Wujud Komitmen Berkhidmat untuk Masyarakat, PKS Sumbar Tebar 17.000 Paket Kurban

Wujud Komitmen Berkhidmat untuk Masyarakat, PKS Sumbar Tebar 17.000 Paket Kurban

PKS Sumbar    Minggu, Juni 08, 2025    Comment   

‎Padang,  — Semangat gotong royong kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Barat terlihat  saat menyukseskan program nasional DPP PKS yang bertajuk "Tebar 2,3 Juta Paket Kurban" yang digelar serentak di seluruh Indonesia. DPW PKS Sumbar berkontribusi sebanyak 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk disembelih dalam rangka Hari Raya Iduladha 1446 H, Ahad (8/6/2025) di halaman Kantor DPW PKS Sumbar, Muaro Panjalinan, Kota Padang. ‎Salah satu hewan kurban telah dilimpahkan ke masjid terdekat (Al-Furqon) yang berada dekat dari kantor DPW PKS Sumbar. ‎‎"Alhamdulillah, kesempatan kali ini, sebanyak 6 sapi dan 4 kambing siap untuk  kurbankan," ujar Ustadz Aslam, salah satu panitia pelaksana. ‎

Sementara itu, H. Ulyadi, Lc, MA, selaku Wakil Ketua DPW PKS Sumbar menyampaikan ‎"Insyaallah sebanyak 17.000 paket kurban salurkan kepada masyarakat, yang terkumpul  melalui DPD dan  juga DPC PKS se-Sumatera Barat," ungkap Ulyadi.

‎Lebih lanjut, juga disampaikan terimakasih kepada donatur  dan kader yang sudah berkurban bersama PKS Sumbar, sebagai wujud  wujud nyata dari komitmen PKS untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam momen-momen penting keumatan seperti Iduladha. ‎"Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mempercayakan kurbannya melalui PKS, juga kepada seluruh jajaran PKS di Sumbar atas kerja sama dan dedikasinya," tutup Ulyadi. (Rds)

PKS Sumbar Serahkan Hewan Kurban, Pengurus Masjid Al-Furqan: Terima Kasih PKS!

PKS Sumbar Serahkan Hewan Kurban, Pengurus Masjid Al-Furqan: Terima Kasih PKS!

PKS Sumbar    Sabtu, Juni 07, 2025    Comment   

‎

PKS.SUMBAR.ID Padang — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat menyerahkan satu ekor sapi kurban ke Masjid Al-Furqan yang berada di lingkungan kantor DPW PKS Sumbar yang berada di Muaro Panjalinan, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Sabtu (7/6/2025). ‎Penyerahan hewan kurban ini dilakukan oleh Sekretaris Umum DPW PKS Sumbar sekaligus Anggota DPR RI Dapil Sumbar I, H. Rahmat Saleh,S.Farm. dan didampingi oleh Kepala Bidang Humas DPW PKS Sumbar, Mulyadi Muslim,Lc, MA., yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Padang. ‎"Terima kasih kepada kader PKS dan pejabat publik yang telah berkurban bersama PKS. Hari ini kita menyalurkan sapi kurban ke masjid terdekat dari kantor DPW PKS, yaitu Masjid Al-Furqan," ujar Rahmat Saleh.

‎‎Sapi kurban diterima langsung oleh Ketua Pengurus Masjid Al-Furqan, Hendra. Ia mengapresiasi bantuan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menyalurkan daging kurban kepada warga yang membutuhkan. ‎"Kami ucapkan terima kasih kepada PKS Sumatera Barat. Insyaallah daging kurban ini akan kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga tahun depan PKS tetap bisa berbagi hewan kurban lagi," tutur Hendra.

‎‎Penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari program nasional PKS dalam menyemarakkan syiar Dzulhijjah dalam bentuk distribusi 2,3 juta paket daging kurban di seluruh Indonesia pada momentum Iduladha tahun ini. 

