JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyampaikan pidato kebangsaan yang menyoroti berbagai persoalan strategis bangsa dalam pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS 2026 di Jakarta, Senin (19/10/2026). Pidato tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pejabat publik PKS dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang konstruktif dan solutif.
BIMTEKNAS 2026 diikuti pejabat publik PKS yang terdiri dari anggota legislatif (aleg) DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pidatonya, Almuzzammil menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda konsolidasi, tetapi juga momentum evaluasi terhadap pelaksanaan amanah publik. Ia mengajak seluruh pejabat publik PKS menilai sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan telah membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“BIMTEKNAS ini harus menyatukan dan menyegarkan visi misi kita, menegaskan sikap dan memantapkan langkah pengabdian seluruh pejabat publik,” ujar Almuzzammil.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani dan kebijakan publik yang inovatif agar keberadaan pejabat publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Soroti Berbagai Persoalan Strategis Bangsa
Dalam pidato kebangsaannya, Almuzzammil membahas sejumlah isu nasional, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), polemik ijazah, kondisi pasar modal, hingga persoalan pelayanan kesehatan dan keadilan fiskal pusat-daerah.
Ia menegaskan bahwa PKS berada dalam koalisi pemerintahan dengan sikap kritis, konstruktif, dan solutif. Menurutnya, sikap tersebut diperlukan untuk mengoreksi dan mempertajam kebijakan pemerintah agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Terkait MBG, Almuzzammil menilai program tersebut memiliki tujuan kemanusiaan yang baik. Namun, pelaksanaannya harus tepat sasaran, memiliki tata kelola yang baik, mencegah korupsi, serta tidak mengganggu anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Pada isu lingkungan, ia menyoroti dampak karhutla yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Ia juga menginstruksikan pejabat publik PKS menunjukkan solidaritas kepada warga terdampak serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, terkait kelangkaan BBM, ia meminta komisi terkait di DPR RI memantau persoalan tersebut karena antrean panjang berdampak langsung pada produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Dorong Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi
Selain persoalan pelayanan publik, Almuzzammil menyoroti kebutuhan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Ia mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu mengisi peluang kerja terampil di luar negeri.
Ia juga mengusulkan penguatan ekonomi syariah melalui optimalisasi wakaf dan pengembangan industri halal. Menurutnya, potensi ekonomi tersebut perlu didukung regulasi dan tata kelola yang lebih baik agar mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang sosial, ia menekankan pentingnya penguatan keluarga, pemberantasan narkoba, dan solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina.
Tegaskan Tiga Komitmen Pejabat Publik
Menjelang akhir pidato, Almuzzammil memimpin pembacaan tiga komitmen perjuangan pejabat publik PKS, yakni menjaga integritas, berpihak kepada rakyat melalui kepemimpinan yang melayani, serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan.
Ia juga mengajak seluruh kader PKS untuk membangun kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa tanpa terkecuali.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dirasakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Pidato kebangsaan tersebut menegaskan arah pengabdian pejabat publik PKS dalam menjalankan amanah, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.