SUMBAR.PKS.ID, PADANG – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional menyusul rentetan bencana hidrometeorologi ekstrem yang melanda tiga provinsi: Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Rahmat menilai, situasi yang terjadi beberapa hari terakhir telah melampaui batas bencana biasa dan membutuhkan penanganan yang jauh lebih terpadu, cepat, dan dengan mobilisasi sumber daya yang masif.
Banjir bandang, tanah longsor, hingga galodo yang menerjang secara simultan di tiga provinsi menunjukkan skala darurat yang luas. Namun, Rahmat menyoroti bahwa Sumatera Barat (Sumbar) berada dalam kondisi paling kritis karena hampir seluruh daerahnya terdampak.
“Kita melihat banyak daerah terdampak secara bersamaan. Intensitas hujan ekstrem dan kondisi geografis wilayah membuat dampaknya sangat besar. Kondisi ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujar Rahmat di Padang, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, topografi Sumbar yang didominasi perbukitan dan lembah membuat penanganan bencana di lapangan menjadi sangat menantang. Banjir merendam permukiman, longsor memutus akses jalan utama, dan luapan sungai menyebabkan kerusakan parah.
Menghadapi medan sulit dan bertambahnya jumlah pengungsi, Rahmat menegaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional adalah langkah strategis yang harus diambil.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya,” tegas Wasekjen DPP PKS tersebut.
Penetapan status ini akan mempercepat koordinasi antarlembaga (pusat dan daerah) serta memudahkan mobilisasi bantuan, mulai dari logistik, personel penyelamat, hingga alat berat yang sangat dibutuhkan untuk membuka akses dan evakuasi.
Kebutuhan dasar para korban, seperti ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, makanan, dan tempat penampungan sementara, terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi. Penetapan status nasional akan memastikan sumber daya ini terpenuhi secara cepat dan merata.
Rahmat Saleh mengaku telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait di pusat dan berharap Pemerintah Pusat dapat segera mempertimbangkan langkah strategis ini demi mempercepat penanganan dan meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat. (TI)
