PADANG PARIAMAN, sumbar.pks.id — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Padang Pariaman secara tegas mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027 benar-benar dirancang secara berkeadilan, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Tegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Ediwirman, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (10/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Ediwirman menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang sebatas dokumen angka dan administrasi formal pemerintahan. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan publik vital yang harus mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
“APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, mendorong kesejahteraan masyarakat,memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Ediwirman di hadapan jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menggarisbawahi beberapa poin strategis yang wajib menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Poin-poin tersebut meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, penguatan sektor pertanian, peternakan, serta ketahanan pangan. Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan hingga ke tingkat nagari, penguatan pengawasan efektivitas anggaran, hingga kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.
Fraksi PKS mendorong agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar menghadirkan kemanfaatan konkret di tengah masyarakat. Menurut PKS, indikator utama keberhasilan pembangunan daerah tidak diukur dari megahnya laporan di atas kertas, melainkan dari perubahan positif yang dirasakan warga.
“Ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa banyak program yang kita susun, tetapi seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil kita perbaiki,” tegas Ediwirman.
Atas dasar komitmen pelayanan tersebut, Fraksi PKS pada prinsipnya menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Fraksi PKS berharap seluruh catatan kritis, masukan, dan rekomendasi yang disajikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman demi terwujudnya Padang Pariaman yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (TI)