Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan langkah preventif terkait tragedi Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah, yang menewaskan 12 orang dan menyebabkan kerugian material. “KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus mampu menjelaskan langkah preventif apa saja yang sudah dilakukan untuk pemilihan Bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah yang termasuk dalam wilayah rawan konflik. Mengapa bentrokan masih terjadi hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materil lainnya,” tegas Rahmat Saleh melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).
Rahmat menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga keamanan, sehingga dikemudian hari Pilkada yang akan berlangsung dapat berjalan damai. “Bagaimana koordinasi pengamanan dilakukan bersama dengan TNI dan Polri? Itu semua harus mampu dijelaskan oleh KPU dan stakeholder terkait. Tak hanya itu, KPU juga harus mampu memberi jaminan Pilkada Puncak Jaya selanjutnya akan berlangsung aman,” pungkasnya.
Ia menyayangkan bahwa proses demokrasi yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, justru berubah menjadi perebutan kekuasaan yang membawa korban. Menurutnya, Pilkada seharusnya bertujuan membangun daerah, bukan menjadi penyebab kehancurannya. “Pilkada harusnya untuk kemajuan daerah, bukan untuk kehancuran daerah. Sangat kita sayangkan 12 jiwa anak bangsa melayang karena perebutan kursi bupati Puncak Jaya. Kita juga khawatir akan adanya dendam berkepanjangan akibat peristiwa tersebut. Hal ini tentunya akan menghambat program bupati terpilih nantinya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Pilkada Puncak Jaya diikuti oleh dua pasangan calon: Yuni Wonda-Mus Kogoya dan Miren Kogoya-Mendi Wonerengga. Bentrokan berdarah antara pendukung kedua kubu telah berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025, dengan puncaknya terjadi pada 2 April. Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Faizal Ramadhani, mencatat 12 orang tewas dan 658 orang terluka akibat terkena panah, dengan korban terbanyak berasal dari kubu Paslon 01. Selain itu, 201 bangunan terbakar, termasuk 196 rumah warga, satu sekolah, satu kantor distrik, dan satu balai desa.
