PKS Sumbar
News Update
Loading...

Gubernur Sumbar

[Gubernur Sumbar][recentbylabel2]

Anggota Legislatif

[Anggota Legislatif][recentbylabel]

PKS Sumbar

15 September 2024

Mengasah Keterampilan Kepribadian: Pelatihan Perempuan Hebat oleh BPKK PKS Sumbar

Mengasah Keterampilan Kepribadian: Pelatihan Perempuan Hebat oleh BPKK PKS Sumbar


SUMBAR.PKS.ID, PADANG
, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat menyelenggarakan acara pelatihan dalam mengasah  keterampilan dengan tema “Pengembangan Keterampilan Kepribadian Perempuan Hebat” di Hotel Roky Padang, Minggu (15/9/2024).


Pelatihan ini mengundang coach Arlin Teguh Iqbal Tarigan, M.I.Com., CPS sebagai pemateri untuk  dapat memberikan bekal dan kesiapan kepada tokoh-tokoh perempuan di tingkat kabupaten dan kota, guna memperkuat ketahanan keluarga mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.

Tasnidar, Ketua BPKK PKS Sumbar, menekankan pentingnya menjaga ketahanan keluarga kader PKS, meskipun mereka memegang jabatan publik.

Bagaimana dengan posisi sekarang, ketahan. Keluarga dari kader PKS selalu terjaga, dan tidak terpengaruh  dengan jabatan yang dinobatkan" ujar Tasnidar.

“Kegiatan ini juga bertujuan agar keluarga kita terus terjaga, baik itu keluarga maupun anak kita,” tambahnya .

Tidak hanya sekedar itu, ia berharap kegiatan pelatihan ini dapat menuntun peserta menuju kepribadian yang islami.

" Bagaimana kegiatan ini bisa menuntun kita kepada kepribadian yang islami," kata ketuaBPKK Sumbar.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta, termasuk anggota legislatif terpilih dan istri calon kepala daerah dari PKS Sumbar. (Wan/HUMAS)

03 September 2024

Nevi Zuairina Soroti Bahaya Politik Uang dalam Pemilu 2024 dan Fokus pada Pemenangan PKS 2029

Nevi Zuairina Soroti Bahaya Politik Uang dalam Pemilu 2024 dan Fokus pada Pemenangan PKS 2029

SUMBAR.PKS.ID, JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik politik uang dalam Pemilu 2024. Dalam audiensi dengan Global Entrepreneur Profesional Sumbar di ruang rapat pleno PKS, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Senin (02/09), Nevi menegaskan bahwa politik uang mengancam prinsip pemilihan yang adil dan demokratis.

Nevi menjelaskan, praktik politik uang merusak hasil pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. “Ketika pemilih dapat dibeli, hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya,” ujarnya. Dia juga menilai, politik uang sering kali menguntungkan calon dengan sumber daya finansial yang besar, memperburuk ketidaksetaraan politik, dan mengurangi kesempatan bagi calon dari latar belakang ekonomi lebih rendah.

Menilai Pemilu 2024 yang penuh dengan brutalitas dan materialisme, Nevi menyarankan agar fokus kini beralih pada strategi pemenangan PKS untuk Pemilu 2029. “Pemilu sekarang brutal, kita harus fokus pada pemenangan PKS,” tegasnya.

Nevi menambahkan, pemilu seharusnya menjadi arena politik yang fair, melayani suara-suara masyarakat kecil dan yang terpinggirkan. “Kita harus berjuang bersama dan bekerja keras untuk memenangkan pemilihan selanjutnya,” tutupnya.

Dengan pandangan tersebut, Nevi Zuairina menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam politik untuk memastikan keadilan dan kesempatan yang setara bagi semua calon dalam pemilihan mendatang.(Rds/HUMAS)

28 Agustus 2024

Hari ini Anggota DPRD Sumbar Dilantik, Kader PKS Jadi Ketua Sementara

Hari ini Anggota DPRD Sumbar Dilantik, Kader PKS Jadi Ketua Sementara



SUMBAR.PKS.ID,PADANG—Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar pada Rabu (28/08/2024). Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan 2024-2029 untuk 65 anggota DPRD yang baru terpilih.

