Padang – Pemprov Sumbar terus berupaya menyukseskan program nasional,
swasembada daging 2014. Sejumlah kegiatan strategis telah dilakukan
dalam mendukung program tersebut. Pemprov telah membuat kebijakan
strategis tersebut dalam dua bentuk kegiatan. Yakni, Gerakan Satu Petani
Satu Sapi (SPSS) dan Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP).
Gerakan SPSS
telah dimulai tahun 2010. gerakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan
petani Sumbar. Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Muslim Kasim
memperhatikan potensi dasar alam Minangkabau di bidang pertanian
mencapai 60 persen dari jumlah penduduk, dengan pendapatan domestik
regional bruto (PDBR) bidang pertanian 23,7 persen. Artinya,
perekonomian petani berada pada level yang memprihatinkan.
Data
kepemilikan lahan petani relatif kecil, rata-rata 0,3 ha/petani. Itu
pula yang menyebabkan jam kerja petani rendah, sehingga berdampak
terhadap pendapatan petani.
Karena itu,
perlu inovasi program kerja dan akselerasi kegiatan untuk meningkatkan
jam kerja petani yang saat ini rata-rata 3,5 jam /hari.
Berangkat
dari persoalan itulah, Gerakan SPSS diluncurkan. Menambah jam kerja
petani, maka akan meningkatkan pendapatan petani. Gerakan SPSS juga
dapat menyediakan tenaga kerja serta cadangan masyarakat dan mendukung
program nasional percepatan swasembada daging 2014,” ujar kepala Dinas
Peternakan Sumbar, Edwardi.
Edwardi
menyebutkan, jika selama ini petani hanya bekerja 3,5 jam, dengan
tambahan bantuan sapi jam kerja mereka bertambah. Swasembada daging tak
hanya dalam pengertian swasembada daging sapi, tapi juga kerbau. Sejak
2010 sampai 2012, telah terjadi peningkatan populasi sapi dan kerbau di
Sumbar.
Tahun 2011,
terjadi penambahan populasi sapi sebanyak 9.793 ekor dari tahun 2010.
Sedangkan pada 2012, terjadi penambahan populasi sapi sebanyak 12.195
ekor dibanding tahun 2011.
Pada tahun
2010, jumlah populasi sapi di Sumbar 327.013 ekor. Pada 2011, jumlah
populasi sapi di Sumbar 336.806 dan pada 2012, jumlah populasi sapi di
Sumbar 349.001 ekor. ”Itu data Biro Pusat Statistik (BPS). Data itu
sudah by name by address. Jadi angka penambahan populasi sapi itu, bukan
angka yang kami karang sendiri, tapi angka yang valid dari BPS,”
tuturnya.
Sementara itu, sejak tahun 2010 sampai 2012, telah terjadi peningkatan populasi kerbau. Tahun 2011, telah terjadi peningkatan jumlah kerbau sebanyak 5.644 ekor dibanding jumlah populasi 2010. Pada tahun ini, telah terjadi peningkatan jumlah populasi kerbau sebanyak 2.119 ekor dari jumlah tahun 2011. Jumlah populasi kerbau tahun 2010 sebanyak 100.310 ekor, tahun 2011 sebanyak 105.954 ekor dan tahun 2012 sebanyak 108.073 ekor.
Edwardi
mengatakan, pangan asal hewan seperti susu, daging dan telur memberikan
kontribusi sebesar 38 persen terhadap kebutuhan manusia dan akan
meningkatkan 5 sampai 10 persen per tahun. Pertumbuhan ini sangat
dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang diperkirakan 6 persen per
tahun serta pertumbuhan penduduk mendekati angka 1,8-2 persen per tahun,
ditambah lagi perubahan dan percepatan yang dipacu pembangunan provinsi
tetangga.
”Selain
untuk memenuhi kebutuhan internal, Sumbar juga menyuplai komoditi pangan
asal hewan untuk Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sumbar
juga mengirimkan pupuk organik/kompos dari kotoran sapi dan ayam,”
ucapnya.
Untuk
menyukseskan program tersebut, Pemprov memberikan kemudahan bagi para
peternak. Kemudahan itu berupa penjaminan kredit melalui Kredit Usaha
Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
Realisasi
KUPS sampai akhir November 2012 sebesar Rp 25,625 milliar dan KKP-E
sebesar Rp38,371 miliar. ”Program lainnya untuk mendukung swasembada
daging melakukan integritasi program dengan beberapa perusahaan
perkebunan sawit dengan memanfaatkan dana CSR melalui program,
integritasi ternak sapi,” tuturnya.
Selain
integrasi sapi dengan perusahaan sawit, juga dilakukan integrasi sapi
dengan PT Mitra Kerinci di Solsel yang sudah terealisasi 200 ekor dari
2.000 ekor yang direncanakan. Demikian juga dari perantau.
Saat ini,
Pemprov telah menjajaki kerja sama dengan BUMN untuk pengembangan
peternakan sapi. Pemprov bekerja sama dengan PT Berdikari, salah satu
BUMN yang berdiri tahun 1966 dan semenjak tahun 2010 ditugaskan untuk
menjadi BUMN Peternakan.
Kawasan
pengembangan agribisnis sapi pedaging ditetapkan kluster triaga; kawasan
Gunung Singgalang, Marapi dan Sago yang melibatkan tujuh kabupaten/kota
di Sumbar.
”Direncanakan
akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Meneg BUMN Dahlan
Iskan dengan Gubernur Sumbar dan Dinas Peternakan Sumbar dengan PT
Berdikari (Persero) pada minggu kedua dan ketiga Januari,” tuturnya.
Untuk
menyukseskan program swasembada daging, disiapkan suprastruktur
(kelembagaan) berupa Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato, Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Klinik Hewan dan Laboratorium Keswan,
Balai Pembibitan Ternak Simpang Empat dan Puskeswan 61 unit dan Pos IB
152 unit.
Kebijakannya
adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, mengembangkan
kawasan sentra pembibitan sapi/kerbau potong, mengembangkan penerapan
teknologi tepat guna, menongkatkan produksi dan produktivitas,
pengawasan dan pengendalian betina produktif, pemberian insentif pada
peternak, pengawasan lalu lintas ternak dan pengembangan dan
pemberdayaan kelembagaan.
”Penanggulangan
reproduksi yang telah dilakukan selama 2012 ini adalah diagnosa 9.540
ekor dan pengobatan yang telah dilakukan 9.188 ekor. Penanggulangan
reproduksi ini dilakukan puskeawan,” tuturnya.
Gubernur
Irwan Prayitno menjelaskan, daya tampung lahan di Sumbar untuk
ruminansia (sapi dan kerbau) berdasarkan hasil kajian Unand tahun 2006
sebesar Rp3,2 juta. Peluang untuk pengembangan sapi dan kerbau sebanyak
2,7 juta atau 86,75 persen. ”Orientasi pengembangan sapi lebih pada
pengembangan sapi yang dipelihara masyarakat. Sebab, ini akan menambah
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Padang Ekspres
