 |
| Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Hendri Munief. |
Padang – Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan tim pendamping kepala daerah (TPKD)
untuk mengantisipasi agar Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi tidak
terjerat kasus korupsi. TPKD ini sebelumnya juga telah mendatangi sejumlah
kepala daerah yang merupakan kader PKS.
“Bagaimana Gubernur Sumbar menjaga agar tidak terjerat korupsi kami sudah
menyiapkan TPKD,” kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumatra
Bagian Utara (Sumbagut), Hendri Munif di Padang, Senin (21/6/2021).
Hendri menyebutkan surat
keputusan TPKD dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan dinamakan badan
kepimpinan kepala daerah. Tim ini langsung dikomandoi Gubernur Nusa Tenggara
Barat (NTB) Zulkieflimansyah.
“Jadi beliau sudah mengutus
tim ke Sumbar. Tim mendatangi gubernur, wakil wali kota di Bukittinggi, Pasaman
Barat dan termasuk Payakumbuh. Jadi sudah ada komunikasi,” jelasnya.
Selain TPKD, kata Hendri, PKS juga telah memiliki program yang dibentuk ketika
saat Rakernas. Salah satunya, zero case atau tidak ada kasus untuk kepala
daerah dari kader PKS.
“Program
tidak ada kasus. Ini program mengantisipasi tidak adanya kasus hukum. Ini
antisipatif, menjaga, ada di program DPP,” ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah kader PKS yang merupakan mantan kepala daerah
terjerat sejumlah kasus korupsi. Di antaranya seperti mantan Gubernur Sumatra
Utara hingga Gubernur Sulawesi Selatan.