Di antara anggota yang dilantik adalah Nurfirmanwansyah, Gustami Hidayat, Rafdinal, Muckhlasin, Muhidi, Muhammad Yasin, Syofian Hendry, dan Hanapi Lubis dari PKS.

 Prosesi pelantikan ini dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Padang, Ade Komarudin, dengan dihadiri oleh berbagai tokoh dan pejabat, termasuk Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Datuak Marajo, serta unsur Forkopimda, DPR, DPD RI, dan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh DPRD, dalam hal ini tentu termasuk anggota dari PKS.

 Mahyeldi menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan maksimal untuk memastikan kepentingan masyarakat terjamin. Selain itu, kinerja anggota DPRD juga akan diawasi oleh berbagai lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, serta masyarakat luas.

Untuk saat ini, Ketua DPRD Sumbar sementara dipimpin oleh ustadz Irsyad Safar dari partai PKS.

Irsyad  Syafar, dalam sambutannya berharap bekerja sama secara efektif dengan eksekutif untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(Ridwan)

25 Agustus 2024

Deklarasi Iqbal Amasrul Dipadati Ribuan Warga, Siap Gerak Cepat Untuk Kota Padang

Deklarasi Iqbal Amasrul Dipadati Ribuan Warga, Siap Gerak Cepat Untuk Kota Padang

SUMBAR.PKS.ID,PADANG-Deklarasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Berlangsung Meriah, Muhammad Iqbal dan Amasrul. Kegiatan ini diadakan di Lapangan Depan Kolam Teratai dan sukses dihadiri ribuan warga Kota Padang. Deklarasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pimpinan partai pengusung, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. "Sidi Iqbal adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai Rektor SWINS. Sedangkan H. Amasrul merupakan Birokrat yang sangat berpengalaman. Ini merupakan kombinasi dan kolaborasi pasangan yang cocok dan menarik" ujar Mahyeldi.

Dengan mengusung tagline ‘Gerak Cepat Untuk Kota Padang’, pasangan Iqbal-Amasrul menyampaikan orasi mengenai delapan program unggulan yang menjadi janji layak mereka jika terpilih sebagai pemimpin Kota Padang. “Kita memiliki delapan program unggulan yang akan kita jalankan untuk membangun Kota Padang yang lebih baik dan sejahtera bagi semua warga,” tegas Iqbal. Ia menekankan komitmen mereka untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam pernyataan yang disampaikan, Ketua DPC Demokrat Padang Surya Jufri dan Ketua DPD PKS Kota Padang Muharlion menyoroti beberapa persoalan krusial yang melanda Kota Padang, antara lain tingginya angka pengangguran, infrastruktur yang memerlukan perbaikan signifikan, terbatasnya akses modal usaha tanpa jaminan, serta kebutuhan sekolah yang masih terhalang oleh biaya pembelian pakaian. "Kita di DPRD akan mendukung penuh semua program yang menjadi visi-misi pasangan ini," ujar Muharlion. Mereka menegaskan pentingnya solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, dan pasangan M.Iqbal-Amasrul dianggap memiliki program dan tujuan yang jelas untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Delapan Program Unggulan

Iqbal-Amasrul mengidentifikasi delapan program unggulan yang mereka tawarkan kepada warga. Berikut adalah rincian dari program-program tersebut:

1. BPJS Kesehatan Gratis Bagi Warga: Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga Kota Padang memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa biaya. Dengan demikian, kesehatan masyarakat dapat terjamin dan diperhatikan.

2. Bantuan Modal UMKM Tanpa Bunga: Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pasangan ini berkomitmen untuk memberikan bantuan modal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa beban bunga. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM di Kota Padang.

3. BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan: Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang berada dalam situasi rentan, Iqbal-Amasrul berjanji akan memberikan program BPJS ketenagakerjaan. Program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.

4. Seragam Sekolah Gratis untuk Siswa Baru: Dengan menghilangkan beban biaya untuk seragam, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa baru. Hal ini diyakini dapat membantu meringankan beban orang tua serta mendorong anak-anak untuk aktif dalam dunia pendidikan.

5. Menaikkan Honor RW, RT, dan Posyandu: Iqbal-Amasrul juga berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang lebih baik kepada para ketua RW, RT, dan posyandu sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat.

6. Honor untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM): Penguatan peran LPM sangat krusial dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, program honor bagi LPM diusulkan untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja mereka.