Besok, Ahad 8 Juni, DPW PKS Sumbar juga akan melakukan penyembelihan hewan kurban di kantor DPTW PKS Sumbar untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Hal yang sama juga dilakukan oleh DPD PKS kota dan kabupaten se-Sumatera Barat. (Rds)

PKS Punya Ketua Majelis Syura dan Presiden Baru, PKS Sumbar: Semoga Memperkuat Posisi Politik di Tanah Air

PKS Punya Ketua Majelis Syura dan Presiden Baru, PKS Sumbar: Semoga Memperkuat Posisi Politik di Tanah Air

PKS Sumbar    Rabu, Juni 04, 2025    Comment   

PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat menyambut baik hasil Musyawarah I Majelis Syura PKS yang menetapkan kepemimpinan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS periode 2025–2030. Melalui proses e-voting yang dilaksanakan pada 3–4 Juni 2025, H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. terpilih sebagai Ketua Majelis Syura, sementara Dr. H. Almuzzammil Yusuf didapuk menjadi Presiden PKS. 

Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, H. Ulyadi, Lc., MA., menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa kemaslahatan yang lebih luas bagi umat dan bangsa, termasuk masyarakat di Sumatera Barat. “Semoga sistem demokrasi dan musyawarah yang telah dilaksanakan oleh PKS bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Termasuk masyarakat Sumatera Barat,” ujar Ulyadi di Padang, Rabu (4/6/2025). 

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan pembelaan terhadap rakyat oleh kepengurusan baru DPP PKS. “Dengan terpilihnya pimpinan periode 2025–2030, PKS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pembelaan kepada rakyat serta meningkatkan posisi politiknya di tanah air,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, proses pemilihan kepemimpinan DPP PKS kali ini menggunakan sistem e-voting internal partai, yang dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transparansi dalam demokrasi digital. 

Berikut susunan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS periode 2025–2030 hasil Musyawarah I Majelis Syura: 

Ketua Majelis Syura: H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. 

Wakil Ketua Majelis Syura: H. Ahmad Syaikhu, S.Ak., MM., Drs. H. Suharna Surapranata, MT., KH. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc. 

Sekretaris Majelis Syura: Dr. Ir. Suswono, MMA. 

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP): Dr. H. Mulyanto, M.Eng. 

Presiden PKS: Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si. 

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP): Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA. 

PKS Sumbar berharap kepengurusan baru ini mampu memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari komitmen PKS terhadap kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa.

EMPATI UNTUK YANG BATAL BERANGKAT HAJI

EMPATI UNTUK YANG BATAL BERANGKAT HAJI

PKS Sumbar    Senin, Juni 02, 2025    Comment   

Kabarnya yang berhaji jalur Furoda tidak ada yang bisa berangkat karena visa haji mereka tidak keluar sama sekali. Saya pribadi ikut berempati dengan mereka yang tidak jadi berangkat haji ini. Saya berdoa semoga tahun depan Allah mudahkan bagi mereka untuk berhaji.

Ada narasi yang muncul yang mengesankan kalau kejadian ini menunjukkan bahwa Allah tidak meredhai mereka berangkat. Atau bahasa lainnya, langit belum berkehendak. Terkesan pula ada yang "senang" mereka tidak berangkat. Haji itu gak bisa dibeli dengan uang. Dan kalimat-kalimat lainnya.

Saya pribadi tidak setuju dengan narasi-narasi dan penggiringan opini seperti itu. Seolah-olah bersyukur orang lain dapat musibah. Sebagai orang beriman, kita tetap harus berempati bila ada muslim yang lain tertimpa musibah atau mengalami hal yang tidak menyenangkan.

Tidak semua yang bisa berangkat haji dan sudah sampai di tanah suci, berarti mereka sudah diredhai Allah. Itu urusan Allah dan gak usah pula kita ambil alih. Dan tidak semua yang selesai berhaji akan memperoleh haji mabrur. Bahkan boleh jadi yang tidak mabrur yang malah lebih banyak. Buktinya, lihat saja ibadah dan akhlaknya sepulang haji, apakah semakin membaik atau tidak? Waktu pergi haji dia masih merokok, pulang dari haji masih tetap saja merokok. Pergi haji uangnya masih disimpan di bank riba. Pulang haji juga gak berubah. Dan banyak contoh-contoh lainnya.

