FOTO: Sinergi PKS, TNI, dan Pemuda Bersihkan Lumpur di Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman Kayu Aro.

FOTO: Sinergi PKS, TNI, dan Pemuda Bersihkan Lumpur di Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman Kayu Aro.

PKS Sumbar    Selasa, September 22, 2026    Comment   

 

Relawan PKS Kabupaten Solok bersama prajurit TNI dan pemuda setempat bergotong royong membersihkan lumpur di Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman Kayu Aro. Banjir bandang sebelumnya meninggalkan endapan tebal menutupi area lantai dalam dan pekarangan masjid. Tim gabungan bekerja menyapu dan menyemprot sisa material tersebut. Upaya tanggap darurat ini menjadi prioritas agar masyarakat bisa segera menggunakan kembali masjid untuk beribadah. Anda dapat melihat wujud pelayanan langsung kepada umat melalui sinergi ini untuk mempercepat pemulihan daerah pascabencana.

Sinergi PKS, TNI, dan Pemuda Masjid Bersihkan Lumpur di Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman Kayu Aro

Sinergi PKS, TNI, dan Pemuda Masjid Bersihkan Lumpur di Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman Kayu Aro

PKS Sumbar    Selasa, September 22, 2026    Comment   

 

SOLOK, SUMBAR.PKS.ID Relawan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Solok terus bergerak membantu warga terdampak musibah galodo. Hari ini relawan PKS bergotong royong membersihkan material lumpur di Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman, Kayu Aro. Aksi tanggap darurat ini dilakukan secara sinergis bersama prajurit TNI, pemuda masjid, dan masyarakat setempat.

Masjid Raya Ikhlas Ar Rahman terdampak parah akibat terjangan banjir bandang pada Senin malam. Endapan lumpur tebal menutupi area lantai dalam dan pekarangan masjid. Tim gabungan bekerja keras menyapu dan menyemprot sisa lumpur. Upaya ini bertujuan agar tempat ibadah tersebut bisa segera digunakan kembali oleh warga.

Ketua Satgas Bencana PKS Sumatera Barat Ulyadi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tanggap darurat tersebut. Ia menegaskan pembersihan rumah ibadah menjadi prioritas agar kegiatan keagamaan masyarakat bisa segera pulih. "Masjid adalah pusat kegiatan warga. Kita mengutamakan pembersihan area ini agar masyarakat bisa kembali beribadah dengan tenang. Sinergi antara PKS, TNI, dan pemuda masjid adalah wujud pelayanan langsung kita kepada umat," ucap Ulyadi.

Relawan Bidang Kepanduan dan Bela Negara PKS membaur langsung bersama aparat keamanan dan pemuda setempat. Mereka mengangkat material sisa longsor yang terbawa arus air bah. Aksi gotong royong ini menjadi bentuk nyata komitmen pelayanan PKS kepada masyarakat.

PKS memastikan akan terus hadir meringankan beban warga pada masa pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok. Anda dapat menjadikan semangat kebersamaan ini sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi lintas elemen sangat penting untuk mempercepat kebangkitan daerah pascamusibah. (AR)

RELAWAN PKS GERAK CEPAT BERSIHKAN MATERIAL BANJIR BANDANG SOLOK

RELAWAN PKS GERAK CEPAT BERSIHKAN MATERIAL BANJIR BANDANG SOLOK

PKS Sumbar    Selasa, September 22, 2026    Comment   

SOLOK, SUMBAR.PKS.ID- Relawan Kemanusiaan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Solok bergerak cepat merespons musibah banjir bandang atau galodo. Mereka turun langsung melakukan aksi gotong royong membersihkan fasilitas umum di kawasan Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang pada Selasa pagi, tanggal 22 September 2026. Bencana alam ini sebelumnya menghantam kawasan Arosuka secara umum pada Senin malam.

