Perkuat Ketenagakerjaan dan Pertanian, DPW PKS Sumbar Gelar Rakor Gabungan di Agam dan Matangkan Peringatan Hari Tani

Perkuat Ketenagakerjaan dan Pertanian, DPW PKS Sumbar Gelar Rakor Gabungan di Agam dan Matangkan Peringatan Hari Tani

PKS Sumbar    Minggu, September 20, 2026    Comment   

AGAM, SUMBAR.PKS.ID — Dalam upaya memperkuat basis dukungan dan menyinergikan program-program kerakyatan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gabungan Lintas Daerah. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Kantor DPD PKS Kabupaten Agam, pada akhir pekan ini.

Rakor ini melibatkan kolaborasi erat antara berbagai struktur, menghadirkan perwakilan Badan Pengurus Harian (BPH) dari empat daerah tingkat dua, yakni DPD PKS Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agenda utama pertemuan ini dipimpin langsung oleh jajaran pengurus dari tingkat wilayah (DPW). Turut hadir dalam pemaparan materi dan konsolidasi, yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) yang dalam nomenklatur kegiatan disebut BRSN beserta tim, Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker), dan Kepala Bidang Pemberdayaan Petani dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Sumbar.

Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan krusial terkait pelayanan partai kepada masyarakat pekerja dan petani. Fokus pertama yang disepakati adalah kesiapan setiap DPD untuk segera melaksanakan program Training Orientasi Partai (TOP) yang dirancang khusus serta berbagai kegiatan advokasi dan pemberdayaan bagi sektor ketenagakerjaan, khususnya para pekerja formal mandiri.

PKS menyadari bahwa pekerja formal mandiri merupakan roda penggerak ekonomi daerah yang kerap kali luput dari perhatian. Oleh karena itu, PKS hadir untuk memberikan pendampingan, perlindungan hak, serta peningkatan kapasitas keterampilan mereka.

Selain isu ketenagakerjaan, sektor pertanian dan kelautan juga menjadi sorotan utama dalam konsolidasi tersebut. Seluruh DPD yang hadir menyatakan komitmen bulat untuk menyukseskan program-program pemberdayaan petani dan nelayan di wilayah tugasnya masing-masing.

Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, forum Rakor ini juga mematangkan persiapan peringatan Hari Tani Nasional yang akan jatuh pada tanggal 24 September, dengan rangkaian acara puncaknya yang direncanakan akan digelar oleh PKS Sumbar pada 27 September 2026 mendatang.

Melalui sinergi empat kabupaten/kota ini, DPW PKS Sumatera Barat berharap program-program yang diluncurkan oleh Bidnaker dan BPPN dapat tereksekusi secara masif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata keseriusan PKS dalam hadir, melayani, dan memberikan solusi bagi kesejahteraan kaum buruh, pekerja, petani, dan nelayan di Ranah Minang. (AR)

Keluarga sebagai Benteng Pertama Pencegahan Korupsi: Membangun Sumbar dari Rumah Oleh Reti Riseti

Keluarga sebagai Benteng Pertama Pencegahan Korupsi: Membangun Sumbar dari Rumah Oleh Reti Riseti

PKS Sumbar    Minggu, September 20, 2026    Comment   

  

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Korupsi acap kali dipandang sekadar persoalan di ruang-ruang kekuasaan: kantor pemerintah, parlemen, proyek pengadaan, atau perizinan. Padahal, akar persoalannya tertanam jauh lebih dalam, yakni pada karakter, nilai, dan tingkat toleransi seseorang terhadap penyimpangan. Pembentukan karakter yang berintegritas ini tidak dimulai di bangku sekolah atau di tempat kerja, melainkan dari institusi terkecil di masyarakat: keluarga.

Bagi PKS Sumatera Barat, memperkuat ketahanan keluarga bukan sekadar program sosial, melainkan strategi mendasar dalam membangun daerah yang bersih dan bermartabat. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik di mana sebuah keluarga memiliki keuletan, ketangguhan fisik, material, serta kekuatan psikis dan spiritual untuk hidup mandiri, harmonis, dan menolak segala bentuk godaan penyimpangan.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Barat tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum di hilir. Pencegahan harus dimulai dari hulu, jauh sebelum seseorang memegang amanah kekuasaan. Di sinilah konsep Pengarusutamaan Keluarga (PUK) menemukan urgensinya. Keluarga harus menjadi prioritas dalam setiap pembentukan regulasi, program, dan anggaran daerah, agar tercipta ekosistem yang mendukung lahirnya generasi berintegritas.

Konteks ini menjadi semakin krusial jika kita melihat realita pemberantasan korupsi secara nasional. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025 menunjukkan tingginya angka penindakan dan ribuan laporan gratifikasi. Angka-angka ini menjadi alarm bahwa batas antara "pemberian biasa" dan konflik kepentingan di kalangan pejabat publik semakin tipis.

Dalam situasi ini, keluarga, khususnya pasangan, harus mampu menjalankan fungsi sebagai sistem pengingat moral terdekat (moral accountability partner). Keluarga harus berani bersuara dan saling mengingatkan ketika gaya hidup mulai tidak wajar, ketika fasilitas publik bercampur dengan kepentingan pribadi, atau ketika ada penerimaan yang mengarah pada gratifikasi.

Budaya Integritas Dimulai dari Rumah

Meskipun pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berfokus pada reformasi sistem seperti digitalisasi layanan publik, sistem yang baik tetap membutuhkan manusia-manusia yang berintegritas untuk menjalankannya. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 menunjukkan bahwa pembentukan budaya antikorupsi masih membutuhkan penguatan yang serius.

