Muhidi menyatakan bahwa meskipun penanganan bencana memerlukan dukungan anggaran yang besar dan langkah taktis yang cepat, hal tersebut tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di Sumatera Barat.
"Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Kami memastikan anggaran pendidikan tidak akan dikotak-katik, meskipun saat ini terdapat kebutuhan anggaran yang mendesak untuk pemulihan pascabencana," ujar Muhidi saat memberikan keterangan kepada media di Padang, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa posisi pendidikan dalam komposisi APBD Sumbar 2026 sangat strategis. DPRD Sumbar bertekad menjaga agar kebijakan pergeseran anggaran untuk sektor darurat dilakukan secara selektif dan tetap berpihak pada program-program prioritas yang telah direncanakan.
“Kami di DPRD akan mengawal ketat pembahasan APBD 2026. Fokus kami adalah memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil tidak mengganggu keberlanjutan program pendidikan. Kita harus mencetak generasi masa depan yang berdaya saing,” tambahnya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan bahwa mengabaikan sektor pendidikan demi kepentingan jangka pendek dapat berdampak buruk pada masa depan daerah. Baginya, menjaga stabilitas anggaran pendidikan sama artinya dengan memitigasi risiko kemunduran kualitas generasi muda Sumatera Barat di masa mendatang.
"Generasi muda adalah aset daerah yang paling berharga. Menjaga keberlangsungan pendidikan berarti kita sedang menjaga masa depan Sumatera Barat," pungkas mantan Ketua DPD PKS Padang tersebut dengan tegas. (TI)
