“Kami telah menerima laporan dari masyarakat mengenai pemagaran laut yang menghalangi nelayan melaut. Ini mengancam mata pencaharian mereka,” ujar Rahmat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Rahmat menegaskan, Ombudsman untuk mengawasi pelayanan publik, termasuk kebijakan yang berdampak pada akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Ia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur.
“Ombudsman harus menyelidiki kasus ini demi menjamin hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir tidak dilanggar,” tegas Rahmat.
Rahmat juga menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia berharap penyelidikan Ombudsman dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Sebelumnya, dilaporkan adanya pemagaran laut di wilayah tersebut yang tidak hanya menghalangi akses nelayan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut. Kasus ini telah menjadi perhatian publik karena kekhawatiran terhadap dampaknya pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dengan permintaan penyelidikan oleh Ombudsman, diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
