Skip to content

Kawal Pembahasan RAPBD Sumbar 2027, Ketua DPRD Muhidi Pastikan Anggaran Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

PADANG, sumbar.pks.id. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., memimpin rapat kerja lanjutan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu (14/11/2026). Rapat yang bertempat di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Melalui langkah Muhidi Kawal RAPBD Sumbar 2027 ini, pimpinan lembaga legislatif tersebut menempatkan proses penganggaran sebagai bagian strategis dalam menentukan arah pembangunan Sumatera Barat ke depan. Di balik deretan angka yang tersusun dalam dokumen rancangan keuangan daerah, tersimpan harapan masyarakat yang menanti untuk diwujudkan, mulai dari pemenuhan kebutuhan pembangunan hingga penguatan pelayanan publik.

Anggaran Harus Menjawab Persoalan Nyata Masyarakat
Bagi Muhidi, pembahasan anggaran daerah bukan sekadar rutinitas mencocokkan angka pendapatan dan belanja semata. Lebih dari itu, setiap kebijakan fiskal yang dirumuskan harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Di balik setiap rupiah yang dialokasikan, melekat tanggung jawab besar pemerintah untuk memastikan roda pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Legislator Fraksi PKS ini memandang bahwa kualitas sebuah rancangan anggaran tidak hanya terlihat dari seberapa besar nominal yang dialokasikan pada suatu program, melainkan dari seberapa tepat anggaran tersebut mampu menjawab persoalan daerah. Anggaran yang dirancang dengan cermat dan terukur diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan warga di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Lintas Sektor
Rapat kerja lanjutan antara Banggar DPRD Sumbar dan TAPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini menjadi ruang dialog penting untuk menyelaraskan berbagai prioritas program serta kebijakan pemerintah daerah. Mengingat Sumatera Barat memiliki beragam kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dipandang dari satu sisi saja, penentuan skala prioritas harus dilakukan secara komprehensif.

Sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kualitas pelayanan publik membutuhkan perhatian yang proporsional dalam perencanaan APBD 2027. Oleh karena itu, setiap usulan rencana kerja membutuhkan pembahasan yang cermat agar arah penggunaan anggaran tetap selaras dengan urgensi masyarakat sekaligus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sinergi Legislatif dan Eksekutif untuk APBD Akuntabel
Di bawah kepemimpinan Muhidi, pengawalan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 menjadi bagian integral dari tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar setiap program yang direncanakan memiliki landasan kebijakan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat juga terus mendorong agar setiap alokasi program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar dikawal secara ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, efektivitas belanja daerah diyakini mampu memberikan dampak nyata yang langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah.

Pada akhirnya, RAPBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan yang bersifat administratif. Di dalamnya tersimpan arah perjalanan pembangunan dan harapan besar masyarakat Ranah Minang. Muhidi bersama jajaran Banggar DPRD Sumbar berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan pembahasan hingga tuntas agar APBD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka di atas kertas, melainkan hadir sebagai instrumen pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. AR