Skip to content

Muhammad Yasin Sosialisasikan Perda Perlindungan Konsumen, Tampung Aspirasi UMKM dan Masyarakat

PARIAMAN, SUMBAR.PKS.ID — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, S.TP., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada 7–8 November 2026. Kegiatan ini melibatkan para pelaku UMKM dan masyarakat di Kota Pariaman serta Kabupaten Padang Pariaman.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen sekaligus mendorong terciptanya aktivitas perdagangan yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Yasin membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sejumlah aspirasi mengemuka, di antaranya keluhan kelompok tani terkait sulitnya memperoleh pupuk serta harapan masyarakat agar pelaku usaha lebih mengedepankan kejujuran, keterbukaan harga, dan kualitas barang dalam transaksi jual beli.

Muhammad Yasin menekankan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dan komitmen para pelaku usaha. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi landasan penting dalam membangun hubungan perdagangan yang sehat.

Menurutnya, perdagangan yang baik harus dibangun atas dasar kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan perlindungan sebagai konsumen, sementara pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim usaha yang sehat.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi catatan penting bagi Muhammad Yasin untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Melalui sosialisasi Perda ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat. Sebab, ekonomi yang kuat tidak hanya diukur dari keuntungan perdagangan, tetapi juga dari hadirnya keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh pihak.