Sebaliknya, orang yang sudah menyiapkan diri untuk berhaji, sudah membayar ongkosnya lunas. Lalu tidak jadi berangkat sama sekali karena faktor-faktor lain. Maka bila dia ikhlas dan tulus karena Allah, dia bisa mendapatkan pahala haji secara sempurna. Lagi-lagi itu urusan Allah. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Dan Allah akan memberi balasan sesuai dengan niat hambaNya.

Oh dia pergi haji karena punya uang ratusan juta atau bahkan milyaran, lha itu gak ada urusan. Pergi haji itu memang wajibnya bagi yang mampu, bukan bagi yang mau. Bila dia mampu bayar 300 atau 400 juta, lalu bisa langsung berangkat tanpa antri, ya silakan saja. Alhamdulillah uang dia gunakan untuk berhaji (beribadah) bukan berjudi. Jangan kita cemburu apalagi dengki. 

Apalagi haji Furoda itu selama ini dilegalkan oleh pemerintah dan juga Kerajaan Saudi. Bukan pendatang haram atau illegal. Maka sebaiknya, bila ada saudara kita terpilih berangkat haji, kita bahagia dan bersyukur. Bila sebaliknya, ada yang batal atau terkendala, kita doakan kebaikan baginya.

Catatan, saya bukan pengelola travel haji furoda, gak ada pula saudara atau kerabat saya yang masuk terkena pembatalan ini. Saya hanya ikut berempati kepada mereka. Allahu Waliyyut taufiq.

Ditulis oleh Irsyad Syafar

BPKK PKS Sumbar Gandeng FK Unand Gelar Pengabdian Masyarakat: Fokus pada Deteksi Dini Kanker Serviks

BPKK PKS Sumbar Gandeng FK Unand Gelar Pengabdian Masyarakat: Fokus pada Deteksi Dini Kanker Serviks

PKS Sumbar    Sabtu, Mei 24, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID,PADANG — Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan isu-isu kesehatan perempuan. Kali ini, BPKK PKS Sumbar berkolaborasi dengan Departemen Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar pada Jumat (23/5/2025) di kantor DPW PKS di Kota Padang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program pengabdian masyarakat FK Unand, yang di pimpin oleh Dr.dr. Henny Mulyani, M.Biomed, Sp.PA secara khusus menyasar deteksi dini kanker leher rahim (serviks), salah satu penyakit mematikan yang kerap mengintai kaum perempuan. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan layanan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan pap smear secara gratis, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

Tasnidar, Ketua BPKK PKS Sumbar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi strategis antara institusi politik dan akademik dalam memperhatikan kesehatan masyarakat, khususnya perempuan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta deteksi dini terhadap kanker leher rahim, yang merupakan salah satu penyakit pembunuh utama bagi perempuan. Dengan langkah preventif seperti ini, kami berharap bisa membantu masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga, untuk lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin," ujar Tasnidar.

Dijelaskan bahwa inibjuga menjadi rangkaian untuk mendorong perempuan peduli akan kesehatannya.

"Harapannya semoga dengan edukasi ini, semakin ada kesedaran kaum perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya dan mencegah agar tidak sampai terkena kanker leher rahim karena mencegah lebih baik daripada mengobati," pungkasnya dengan tegas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus BPKK PKS Sumbar, tim medis dari FK Unand, serta masyarakat umum yang antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Para peserta tidak hanya mendapatkan pemeriksaan medis, tetapi juga penyuluhan mengenai gaya hidup sehat, pentingnya deteksi dini, serta bagaimana mengenali gejala awal kanker serviks.

Kehadiran tenaga medis profesional dari FK Unand menjadi nilai tambah dalam acara ini. Dengan pendekatan ilmiah dan humanis, para dokter menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, sehingga pesan-pesan kesehatan bisa tersampaikan secara efektif.

"Kedepannya kita minta program ini berkala dan berkelanjutan. Sehingga keberadaan FK Unand semakin bisa dirasakan demi kesehatan masyarakat," pintanya lebih lanjut.

Kolaborasi ini menjadi langkah sinergi antara organisasi politik dan institusi pendidikan tinggi dalam menghadirkan manfaat langsung kepada masyarakat. 