Di sinilah peran PKS hadir. PKS telah lama menegaskan bahwa urusan keluarga bukanlah sekadar urusan domestik, melainkan fondasi peradaban dan tulang punggung pembangunan bangsa. PKS menempatkan PUK sebagai strategi utama untuk mengintegrasikan perspektif keluarga ke dalam kebijakan publik.

Di Sumatera Barat, nilai-nilai kearifan lokal seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sejatinya sangat sejalan dengan upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai agama dan adat Minangkabau yang menanamkan rasa malu berbuat curang, kejujuran, dan kemandirian, harus terus dihidupkan kembali di tengah-tengah keluarga.

Bagi PKS, pembinaan keluarga kader, anggota legislatif, pejabat publik, dan pengurus partai adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan budaya integritas organisasi. Implementasinya di Sumatera Barat dapat dilakukan melalui langkah-langkah konkret yang terus digalakkan oleh Rumah Keluarga Indonesia (RKI), seperti:

1. Literasi Gratifikasi: Mengedukasi keluarga pejabat publik tentang batas-batas penerimaan yang sah dan tidak sah.

2. Pendidikan Konflik Kepentingan: Membangun kesadaran agar tidak mencampuradukkan urusan keluarga dengan jabatan publik.

3. Transparansi Keuangan Keluarga: Membiasakan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan di dalam rumah tangga.

4. Keteladanan Orang Tua: Menjadi contoh nyata dalam kesederhanaan dan tanggung jawab.

5. Pendidikan Antikorupsi sejak Dini: Menanamkan nilai kejujuran pada anak dan remaja.

Pemberantasan korupsi memang membutuhkan dua tangan yang kuat: tangan negara yang menutup celah penyimpangan melalui sistem, dan tangan keluarga yang membentuk manusia berintegritas melalui pendidikan karakter. Penegakan hukum memberi efek jera, tetapi keluarga memberikan sesuatu yang tak tergantikan: keteladanan, kontrol moral, pembiasaan nilai, dan keberanian untuk saling mengingatkan.

Jika keluarga-keluarga di Sumatera Barat mampu menanamkan kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kesederhanaan, dan ketakwaan, maka kita tidak hanya sedang membangun keluarga yang tangguh. Kita sedang membangun manusia Minangkabau yang tahan terhadap korupsi, mewujudkan kekuasaan yang amanah, dan membangun Sumatera Barat yang bermartabat. Integritas itu dibentuk di rumah. (AR)

Pesan Kebangsaan KMS PKS Sohibul Iman: Pemimpin Harus Mampu Ubah Potensi Bangsa Menjadi Kekuatan Nyata

Pesan Kebangsaan KMS PKS Sohibul Iman: Pemimpin Harus Mampu Ubah Potensi Bangsa Menjadi Kekuatan Nyata

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID — Indonesia sejatinya tidak pernah kekurangan sumber daya. Tantangan terbesar bangsa ini adalah membutuhkan sosok kepemimpinan yang tangguh, yang mampu mengonversi besarnya potensi tersebut menjadi kapasitas, produktivitas, dan kekuatan nasional yang nyata.

Penegasan strategis ini disampaikan oleh Ketua Majelis Syura (KMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepemimpinan dan Lingkungan Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Sohibul Iman, ukuran keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak bisa sekadar dinilai dari seberapa melimpah sumber daya manusia dan alam yang dimiliki saat ia menjabat. Suksesnya seorang pemimpin diukur dari kemampuannya melipatgandakan potensi tersebut menjadi kemajuan.

"Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu melipatgandakan potensi yang ada. Pemimpin tidak cukup hanya berperan sebagai administrator yang menjaga keadaan tetap berjalan, tetapi ia harus menjadi value creator (pencipta nilai) yang mampu menemukan, mengorganisasi, dan mengembangkan kekuatan bangsa sehingga melahirkan kapasitas-kapasitas baru," tegas pimpinan tertinggi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Sohibul mengingatkan seluruh kader PKS tentang fondasi kepemimpinan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni empat karakter utama: Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.

Ia menjabarkan bahwa Shiddiq (integritas) dan Amanah (tanggung jawab) adalah fondasi dasar untuk merawat dan menjaga apa yang telah dimiliki bangsa. Sementara itu, Fathanah (kompetensi/kecakapan) dan Tabligh (komunikasi/transparansi) adalah motor penggerak untuk mengembangkan kapasitas baru yang belum ada.

"Kepemimpinan harus mampu merawat apa yang sudah ada dan mengembangkan apa yang belum ada. Jadi bukan hanya menjaga, tetapi juga menciptakan kemajuan," imbuhnya.

Di tengah keberagaman Indonesia yang sangat luas, Sohibul juga menekankan urgensi hadirnya solidarity maker leader—pemimpin pemersatu. Sosok ini harus mampu merangkul berbagai elemen bangsa dan mengubah keberagaman menjadi energi kolektif. Namun, ia mengingatkan bahwa sikap merangkul ini tidak boleh berujung pada permisif (pemakluman terhadap kesalahan).

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul tanpa kehilangan ketegasan, tegas tanpa memecah belah, menjaga tanpa membuat bangsa stagnan, dan mengembangkan tanpa kehilangan arah nilai," papar Sohibul.

Pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syura PKS ini sekaligus menjadi kompas panduan bagi seluruh jajaran struktur, kader, dan pejabat publik PKS di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Barat.