7. Dana 100 Juta untuk KAN dan Bundo Kanduang: Penyertaan dana untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kanduang diyakini dapat memperkuat keberadaan dan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat.

8. Padang Ramah Keluarga: Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga dan anak-anak di Kota Padang.

Latar Belakang Teknokrat dan Birokrat

Pasangan Iqbal dan Amasrul memiliki latar belakang sebagai teknokrat dan birokrat, yang diyakini mampu memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Padang. Kombinasi pengalaman dan pengetahuan mereka diharapkan dapat mengoptimalkan kolaborasi dengan Gubernur dan pihak pemerintah lainnya, sehingga percepatan kemajuan di Kota Padang dapat direalisasikan.

Permohonan Dukungan dan Doa

Di akhir orasinya, Iqbal dan Amasrul mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk memberikan dukungan dalam upaya mereka maju pada Pilkada Padang 2024. Mereka juga memohon doa agar rencana dan program-program yang telah disusun dapat terwujud demi kepentingan bersama.

Deklarasi ini tidak hanya menjadi titik awal kampanye Iqbal-Amasrul, tetapi juga mencerminkan harapan masyarakat akan masa depan yang lebih baik bagi Kota Padang. Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh warga, diharapkan program-program unggulan ini dapat diimplementasikan secara efektif demi kesejahteraan kota dan warganya.( Ridwan/*fr)
PKS Sumbar targetkan 70% kepala daerah yang di usung menang di Pilkada 2024

PKS Sumbar targetkan 70% kepala daerah yang di usung menang di Pilkada 2024



SUMBAR.PKS.ID, PADANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) siap menangkan 70 persen kepala daerah  untuk Kabupaten dan Kota untuk Pilkada serentak 2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan oleh Rahmat Saleh selaku Ketua pemenangan PKS Sumbar usai pendeklarasian c calon kepala daerah yang di usung oleh partai PKS Sumbar,  serta upaya  menyamakan visi dan misi Kepala Daerah yang di usung,  Minggu (25/8/2024) di Rocky Hotel Padang.

" Yang jelas, insya Allah kita akan berupaya menang yah. insya Allah dari 19 kabupaten kota kita yang mengusung, target kita minimal 70% dari 19 kabupaten kota. Semua kabupaten dan kota yang diusung PKS insya Allah menang," ujar Rahmat Saleh yang juga merupakan anggota DPR RI terpilih di pemula 2024 lalu.

Semantara itu, DPW PKS Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah dalam sambutan acara tersebut menyampaikan bahwa untuk memenangkan pilkada 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024 nanti,  butuh sinergi yang kuat dan solid semua kader bersama koalisi partai pengusungnya lainnya, dan simpul relawan.

Mahyeldi  juga meminta agar pasanagan calon Bupati  dan Walikota di daerah untuk dapat  bersinergi  memenangkan Pilkada di daerah masing-masing termasuk Calon Gubernur Sumatra Barat.

" Mari kita sinergikan potensi yang ada , untuk memenangkan Calon Gubernur,  Calon Bupati, dan walikota. Hal tersebut akan di peroleh dengan cara turun langsung di tengah masyarakat, dan bersinergi," pinta Mahyeldi, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat.

Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan kepada calon kepala daerah yang di usung oleh PKS, bersama koalisi harus berjuang dan komitmen untuk memenangkan pilkada  yang akang datang dengan berusaha dengan kemampuan  yang dimiliki.

“Khusus untuk Sumbar, kita mengusung tagline bergerak cepat untuk Sumbar. Hal ini telah kita buktikan, dengan mulai melakukan lobi pembangunan Sumbar meski pilkada belum dimulai,” ungkap Mahyeldi didampingi Calon Wakilnya Vasco Ruseimy.

Mahyeldi percaya bahwa PKS bersama partai koalisi lainnya, akan menang besar di semua pilkada di daerah masing-masing. Apalagi Paslon yang diusung dan didukung PKS bersama parpol koalisi merupakan sosok sosok hebat dan populer di daerah masing-masing.


