JAKARTA, sumbar.pks.id — Komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menegakkan nilai-nilai meritokrasi,keadilan hukum, serta menjaga optimisme generasi muda kembali ditegaskan di panggung nasional. Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumbar 1 yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS sekaligus Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait berlarut-larutnya polemik keabsahan syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan lugas tersebut disampaikan Rahmat Saleh saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik yang membahas dinamika hukum dan politik nasional di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Rahmat Saleh menilai, munculnya persepsi di tengah publik mengenai adanya perlakuan khusus atau privilege bagi anak penguasa dapat menggerus kepercayaan anak muda terhadap dunia pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, proses demokrasi harus bergerak menuju meritokrasi yang menjunjung tinggi integritas, bukan ketergantungan pada dispensasi kekuasaan.
“Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang, yang mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby. Adanya jalan tol yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan sesuatu. Ini menjadikan anak muda semakin waswas dan khawatir,” ujar Rahmat Saleh dalam diskusi tersebut.
Legislator PKS asal daerah pemilihan Sumatera Barat I ini mengingatkan bahaya laten yang muncul jika persepsi perlakuan istimewa tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang tuntas dan adil. Ia khawatir generasi muda menjadi pesimistis dan kehilangan dorongan untuk menuntut ilmu serta berprestasi secara jujur.
“Jangan sampai nanti ini dibiarkan, kemudian anak-anak muda itu malas untuk menyelesaikan sekolahnya. Karena apa? Mereka mungkin berpendapat, ‘Ngapain kami sekolah tinggi-tinggi, sementara nanti akan ada jalan tol untuk anak-anak penguasa tertentu yang menyebabkan kami tersingkir?’. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa,” tegas tokoh muda PKS tersebut.
Lebih lanjut, Rahmat Saleh menegaskan bahwa persoalan kelengkapan berkas dan keabsahan kualifikasi pimpinan negara tidak boleh diabaikan. Menjelang momen bersejarah Hari Pahlawan 10 November, ia menilai pengunduran diri secara sukarela oleh yang bersangkutan akan menjadi sebuah langkah heroik dan kenegarawanan demi menjaga kehormatan lembaga kepresidenan.
Namun, jika opsi tersebut tidak ditempuh, Rahmat Saleh mendorong DPR RI untuk mengambil langkah konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna merespons dinamika hukum yang ada, tanpa perlu lagi membentuk Hak Angket karena proses peradilan telah berjalan. Melalui fungsi pengawasan parlemen, PKS berkomitmen untuk terus mengawal agar seluruh kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia senantiasa berjalan di atas prinsip keadilan, kebenaran, serta kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. (TI)