PKS Sumatera Barat terus berkomitmen dan berikhtiar melahirkan kader-kader pemimpin daerah yang sejalan dengan kriteria tersebut—pemimpin yang berintegritas tinggi, kompeten, dan mampu mengoptimalkan seluruh potensi kearifan lokal Ranah Minang demi menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan yang nyata bagi masyarakat luas. (AR)

Wujud Kepedulian, PKS Sumbar Kunjungi Relawan Siaga Bencana yang Tertimpa Musibah Kebakaran di Malalak

Wujud Kepedulian, PKS Sumbar Kunjungi Relawan Siaga Bencana yang Tertimpa Musibah Kebakaran di Malalak

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

AGAM — Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Ulyadi, mengunjungi kediaman Hendra, salah seorang relawan Siaga Bencana PKS Sumbar yang tertimpa musibah kebakaran di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sabtu (19/9/2026). Musibah tersebut dipicu oleh masalah pada regulator gas di rumahnya.

Proses pemadaman api saat kejadian membutuhkan usaha ekstra dari warga dan petugas. Hal ini lantaran jalur menuju lokasi bangunan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua, sehingga kendaraan pemadam kesulitan mendekat.

Dalam peninjauan tersebut, Ulyadi didampingi oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Digital (Kabid Komdigi) DPW PKS Sumbar, Hadian Taufik, beserta jajaran relawan PKS lainnya. Rombongan melihat langsung kondisi rumah yang menyisakan puing-puing bangunan sekaligus menyerahkan bantuan guna meringankan beban korban.

Ulyadi menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah ini. Ia juga mengapresiasi tinggi dedikasi Hendra yang selama ini aktif berada di garis depan membantu masyarakat, termasuk pada aksi penanggulangan bencana banjir bandang yang melanda Malalak akhir tahun lalu.

 "Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Saudara Hendra. Terima kasih atas dedikasi dan keikhlasannya selama ini dalam membantu masyarakat saat bencana banjir bandang lalu. Semoga kehadiran kami dan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban keluarga," ujar Ulyadi di lokasi.

Kunjungan ini menegaskan komitmen dan kepedulian keluarga besar PKS Sumbar terhadap para relawan yang senantiasa hadir melayani masyarakat di berbagai kondisi.

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi di Tengah Keterbatasan Fiskal

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi di Tengah Keterbatasan Fiskal

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., menegaskan sikap tegaknya terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang sangat terbatas, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menginstruksikan agar setiap program—termasuk usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD—harus mutlak diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penegasan strategis ini disampaikan Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9/2026).

Gubernur Mahyeldi menyambut baik dan mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi di DPRD Sumbar yang mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran pada program-program prioritas provinsi.

"Kami sangat sepakat dengan pandangan fraksi-fraksi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi," ujar Mahyeldi.

Menurut Ketua DPW PKS Sumbar periode 2015-2020 ini, keselarasan antara program dan kewenangan menjadi semakin krusial mengingat kondisi fiskal Sumbar yang saat ini cukup terbatas. Hal ini menuntut agar setiap rupiah dari anggaran daerah direncanakan dan dialokasikan secara presisi, tepat sasaran, dan sesuai dengan tanggung jawab tiap tingkatan pemerintahan.

"Apalagi saat sekarang ini fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini," tegas Mahyeldi mengingatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Mahyeldi menekankan bahwa kesepahaman ini harus benar-benar dikawal dan diwujudkan dalam seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027, terutama saat menyusun dan membahas Pokir DPRD. Ia meminta agar setiap usulan Pokir yang masuk dipastikan memiliki landasan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung, justru ada usulan (Pokir) yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut," paparnya mengingatkan komitmen bersama.

Sebagai bentuk keseriusannya menjaga kualitas APBD, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi ketat terhadap setiap usulan yang masuk.

"Saya sudah tegaskan kepada TAPD, ketika ada yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka Pokirnya tidak akan bisa dijalankan," tegas Gubernur yang dikenal pro-rakyat ini.

Melalui ketegasan ini, Gubernur Mahyeldi berharap Pemprov Sumbar dan DPRD dapat terus merawat kesamaan pandang. Keterbatasan fiskal, menurutnya, justru harus diubah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, efisiensi, dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (AR)

Muhidi Ingatkan Guru PPPK Sumbar: Tak Cukup Hanya Mengajar, Guru Harus Adaptif dan Kuasai Teknologi

Muhidi Ingatkan Guru PPPK Sumbar: Tak Cukup Hanya Mengajar, Guru Harus Adaptif dan Kuasai Teknologi

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., memberikan pesan penting kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia meminta para pendidik untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas mengajar di ruang kelas, m
elainkan harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman, menguasai teknologi, serta mengambil peran aktif dalam membentuk karakter generasi muda.

Pesan strategis ini disampaikan Muhidi saat mendaulat menjadi narasumber dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026, pada Rabu (16/9/2026).

Di hadapan para pendidik, tokoh senior PKS ini menegaskan bahwa kehadiran guru PPPK merupakan suntikan "energi baru" bagi dunia pendidikan di Sumatera Barat. Namun, ia menekankan bahwa energi tersebut harus dimanifestasikan melalui peningkatan kualitas pengajaran, kreativitas, profesionalisme, dan komitmen tinggi dalam mendidik.

"Perubahan status kepegawaian menjadi guru PPPK harus dimaknai lebih dari sekadar urusan administratif. Di balik status baru ini, melekat tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tantangan masa depan," ujar Muhidi memberikan motivasi.

