Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Keterbukaan Informasi adalah Langkah Strategis Percepatan Pembangunan - PKS Sumbar
News Update
Loading...

17 April 2025

Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Keterbukaan Informasi adalah Langkah Strategis Percepatan Pembangunan




Sumbar.pks.id ‎Padang
  — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ‎Hal ini disampaikan Muhidi saat menerima penyampaian laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi dari Komisi Informasi (KI) Sumbar, Senin (14/4), di ruang kerja pimpinan DPRD. ‎

Dalam pertemuan tersebut, Muhidi didampingi tiga wakil ketua DPRD, yakni Evi Yandri, Nanda Satria, dan Muhammad Iqra Cissa Putra. Mereka menerima langsung laporan dari Ketua KI Sumbar, Musfi, bersama para komisioner Tanti Endang Lestari, Mona Sisca, dan Riswandy. ‎“Keterbukaan informasi adalah keniscayaan. Ini bukan hanya soal kewajiban formal, tapi juga merupakan langkah strategis untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidi.

‎‎Menurutnya, semakin transparan sebuah institusi, maka semakin tinggi pula kepercayaan publik. Ia menilai bahwa era digital saat ini menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga legislatif mendukung penuh segala upaya Komisi Informasi dalam mewujudkan Sumatera Barat yang informatif.

‎‎Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Sumbar atas komitmennya dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia berharap, kerja sama antara DPRD dan KI terus diperkuat agar pelaksanaan keterbukaan informasi dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh hingga ke tingkat kabupaten/kota dan instansi vertikal.

‎‎Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Musfi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan monev keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan di lapangan. Ia menyebut perlunya dorongan dan dukungan dari DPRD agar prinsip keterbukaan dapat menjadi budaya di seluruh instansi pemerintahan. ‎“Dengan dukungan DPRD, kami yakin keterbukaan informasi bisa diterapkan secara lebih masif dan konsisten di seluruh Sumatera Barat,” kata Musfi.

Share with your friends

Give us your opinion

Pemberitahuan
Jangan lupa untuk like dan subscribe PKS Sumbar.
Done