SUMBAR.PKS.ID, PADANG — Semangat gotong royong antar daerah kembali terbukti. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menerima bantuan kemanusiaan sebesar Rp4,56 miliar dari Pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Donasi ini ditujukan bagi warga Sumbar yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, kepada Gubernur Mahyeldi di Istana Gubernuran, Minggu (11/1/2026). Total bantuan tersebut berasal dari dua sumber utama yaitu Rp2,5 miliar dari APBD Kota Batam dan Rp2,06 miliar hasil penggalangan dana sukarela masyarakat Kota Batam.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa haru dan apresiasi yang mendalam atas kepedulian masyarakat Batam. Beliau menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kuatnya persatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi musibah.
“Terima kasih atas perhatian dan dukungan ini. Bantuan ini menegaskan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, bahwa masyarakat terdampak bencana tidak sendiri. Semua peduli tanpa memandang ras, suku, dan agama,” ungkap Mahyeldi.
Beliau juga menambahkan bahwa fenomena kepedulian ini merata di seluruh Indonesia, mulai dari aksi buka celengan oleh anak-anak di Papua hingga penggalangan dana di pasar-pasar NTT, yang membuktikan bahwa solidaritas bangsa masih sangat terjaga.
Sekda Kota Batam, Firmansyah, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk duka mendalam warga Batam. Selain ke Sumatera Barat, bantuan serupa juga disalurkan ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang mengalami kondisi serupa.
Meskipun seremoni penyerahan baru dilakukan hari ini, dana tersebut dipastikan sudah masuk ke kas daerah Pemerintah Provinsi Sumbar agar bisa segera dimanfaatkan.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Firmansyah yang hadir didampingi jajaran Forkopimda Kota Batam.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua daerah, termasuk perwakilan TNI (Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko), Ketua DPRD, dan pimpinan OPD terkait, sebagai bentuk pengawalan transparansi penyaluran bantuan. (TI)