​Dalam aksi tanggap darurat ini, relawan PKS berkolaborasi dengan aparat Kepolisian, prajurit TNI, petugas Pemadam Kebakaran, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Sinergi ini bertujuan mempercepat pembersihan material tebal seperti lumpur, batu, dan kayu sisa galodo yang menutupi akses jalan utama.

​Aksi kepedulian pada tanggal 22 September ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil asesmen kedaruratan tadi malam. Tim Bidang Kepanduan dan Bela Negara PKS Kabupaten Solok sebelumnya telah memantau kondisi lapangan sesaat setelah air bah menerjang Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

​Ketua Satgas Bencana PKS Sumatera Barat, H. Ulyadi, Lc., M.A., mengapresiasi kesigapan para relawan di lokasi kejadian. Ia memastikan seluruh kader PKS selalu siaga melayani masyarakat yang terdampak musibah.

​"PKS turut merasakan duka mendalam atas bencana galodo di Kabupaten Solok. Aksi pembersihan hari ini adalah wujud nyata kepedulian dan khidmat kita kepada masyarakat. Kita pastikan relawan PKS bahu membahu bersama Polri, TNI, dan unsur pemerintah daerah agar kondisi fasilitas publik cepat pulih," tegas Ulyadi.

​Ulyadi mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada terhadap ancaman galodo susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Tim Satgas Bencana PKS terus memantau perkembangan situasi dan bersiap menyalurkan bantuan lanjutan sesuai kebutuhan mendesak di lapangan. (AR)

PKS instruksikan Relawan Turun Langsung Korban Terdambak

PKS instruksikan Relawan Turun Langsung Korban Terdambak

PKS Sumbar    Selasa, September 22, 2026    Comment   

 

SOLOK, SUMBAR.PKS.ID — Musibah banjir bandang atau galodo berskala besar menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada Senin malam (21/9/2026). Bencana yang dipicu oleh tingginya intensitas hujan sejak sore hari ini mengakibatkan luapan Sungai Batang Laso dan memicu longsoran bukit yang langsung menghantam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok serta permukiman warga.

Mewakili keluarga besar partai, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat, Nosa Ekananda, menyampaikan turut berdukacita yang mendalam atas musibah bencana alam yang menimpa masyarakat dan jajaran Pemkab Solok. Merespons kondisi darurat tersebut, ia langsung menginstruksikan jajaran Bidang Kepanduan dan Bela Negara PKS Kabupaten Solok untuk bergerak cepat.

"Tadi malam tim relawan kita sudah langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen kedaruratan. Pagi ini, relawan Bidang Kepanduan dan Bela Negara di bawah Ali Amran langsung menggelar aksi turun tangan membersihkan berbagai fasilitas umum dari material galodo," tegas Nosa Ekananda.

Ia menambahkan bahwa akses jalan utama lintas Padang menuju Solok sempat lumpuh total. Jalur tersebut tidak bisa dilewati karena tertimbun material tebal berupa lumpur, pasir, batu, dan kayu gelondongan.

Berdasarkan data sementara kebencanaan, terjangan galodo ini mengakibatkan empat orang terluka. Tiga orang mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di RSUD Arosuka. Satu korban luka berat yang merupakan aparatur sipil negara Pemkab Solok harus dirujuk ke Semen Padang Hospital di Kota Padang untuk penanganan lebih lanjut.

Dampak kerusakan infrastruktur di pusat pemerintahan Kabupaten Solok terbilang parah. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mengalami rusak berat akibat tertimbun material lumpur. Delapan gedung lainnya termasuk Gedung DPRD, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Kesehatan terdata mengalami rusak ringan dengan timbunan lumpur mencapai ketinggian 20 hingga 60 sentimeter.

Bencana ini juga menyapu fasilitas publik dan properti masyarakat. Merujuk pada data sementara di lapangan, diperkirakan sekitar 100 unit rumah warga terdampak material banjir bandang. Masjid Kayu Aro dan satu jembatan penghubung jalan utama Arosuka juga tertimbun material longsor. Tercatat pula tujuh unit mobil, yang terdiri dari kendaraan dinas dan milik warga, ikut tersapu oleh terjangan air bah.

