PADANG, sumbar.pks.id. Gubernur Sumatera Barat yang juga politisi PKS Mahyeldi mendorong penggalakan potensi ekonomi pesantren melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta pariwisata halal. Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian pesantren, membuka peluang usaha baru, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Seminar dan Pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (27/10/2026). Seminar tersebut mengusung tema “Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional”.
Gubernur yang diusung PKS tersebut menjelaskan bahwa penguatan ekonomi syariah merupakan penerapan nyata dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Falsafah Minangkabau yang senafas dengan nilai-nilai pelayanan PKS ini juga telah tertuang secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa potensi besar pesantren perlu mendapat dukungan sinergis dari pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Melalui kolaborasi ini, aset-aset produktif milik pesantren dapat berkembang secara optimal guna mendukung kemandirian lembaga dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Ketua DPW IAEI Sumbar Prof. Ahmad Wira mengapresiasi arahan Gubernur dan berkomitmen memperkuat peran IAEI sebagai wadah pemikiran serta penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di daerah. AR