JAKARTA, sumbar.pks.id — Komitmen dalam menegakkan konstitusi, menjaga marwah demokrasi, serta memperjuangkan aspirasi keadilan masyarakat terus dikawal oleh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GEMA Keadilan, Rahmat Saleh, memastikan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta menghentikan langkah politik anggota parlemen yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Rahmat Saleh menegaskan bahwa jajaran wakil rakyat di Senayan akan terus mengawal seluruh proses konstitusional tersebut hingga pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru benar-benar tuntas. Sebelumnya, usulan HMP yang diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah resmi diterima oleh pimpinan DPR, bahkan rapat paripurna untuk menetapkan Panitia Khusus (Pansus) telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Namun, beberapa jam sebelum agenda paripurna tersebut digelar, Gibran lebih dahulu mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
“Alhamdulillah, usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan 120 orang dari delapan fraksi sudah diterima pimpinan. Akan tetapi, Wakil Presiden Gibran sekitar pukul 11.16 WIB datang ke MPR RI menyerahkan pernyataan pengunduran diri,” ujar Rahmat Saleh saat memberikan keterangan di Gedung Senayan, Jakarta.
Menyikapi dinamika politik nasional tersebut, legislator PKS asal daerah pemilihan Sumatera Barat I ini menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya kini berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga tinggi negara tersebut akan menindaklanjuti pengunduran diri Gibran melalui mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden.
Rahmat memaparkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih Wakil Presiden pengganti.
Meski surat pengunduran diri telah diserahkan, Rahmat Saleh menekankan bahwa para pengusul HMP di DPR tidak akan melepaskan pengawasan begitu saja dan siap mengawal seluruh tahapan pergantian kepemimpinan tersebut secara saksama.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” tegasnya.
Menurut Rahmat, langkah pengawalan ketat ini merupakan bagian dari ikhtiar tulus anggota DPR bersama masyarakat untuk memastikan konstitusi negara dijalankan secara lurus serta aspirasi keadilan publik mendapatkan perhatian serius. Pihaknya berharap seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden dapat berjalan tertib sesuai aturan perundang-undangan, sehingga proses politik yang telah dimulai di DPR tidak berhenti di tengah jalan. (TI)