Dengan demikian, BPKK PKS Sumbar berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program serupa yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan ketahanan keluarga.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi meningkat, sehingga angka kematian akibat kanker serviks dapat ditekan di masa mendatang.(Rds)

Anggota DPRD Fraksi PKS, Rafdinal: Wujudkan Aspirasi Warga IV Nagari Melalui Normalisasi Batang Sitalang

Anggota DPRD Fraksi PKS, Rafdinal: Wujudkan Aspirasi Warga IV Nagari Melalui Normalisasi Batang Sitalang

PKS Sumbar    Selasa, Mei 20, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID AGAM - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Rafdinal, wujudkan aspirasi masyarakat Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam. Permintaan tersebut terkait program normalisasi Batang Sitalang. Hal ini dilakauakn senagai rasa tanggungjawab nyata dan  komitmen Aggota  Fraksi PKS, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, melalui Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

‎Batang Sitalang telah lama menjadi kekhawatiran warga karena mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi tersebut kerap menyebabkan banjir saat musim hujan tiba, merusak lahan pertanian dan infrastruktur warga. ‎‎Melalui perjuangan gigih, Rafdinal di DPRD Sumbar, akhirnya program normalisasi ini dapat direalisasikan dan mulai dilaksanakan.

‎‎Menurut Rafdinal, aspirasi masyarakat merupakan amanah yang harus diperjuangkan. "Sebagai wakil rakyat, tanggung jawab saya adalah memastikan suara masyarakat didengar dan direalisasikan. Normalisasi Batang Sitalang ini adalah bukti bahwa kita mendengarkan dan bertindak nyata," ujar Rafdinal saat meninjau proses pengerjaan. ‎‎Warga Kecamatan IV Nagari menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat dari Rafdinal. Mereka berharap normalisasi ini dapat mengurangi potensi banjir sehingga kegiatan pertanian berjalan lancar.

‎‎Rafdinal menambahkan bahwa ia akan terus mengawal aspirasi masyarakat IV Nagari dan daerah lainnya di Agam.‎ "Sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat harus terus dijaga agar perubahan positif dapat dirasakan langsung oleh warga," pungkasnya.

‎‎Fraksi PKS DPRD Sumbar melalui Rafdinal terus memperjuangkan  aspirasi untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam menangani permasalahan lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyaraka di kabupaten Agam.

Masalah Krisis Sampah di Indonesia, Nevi Zuairina Desak Percepatan RPPLH untuk Selamatkan Lingkungan

Masalah Krisis Sampah di Indonesia, Nevi Zuairina Desak Percepatan RPPLH untuk Selamatkan Lingkungan

PKS Sumbar    Selasa, Mei 20, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID JAKARTA — Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyusun dan mengimplementasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai langkah konkret menghadapi krisis ekologis nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup, Rabu (14/5/2025), Nevi menyoroti rendahnya capaian daerah dalam menyusun RPPLH, meskipun kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sebagian kecil yang telah menyusun dokumen tersebut. “Sudah saatnya daerah tidak lagi menunda-nunda. RPPLH bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan penyelamatan lingkungan dan manusia,” tegas Nevi.

Legislator Dapil Sumbar II ini menilai, masih lambannya penyusunan RPPLH menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas pengelolaan lingkungan, termasuk penanganan sampah yang saat ini mencapai titik darurat. Nevi mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas, termasuk memberikan sanksi administratif bagi daerah yang tidak mematuhi ketentuan. “Pemerintah pusat harus lebih tegas. Kalau perlu, beri sanksi bagi daerah yang abai. Kita tidak bisa lagi bersantai di tengah krisis lingkungan yang nyata,” ujarnya.

