PADANG, sumbar.pks.id. Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Muharlion, memimpin pembahasan intensif terkait penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang yang masih mengalami defisit sekitar Rp35 miliar pada Rabu (11/11/2026). Pembahasan tersebut mengemuka usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang.
Muharlion menjelaskan bahwa dinamika perubahan anggaran daerah ini dipicu oleh masuknya surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membawa koreksi terhadap asumsi pendapatan daerah. Terdapat pengurangan proyeksi pendapatan sekitar Rp55 miliar dari sektor opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Koreksi Pendapatan Daerah dan Efek Domino Postur APBD
Pengurangan asumsi pendapatan hingga Rp55 miliar tersebut secara langsung berdampak pada perencanaan belanja yang telah disusun sebelumnya oleh Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu, penyesuaian ulang harus dilakukan agar neraca keuangan daerah tetap berada dalam kondisi aman dan seimbang.
Di sisi lain, terdapat pula kalkulasi transfer dana dari pemerintah pusat. Kota Padang memproyeksikan adanya potensi penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp53 miliar. Namun, pada saat yang sama, terdapat penghentian alokasi dana terkait kesehatan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp18 miliar.
“Perhitungan penyesuaian antara pengurangan pendapatan dari provinsi dan akumulasi dana transfer pusat inilah yang membuat posisi Muharlion Defisit Anggaran Padang masih tertahan di angka minus sekitar Rp35 miliar,” ujar Muharlion saat memberikan keterangannya di Gedung DPRD Padang.
Banggar Skors Rapat Dua Hari untuk Desk Ulang TAPD
Guna mencari jalan keluar terbaik tanpa mengorbankan program prioritas, rapat Badan Anggaran DPRD Kota Padang memutuskan untuk menskors jalannya rapat selama dua hari. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang melakukan evaluasi serta desk ulang terhadap komponen pendapatan dan belanja.
Muharlion menegaskan bahwa TAPD diminta segera merumuskan opsi paling realistis, baik dengan menggenjot target pendapatan asli daerah maupun merancang langkah efisiensi di sejumlah pos belanja.
“Kita memberikan waktu bagi TAPD untuk mencermati kembali seluruh pos anggaran secara terukur. Kita ingin memastikan pemangkasan belanja yang nantinya diambil tidak mengganggu program-program pelayanan dasar masyarakat di Kota Padang,” tegas Ketua DPD PKS Kota Padang tersebut.
Respons Kebijakan Anggaran Publikasi dan Kemitraan Media
Di sela-sela pembahasan anggaran yang serius, suasana rapat sempat mencair ketika awak media menanyakan nasib pos anggaran publikasi di tengah gelombang efisiensi keuangan daerah. Pertanyaan ini mengemuka mengingat peran strategis publikasi dalam mengawal keterbukaan informasi pemerintahan.
Menanggapi pertanyaan jurnalis terkait pos anggaran publikasi tersebut, Muharlion memberikan respons santai namun penuh pertimbangan matang.
“Nah, kalau di DPRD tentu nanti kita pertimbangkan secara bijak,” ujar Muharlion dengan nada ramah disambut tawa hangat awak media.
Legislator Fraksi PKS ini menekankan bahwa insan pers merupakan mitra strategis lembaga legislatif dalam mengawal transparansi publik. Setiap keputusan penyesuaian anggaran akan ditimbang secara cermat agar fungsi keterbukaan informasi pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan APBD ini hingga tuntas demi memastikan anggaran daerah tetap sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. AR