JAKARTA, sumbar.pks.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf (AMY), menyampaikan pidato politik kebangsaan dalam pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026). Mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, agenda besar ini dihadiri sekitar 1.500 peserta dari kalangan pejabat publik dan kader PKS se-Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden PKS menegaskan posisi politik partai di dalam koalisi pemerintahan secara kritis, konstruktif, dan solutif demi mengoreksi serta mempertajam kebijakan negara sebagai wujud amar makruf nahi mungkar. PKS menyatakan dukungan terhadap niat mulia program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan keluarga miskin, namun memberikan catatan kritis agar tata kelolanya tepat sasaran, bebas korupsi, terhindar dari risiko keracunan, serta tidak mengganggu anggaran dasar pendidikan, kesehatan, dan dana desa.
Menanggapi krisis udara bersih akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), PKS menginstruksikan para pejabat publiknya untuk memotong gaji guna membantu warga terdampak, memfungsikan kantor partai sebagai “Rumah Rakyat”, mengusulkan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan, serta mendesak pencabutan izin korporasi pembakar hutan. Selain itu, PKS juga menyoroti kelangkaan dan antrean panjang BBM yang merugikan rakyat kecil dan pekerja transportasi online, mendorong penegakan hukum adil tanpa perlakuan khusus, serta mengajak demokrasi bergerak menuju meritokrasi berbasis integritas dan kompetensi.
Pada sektor ekonomi dan keuangan, PKS mendesak reformasi total tata kelola pasar modal pascapenurunan kapitalisasi pasar hingga lebih dari Rp1.000 triliun, pembenahan akurasi data BPJS PBI agar pasien penyakit berat tidak dinonaktifkan sepihak, serta penerapan skema transfer keuangan daerah yang transparan sesuai kondisi geografis dan risiko bencana. PKS juga mendorong pembentukan Badan Ekonomi Syariah guna mengoptimalkan potensi aset wakaf nasional senilai Rp2.000 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, serta mendorong pengiriman pekerja migran terampil lewat program seperti SMK Go Global di bawah pengawalan Menteri Ketenagakarjaan Prof. Yassierli.
Sektor ketahanan keluarga dan isu sosial tak luput dari penekanan, di mana PKS menegaskan keluarga sebagai benteng utama bangsa, menolak keras propaganda LGBTQ, mengawal RUU Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ serta Perpres No. 111 Tahun 2025, mendukung tindakan tegas Polri terhadap kawasan rawan narkoba, serta menguatkan diplomasi kemanusiaan untuk Palestina melalui gerakan syiar 5D (Doa, Dakwah, Dana, Diplomasi, dan Digital).
Di hadapan ribuan kader, Almuzzamil pun menyerukan tiga komitmen utama yang wajib dipegang teguh oleh seluruh pejabat publik PKS.
“Seluruh pejabat publik PKS harus memegang teguh janji utama untuk menjaga integritas dan taat pada ajaran agama, Pancasila, Konstitusi, serta AD/ART partai; selalu berpihak pada rakyat melalui kepemimpinan yang melayani dan kebijakan yang inovatif; serta menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan bernilai negarawan,” tegas Almuzzamil dalam pidatonya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat, Sofyan Hendri, memberikan tanggapan dan penegasan senada terkait amanah kepemimpinan bagi para legislator maupun kepala daerah PKS.
“Jabatan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan. Semakin besar amanah yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT,” ujar Syofian Hendri saat ditemui di lokasi acara.
Lebih lanjut, Syofian menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan dan kepemimpinan yang langsung menyentuh serta merangkul kebutuhan masyarakat di daerah.
“Hadirkan kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat. Anggota legislatif harus memastikan aspirasi masyarakat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara kepala daerah harus menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi program dan pelayanan publik yang nyata, terukur, serta berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia juga berpesan agar seluruh kader dan pejabat publik PKS terus memelihara integritas serta keteladanan dalam bekerja demi menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan.
“Integritas dan keteladanan harus selalu dijaga. Kepercayaan publik dibangun melalui kejujuran, transparansi, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum serta kepentingan masyarakat. Integritas harus tetap terjaga ketika berada di bawah sorotan maupun ketika tidak ada yang mengawasi,” pungkas Syofian.
Rangkaian Bimteknas PKS 2026 ini pun menjadi momentum krusial bagi seluruh peserta bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk memperbarui niat, mengevaluasi pengabdian, dan memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah rakyat. (TI)