JAKARTA, SUMBAR.PKS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan keprihatinan atas pemberitaan penggerebekan Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya santriwati dan anak-anak di bawah umur.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Muhammad Kholid menilai, setiap pengaduan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati, terlebih mereka yang masih di bawah umur, harus mendapat perhatian serius dan ditangani secara hati-hati.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memiliki kepekaan dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan lingkungan pendidikan yang dihuni anak-anak.
“Penegakan hukum harus berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat. Dalam lingkungan pendidikan yang dihuni anak-anak, aparat harus memiliki kepekaan dan kehati-hatian yang tinggi,” tegas Kholid.
Ia menekankan bahwa keselamatan, privasi, dan kondisi psikologis santriwati harus menjadi perhatian utama. Karena itu, proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan anak dan martabat lembaga pendidikan pesantren.
Kholid juga mengingatkan bahwa pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan dan pembentukan akhlak generasi bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat perlu bersama-sama menjaga martabat pesantren sekaligus memastikan setiap persoalan hukum diselesaikan secara adil.
“Mari jaga martabat pesantren, lindungi anak-anak, dan pastikan hukum ditegakkan secara adil,” ujarnya.
Minta Polri Berikan Klarifikasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Sekjen PKS tersebut meminta Polri memberikan penjelasan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Klarifikasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup dasar dan pelaksanaan penggeledahan, penggunaan kekuatan oleh aparat, perlakuan terhadap santriwati, pendampingan selama pemeriksaan, serta status barang-barang yang disita.
“Kami meminta penjelasan mengenai dasar dan pelaksanaan penggeledahan, penggunaan kekuatan, perlakuan terhadap santriwati, pendampingan selama pemeriksaan, serta status barang-barang yang disita,” ungkapnya.
Ia menilai penjelasan yang lengkap dan transparan sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Ajak Masyarakat Kedepankan Tabayun
Di tengah berkembangnya pemberitaan mengenai peristiwa tersebut, Muhammad Kholid mengajak masyarakat untuk tetap tenang, mengedepankan prinsip tabayun, serta memberikan ruang bagi aparat untuk menjalankan pemeriksaan secara transparan dan dapat dipercaya.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel. Pada saat yang sama, hak-hak santriwati sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan harus tetap dijamin.
“Penjelasan yang lengkap diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan kepada kepolisian tetap terjaga,” tegasnya.
PKS berharap penanganan persoalan ini dapat dilakukan secara adil, transparan, dan mengedepankan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengabaikan keselamatan, privasi, kondisi psikologis santriwati, serta martabat pesantren sebagai lembaga pendidikan.