PADANG, sumbar.pks.id — Komitmen dalam menghadirkan regulasi daerah yang terarah, berpihak pada masyarakat, dan menguatkan tata kelola pemerintahan terus diwujudkan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, Rafdi, menyampaikan laporan penyusunan 21 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).
Sebagai legislator PKS yang senantiasa mengedepankan nilai pelayanan dan kemaslahatan publik, Rafdi memaparkan bahwa penyusunan Propemperda 2027 merupakan langkah strategis untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan regulasi tahun mendatang. Penyusunan tersebut berpedoman pada surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.280/Huk-Pdg/2026 tertanggal 18 November 2026 serta merujuk pada hasil rapat Bapemperda pada 19 November 2026.
Dari total 21 Ranperda yang dirancang untuk tahun 2027, sebanyak lima Ranperda merupakan inisiatif DPRD Kota Padang dan 16 Ranperda lainnya merupakan usulan Pemerintah Kota Padang. Kombinasi dua jalur pengusulan ini mencerminkan proses perencanaan legislasi yang terkoordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif demi menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan warga.
“Penyusunan Propemperda 2027 ini kami rancang agar pembentukan peraturan daerah memiliki arah yang jelas dan terukur. Melalui koordinasi antara Bapemperda, komisi-komisi, dan Pemerintah Kota Padang, setiap rancangan regulasi yang masuk diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat serta mendukung jalannya pemerintahan,” ujar Rafdi dalam penyampaian laporannya di hadapan peserta rapat paripurna.
Lima Ranperda inisiatif DPRD Kota Padang menyentuh berbagai sektor penting yang berkaitan langsung dengan ekonomi rakyat, pelayanan dasar, dan ketertiban infrastruktur. Materi tersebut meliputi perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang diprakarsai Komisi II, Ranperda Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum serta Ranperda Penataan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dari Komisi III, serta Ranperda Produk Makanan Halal dan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan yang diinisiasi Komisi IV.
Sementara itu, 16 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang mencakup agenda pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028 yang diprakarsai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, terdapat pula Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan Lainnya, serta Ranperda Penyandang Disabilitas.
Aspek keberlanjutan lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum juga masuk dalam daftar Propemperda 2027.Agenda tersebut mencakup Ranperda Pengelolaan Sampah, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, perubahan peraturan daerah terkait pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2055, Kawasan Tanpa Rokok, perubahan keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri serta anggota dewan lainnya. Dari unsur Pemerintah Kota Padang hadir Wali Kota Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju M. Chaniago, unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMD, dan Kepala RSUD.
Melalui pengawalan Bapemperda yang dipimpin Rafdi, agenda legislasi ini diharapkan dapat dibahas secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku sehingga melahirkan peraturan daerah yang membawa kebermanfaatan nyata bagi warga Kota Padang. (TI)