Hingga saat ini, sekitar 50 orang warga telah dievakuasi ke titik aman seperti Mapolres Solok dan Rumah Dinas Wakil Bupati Solok. PKS Sumatera Barat berkomitmen akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait demi mempercepat pemulihan kawasan Arosuka. PKS juga mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan analisis menyeluruh di area hulu sungai untuk mengantisipasi potensi galodo susulan. (AR)

Resmi Bertugas! Rahmat Saleh Kawal Ekonomi di Komisi VI, Nevi Zuairina Perjuangkan Petani di Komisi IV DPR RI

Resmi Bertugas! Rahmat Saleh Kawal Ekonomi di Komisi VI, Nevi Zuairina Perjuangkan Petani di Komisi IV DPR RI

PKS Sumbar    Senin, September 21, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi telah mengumumkan komposisi susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029. Dua tokoh kebanggaan Sumatera Barat, yakni H. Rahmat Saleh dan Hj. Nevi Zuairina, menempati posisi strategis untuk mengawal aspirasi masyarakat Ranah Minang di Senayan.

H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP., wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I, secara resmi bertugas di Komisi VI. Komisi ini berfokus pada ruang lingkup Perdagangan, Kawasan Perdagangan, dan Pengawasan Persaingan Usaha. Lebih dari sekadar anggota, Rahmat Saleh juga diberi mandat strategis sebagai Ketua Kelompok Komisi (KAPOKSI) Fraksi PKS di Komisi VI.

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasannya, Rahmat Saleh akan bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga penting. Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BPI Danantara, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengaturan BUMN, hingga Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Posisi ini sangat esensial untuk memacu pertumbuhan UMKM, stabilitas harga pasar, dan iklim perdagangan yang sehat bagi Sumatera Barat.

Sementara itu, Hj. Nevi Zuairina yang mewakili Dapil Sumatera Barat II, ditugaskan untuk mengawal hajat hidup masyarakat banyak di Komisi IV. Komisi ini mengurusi bidang krusial yakni Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan. Sektor ini sangat identik dengan kekuatan utama Sumatera Barat yang bertumpu pada potensi agraris dan kekayaan pesisir pantai.

Nevi Zuairina akan bekerja sama langsung dengan mitra kerja Komisi IV, yang mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan DAN Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Karantina Indonesia. Penugasan ini memastikan aspirasi para petani, peternak, pembudidaya, dan nelayan di wilayah Sumatera Barat terus mendapat pengawalan yang kuat dari Fraksi PKS.

Kehadiran Rahmat Saleh di Komisi VI dan Nevi Zuairina di Komisi IV mengukuhkan komitmen PKS untuk membela kepentingan rakyat, mendorong kemandirian ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Sumatera Barat. (AR)

Perkuat Ketenagakerjaan dan Pertanian, DPW PKS Sumbar Gelar Rakor Gabungan di Agam dan Matangkan Peringatan Hari Tani

Perkuat Ketenagakerjaan dan Pertanian, DPW PKS Sumbar Gelar Rakor Gabungan di Agam dan Matangkan Peringatan Hari Tani

PKS Sumbar    Minggu, September 20, 2026    Comment   

AGAM, SUMBAR.PKS.ID — Dalam upaya memperkuat basis dukungan dan menyinergikan program-program kerakyatan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gabungan Lintas Daerah. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Kantor DPD PKS Kabupaten Agam, pada akhir pekan ini.

Rakor ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai struktur, menghadirkan perwakilan Badan Pengurus Harian (BPH) dari empat daerah tingkat dua, yakni DPD PKS Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agenda utama pertemuan ini dipimpin langsung oleh jajaran pengurus dari tingkat wilayah (DPW). Turut hadir dalam pemaparan materi dan konsolidasi, yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) yang dalam nomenklatur kegiatan disebut BRSN beserta tim, Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker), dan Kepala Bidang Pemberdayaan Petani dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Sumbar.

Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan krusial terkait pelayanan partai kepada masyarakat pekerja dan petani. Fokus pertama yang disepakati adalah kesiapan setiap DPD untuk segera melaksanakan program Training Orientasi Partai (TOP) yang dirancang khusus serta berbagai kegiatan advokasi dan pemberdayaan bagi sektor ketenagakerjaan, khususnya para pekerja formal mandiri.

PKS menyadari bahwa pekerja formal mandiri merupakan roda penggerak ekonomi daerah yang kerap kali luput dari perhatian. Oleh karena itu, PKS hadir untuk memberikan pendampingan, perlindungan hak, serta peningkatan kapasitas keterampilan mereka.

Selain isu ketenagakerjaan, sektor pertanian dan kelautan juga menjadi sorotan utama dalam konsolidasi tersebut. Seluruh DPD yang hadir menyatakan komitmen bulat untuk menyukseskan program-program pemberdayaan petani dan nelayan di wilayah tugasnya masing-masing.

Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, forum Rakor ini juga mematangkan persiapan peringatan Hari Tani Nasional yang akan jatuh pada tanggal 24 September, dengan rangkaian acara puncaknya yang direncanakan akan digelar oleh PKS Sumbar pada 27 September 2026 mendatang.

Melalui sinergi empat kabupaten/kota ini, DPW PKS Sumatera Barat berharap program-program yang diluncurkan oleh Bidnaker dan BPPN dapat tereksekusi secara masif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata keseriusan PKS dalam hadir, melayani, dan memberikan solusi bagi kesejahteraan kaum buruh, pekerja, petani, dan nelayan di Ranah Minang. (AR)

Keluarga sebagai Benteng Pertama Pencegahan Korupsi: Membangun Sumbar dari Rumah Oleh Reti Riseti

Keluarga sebagai Benteng Pertama Pencegahan Korupsi: Membangun Sumbar dari Rumah Oleh Reti Riseti

PKS Sumbar    Minggu, September 20, 2026    Comment   

  

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Korupsi acap kali dipandang sekadar persoalan di ruang-ruang kekuasaan: kantor pemerintah, parlemen, proyek pengadaan, atau perizinan. Padahal, akar persoalannya tertanam jauh lebih dalam, yakni pada karakter, nilai, dan tingkat toleransi seseorang terhadap penyimpangan. Pembentukan karakter yang berintegritas ini tidak dimulai di bangku sekolah atau di tempat kerja, melainkan dari institusi terkecil di masyarakat: keluarga.

Bagi PKS Sumatera Barat, memperkuat ketahanan keluarga bukan sekadar program sosial, melainkan strategi mendasar dalam membangun daerah yang bersih dan bermartabat. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik di mana sebuah keluarga memiliki keuletan, ketangguhan fisik, material, serta kekuatan psikis dan spiritual untuk hidup mandiri, harmonis, dan menolak segala bentuk godaan penyimpangan.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Barat tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum di hilir. Pencegahan harus dimulai dari hulu, jauh sebelum seseorang memegang amanah kekuasaan. Di sinilah konsep Pengarusutamaan Keluarga (PUK) menemukan urgensinya. Keluarga harus menjadi prioritas dalam setiap pembentukan regulasi, program, dan anggaran daerah, agar tercipta ekosistem yang mendukung lahirnya generasi berintegritas.

Konteks ini menjadi semakin krusial jika kita melihat realita pemberantasan korupsi secara nasional. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025 menunjukkan tingginya angka penindakan dan ribuan laporan gratifikasi. Angka-angka ini menjadi alarm bahwa batas antara "pemberian biasa" dan konflik kepentingan di kalangan pejabat publik semakin tipis.

