JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid menegaskan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi dua pilihan menyikapi dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait keabsahan dokumen pendidikannya.
Kholid menyebut, Gibran dapat memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden atau menghadapi kemungkinan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.
“Pilihannya tinggal dua: beliau mundur dari Wakil Presiden atau DPR akan menjalankan hak menyatakan pendapat sebagai hak konstitusionalnya,” ujar Kholid saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Prasetyo, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam konferensi pers di Istana, Prasetyo menjelaskan bahwa niat pengunduran diri tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, setelah berdiskusi dengan Presiden Prabowo, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” kata Prasetyo.
Berawal dari Putusan Mahkamah Agung
Dinamika ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen pencalonannya pada Pilpres 2024.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Perkembangan ini kembali menjadi perhatian publik karena menyangkut persoalan keabsahan dokumen pendidikan pejabat negara sekaligus mekanisme konstitusional dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.