Lebih lanjut, Muhidi menyoroti derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang telah merombak lanskap pendidikan. Menurutnya, peserta didik saat ini hidup di era digital, sehingga pola dan metode pembelajaran yang kaku harus segera ditinggalkan.

Ia mendorong para guru untuk terus berinovasi dan menemukan pendekatan pembelajaran yang adaptif, agar proses belajar mengajar tidak terasa monoton. Pemanfaatan teknologi secara bijak dinilai sebagai kunci untuk memperkuat dan mempermudah transfer ilmu pengetahuan.

Namun, di tengah dorongan untuk melek teknologi, Muhidi memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi digital tidak sampai menggerus "ruh" sejati dari pendidikan itu sendiri.

"Sekolah itu bukan pabrik yang sekadar mencetak siswa agar pintar menjawab soal ujian. Sekolah adalah taman persemaian untuk membentuk manusia yang memiliki karakter mulia dan budi pekerti," tegasnya.

Bagi PKS yang selalu menempatkan pendidikan akhlak sebagai fondasi kemajuan bangsa, pandangan ini sangat krusial. Muhidi menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka pada rapor akademik atau keterampilan teknis (kejuruan) semata.

"Peserta didik kita harus memiliki integritas, tanggung jawab, keterampilan soft skill, dan fondasi karakter tauhid yang kuat. Di sinilah peran guru sebagai pembimbing dan teladan tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa pun," tambahnya.

Sebagai pimpinan di legislatif, Muhidi memastikan komitmen penuh DPRD Provinsi Sumatera Barat—khususnya Fraksi PKS—untuk terus mengawal upaya peningkatan kompetensi, perlindungan profesi, serta kesejahteraan para tenaga pendidik di daerah tersebut.

Mengakhiri arahannya, ia berharap kegiatan Bimtek ini tidak berhenti hanya sebagai seremonial belaka. "Harapan kita, para guru PPPK bisa pulang membawa insight dan metode baru yang bisa langsung dipraktikkan di sekolah masing-masing. Jadilah garda terdepan dalam melahirkan generasi Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, adaptif, dan siap bersaing di kancah global," tutup Muhidi. (AR) 

Muhidi Bicara Aksi di DPRD Sumbar: Pintu Gedung Rakyat Selalu Terbuka, Utamakan Ketertiban!

Muhidi Bicara Aksi di DPRD Sumbar: Pintu Gedung Rakyat Selalu Terbuka, Utamakan Ketertiban!

PKS Sumbar    Sabtu, September 19, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., menegaskan komitmen lembaganya untuk selalu memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pesan ini ditekankan Muhidi saat menerima kunjungan silaturahmi Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol Riki Kurniawan, di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, pada Kamis (17/9/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan kepolisian dalam merespons dinamika aksi penyampaian aspirasi di wilayah Sumatera Barat.

"DPRD Sumbar pada prinsipnya tidak pernah menutup pintu bagi masyarakat maupun mahasiswa dari kelompok mana pun yang hendak menyampaikan aspirasi," tegas Muhidi. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum adalah esensi demokrasi yang harus dihormati dan difasilitasi dengan baik oleh negara.

Meskipun demikian, Muhidi menyoroti pentingnya tanggung jawab yang mengiringi kebebasan tersebut. Ia berharap setiap aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD Sumbar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan, menghambat aktivitas masyarakat sekitar, atau melumpuhkan kinerja kelembagaan dewan.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” jelas tokoh senior PKS ini.

Menanggapi isu mengenai adanya potensi massa bayaran atau "titipan" dalam aksi demonstrasi, Muhidi memilih untuk bersikap bijak dan tidak terburu-buru menghakimi. "Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," ujarnya diplomatis.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, Muhidi mendorong penguatan koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar. Pemetaan rencana aksi dan pertukaran informasi dinilai sangat krusial agar kegiatan penyampaian pendapat dapat dikawal dan difasilitasi dengan aman.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," tekan Muhidi.

Sinergi yang solid antara lembaga legislatif dan aparat kepolisian, menurut Muhidi, adalah kunci untuk memastikan suara masyarakat tersalurkan secara optimal, sekaligus menjamin keamanan fasilitas publik dan kenyamanan masyarakat luas di sekitar gedung dewan. (AR)

Peringati HUT PMI ke-81, Ketua DPW PKS Sumbar Ulyadi Ajak Masyarakat Donor Darah: Sehatkan Tubuh, Bermanfaat untuk Sesama

Peringati HUT PMI ke-81, Ketua DPW PKS Sumbar Ulyadi Ajak Masyarakat Donor Darah: Sehatkan Tubuh, Bermanfaat untuk Sesama

PKS Sumbar    Kamis, September 17, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia (PMI) ke-81, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat, H. Ulyadi, Lc., M.A., melakukan aksi nyata dengan mendonorkan darahnya di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Padang.

Kegiatan yang terekam dalam video unggahan media sosial PKS Sumbar ini bukan hanya sekadar aksi kepedulian individu, melainkan juga bentuk ajakan langsung kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta membantu mereka yang membutuhkan darah.

Sembari menjalani proses pengambilan darah, Ulyadi menyampaikan pesan inspiratif mengenai keutamaan mendonorkan darah. Menurutnya, donor darah memiliki nilai manfaat ganda, baik dari sisi medis maupun nilai sosial keagamaan.

"Mari kita donor darah, karena memberikan manfaat untuk jantung, aliran darah, dan mengurangi risiko penyakit," ungkap Ulyadi, menjelaskan manfaat positif bagi kesehatan sang pendonor.