Dalam situasi ini, keluarga, khususnya pasangan, harus mampu menjalankan fungsi sebagai sistem pengingat moral terdekat (moral accountability partner). Keluarga harus berani bersuara dan saling mengingatkan ketika gaya hidup mulai tidak wajar, ketika fasilitas publik bercampur dengan kepentingan pribadi, atau ketika ada penerimaan yang mengarah pada gratifikasi.

Budaya Integritas Dimulai dari Rumah

Meskipun pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berfokus pada reformasi sistem seperti digitalisasi layanan publik, sistem yang baik tetap membutuhkan manusia-manusia yang berintegritas untuk menjalankannya. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 menunjukkan bahwa pembentukan budaya antikorupsi masih membutuhkan penguatan yang serius.

Di sinilah peran PKS hadir. PKS telah lama menegaskan bahwa urusan keluarga bukanlah sekadar urusan domestik, melainkan fondasi peradaban dan tulang punggung pembangunan bangsa. PKS menempatkan PUK sebagai strategi utama untuk mengintegrasikan perspektif keluarga ke dalam kebijakan publik.

Di Sumatera Barat, nilai-nilai kearifan lokal seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sejatinya sangat sejalan dengan upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai agama dan adat Minangkabau yang menanamkan rasa malu berbuat curang, kejujuran, dan kemandirian, harus terus dihidupkan kembali di tengah-tengah keluarga.

Bagi PKS, pembinaan keluarga kader, anggota legislatif, pejabat publik, dan pengurus partai adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan budaya integritas organisasi. Implementasinya di Sumatera Barat dapat dilakukan melalui langkah-langkah konkret yang terus digalakkan oleh Rumah Keluarga Indonesia (RKI), seperti:

1. Literasi Gratifikasi: Mengedukasi keluarga pejabat publik tentang batas-batas penerimaan yang sah dan tidak sah.

2. Pendidikan Konflik Kepentingan: Membangun kesadaran agar tidak mencampuradukkan urusan keluarga dengan jabatan publik.

3. Transparansi Keuangan Keluarga: Membiasakan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan di dalam rumah tangga.

4. Keteladanan Orang Tua: Menjadi contoh nyata dalam kesederhanaan dan tanggung jawab.

5. Pendidikan Antikorupsi sejak Dini: Menanamkan nilai kejujuran pada anak dan remaja.

Pemberantasan korupsi memang membutuhkan dua tangan yang kuat: tangan negara yang menutup celah penyimpangan melalui sistem, dan tangan keluarga yang membentuk manusia berintegritas melalui pendidikan karakter. Penegakan hukum memberi efek jera, tetapi keluarga memberikan sesuatu yang tak tergantikan: keteladanan, kontrol moral, pembiasaan nilai, dan keberanian untuk saling mengingatkan.

Jika keluarga-keluarga di Sumatera Barat mampu menanamkan kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kesederhanaan, dan ketakwaan, maka kita tidak hanya sedang membangun keluarga yang tangguh. Kita sedang membangun manusia Minangkabau yang tahan terhadap korupsi, mewujudkan kekuasaan yang amanah, dan membangun Sumatera Barat yang bermartabat. Integritas itu dibentuk di rumah. (AR)

Pesan Kebangsaan KMS PKS Sohibul Iman: Pemimpin Harus Mampu Ubah Potensi Bangsa Menjadi Kekuatan Nyata

Pesan Kebangsaan KMS PKS Sohibul Iman: Pemimpin Harus Mampu Ubah Potensi Bangsa Menjadi Kekuatan Nyata

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID — Indonesia sejatinya tidak pernah kekurangan sumber daya. Tantangan terbesar bangsa ini adalah membutuhkan sosok kepemimpinan yang tangguh, yang mampu mengonversi besarnya potensi tersebut menjadi kapasitas, produktivitas, dan kekuatan nasional yang nyata.

Penegasan strategis ini disampaikan oleh Ketua Majelis Syura (KMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepemimpinan dan Lingkungan Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Sohibul Iman, ukuran keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak bisa sekadar dinilai dari seberapa melimpah sumber daya manusia dan alam yang dimiliki saat ia menjabat. Suksesnya seorang pemimpin diukur dari kemampuannya melipatgandakan potensi tersebut menjadi kemajuan.

"Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu melipatgandakan potensi yang ada. Pemimpin tidak cukup hanya berperan sebagai administrator yang menjaga keadaan tetap berjalan, tetapi ia harus menjadi value creator (pencipta nilai) yang mampu menemukan, mengorganisasi, dan mengembangkan kekuatan bangsa sehingga melahirkan kapasitas-kapasitas baru," tegas pimpinan tertinggi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Sohibul mengingatkan seluruh kader PKS tentang fondasi kepemimpinan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni empat karakter utama: Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.

Ia menjabarkan bahwa Shiddiq (integritas) dan Amanah (tanggung jawab) adalah fondasi dasar untuk merawat dan menjaga apa yang telah dimiliki bangsa. Sementara itu, Fathanah (kompetensi/kecakapan) dan Tabligh (komunikasi/transparansi) adalah motor penggerak untuk mengembangkan kapasitas baru yang belum ada.

"Kepemimpinan harus mampu merawat apa yang sudah ada dan mengembangkan apa yang belum ada. Jadi bukan hanya menjaga, tetapi juga menciptakan kemajuan," imbuhnya.

Di tengah keberagaman Indonesia yang sangat luas, Sohibul juga menekankan urgensi hadirnya solidarity maker leader—pemimpin pemersatu. Sosok ini harus mampu merangkul berbagai elemen bangsa dan mengubah keberagaman menjadi energi kolektif. Namun, ia mengingatkan bahwa sikap merangkul ini tidak boleh berujung pada permisif (pemakluman terhadap kesalahan).

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul tanpa kehilangan ketegasan, tegas tanpa memecah belah, menjaga tanpa membuat bangsa stagnan, dan mengembangkan tanpa kehilangan arah nilai," papar Sohibul.

Pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syura PKS ini sekaligus menjadi kompas panduan bagi seluruh jajaran struktur, kader, dan pejabat publik PKS di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Barat.

PKS Sumatera Barat terus berkomitmen dan berikhtiar melahirkan kader-kader pemimpin daerah yang sejalan dengan kriteria tersebut—pemimpin yang berintegritas tinggi, kompeten, dan mampu mengoptimalkan seluruh potensi kearifan lokal Ranah Minang demi menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan yang nyata bagi masyarakat luas. (AR)

Wujud Kepedulian, PKS Sumbar Kunjungi Relawan Siaga Bencana yang Tertimpa Musibah Kebakaran di Malalak

Wujud Kepedulian, PKS Sumbar Kunjungi Relawan Siaga Bencana yang Tertimpa Musibah Kebakaran di Malalak

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

AGAM — Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Ulyadi, mengunjungi kediaman Hendra, salah seorang relawan Siaga Bencana PKS Sumbar yang tertimpa musibah kebakaran di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sabtu (19/9/2026). Musibah tersebut dipicu oleh masalah pada regulator gas di rumahnya.

Proses pemadaman api saat kejadian membutuhkan usaha ekstra dari warga dan petugas. Hal ini lantaran jalur menuju lokasi bangunan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua, sehingga kendaraan pemadam kesulitan mendekat.

Dalam peninjauan tersebut, Ulyadi didampingi oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Digital (Kabid Komdigi) DPW PKS Sumbar, Hadian Taufik, beserta jajaran relawan PKS lainnya. Rombongan melihat langsung kondisi rumah yang menyisakan puing-puing bangunan sekaligus menyerahkan bantuan guna meringankan beban korban.

Ulyadi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah ini. Ia juga mengapresiasi tinggi dedikasi Hendra yang selama ini aktif berada di garis depan membantu masyarakat, termasuk pada aksi penanggulangan bencana banjir bandang yang melanda Malalak akhir tahun lalu.

