Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi utama warga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap penetapan lokasi (Penlok) jalan tol yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat di kawasan yang terdampak.
Menanggapi hal itu, Mahyeldi menyatakan memahami kegelisahan warga dan berkomitmen mencarikan jalan keluar terbaik melalui komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Kami memahami kekhawatiran bapak ibu, saya akan pertimbangkan itu semua. Kami akan mencarikan jalan keluar dan solusi. Jangan khawatir, pemerintah akan saklek,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan lokasi (Penlok) secara resmi dari kementerian. Dengan demikian, masih terbuka ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum keputusan ditetapkan.
Mahyeldi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyebutkan bahwa trase atau jalur Tol Sicincin-Bukittinggi telah ditetapkan. Pemerintah masih melakukan berbagai kajian dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta karakteristik wilayah.
Salah seorang tokoh perwakilan warga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Mahyeldi dalam menerima dan merespons aspirasi masyarakat.
“Terima kasih Buya, kami melihat inklusifitas pemerintah kami dapat dari Buya. Biasanya kami disuruh mencari solusi sendiri atas permasalahan ini,” ungkapnya.
Mahyeldi menegaskan, pembangunan infrastruktur memang penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kepentingan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjutnya, akan terus membuka ruang komunikasi agar kekhawatiran warga dapat dicarikan solusi terbaik, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. (SA)