JAKARTA, sumbar.pks.id — Komitmen untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang juga tokoh kebanggaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahyeldi.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga ekosistem Ranah Minang untuk generasi mendatang, Mahyeldi hadir langsung mengawal Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim. Acara strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dalam lawatannya tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri. Kehadiran Mahyeldi di antara 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemprov Sumbar dalam mengintegrasikan kebijakan pengendalian perubahan iklim, pengurangan emisi, serta visi pembangunan berkelanjutan ke dalam tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai kepala daerah yang diusung oleh PKS—partai yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan—Mahyeldi menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini adalah kunci. Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada hasrat pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mutlak harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Menurut Mahyeldi, upaya pengendalian iklim membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang dirumuskan haruslah berakar pada potensi serta kebutuhan riil masing-masing wilayah.
“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan langkah konkret agar kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Lebih lanjut, Buya Mahyeldi—sapaan akrabnya—mengingatkan bahwa Sumatera Barat dianugerahi potensi sumber daya alam yang melimpah oleh Allah SWT, sehingga harus dikelola secara bijak dan penuh amanah. Melalui penguatan kebijakan lingkungan dan pembangunan rendah karbon, ia berharap potensi tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus tameng pelindung keseimbangan ekosistem bagi anak cucu kelak.
Langkah proaktif Gubernur Mahyeldi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa kerja sama pusat dan daerah adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Ia menaruh harapan besar agar manfaat ekonomi dan ekologis dari kebijakan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Jumhur juga menegaskan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka untuk terus berdialog dengan pemerintah daerah agar instrumen ekonomi karbon dapat dieksekusi sesuai karakteristik wilayah.
Melalui bimbingan teknis ini, Pemprov Sumbar di bawah komando Mahyeldi semakin memantapkan pemahaman terkait target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission (ZWZE), hingga tata kelola perdagangan karbon. Pemprov Sumbar juga bersiap memaksimalkan peluang pembiayaan iklim demi mendukung terwujudnya program pembangunan rendah karbon yang ramah lingkungan di Sumatera Barat. (TI)