GUBERNUR MAHYELDI BUKA RUANG DIALOG TERBUKA BERSAMA BEM SI SUMBAR - PKS Sumbar

05 Oktober 2026

GUBERNUR MAHYELDI BUKA RUANG DIALOG TERBUKA BERSAMA BEM SI SUMBAR

PADANG, SUMBAR PKS ID Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar menggelar dialog terbuka dengan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Sumbar. Pertemuan tatap muka ini berlangsung di Istana Gubernur pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Dialog ini merupakan tindak lanjut dari aksi penyampaian aspirasi mahasiswa pada 24 September lalu. Mahyeldi menghadirkan jajaran lengkap Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis. Instansi yang hadir mulai dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, ESDM, BPBD, hingga Dinas Kehutanan. Kehadiran mereka bertujuan agar aspirasi kritis mahasiswa dapat langsung ditanggapi secara teknis.

Dalam forum tersebut, Mahyeldi mengklarifikasi ketidakhadirannya saat aksi demonstrasi sebelumnya murni karena benturan jadwal kenegaraan. Ia menegaskan pemerintah daerah selalu terbuka terhadap masukan. Mahyeldi juga memaparkan inovasi Dashboard Pembangunan yang memungkinkan masyarakat memantau transparansi anggaran secara digital. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui pasar murah.

Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar Nova Ramadhani memanfaatkan ruang dialog ini untuk menyampaikan langsung keresahan publik. Mahasiswa menyoroti tingginya biaya pendidikan. Mereka meminta percepatan mitigasi bencana hidrometeorologi, terutama bagi warga di sekitar daerah aliran sungai.

Mahasiswa juga mendesak tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak kualitas air Sungai Batanghari. Tambang ilegal ini diduga menjadi pemicu kelangkaan solar. Selain isu lingkungan, BEM SI mengingatkan pemerintah untuk mengawasi ketat penyedia katering dalam proyek Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.

Mahasiswa menuntut langkah dan eksekusi konkret dari pemerintah dan bukan sekadar janji. Kita berharap komunikasi yang baik ini segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata. Kebijakan ini harus berpihak pada penyelesaian permasalahan masyarakat di Sumatera Barat. AR

Bagikan

Give us your opinion

Pemberitahuan
Jangan lupa untuk like dan subscribe PKS Sumbar.
Done