Pada kesempatan  dihadiri oleh Calon Kepala Daerah, Koordinator DPTW , ustadz Irsyad Syafar , Seluruh anggota DPTW PKS Sumbar, Koordinator Koordapil (koordinator Daerah Pemilihan), Ketua Pemenangan Calon , dan  Awak Media Cetak Dan Online, serta tamu undangan lainnya. (Ridwan)

24 Agustus 2024

Besok PKS Sumbar Deklarasikan Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024

Besok PKS Sumbar Deklarasikan Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024

SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat akan menggelar acara deklarasi dan penyamaan persepsi visi misi calon kepala daerah yang diusung untuk Pilkada 2024. Acara ini akan berlangsung di Rocky Plaza Hotel, Padang, pada Ahad, 25 Agustus 2024, mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WIB.

Acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dan mendeklarasikan pasangan calon kepala daerah yang diusung PKS di berbagai daerah di Sumatera Barat. Berdasarkan surat DPW PKS Sumbar Nomor 319/D/UND/AC-PKS/2024, yang ditandatangani oleh Ketua DPW PKS Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan Sekretaris Rahmat Saleh, berikut adalah daftar calon kepala daerah yang akan dideklarasikan:

1. Provinsi Sumatera Barat: Mahyeldi dan Vasco Ruseimy
2. Kabupaten Agam: H. Benni Warlis dan Muhammad Iqbal
3. Kabupaten Dharmasraya: Annisa Suci Ramadhani dan Leliarni
4. Kabupaten Lima Puluh Kota: Safni Sikumbang dan Ahlul Badrito Resha
5. Kabupaten Padang Pariaman: H. John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat
6. Kabupaten Pasaman: Mara Ondak dan Desrizal
7. Kabupaten Pasaman Barat: Yulianto dan M. Ihpan
8. Kabupaten Pesisir Selatan: Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian
9. Kabupaten Sijunjung: H. Hendri Susanto dan Mukhlis
10. Kabupaten Solok: Jon Firman Pandu dan Candra
11. Kabupaten Solok Selatan: Khairunas dan Yulian Efi
12. Kabupaten Tanah Datar: Eka Putra dan Ahmad Fadil
13. Kota Bukittinggi: Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis
14. Kota Padang: H. Muhammad Iqbal dan Amasrul
15. Kota Padang Panjang: Edwin dan Albert
16. Kota Pariaman: Genius Umar dan Muhamad Ridwan
17. Kota Payakumbuh: Supardi Tri Venindra
18. Kota Sawahlunto: Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah
19. Kota Solok: Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal

Acara deklarasi ini akan dihadiri oleh para calon kepala daerah, pengurus PKS, serta undangan lainnya. Deklarasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat dukungan dan komitmen PKS terhadap para calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah di wilayah Sumatera Barat.

Dengan deklarasi ini, PKS berharap seluruh calon dapat memberikan yang terbaik dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan demi kemajuan daerah masing-masing.

16 Agustus 2024

DPW PKS Sumbar Utus Lima Kader untuk Ikuti Lari 79 Kilometer dalam Peringatan HUT RI ke-79

DPW PKS Sumbar Utus Lima Kader untuk Ikuti Lari 79 Kilometer dalam Peringatan HUT RI ke-79

SUMBAR.PKS.ID,PADANG— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat mengutus lima kader untuk mengikuti lomba lari sejauh 79 kilometer yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS. Acara yang bertajuk "Berlari untuk Negeri, Raih Kemerdekaan Sejati" ini akan mengambil rute dari Karawang menuju Jakarta.

Nosa Eka Nanda, Ketua Kepanduan DPW PKS Sumbar, menyatakan bahwa lima kader yang diutus tersebut adalah Ismet dari Kota Padang, Ali Amran dan Bedrizal dari Kabupaten Solok, serta Defri dan Adek Fauzan dari Kota Payakumbuh.

"Kami merekomendasikan lima kader PKS Sumbar untuk mengikuti event lari yang diselenggarakan oleh DPP PKS ini. Kami bangga bisa berkontribusi dalam peringatan HUT RI ke-79 dengan mengirimkan Runners dari Sumbar ke acara nasional ini," ungkap Nosa dalam keterangannya.

Nosa juga menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. "Kita harus menjadikan olahraga sebagai motivasi dan investasi kesehatan jangka panjang. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi kader PKS dan masyarakat Sumbar untuk lebih giat berolahraga, agar tetap sehat dan bugar," tambahnya.

