SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga tokoh PKS, Muhidi, menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor periode November 2025, yang digelar pada Kamis (8/1/2026).
Dalam forum tersebut, Muhidi menyampaikan bahwa DPRD Sumbar siap menempuh langkah-langkah strategis, termasuk mendukung pemprop melakukan pergeseran anggaran tahun 2026 sesuai arah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pergeseran anggaran demi memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan kepastian pemulihan.
"DPRD Sumbar tetap komit mendukung percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi apabila pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Muhidi.
Menurutnya, langkah cepat ini sangat krusial agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Muhidi menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan warga adalah prioritas utama di atas segalanya.
Dalam rapat yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memaparkan bahwa total kerugian akibat bencana kali ini diperkirakan mencapai Rp31,686 triliun. Mengingat besarnya dampak tersebut, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diprediksi menyentuh angka Rp22,7 triliun.
Kehadiran Muhidi dalam Rakor ini mempertegas sinergi antara DPRD dan Pemprov Sumbar dalam menghadapi krisis. Sebagai representasi rakyat, Muhidi memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang diambil akan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan namun tetap memiliki akselerasi yang tinggi.
"Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian penanganan secepat mungkin," pungkasnya.(TI)
