kelanjutannya,” katanya di Padang, Sabtu.

Dia menyebutkan pihaknya telah memiliki kebijakan, siswa SD yang hafal 1 Juz Alquran akan dibebaskan untuk masuk SMP mana pun yang ada di Padang.

Sedangkan siswa SMP yang hafal 3 Juz dibebaskan memilih sekolah menengah diantara jumlah yang ada. Dan siswa SMA yang hafal 5 Juz diberi kesempatan masuk secara khusus ke universitas seperti yang dilakukan Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, tambahnya.

“Siswa penghafal Alquran dijamin memiliki tingkat kepintaran dan kecerdasan di atas rata-rata, sehingga tidak akan ada kerugian bagi sekolah penerimanya,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengapresiasi bagi sekolah atau perguruan tinggi di Padang yang telah menggalakkan program hafal Alquran bagi siswa atau mahasiswa.

Seperti yang dilakukan oleh SMA 2 Padang, kata dia perlu dicontoh oleh sekolah lainnya.
Sebab dengan begitu sekolah tersebut telah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, sebutnya.(*/lek)

Sumber: hariansinggalang.co.id, 16 April 2016

Foto: FB FP Irwan Prayitno

Kamis, 07 April 2016

Atasi Banjir, Bentuk Tim Ekspedisi ke Hulu Sungai

Kada Teken MoU Penanggulangan Banjir Bandang

Padang, Padek—Pekan depan, kepala daerah di Sumbar bakal meneken Momerandum of Understanding (MoU) untuk mengantisipasi dampak bencana banjir bandang. Dalam penanggulangan banjir tersebut, juga dilibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), para relawan serta pencinta alam. 

”Selama ini, banjir bandang terus terjadi di Sumbar secara periodik. Ada lima tahun sekali dan ada dua tahun sekali. Makanya, perlu dicari kesepahaman untuk mengatasi bencana tersebut,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai rapat penanggulangan banjir bandang bersama bupati/wali kota, di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (6/4/).

Dia menyebutkan, langkah yang akan segera diambil adalah membentuk tim yang akan melaksanakan ekspedisi ke hulu sungai atau memantau potensi banjir bandang. ”Dalam setahun, minimal dua kali melakukan ekspedisi tersebut. Sedangkan secara daruratnya, apabila ada imbauan dari BMKG tentang siaga hujan lebat, maka tim akan secepat mungkin menuju hulu sungai,” katanya.
Banjir bandang, tambahnya, terjadi karena penumpukan material di hulu sungai, sehingga membentuk danau alami. Apabila terjadi hujan lebat dan danau alami tersebut tidak mampu lagi menahan debit air, maka akan menyebabkan banjir bandang.

Guna pembersihan aliran sungai tersebut, nantinya dibentuk tim ekspedisi ke hulu sungai untuk memantau potensi-potensi terjadinya banjir bandang. ”Semoga langkah-langkah yang kita ambil ini bisa mengurangi banjir bandang. Mudah-mudahan bisa nihil tentunya. Sehingga, tidak akan lagi me-rusak infrastruktur dan menelan  korban jiwa,” sebutnya.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Zulfiatno menambahkan, topografi Sumbar rawan terhadap bencana. Di mana, topografi Sumbar terdiri dari perbukitan, gunung, daratan. Gerakan tanah di Sumbar masuk kategori sedang dan tinggi. Gerakan tanah ini hampir terjadi di 60 persen wilayah Sumbar. ”Itu berdasarkan hasil penelitian dari vulkanologi. Gerakan tanah ini diperparah dengan terjadinya gempa-gempa kecil. Saat hujan lebat datang, kerap terjadi banjir dan banjir bandang,” ucapnya.

Lewat MoU melibatkan sejumlah stakeholder tersebut, diharapkan dampak bencana bisa diminimalisir. Dalam MoU yang bakal disepakati itu, mengatur pembagian tugas dari stakeholder terkait dan juga soal penganggarannya.