Nevi juga menekankan pentingnya menjadikan RPPLH sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim dan berpihak pada keselamatan rakyat.(Rds)

Mulyadi Muslim: Perang Terhadap Premanisme, Wujudkan Padang Aman dan Nyaman

Mulyadi Muslim: Perang Terhadap Premanisme, Wujudkan Padang Aman dan Nyaman

PKS Sumbar    Selasa, Mei 20, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID PADANG – Kasus pemalakan yang masih marak terjadi di Kota Padang, terutama di sektor wisata dan ruang-ruang publik lainnya, mendapat sorotan serius dari Anggota DPRD Kota Padang, Faraksi PKS, Mulyadi Muslim, Lc., MA . ‎Saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi lokal, yang akrab di sapa Ustadz Mulyadi dari politisi Fraksi PKS ini menyampaikan keprihatinannya atas persoalan premanisme yang dinilainya telah berlangsung cukup lama namun belum tertangani secara tuntas. ‎"Sebenarnya kita sebagai wakil rakyat sudah sejak lama memprihatinkan ini terjadi dan berlarut-larut," ujar  ustadz Mulyadi Muslim , mengawali sambuatanya.

‎‎Ia mengungkapkan bahwa premanisme tidak muncul begitu saja, tetapi dipicu oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga tekanan psikologis. ‎"Banayak faktor pemicunya, Faktor kemiskinan, faktor sosial karena ada ketimpangan, serta ketimpangan psikologis karena frustasi," katanya. ‎Lebih lanjut  dipaparkan bahwa  persoalan premanisme merupakan masalah krusial yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat hingga daerah. 

‎‎Ia mengapresiasi upaya aparat dalam melakukan pembinaan maupun penindakan, tetapi mengingatkan agar penanganannya tidak bersifat sementara dan tidak efektif. ‎"Saya khawatir, mohon maaf, jangan sampai muter-muter kayak sarung , dilakukan pembinaan atau penangkapan, lalu dilepaskan lagi," ujarnya.

‎‎Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan sangat dinantikan masyarakat demi menciptakan rasa aman. Jika rasa aman tidak ada, kata Mulyadi, masyarakat akan kecewa dan tidak percaya pada pemerintah. ‎"Kita sangat berharap kepada aparat kepolisian dan kawan-kawan dari keamanan agar betul-betul hadir di tengah masyarakat, sehingga rasa aman itu benar-benar dirasakan," tegasnya.

‎‎Pada kesempatan tersebut, Ustadz Mulyadi juga memaparkan bahwa pada bulan Ramadan masih ada masyarakat yang enggan pergi ke masjid atau mushola karena takut terhadap tindakan premanisme. Sehingga, kondisi tersebut bukan hanya menghambat ibadah, tetapi juga bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

‎‎Ia mengajak semua pihak, termasuk kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah, untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang terhadap fenomena ini. ‎"Kita sangat berharap kawan-kawan dari Polresta, dari TNI, mari kita duduk bersama bagaimana menyelesaikan 'gunung es' atau 'api dalam sekam' ini, untuk kita urai dari hulu ke hilir," katanya.

‎‎Menutup pernyataannya, Ustadz Mulyadi menyebut bahwa premanisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial atau sementara. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dan regulasi yang kuat agar solusi yang diterapkan benar-benar berdampak. ‎"Kalau masih ada regulasi yang dianggap lemah, mari kita perbaiki bersama-sama. Kenapa? Krena, kita ingin padang ini nyaman, aman, sehingga ekonomi bergerak investasi berjalan objek wisata ramai dan insya Allah itu juga akan bermanfaat kembali kepada masyarakat kota Padang, bukan kepada tertentu yang memanfaatkan situasi," pungkasnya ustadz Mulyadi Muslim. (Rds)

‎ 

‎PKS Sumbar Gelar Rakor BPKK: Konsolidasi dan Evaluasi Program Kerja

‎PKS Sumbar Gelar Rakor BPKK: Konsolidasi dan Evaluasi Program Kerja

PKS Sumbar    Minggu, Mei 18, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID PADANG  - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) di ruang pleno kantor DPTW PKS Sumatera Barat, Kota Padang, pada Minggu (18/5). Rakor ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, H. Ulyadi, Lc., MA., Ketua BPKK DPW PKS Sumbar, Tasnidar, S.Pt., M.M., serta jajaran pengurus tingkat wilayah. Hadir pula ketua dan sekretaris BPKK tingkat DPD dari 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

‎Dalam sambutannya, Ketua BPKK Sumbar, Tasnidar, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi kinerja BPKK di seluruh wilayah. "Hari ini adalah bentuk rapat konsolidasi dalam bentuk evaluasi  dan apresiasi  serta penyampaian laporan agar BPKK Sumatera Barat lebih baik ke depannya," ujar Tasnidar. ‎Ia juga mengapresiasi atas kontribusi BPKK dalam pemenangan gubernur di Sumatera Barat, seraya berharap agar pengalaman baik dapat dibagikan dan dimaksimalkan dalam kegiatan dakwah dan penguatan keluarga.