Lebih dari sekadar kesehatan fisik, tokoh agama kelahiran Agam ini menekankan bahwa setetes darah yang disumbangkan sangat berarti bagi keselamatan nyawa orang lain. Ia mengaitkan semangat berbagi ini dengan nilai-nilai ajaran Islam yang senantiasa mengedepankan asas kemanfaatan bagi sesama.

"Dan tentu mendapatkan pahala, memberikan (darah) kepada yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, Khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya," pesan Ulyadi mengutip hadis yang populer tersebut.

Di akhir video, tersemat ucapan "Selamat HUT PMI ke-81: Peduli, Bergerak Bersama". Pesan ini selaras dengan komitmen PKS yang terus mendorong setiap kadernya untuk menjadi pelopor dalam berbagai aksi kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat luas, tak terkecuali dalam menyukseskan program-program PMI. (AR)

Tampil di Podcast Bawaslu, Ulyadi Tegaskan Komitmen PKS Tolak Politik Uang dan Kawal Pemilu Bersih 2029

Tampil di Podcast Bawaslu, Ulyadi Tegaskan Komitmen PKS Tolak Politik Uang dan Kawal Pemilu Bersih 2029

PKS Sumbar    Rabu, September 16, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat, H. Ulyadi, Lc., M.A., tampil sebagai narasumber istimewa dalam acara Podcast Ruang Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, pada Rabu (23/9/2026).

Mengusung tema "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lokomotif Anti Politik Uang Menuju Pemilu 2029", kehadiran tokoh utama PKS Sumbar ini menjadi bukti nyata keseriusan partai dalam mendukung pengawasan partisipatif dan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.

Dipandu oleh host Muhammad Earvin Qushairi, podcast ini membedah secara kritis dinamika politik lokal dan ancaman politik uang (money politic) yang kerap menodai proses demokrasi. Mengawali diskusinya, Ulyadi memaparkan filosofi perjuangan PKS yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai moral dan agama dalam setiap langkah politiknya.

"PKS adalah partai Islam yang mengusung nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari politik, karena ia menjadi kontrol moral. Jika politik dijauhkan dari nilai agama, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak beretika dan pragmatis," tegas Ulyadi.

Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena politik uang yang dinilainya sangat merusak fondasi demokrasi. Menurut Ulyadi, praktik jual beli suara tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga mencederai amanah rakyat.

"Politik uang itu jelas bertentangan dengan nilai ideologis kita. Secara agama itu disebut risywah (suap) yang dilaknat, dan secara logika politik itu sangat merugikan. Ketika pemimpin lahir dari hasil politik uang, maka orientasinya saat menjabat hanyalah untuk balik modal, bukan lagi melayani rakyat," paparnya secara blak-blakan.

Menanggapi tantangan Bawaslu terkait masih maraknya masyarakat yang bersikap permisif (memaklumi) politik uang, Ulyadi menekankan bahwa solusinya tidak bisa hanya mengandalkan sanksi dan regulasi dari lembaga pengawas saja.

"Pemberantasan politik uang harus dibarengi dengan gerakan edukasi yang masif dari seluruh pihak, terutama partai politik itu sendiri. PKS terus melakukan edukasi kepada kader, simpatisan, dan masyarakat luas agar mereka menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan berintegritas," jelas tokoh kelahiran Agam tersebut.

Menutup diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, Ulyadi memberikan pesan khusus kepada masyarakat Sumatera Barat. Ia mengajak seluruh elemen warga untuk menolak segala bentuk politik transaksional demi menghadirkan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas pada Pemilu 2029 mendatang.

"Mari kita tolak politik uang. Jangan gadaikan masa depan daerah kita hanya demi keuntungan sesaat. Bersama Bawaslu, mari kita tegakkan keadilan pemilu demi lahirnya kepemimpinan yang peduli dan melayani," pungkas Ulyadi dalam sesi pesan penutupnya (closing statement). (AR)

Muhidi Ajak Pelaku UMKM Sumbar Naik Kelas: Terus Belajar, Jaga Integritas, dan Perluas Jaringan

Muhidi Ajak Pelaku UMKM Sumbar Naik Kelas: Terus Belajar, Jaga Integritas, dan Perluas Jaringan

PKS Sumbar    Rabu, September 16, 2026    Comment   

 

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., menegaskan bahwa menjalankan usaha bukanlah sekadar mencari keuntungan material semata, melainkan sebuah proses yang menuntut kemauan kuat untuk terus belajar, beradaptasi, dan menjaga integritas (nama baik).

Pesan inspiratif tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan materi motivasi dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha yang diselenggarakan di Padang, pada Selasa (15/9/2026).

Di hadapan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Muhidi menekankan bahwa modal finansial hanyalah satu aspek dalam berbisnis. Faktor penentu keberlanjutan usaha yang jauh lebih krusial adalah kemampuan intelektual, kecakapan sosial (soft skill), dan luasnya relasi (silaturahmi).

Ia mengajak para pelaku usaha untuk tidak berpuas diri dan selalu haus akan ilmu pengetahuan, salah satunya dengan membiasakan budaya membaca serta aktif mengikuti pelatihan.

"Kalau ingin sukses, kita harus mau belajar dan banyak membaca. Dengan ilmu, kita akan lebih tajam melihat berbagai kemungkinan dan peluang usaha yang ada di sekitar kita," ujar Muhidi memberikan dorongan semangat.

