SUMBAR.PKS.ID, PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, terus memperkuat barisan lintas instansi demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. Dalam pertemuan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, dan OJK di Taman Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Kamis (8/1/2026), Mahyeldi menegaskan bahwa kekompakan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan daerah.
Sebagai pemimpin daerah, Mahyeldi secara aktif merangkul seluruh elemen untuk mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang belakangan melanda beberapa titik di Sumatera Barat. Ia meyakini bahwa masalah besar hanya bisa diselesaikan dengan kolaborasi yang solid.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan Forkopimda bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen efektif dalam merespons situasi darurat secara cepat dan terukur.
“Pertemuan ini sangat positif untuk memperkuat kekompakan kita. Dengan sinergi yang kuat, langkah-langkah penanganan persoalan daerah, termasuk bencana, bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Ketua MPW PKS Sumbar itu dengan optimis.
Kepemimpinan Mahyeldi dalam mengorkestrasi hubungan antar-lembaga di Sumbar tidak luput dari perhatian nasional. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi khusus atas soliditas Forkopimda Sumbar. Hal ini dikarenakan seluruh unsur pimpinan daerah selalu hadir di tengah masyarakat dan bersinergi dalam setiap persoalan yang muncul.
Visi kolaborasi yang diusung Mahyeldi mendapat dukungan penuh dari para petinggi instansi lainnya. Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, mengamini pentingnya komunikasi intensif yang dibangun selama ini untuk menjaga stabilitas keamanan dan pelayanan evakuasi bencana. Selain itu Kepala Bea Cukai Sumbar, Suryana, menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan strategis Gubernur dalam memperkuat perekonomian daerah.
Melalui kepemimpinan Mahyeldi yang inklusif, silaturahmi ini mempertegas komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas wilayah, mempercepat pemulihan pasca-bencana, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. (TI)
