JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Rahmat Saleh, turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut secara resmi diserahkan oleh perwakilan delapan fraksi kepada Pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan perwakilan pengusul, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi tercatat memberikan dukungan melalui penandatanganan usulan HMP. Fraksi PKS menjadi salah satu fraksi yang turut mengambil langkah tersebut dengan 28 anggota yang memberikan pernyataan dan menandatangani usulan.
Dalam penyerahan dokumen kepada Pimpinan DPR RI, Fraksi PKS diwakili oleh Mardani Ali Sera, Yanuar Arif Wibowo, Muh. Haris, dan Rahmat Saleh. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme konstitusional di DPR RI.
Selain Rahmat Saleh, terdapat lima anggota DPR RI lainnya dari daerah pemilihan Sumatera Barat yang turut menandatangani usulan HMP. Mereka adalah Lisda Hendrajoni, M. Shadiq Pasadigoe, Rico Alviano, Mulyadi, dan Cindy Monica.
Dengan demikian, enam dari total 14 anggota DPR RI asal Sumatera Barat tercatat ikut memberikan dukungan terhadap usulan tersebut. Sementara delapan anggota lainnya yang tidak tercatat dalam daftar penandatangan adalah Andre Rosiade, Athari Gauthi Ardi, Alex Indra Lukman, Zigo Rolanda, Arisal Aziz, Benny Utama, Ade Rezki Pratama, dan Nevi Zuairina.
Adapun 120 penandatangan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dimiliki DPR RI. Melalui langkah ini, para pengusul mendorong proses tindak lanjut terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap konstitusi.