JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyoroti potensi penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga turut menopang aktivitas penambangan ilegal dan pembalakan liar. Ia meminta PT Pertamina (Persero) beserta subholding memperketat pengawasan distribusi BBM agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang merusak lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Rahmat Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Rahmat mengaitkan persoalan distribusi BBM dengan bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025. Ia menyinggung besarnya korban jiwa serta kerusakan lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan dan pembalakan di kawasan hulu sungai.
“Pada bencana banjir Sumatera di tiga provinsi pada Desember tahun lalu, sebanyak 1.053 jiwa meninggal dunia dalam satu malam. Hampir 60 ribu jiwa terdampak. Kita juga melihat bahwa banyak kawasan hulu sungai merupakan lokasi aktivitas penambangan dan pembalakan hutan,” ungkap Rahmat.
Ia mencontohkan temuan keberadaan sekitar 60 unit ekskavator di kawasan hutan pada salah satu kabupaten. Menurutnya, alat-alat berat tersebut tidak mungkin beroperasi tanpa pasokan BBM dalam jumlah besar.
“Bayangkan, di satu kabupaten terdapat sekitar 60 ekskavator yang beroperasi di kawasan hutan. Alat berat itu tentu tidak mungkin bekerja tanpa BBM. Hutan tidak akan mengalami kerusakan separah itu jika hanya dibuka menggunakan peralatan sederhana. Namun, ketika ekskavator dan mesin-mesin besar digunakan untuk penambangan maupun pembalakan, kerusakan lingkungan menjadi jauh lebih masif,” tegasnya.
Rahmat mempertanyakan bagaimana BBM untuk operasional alat-alat berat tersebut dapat diperoleh dan melalui jalur distribusi mana pasokannya disalurkan.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM harus menjadi perhatian serius Pertamina. Sebab, distribusi BBM yang tidak tepat sasaran berpotensi membuka ruang penyalahgunaan untuk mendukung aktivitas ilegal.
“Di sinilah kita harus melihat letak persoalannya. Bagaimana BBM bisa sampai kepada pihak-pihak yang tidak semestinya? BBM tidak mungkin keluar dari rantai distribusi resmi tanpa melalui mekanisme penyaluran yang harusnya dapat diawasi. Karena itu, jalur distribusinya harus ditelusuri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak boleh hanya diarahkan kepada pelaku penambangan dan pembalakan di lapangan. Pertamina juga harus memastikan tidak ada kelalaian dalam tata kelola dan pengawasan penyaluran BBM yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kelalaian dalam menjalankan amanah jabatan dapat menimbulkan konsekuensi serius, terlebih jika berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa manusia.
“Seorang wakil presiden saja, apabila melakukan pelanggaran konstitusional, dapat menghadapi proses pemakzulan. Apalagi, jika ada manajemen Pertamina yang lalai, menutup mata terhadap penyalahgunaan distribusi BBM, hingga kelalaian tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa. Ini tidak boleh dianggap persoalan biasa,” tegasnya.
Rahmat mendorong Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, menelusuri sumber pasokan untuk alat berat yang digunakan dalam aktivitas ilegal, serta menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
Baginya, upaya menyelamatkan lingkungan tidak cukup hanya dengan menertibkan alat berat dan menghentikan aktivitas penambangan ilegal. Rantai pasokan yang memungkinkan aktivitas tersebut terus berjalan juga harus diputus.
“Jangan hanya alat beratnya yang ditertibkan, sementara sumber pasokannya tetap dibiarkan berjalan. Putus rantai pasoknya, tegakkan hukumnya, selamatkan lingkungan, dan lindungi hak masyarakat,” pungkas Rahmat. (SA)