PADANG, sumbar.pks.id — Komitmen dalam menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlangsungan dunia usaha di Ranah Minang terus ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Barat yang juga tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahyeldi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258, naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp3.182.955.
Penetapan kenaikan upah minimum tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Mahyeldi dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Sebagai kepala daerah yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepelayanan dan keadilan sosial ala PKS, Mahyeldi menegaskan kebijakan pengupahan harus dirancang secara seimbang agar penghasilan layak bagi buruh berjalan beriringan dengan iklim investasi yang sehat.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Buya Mahyeldi, perumusan kebijakan pengupahan tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh unsur terkait. Langkah partisipatif ini diyakini mampu menghadirkan perlindungan bagi pekerja sekaligus membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Sumatera Barat.
Besaran UMP 2027 lahir dari pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/11) lalu. Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta akademisi. Dalam rapat pleno itu, Dewan Pengupahan mengkaji sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara cumulative-to-cumulative(c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258, atau Rp100.000 lebih tinggi dari UMP 2027. Firdaus menerangkan bahwa rekomendasi UMSP ini menyasar empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
Melalui penetapan UMP dan rekomendasi UMSP Tahun 2027 ini, Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi berharap kebijakan pengupahan dapat menjadi instrumen nyata untuk menguatkan kesejahteraan pekerja, melindungi keberlangsungan usaha, serta menumbuhkan iklim ekonomi yang produktif dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (TI)