‎‎Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, H. Ulyadi, menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga. "BPKK sangat urgen dan merupakan hal paling utama, karena para ibu adalah madrasah pertama bagi anak di rumah. Oleh karena itu, kita perlu terus saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah," ungkapnya.

‎‎Ia juga menambahkan bahwa dakwah tidak memandang waktu dan harus dilakukan dengan semangat yang sama, baik di awal maupun di akhir masa kepengurusan.‎ "Orang-orang salehah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga rumahnya ketika suaminya tidak berada dirumah," imbuh Ulyadi.

‎‎Acara ini dibuka secara resmi oleh H. Ulyadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan evaluasi, paparan  program dan sesi berbagi pengalaman, serta ditutup  pemberian penghargaan BPKK Award .

Gubernur Mahyeldi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kantor MUI Sumbar

Gubernur Mahyeldi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kantor MUI Sumbar

PKS Sumbar    Sabtu, Mei 17, 2025    Comment   

SUMBAR.PKS.ID ‎PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, terus berupaya mendorong peningkatan pelayanan umat di Sumatra Barat, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar,  pada Jumat (16/5/2025). ‎Hal ini menjadi langkah nyata dibawah kebijakan Gubernur Mahyeldi Ansharullah  di periode ke-2 ini  sebagai gubernur Sumatra Barat, untuk  terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat.

‎‎Rancangan bangunan yang akan dibangun setinggi lima lantai tersebut berada di Kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kota Padang, dengan total perkiraan anggaran sebesar Rp24 miliar. Dengan keberadaan kantor tersebut nantinya, diharapkan  dapat menjadi penerapan dan implementasi Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Sumbar. ‎“Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan Kantor MUI yang telah lama menjadi harapan kita bersama. Kawasan ini akan menjadi pusat pengimplementasian Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” ucap Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.

‎‎Mahyeldi menjelaskan bahwa pembangunan kantor ini sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar, yang menegaskan kekhasan Sumbar dalam menerapkan falsafah ABS-SBK sebagai identitas daerah. ‎Selain itu, pembangunan kantor ini juga direncanakan menjadi bagian dari  penataan kawasan kantor pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada umat dan masyarakat di Sumatra Barat pada umumnya.

‎‎Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sumatra Barat, Al Amin, mengungkapkan bahwa gedung ini akan difungsikan sebagai pusat pelayanan umat berbasis nilai budaya lokal. ‎“Dengan keberadaan kantor ini nantinya dapat mendukung pelayanan optimal kepada umat serta menjadikan Masjid Raya sebagai pusat pendidikan adat, budaya, dan keagamaan berbasis ABS-SBK,” jelasnya.

‎‎Sejalan dengan itu, Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, menekankan bahwa pembangunan kantor MUI bukan hanya simbol fisik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral ulama dalam melayani umat.‎ “Meskipun fisik tidak hadir 24 jam, hati ulama harus senantiasa tersedia untuk umat,” ujarnya.

‎‎Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Erasukma Munaf, menyebutkan bahwa gedung ini memiliki nilai kontrak pengerjaan sekitar Rp20 miliar dengan masa pengerjaan tujuh bulan. Pembangunan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2025. ‎“Target kami Desember tahun ini pengerjaannya telah rampung,” kata Erasukma.

‎‎Acara peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta pimpinan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Aisyiyah, LKAAM, dan Persatuan Bundo Kanduang Sumbar. ‎Dengan adanya gedung baru ini, diharapkan pelayanan umat dapat semakin optimal dan terintegrasi dengan nilai-nilai ABS-SBK sebagai identitas masyarakat Sumbar.