Tujuh daerah pesisir pantai tersebut Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. BNPB bakal meninjau lokasi rencana pendirian shelter yang diajukan pemerintah kota dan kabupaten di daerah pesisir pantai Sumatra. Diharapkan dengan kepastian lokasi tersebut, tidak menghambat proses pembangunan shelter yang akan dimulai 2013 mendatang.
“Kita berharap rencana pembangunan 300 shelter yang kami ajukan itu dapat diakomodir. Informasi yang kami terima, usulan kita membangun 300 shelter itu, sudah dimasukkan ke DPR. Mudah-mudahan saja direspon DPR. Karena ini untuk mengurangi risiko bencana,” sebut Gubernur Irwan Prayitno, Rabu (5/9).
Dikatakan, pembangunan shelter untuk mitigasi bencana menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Berkaca dari pengalaman yang telah ada, pembuatan jalur evakuasi yang besar tidak efektif untuk mitigasi bencana. Sebab selalu saja terjadi kemacetan saat gempa terjadi.
Kendati begitu, sebutnya perluasan jalur evakuasi tetap akan dilakukan. Jika sebelumnya pemerintah hanya fokus pada penuntasan jalur evakuasi, maka saat ini diarahkan pada mitigasi vertikal (shelter).
Katanya, Pemprov Sumbar akan membuat perda terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi kabupaten/kota dalam menghadapi risiko bencana. Dalam perda tersebut penanggulangan risiko bencana akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Dalam perda tersebut akan tergambar jelas tanggung jawab masing-masing Satuan Kegiatan Perangkat Derah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Prasarana Jalan, Pemukiman dan Transmigrasi (Prasjal Tarkim) dan Dinas Sosial. SOP itu adalah SOP kontijensi.
“Ini yang akan kami lakukan dalam mengurangi dampak resiko bencana. Evakuasi vertikal atau shelter akan diperbanyak. Di setiap persimpangan nanti akan dibuah shelter untuk tempat evakuasi masyarakat. Sehingga dengan banyaknya tempat evakuasi masyarakat tidak berpikir untuk terus menyelamatkan diri ke by pass,” ujarnya.
Irwan mengatakan usulan pembangunan 300 shelter sudah ditampung dalam Musrenbangda 2013. Diharapkan dengan pembangunan shelter tersebut akan banyak masyarakat yang terselamatkan apabila peristiwa gempa berpotensi tsunami itu terjadi. “Pembangunan shelter ini memang harus sesegera mungkin kita lakukan. Sebab, kita tak pernah tahu kapan bencana tersebut akan terjadi,” ucapnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Yazid Fadhli mengatakan, pembangunan
shelter dilakukan secara bottom up atau dari usulan masyarakat dan pemerintah kota atau kabupaten.
Diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya bersumber dari bantuan BNPB, tapi juga bantuan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam menyerahkan tanahnya untuk lokasi pembangunan shelter. (401/402)
Singgalang 6 September 2012
Foto Humasprov