Menurut tokoh PKS ini, Sumatera Barat sejatinya tidak pernah kekurangan potensi. Produk-produk kearifan lokal seperti rendang, kain tenun, kerajinan tangan, hingga kekayaan kuliner khas daerah memiliki karakter kuat dan nilai jual tinggi. Namun, untuk bisa merambah pasar yang lebih luas, pelaku UMKM dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk (quality control) dan segera melek literasi digital untuk keperluan pemasaran masa kini.

Selain hard skill (kemampuan teknis), Muhidi juga menyoroti urgensi soft skill, seperti seni berkomunikasi, manajemen waktu, dan keahlian memecahkan masalah.

“Skill teknis dan soft skill itu sama-sama penting. Keduanya ibarat dua sayap yang membuat usaha kita bisa terbang. Kemampuan itu harus terus kita asah melalui pendidikan, pelatihan, dan tentu saja tempaan pengalaman di lapangan,” tegasnya.

Silaturahmi Membuka Pintu Rezeki

Dalam pandangan Muhidi, keterbatasan modal bukanlah jalan buntu bagi seseorang yang ingin merintis usaha. Ia meyakini bahwa kunci utama membuka pintu permodalan dan peluang pasar adalah melalui silaturahmi.

"Perbanyak silaturahmi dan bangun jaringan (networking). Hubungan baik dengan banyak orang dapat membuka ragam kesempatan, baik informasi, kerja sama, maupun akses permodalan," tutur Muhidi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di dunia bisnis, aset paling berharga yang dimiliki oleh seorang pengusaha adalah reputasi (kepercayaan). Reputasi ini dibangun secara perlahan dan konsisten melalui sikap jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

“Kalau orang melihat karakter kita secara positif, jujur dan amanah, insyaallah akan banyak hal baik dan rezeki yang mengikuti. Menjaga reputasi itu mahal harganya, karena itu harus dimulai dari pembentukan karakter diri kita sendiri,” pesannya mendalam.

Sebagai pimpinan di legislatif, Muhidi memastikan bahwa DPRD Sumbar bersama Pemerintah Daerah memiliki komitmen kuat untuk terus menciptakan ruang ekosistem yang mendukung tumbuh kembangnya UMKM. Hal ini, menurutnya, telah diperkuat melalui payung hukum Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM.

Menutup materinya, Muhidi mengajak para peserta untuk senantiasa melibatkan aspek spiritual dengan mensyukuri setiap capaian dari proses berbisnis.

“Dapat sedikit kita syukuri. Dapat banyak, alhamdulillah. Dengan bersyukur, kita belajar menghargai setiap proses dan nikmat yang Allah berikan,” pungkasnya. (AR)

Semarakkan Hari Jadi Sumbar ke-81, PKS Gelar Lomba Video Reels Pantun Minang Berhadiah Jutaan Rupiah!

Semarakkan Hari Jadi Sumbar ke-81, PKS Gelar Lomba Video Reels Pantun Minang Berhadiah Jutaan Rupiah!

PKS Sumbar    Selasa, September 15, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang ke-81, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat secara resmi menggelar "Lomba Video Reels Pantun Minang". Kompetisi kreatif ini menyediakan total hadiah apresiasi senilai Rp7.000.000,- bagi para pemenang.

Mengusung tema utama "Basuo di Pantun, Basatu dalam Budayo", PKS Sumbar mengajak seluruh lapisan masyarakat—mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga khalayak umum—untuk merawat dan melestarikan tradisi lisan kebanggaan Ranah Minang melalui platform digital masa kini.

Lomba ini bertujuan untuk membangkitkan kembali kecintaan generasi muda terhadap pantun dan falsafah adat Minangkabau, dengan memadukannya bersama kreativitas konten kekinian di media sosial Instagram.

Bagi Dunsanak yang berminat untuk berpartisipasi dan menunjukkan bakat berpantunnya, berikut adalah detail, syarat, dan ketentuan lomba yang wajib diperhatikan:

A. Ketentuan Peserta

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Sumatera Barat.

2. Lomba dibagi menjadi tiga kategori peserta: (1) Pelajar SMA/sederajat, (2) Mahasiswa, dan (3) Umum.

3. Lomba boleh diikuti secara perseorangan maupun berkelompok.

4. Wajib mengisi formulir pada tautan (link) pendaftaran yang telah disediakan.

5. Wajib mengikuti (follow) akun Instagram dan menandai (tag—bukan fitur kolaborasi) akun @pkssumbar dan @ulyadilc.

6. Akun Instagram peserta tidak boleh dikunci (private) untuk memudahkan proses penjurian.

B. Ketentuan Video

1. Video wajib memuat salah satu dari tiga subtema berikut: (1) ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), atau (2) Tungku Tigo Sajarangan, atau (3) Sumbang Duo Baleh.

2. Pantun harus menjadi unsur utama yang ditonjolkan dalam video.

3. Wajib menggunakan Bahasa Minang.

4. Konsep video dibebaskan; boleh berbentuk monolog, dialog, maupun sketsa ringan.

5. Menampilkan nilai budaya visual (seperti mengambil latar di tempat iconic Sumatera Barat atau mengenakan pakaian khas Minang) akan menjadi nilai tambah di mata juri.