Ketua Kepanduan DPW PKS Sumbar juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPW PKS Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah, serta Anggota DPD RI Buya Muslim M Yatim, dan para sponsor yang turut mendukung kesuksesan acara ini.

Sementara itu, Ulyadi, Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, menyampaikan harapannya agar perwakilan Sumbar dapat meraih prestasi dalam lomba ini. "Kami berharap peserta dari Sumbar bisa meraih prestasi terbaik. Namun yang lebih penting adalah semangat dan motivasi mereka untuk mencapai garis finish. Mulai dari persiapan sebelum lomba dengan latihan dan pola hidup sehat, hingga perjuangan saat lomba berlangsung," ujar Ulyadi penuh harapan.

Lebih jauh, Ulyadi berharap semangat dan motivasi ini bisa menular kepada masyarakat, khususnya dalam membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan yang telah berusia 79 tahun.

Di kesempatan lain, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menegaskan bahwa acara ini bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan, serta sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik masih terus berlanjut.

Diketahui, acara lari ini akan dimulai pada tanggal 16 Agustus pukul 16.00 dari kantor DPD PKS Karawang dan diharapkan akan selesai di kantor DPTP PKS Jakarta pada tanggal 17 Agustus. 

(Rds/HUMAS)

15 Agustus 2024

Mahyeldi DPW PKS Sumbar:  BPIP Cabut Aturan Larangan Jilbab bagi Paskibraka

Mahyeldi DPW PKS Sumbar: BPIP Cabut Aturan Larangan Jilbab bagi Paskibraka

SUMBAR.PKS.ID, Padang- Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumbar yang juga Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mencabut aturan yang melarang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengenakan jilbab saat bertugas. 

Permintaan ini muncul menyusul kabar bahwa pada HUT RI ke-79, paskibraka putri tidak akan menggunakan jilbab saat upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Mahyeldi menilai aturan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia dan melecehkan konstitusi, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadat.

"Jika BPIP memberlakukan aturan tersebut, maka itu sangat disayangkan karena sama saja dengan tidak menghormati HAM dan telah melecehkan konstitusi," tegas Mahyeldi.

 Mahyeldi juga menegaskan bahwa bagi perempuan Muslimah, memakai jilbab adalah bentuk ibadah yang harus dihormati.

Mahyeldi berharap BPIP segera memberikan klarifikasi terkait informasi ini dan mempertimbangkan untuk mencabut larangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.(Rds/HUMAS)

25 Juli 2024

KPPI Sumbar Gelar Rapat untuk Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan

KPPI Sumbar Gelar Rapat untuk Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan

SUMBAR.PKS.ID, PADANG - Dalam agenda rutin yang dilakukan oleh organisasi Kaskus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DPD Sumatera Barat pada Kamis (25/7/2024), organisasi ini terus berupaya mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di Sumatera Barat.

Acara tersebut berlangsung di kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumbar Barat, Kota Padang. Armiati, Ketua KPPI Sumbar, menyampaikan bahwa rapat ini diadakan di kantor partai karena KPPI tidak memiliki kantor tetap. KPPI Sumbar sendiri terdiri dari sembilan partai.

"Dalam pertemuan kali ini, kami membahas kegiatan rutin, perencanaan program, dan perencanaan kegiatan rakernas," ujar Armiati dari Partai PPP.

Tasnidar, Wakil Ketua KPPI, menjelaskan bahwa berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendorong perempuan agar melek politik. "Kami juga telah melakukan road show ke beberapa daerah, sehingga banyak DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di Sumatra Barat yang kembali aktif," paparnya.

Mandat yang diberikan kepada pengurus saat ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan diri dan meningkatkan kualitas politik perempuan. "Ke depannya, kami berharap perempuan tidak hanya melek politik, tetapi juga aktif dalam kancah politik itu sendiri," jelas Tasnidar, kader PKS Sumatera Barat.

KPPI menilai bahwa batas ambang keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen masih belum tercapai. Banyak partai yang belum mampu memenuhi kuota ini. "Mungkin kita bisa lihat dari DCT kemarin, belum semua yang dapat memenuhi 30%, apalagi caleg yang sudah jadi," tambah Tasnidar.

Menurut Tasnidar, diperlukan kerja keras dari KPPI untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen. (Ridwan)