Misalnya, ada tim yang khusus untuk melakukan pembersihan hulu sungai dan kantong-kantong air. Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan memberikan informasi pada sejumlah daerah yang rawan terhadap dampak bencana.Untuk selanjutnya, pemda akan menetapkan status bencana di daerah. – ”Jika ada sinyal beberapa hari ke depan akan terjadi hujan, maka daerah dapat menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor,” ucapnya.

Sebutnya, Pemprov Sumbar pada 22 Maret sampai 31 Maret lalu, mengeluarkan status siaga darurat banjir, longsor dan petir. Bila dalam beberapa hari ke depan ada sinyal sejumlah daerah di Sumbar akan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka tak menutup kemungkinan Pemprov mengeluarkan status bencana kembali. ”Barusan saya dapat info dari BPBD Kota Solok di Lubukpandan terjadi angin puting beliung. Pohon menimpa kendaraan yang sedang lewat. Saya belum dapat informasi nasib korbannya bagaimana,” ucapnya.

Dengan MoU tersebut, menurut dia, daerah dapat menggunakan dana tak terduga jika terjadi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung langkah yang telah dilakukan Sumbar.

“Tanggal 14 Maret lalu, Gubernur sudah ekspos di hadapan kepala BNPB terkait langkah yang dilakukan Sumbar untuk mengantisipasi dampak bencana. Kepala BNPB mendukung upaya yang telah dilakukan Gubernur dan jajaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, disampaikan Zulfiatno, Pemprov sudah mengajukan usulan anggaran penanggulangan dampak banjir dan longsor ke BNPB.

Untuk penanganan darurat sekitar Rp 59 miliar dan untuk rehab rekon sebesar Rp 700 miliar untuk sembilan kabupaten dan kota. Yakni, Lima puluh Kota, Agam, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Kota Solok, Pesisir Selatan dan Tanahdatar.

Selain itu, Balai Wilayah Sungai juga mengajukan usulan ke Kementerian untuk normalisasi sungai di Solsel sebesar Rp 52 miliar dan Pasaman Rp 12 miliar.

”Usulan itu, untuk dampak bencana dari Januari sampai 14 Maret saja. Dampak bencana banjir tanggal 22 Maret belum termasuk. Memang masih banyak proposal- proposal kabupaten dan kota yang telah diajukan ke kita yang saat ini sedang diverifikasi,” tukasnya. – (ayu)

Padang Ekspres, 7 April 2016

Sumber: infoirwanprayitno.wordpress.com

Jajaran PKS Sumbar Dukung Keputusan DPP Berhentikan Fahri Hamzah

Padang -- DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat bersama jajaran di tingkat DPD, DPC hingga DPRa menyatakan sikap mendukung keputusan DPP PKS memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai tersebut. Keputusan DPP PKS tersebut dinilai sudah sesuai prosedur dan aturan yang diterapkan di partai kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. 

Hal tersebut dinyatakan Ketua DPW PKS Sumbar, H. Irsyad Safar, Lc, M.Ed, Kamis (7/4) terkait dengan sikap resmi PKS Sumbar dalam menjawab sejumlah pertanyaan terkait keputusan mengejutkan yang dikeluarkan DPP PKS.

Sebagai pengurus dan kader partai, maka semua harus tunduk pada aturan dan ketentuan partai, ungkap Irsyad. Pihaknya juga telah mengistruksikan kepada semua jenjang kepengurusan di daerah untuk mematuhi dan mengamankan keputusan ini. Selanjutkan akan disampaikan kepada kader sehingga mendapatkan informasi yang benar, bukan berasal dari sumber lain tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di Sumbar sendiri tambah Irsyad, pemberhentian terhadap Fahri Hamzah mendapat respon biasa saja dari kalangan kader. Meski sempat ada yang bertanya, setelah dijelaskan akhirnya memahami sebab munculnya keputusan tersebut. Momentum ini sekaligus menjadi penguatan konsolidasi partai sehingga lebih fokus pada pelayanan berkhidmat kepada rakyat. (Os)