 "Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Saudara Hendra. Terima kasih atas dedikasi dan keikhlasannya selama ini dalam membantu masyarakat saat bencana banjir bandang lalu. Semoga kehadiran kami dan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban keluarga," ujar Ulyadi di lokasi.

Kunjungan ini menegaskan komitmen dan kepedulian keluarga besar PKS Sumbar terhadap para relawan yang senantiasa hadir melayani masyarakat di berbagai kondisi.

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi di Tengah Keterbatasan Fiskal

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi di Tengah Keterbatasan Fiskal

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., menegaskan sikap tegaknya terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang sangat terbatas, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menginstruksikan agar setiap program—termasuk usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD—harus mutlak diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penegasan strategis ini disampaikan Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9/2026).

Gubernur Mahyeldi menyambut baik dan mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi di DPRD Sumbar yang mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran pada program-program prioritas provinsi.

"Kami sangat sepakat dengan pandangan fraksi-fraksi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi," ujar Mahyeldi.

Menurut Ketua DPW PKS Sumbar periode 2015-2020 ini, keselarasan antara program dan kewenangan menjadi semakin krusial mengingat kondisi fiskal Sumbar yang saat ini cukup terbatas. Hal ini menuntut agar setiap rupiah dari anggaran daerah direncanakan dan dialokasikan secara presisi, tepat sasaran, dan sesuai dengan tanggung jawab tiap tingkatan pemerintahan.

"Apalagi saat sekarang ini fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini," tegas Mahyeldi mengingatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Mahyeldi menekankan bahwa kesepahaman ini harus benar-benar dikawal dan diwujudkan dalam seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027, terutama saat menyusun dan membahas Pokir DPRD. Ia meminta agar setiap usulan Pokir yang masuk dipastikan memiliki landasan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung, justru ada usulan (Pokir) yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut," paparnya mengingatkan komitmen bersama.

Sebagai bentuk keseriusannya menjaga kualitas APBD, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi ketat terhadap setiap usulan yang masuk.

"Saya sudah tegaskan kepada TAPD, ketika ada yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka Pokirnya tidak akan bisa dijalankan," tegas Gubernur yang dikenal pro-rakyat ini.

Melalui ketegasan ini, Gubernur Mahyeldi berharap Pemprov Sumbar dan DPRD dapat terus merawat kesamaan pandang. Keterbatasan fiskal, menurutnya, justru harus diubah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, efisiensi, dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (AR)

Muhidi Ingatkan Guru PPPK Sumbar: Tak Cukup Hanya Mengajar, Guru Harus Adaptif dan Kuasai Teknologi

Muhidi Ingatkan Guru PPPK Sumbar: Tak Cukup Hanya Mengajar, Guru Harus Adaptif dan Kuasai Teknologi

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., memberikan pesan penting kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia meminta para pendidik untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas mengajar di ruang kelas, m
elainkan harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman, menguasai teknologi, serta mengambil peran aktif dalam membentuk karakter generasi muda.

Pesan strategis ini disampaikan Muhidi saat mendaulat menjadi narasumber dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026, pada Rabu (16/9/2026).

Di hadapan para pendidik, tokoh senior PKS ini menegaskan bahwa kehadiran guru PPPK merupakan suntikan "energi baru" bagi dunia pendidikan di Sumatera Barat. Namun, ia menekankan bahwa energi tersebut harus dimanifestasikan melalui peningkatan kualitas pengajaran, kreativitas, profesionalisme, dan komitmen tinggi dalam mendidik.

"Perubahan status kepegawaian menjadi guru PPPK harus dimaknai lebih dari sekadar urusan administratif. Di balik status baru ini, melekat tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tantangan masa depan," ujar Muhidi memberikan motivasi.

Lebih lanjut, Muhidi menyoroti derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang telah merombak lanskap pendidikan. Menurutnya, peserta didik saat ini hidup di era digital, sehingga pola dan metode pembelajaran yang kaku harus segera ditinggalkan.

