PADANG, sumbar.pks.id — Komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas kembali ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Padang. Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan strategis, kritik, serta rekomendasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Jumat (20/11/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut, pandangan akhir Fraksi PKS dibacakan oleh juru bicara Gufron atas dokumen yang ditandatangani Ketua Fraksi PKS Rafdi, dan Sekretaris Hendrizal. Sebagai fraksi yang senantiasa mengedepankan nilai kepelayanan dan keadilan sosial, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen yang menjawab persoalan warga serta mendorong pemerataan pembangunan, bukan sekadar memenuhi keseimbangan administrasi keuangan semata. Sorotan utama diarahkan pada ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat yang pada R-APBD 2027 berkurang Rp379,90 miliar—dari Rp2,021 triliun menjadi Rp1,642 triliun—sehingga sekitar 59,88 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp95,83 miliar hingga mencapai Rp1,100 triliun pada 2027. Namun, fraksi mengingatkan agar pemerintah kota tidak menjadikan pajak—yang menyumbang sekitar 80,24 persen dari total PAD—sebagai satu-satunya tumpuan sehingga tidak membebani warga dan pelaku usaha. Pembenahan tata kelola perparkiran juga didorong melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pencatatan agar potensi kebocoran retribusi dapat ditekan secara transparan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Perhatian besar juga diberikan pada komposisi belanja daerah di tengah penurunan pendapatan. Belanja operasi justru naik Rp20,74 miliar menjadi Rp2,661 triliun, sementara belanja pegawai bertambah sekitar Rp100 miliar menjadi Rp1,5 triliun. Fraksi PKS mengingatkan agar Pemko Padang mematuhi Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, serta mengendalikan belanja birokrasi demi menjaga ruang fiskal bagi pelayanan publik.
Sementara itu, belanja modal anjlok 68,32 persen dari Rp519,09 miliar pada 2026 menjadi Rp164,43 miliar pada 2027,dan alokasi jalan, jaringan, serta irigasi merosot 85,83 persen dari sekitar Rp290 miliar menjadi Rp40 miliar. Kondisi ini dinilai krusial mengingat kebutuhan perbaikan jalan, drainase, dan pengendalian banjir masih tinggi. Fraksi PKS mendorong Pemko mencari alternatif pembiayaan pembangunan dan memperhatikan amanat UU HKPD mengenai alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja.
Pengawasan juga diarahkan pada kinerja OPD dengan anggaran besar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp104,87 miliar, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp173,08 miliar, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp147,33 miliar, agar besarnya anggaran berbanding lurus dengan dampak nyata bagi warga. Selain itu, Fraksi PKS meminta pemulihan pascabencana hidrometeorologi November tahun sebelumnya tetap dikawal bersama Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat, serta meminta rencana defisit Rp90,39 miliar dikelola secara cermat tanpa mengorbankan anggaran produktif yang menyentuh kepentingan rakyat.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil, termasuk para pedagang pasar dan warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Kita boleh membangun pasar, tetapi jangan sampai pedagang pasar kita kehilangan pasar. Kita boleh membangun landmark kota, tapi jangan sampai masyarakat kita kehilangan kotanya,” tegas Gufron membacakan pandangan akhir Fraksi PKS di hadapan sidang paripurna.
Setelah mempertimbangkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta kepentingan pembangunan daerah, Fraksi PKS akhirnya menyatakan persetujuan terhadap R-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Fraksi PKS berharap kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir dapat mengawal pelaksanaan anggaran secara transparan,akuntabel, dan berkeadilan demi kemaslahatan warga Kota Padang. (TI)