6. Konten video tidak boleh mengandung unsur SARA serta tidak melanggar norma adat dan agama.

7. Durasi video maksimal adalah 2 (dua) menit.

8. Video dibuat dengan format potret (portrait) rasio 9:16 (format standar Instagram Reels).

9. Buatlah video sekreatif dan semenarik mungkin!

C. Linimasa Perlombaan

• Waktu Lomba (Pengumpulan Karya): 15 September s.d. 14 Oktober 2026

• Proses Penilaian: 15 – 17 Oktober 2026

• Pengumuman Pemenang: 18 Oktober 2026

D. Link Pendaftaran Segera daftarkan diri Anda dan kirimkan karya terbaik melalui tautan berikut: s.id/lombareelspantunminang

Mari ramaikan Hari Jadi Sumbar ke-81 ini dengan karya, lestarikan budaya Minangkabau, dan menangkan hadiah jutaan rupiahnya. Kato nan bana, budi nan baiak, basuo di pantun, basatu dalam budayo! (AR)

Perkuat Ketahanan Pangan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serahkan Bantuan Benih Ikan Nila untuk Kelompok Pembudidaya di Bungus

Perkuat Ketahanan Pangan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serahkan Bantuan Benih Ikan Nila untuk Kelompok Pembudidaya di Bungus

PKS Sumbar    Selasa, September 15, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Pada Sabtu (12/9/2026), beliau secara langsung menyerahkan bantuan benih dan pakan ikan nila kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Bungus ini merupakan realisasi dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar yang disinergikan dengan program dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.

Muhidi menjelaskan bahwa sektor perikanan darat dan budidaya air tawar merupakan ujung tombak penting bagi ketahanan pangan sekaligus tumpuan ekonomi bagi sebagian besar warga di wilayah pesisir seperti Bungus Teluk Kabung. Oleh karena itu, bantuan ini didesain khusus untuk meringankan beban ongkos produksi yang kerap menjadi kendala utama bagi para peternak skala mikro.

"Bantuan benih unggul dan pakan ini adalah wujud kehadiran pemerintah dan lembaga legislatif untuk menjawab persoalan di lapangan. Harapan kami, melalui bantuan sarana produksi ini, produktivitas budidaya ikan di Bungus bisa melonjak dan pada akhirnya mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan para pembudidaya beserta keluarganya," ujar tokoh PKS tersebut.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tatap muka yang akrab tersebut, legislator asal daerah pemilihan Kota Padang ini memberikan motivasi langsung kepada para kelompok penerima manfaat. Ia menekankan bahwa bantuan fisik saja tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan etos kerja dan soliditas yang kuat di antara anggota kelompok.

Muhidi mendorong seluruh kelompok pembudidaya untuk membangun tata kelola manajemen kelompok yang transparan. "Kelompok yang maju adalah kelompok yang pengurusnya jujur dan anggotanya rukun. Jaga kekompakan, jangan sampai ada selisih paham soal pembagian. Dan yang paling penting, rawatlah bibit ikan ini dengan konsisten agar kelak memberikan hasil panen yang maksimal," pesannya dengan tegas namun bersahabat.

Menutup arahannya, Muhidi memastikan bahwa institusi DPRD Provinsi Sumatera Barat, khususnya Fraksi PKS, akan terus berada di garda terdepan untuk memastikan alokasi APBD benar-benar menyentuh urat nadi perekonomian rakyat kecil di Ranah Minang, selaras dengan semangat mewujudkan Sumatera Barat yang lebih sejahtera dan mandiri secara pangan. (AR)

Gerakkan Potensi Desa, Muhammad Yasin Serahkan Bantuan ATV dan Fasilitas Glamping untuk Wisata Taluak

Gerakkan Potensi Desa, Muhammad Yasin Serahkan Bantuan ATV dan Fasilitas Glamping untuk Wisata Taluak

PKS Sumbar    Selasa, September 15, 2026    Comment   

 

AGAM, SUMBAR.PKS.ID — Ikhtiar mengembangkan potensi pariwisata berbasis masyarakat di pedesaan terus didorong oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Muhammad Yasin, S.TP. Melalui realisasi dana Pokok Pikiran (Pokir), ia menyerahkan langsung bantuan sarana penunjang wisata kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Taluak, pada pertengahan September 2026 ini.

Bantuan strategis yang disalurkan meliputi satu unit motor All-Terrain Vehicle (ATV) serta paket perlengkapan glamping (kemah mewah). Fasilitas ini diserahkan untuk menjawab kebutuhan kelompok masyarakat dalam mengelola dan menambah daya tarik destinasi wisata alam yang ada di desa mereka.

Menurut Muhammad Yasin, pembangunan sektor pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pesona alam semata. Potensi tersebut harus dikelola secara profesional dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, yang didukung oleh fasilitas yang memadai.

"Desa kita tidak pernah kekurangan potensi. Yang sering kali dibutuhkan adalah dorongan dan kesempatan untuk mengubah potensi alam tersebut menjadi kekuatan ekonomi. Bantuan ATV dan fasilitas glamping ini kita harapkan bisa menjadi magnet baru yang mendatangkan lebih banyak pengunjung," ujar legislator PKS tersebut.

Lebih lanjut, Yasin menekankan bahwa keberadaan Pokdarwis yang mandiri dan inovatif akan memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian desa. Dengan meningkatnya kunjungan wisata, peluang usaha bagi warga sekitar—mulai dari UMKM kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa pemandu wisata—akan terbuka semakin lebar.

"Ketika Pokdarwis semakin mampu mengelola destinasi, roda ekonomi masyarakat juga akan ikut berputar. Ini adalah ikhtiar kita bersama: alam dijaga, wisata dikembangkan, masyarakat diberdayakan, dan ekonomi ditumbuhkan dari tanah kita sendiri," tegas Yasin memotivasi para warga Taluak.

