SOLOK, sumbar.pks.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Selasa (10/11/2026). Rapat Paripurna ini merupakan kelanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi sehari sebelumnya.
Jawaban Pemerintah Daerah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Solok, Candra. Sebagai sosok pimpinan daerah yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kepelayanan, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang responsif dan pro-rakyat, Wabup Candra merespons secara rinci berbagai masukan, saran, dan pertanyaan dari seluruh fraksi DPRD.
Dalam penyampaiannya, Wabup Candra terlebih dahulu menyampaikan apresiasi mendalam atas kecermatan seluruh anggota dewan dalam mengkaji ketiga Ranperda tersebut. Terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari, ia menjelaskan bahwa penyempurnaan aturan perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
“Penyempurnaan ketentuan tersebut, termasuk persyaratan pencalonan dalam pemerintahan nagari, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat,” ujar Candra di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok.
Wabup Candra menegaskan bahwa Pemkab Solok berkomitmen menjaga transparansi tata kelola keuangan serta penguatan kapasitas SDM Nagari. Di samping itu, penguatan kearifan lokal serta kepastian insentif bagi Wali Nagari terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Pengelolaan aset nagari harus mengacu pada standar akuntansi dan ketentuan pengelolaan barang milik nagari.Sementara itu, pengelolaan keuangan nagari wajib dilaksanakan secara transparan dan memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat nagari,” tegas kepala daerah asal PKS tersebut..
Mengenai Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Candra memaparkan bahwa penataan organisasi daerah diarahkan berbasis kebutuhan dan beban kerja demi mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, serta akuntabel dalam pelayanan publik. Penataan ini juga mencakup penguatan kelembagaan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan memperhatikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 dan kearifan lokal.
Sementara itu, pada Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Wabup Candra menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup warga berpenghasilan rendah. Pemkab Solok mencatat terdapat 8.518 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Solok, di mana ribuan di antaranya telah diusulkan untuk penanganan lebih lanjut.
“Dari basis data perumahan Kabupaten Solok, sebanyak 2.339 unit RTLH telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan telah diusulkan melalui aplikasi SiBARU pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun langkah penanganan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih layak, sehat, dan tertata,” paparnya.
Penyampaian jawaban yang komprehensif oleh Wabup Candra ini diharapkan menjadi bahan penyempurnaan yang matang sebelum ketiga Ranperda memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. Melalui sinergi harmonis antara Pemkab dan DPRD, regulasi yang dilahirkan nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solok. (TI)