Hj Nevi Zuhairina, anggota DPR RI dari Fraksi PKS komisi VI, menyampaikan pandangan terhadap situasi ini dalam sebuah wawancara yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2024 di Jakarta.
Politisi PKS ini menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang belum tepat. Karena berdampak langsung dari kenaikan tol ini terhadap biaya transportasi, distribusi dan logistik secara langsung. Maka secara tidak langsung akan menaikkan harga barang dan jasa.
Menurut hemat Nevi dari politisi PKS ini, ini akan membebankan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi.
Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat 2 ini berpandangan bahwa kenaikan tarif ini didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan semata, dan berpandangan bahwa, kenaikan tarif yang dilakukan pemerintah merugikan pengguna jalan tol, dan masyarakat membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kenaikan tarif diikuti oleh peningkatan kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan kepada pengguna. Seta, juga menuntut hasil dari kenaikan tersebut dialokasikan untuk perbaikan jalan sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan keamanan serta kenyamanan pengguna.
Menurutnya, aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan tol merupakan hak dasar yang harus selalu diutamakan oleh penyelenggara jalan tol. (Rds/Humas)
