SUMBAR.PKS.ID, Padang- Dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi verifikasi partai politik, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) melakukan supervisi ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat pada Sabtu (23/7) di Rocky Hotel, Padang.
Dua orang Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS yaitu IIE Sumirat Sundana dan Ahmad Fathul Bari melakukan supervisi ke DPW PKS Sumatera Barat dan DPD se-Sumatera Barat. Sejumlah pimpinan di Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Sumatera Barat turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua MPW Irsyad Safar, Ketua DSW Zul Adli, Wakil Ketua Ulyadi Yesmar, Sekretaris DPW Rahmat Saleh, dan Bendahara DPW Muhammad Ridwan. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD PKS se-Sumatera Barat tersebut merupakan rangkaian dari agenda DPP PKS untuk memastikan kelengkapan persyaratan pendaftaran partai politik pada Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Wakil Ketua DPW PKS Sumatera Barat Ulyadi Yesmar dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh unsur DPD dan tim Sipol dapat melakukan bekerja keras dengan penuh ketelitian untuk menginput data di Sipol KPU. "Saya berharap seluruh DPD terutama tim Sipol tidak hanya bekerja cepat, tapi dibarengi dengan ketelitian dalam bertugas. Sebab satu titik dan koma yang salah bisa menyebabkan kesalahan data yang diinput tidak memenuhi syarat" Ungkap Ulyadi.
Ulyadi melaporkan bahwa saat ini dari data yang sudah diinput DPD, kelengkapan administrasi PKS Sumatera Barat sudah 100%. Atas kerja tersebut, Ulyadi memberikan apresiasi atas kinerja DPD untuk pelaksanaan verifikasi partai ini.
Wakil Sekjen DPP PKS Iie Sumirat Sundana dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda verifikasi parpol ini adalah gerbang pertama yah harus dilalui untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.
"Karena itu kedatangan kita dari DPP ke Sumatera Barat adalah upaya memastikan seluruh DPW dan DPD dapat melakukan verifikasi parpol sesuai dengan ketentuan yang ada" lanjut Iie Sumirat Sundana.
Ia menambahkan bahwa meskipun PKS hanya mengikuti verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, akan tetapi verifikasi ini tetap harus dijalani dengan penuh keseriusan sehingga PKS dapat lolos verifikasi partai politik Pada Pemilu 2024. "Maka kepada DPW dan DPD dicek kembali data yang sudah diupload agar tidak menyalahi aturan yang ada mulai dari kepengurusan, keanggotaan maupun keberadaan kantor partai" tegasnya.