Realisasi dana Pokir ini menjadi bukti nyata komitmen wakil rakyat dari PKS dalam menghadirkan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian masyarakat bawah. Diharapkan, fasilitas yang diberikan tidak hanya menjadi sekadar pajangan, melainkan benar-benar dikelola secara berkelanjutan menjadi modal usaha yang memandirikan warga Desa Taluak. (AR)

Perkuat Sinergi Nasional, Presiden PKS Pimpin Silaturahmi Kebangsaan ke Partai Golkar

Perkuat Sinergi Nasional, Presiden PKS Pimpin Silaturahmi Kebangsaan ke Partai Golkar

PKS Sumbar    Selasa, September 15, 2026    Comment   

 

JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID — Dinamika perpolitikan nasional terus menunjukkan arah yang konstruktif. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, melakukan kunjungan Silaturahmi Kebangsaan ke Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, pada Senin (14/9/2026).

Kunjungan balasan dari jajaran elite PKS ini disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting bagi kedua partai untuk menegaskan komitmen bersama dalam mengawal dan memastikan keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) menegaskan bahwa langkah PKS berada di dalam barisan koalisi pemerintahan didasari oleh kesamaan visi dan kenyamanan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat luas.

"Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi," tegas Almuzzammil Yusuf.

Menurut AMY, PKS hadir membawa semangat kolaborasi. Kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang masa depan Indonesia diyakini akan membuka banyak ruang kerja sama strategis antara PKS dan Partai Golkar ke depannya.

Sikap terbuka PKS ini mendapat apresiasi tinggi dari tuan rumah. Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa PKS memiliki peran krusial dan bukan sekadar pelengkap di dalam koalisi pemerintahan.

"PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS di dalam koalisi ini," ungkap Bahlil kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Selain mempertegas komitmen koalisi, pertemuan tingkat tinggi ini juga membedah berbagai isu krusial kebangsaan. Salah satu fokus utama adalah rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Kedua partai sepakat untuk mendorong sistem pemilu yang mampu melahirkan wakil rakyat berkualitas di Senayan, sekaligus menjaga agar sistem demokrasi tetap mencerminkan suara murni rakyat.

Sinergi antara PKS dan Golkar juga menyentuh aspek kesejahteraan akar rumput dan kedaulatan negara. Kedua partai bersepakat untuk berkolaborasi dalam memacu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperkuat kebijakan sektor energi nasional demi kemandirian bangsa.

Di ranah kebijakan luar negeri, PKS dan Golkar juga menunjukkan kekompakan dan ketegasan sikap untuk terus berada di garis terdepan dalam membela kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. 

Respons Cepat Kondisi Cuaca Ekstrem, PKS Kota Padang Turun ke Jalan Bagikan 8.000 Masker Gratis untuk Warga

Respons Cepat Kondisi Cuaca Ekstrem, PKS Kota Padang Turun ke Jalan Bagikan 8.000 Masker Gratis untuk Warga

PKS Sumbar    Senin, September 14, 2026    Comment   

PADANG, SUMBAR.PKS.ID — Merespons kondisi cuaca ekstrem dan menurunnya kualitas udara yang melanda Kota Padang, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang bergerak cepat menggelar aksi kepedulian sosial. Pada Ahad (13/9/2026) kemarin, ratusan kader dan relawan PKS turun ke jalan untuk membagikan 8.000 masker secara gratis kepada masyarakat.

Aksi solidaritas ini dilakukan secara serentak di enam titik strategis yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Padang. Sasarannya adalah para pengguna jalan, pedagang pasar, dan warga yang beraktivitas di luar ruangan tanpa pelindung pernapasan.

Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi, menegaskan bahwa aksi pembagian ribuan masker ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian partai terhadap kesehatan masyarakat.

"PKS selalu berupaya hadir dan merespons dengan cepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan. Kondisi udara saat ini cukup memprihatinkan, sehingga kami langsung menginstruksikan seluruh kader dan relawan di tingkat cabang untuk turun membagikan 8.000 masker. Ini adalah ikhtiar kita bersama guna melindungi warga, khususnya kelompok rentan, dari risiko gangguan pernapasan," tegas Mulyadi di Padang, Senin (14/9/2026).

Mulyadi merincikan, aksi simpatik ini melibatkan lebih dari seratus kader penggerak yang disebar dengan terkoordinasi di pusat-pusat keramaian. Di Kecamatan Kuranji, sekitar 20 orang relawan membagikan masker di Simpang Kampung Lalang, area Pengadilan Agama By Pass, dan Pasar Ambacang. Di Kecamatan Nanggalo, pergerakan 20 relawan dipusatkan di Simpang Tinju dan sekitar Masjid Al-Ikhlas.

Sementara itu, relawan PKS di Kecamatan Pauh yang berjumlah 25 orang bergerak di kawasan padat Simpang Pasar Baru. Di wilayah ujung selatan, 20 relawan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung menyasar pengunjung Pasar Pagi Simpang 4 Bungus Barat.

Titik pembagian lainnya juga berlangsung meriah di kawasan Simpang Pasar Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), yang dikawal oleh 20 kader. Adapun titik dengan pengerahan relawan terbanyak berada di Kecamatan Koto Tangah (Kotang), di mana 30 orang kader bahu-membahu membagikan masker di area Simpang Tabing.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak warga yang berterima kasih karena ketersediaan masker saat ini sangat dibutuhkan untuk beraktivitas," tambah Mulyadi.

Melalui aksi kepedulian yang merata ini, DPD PKS Kota Padang sekaligus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diharapkan dapat membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak, memperbanyak konsumsi air putih, serta selalu disiplin mengenakan masker demi menjaga kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi cuaca yang belum membaik. (AR)