Ia mendorong para guru untuk terus berinovasi dan menemukan pendekatan pembelajaran yang adaptif, agar proses belajar mengajar tidak terasa monoton. Pemanfaatan teknologi secara bijak dinilai sebagai kunci untuk memperkuat dan mempermudah transfer ilmu pengetahuan.

Namun, di tengah dorongan untuk melek teknologi, Muhidi memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi digital tidak sampai menggerus "ruh" sejati dari pendidikan itu sendiri.

"Sekolah itu bukan pabrik yang sekadar mencetak siswa agar pintar menjawab soal ujian. Sekolah adalah taman persemaian untuk membentuk manusia yang memiliki karakter mulia dan budi pekerti," tegasnya.

Bagi PKS yang selalu menempatkan pendidikan akhlak sebagai fondasi kemajuan bangsa, pandangan ini sangat krusial. Muhidi menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka pada rapor akademik atau keterampilan teknis (kejuruan) semata.

"Peserta didik kita harus memiliki integritas, tanggung jawab, keterampilan soft skill, dan fondasi karakter tauhid yang kuat. Di sinilah peran guru sebagai pembimbing dan teladan tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa pun," tambahnya.

Sebagai pimpinan di legislatif, Muhidi memastikan komitmen penuh DPRD Provinsi Sumatera Barat—khususnya Fraksi PKS—untuk terus mengawal upaya peningkatan kompetensi, perlindungan profesi, serta kesejahteraan para tenaga pendidik di daerah tersebut.

Mengakhiri arahannya, ia berharap kegiatan Bimtek ini tidak berhenti hanya sebagai seremonial belaka. "Harapan kita, para guru PPPK bisa pulang membawa insight dan metode baru yang bisa langsung dipraktikkan di sekolah masing-masing. Jadilah garda terdepan dalam melahirkan generasi Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, adaptif, dan siap bersaing di kancah global," tutup Muhidi. (AR) 

Muhidi Bicara Aksi di DPRD Sumbar: Pintu Gedung Rakyat Selalu Terbuka, Utamakan Ketertiban!

Muhidi Bicara Aksi di DPRD Sumbar: Pintu Gedung Rakyat Selalu Terbuka, Utamakan Ketertiban!

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., menegaskan komitmen lembaganya untuk selalu memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pesan ini ditekankan Muhidi saat menerima kunjungan silaturahmi Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol Riki Kurniawan, di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, pada Kamis (17/9/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan kepolisian dalam merespons dinamika aksi penyampaian aspirasi di wilayah Sumatera Barat.

"DPRD Sumbar pada prinsipnya tidak pernah menutup pintu bagi masyarakat maupun mahasiswa dari kelompok mana pun yang hendak menyampaikan aspirasi," tegas Muhidi. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum adalah esensi demokrasi yang harus dihormati dan difasilitasi dengan baik oleh negara.

Meskipun demikian, Muhidi menyoroti pentingnya tanggung jawab yang mengiringi kebebasan tersebut. Ia berharap setiap aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD Sumbar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan, menghambat aktivitas masyarakat sekitar, atau melumpuhkan kinerja kelembagaan dewan.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” jelas tokoh senior PKS ini.

Menanggapi isu mengenai adanya potensi massa bayaran atau "titipan" dalam aksi demonstrasi, Muhidi memilih untuk bersikap bijak dan tidak terburu-buru menghakimi. "Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," ujarnya diplomatis.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, Muhidi mendorong penguatan koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar. Pemetaan rencana aksi dan pertukaran informasi dinilai sangat krusial agar kegiatan penyampaian pendapat dapat dikawal dan difasilitasi dengan aman.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," tekan Muhidi.

Sinergi yang solid antara lembaga legislatif dan aparat kepolisian, menurut Muhidi, adalah kunci untuk memastikan suara masyarakat tersalurkan secara optimal, sekaligus menjamin keamanan fasilitas publik dan kenyamanan masyarakat luas di sekitar gedung dewan. (AR)