Penghargaan Energi Nasional 2012

Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Energi dari Menteri ESDM Jero Wacik

Investment Award 2011

Gubernur Sumbar menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal.

Menolak Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ketika diwawancarai wartawan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Penyalur BOS Tercepat 2012

Gubernur Sumbar mendapat penghargaan sebagai provinsi penyalur dana BOS tercepat tingkat nasional tahun 2012.

Penghargaan Lingkungan Hidup 2012

Gubernur Sumbar pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional dimana pada tahun 2011 juga telah mendapat penghargaan yang sama.

Pages

Senin, 25 Maret 2013

Pemprov Sumbar Raih Dua Penghargaan

Padang – Pemprov Sumbar kembali mengkoleksi penghargaan tahun ini. Tak tanggung-tanggung, dua penghargaan diraih sekaligus. Yakni peringkat pertama kategori Award Citizen Engagement serta lima besar kategori Organization Transformation. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa secara transparan.

”Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memajukan pembangunan di Sumbar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Asosiasi Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin.
                                                                   
Irwan menjelaskan, tahun ini Sumbar melaksanakan proses lelang secara elektronik 100 persen. Ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan uji coba tiga paket pengadaan di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Bapedda.                                                                                                              
Hingga 20 Maret lalu, telah dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 159 paket pengadaan dari 19 SKPD dengan nilai pagu Rp.205,4 miliar. Dimana 44 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu Rp34,2 miliar dan nilai kontrak Rp29,2 miliar dengan terjadi efisiensi Rp4,9 miliar. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 22 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumbar, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. LPSE Sumbar sendiri telah memfasilitasi seluruh SKPD di lingkungan pemprov dan 11 kabupaten/kota serta 22 kementerian/lembaga/institusi untuk menayangkan rencana umum pengadaan lelang secara elektronik melalui website www.lpse.sumbarprov.go .id. 

Tahun lalu, juga telah dilakukan proses lelang secara elektronik pada 602 paket pengadaan dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov dengan nilai pagu Rp1,1 triliun. Nilai kontrak berjumlah Rp929,8 miliar dengan efisiensi rp 172,3 miliar (14,57 persen). 

Di SKPD, jumlah paket tertinggi terdapat di Dinas Prasjal Tarkim (148 paket), Dinas PSDA (141 paket), Dinas Peternakan (75 pakert), Dinas Pendidikan (24 paket), Dinas Pertanian (22 paket), dan RSUD SOLOK (27 paket). 

Transparansi pengadaan barang dan jasa ini, juga telah mengikuti penyelenggaraan FutureGoV Award tentang pengadaan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik tangggal 12 Oktober 2012 di Chiang Mai, Thailand.

 Padang Ekspres, 25 Maret 2013

Jumat, 22 Maret 2013

Mahyeldi Sosok Pemimpin Yang Rendah Hati

Padang - Sepertinya siapa yang tidak kenal dengan sosok Mahyeldi Ansharullah atau yang lebih dikenal dengan Pak Wawako. Dia sosok yang ramah dan mudah senyum. Selain itu, dia pendiri dan Pencetus Koperasi Jasa Keuangan Syariah, suatu lembaga koperasi yang membuka lapangan kerja bagi warga Padang sekaligus mengantarkan Kota Padang mendapat penghargaan koperasi dari Presiden SBY.

Setidaknya, dituturkan Oyon, Buruh angkat yang bermukim di di Air Manis. Katanya, meskipun disela- sela keterpurukan ekonomi keluarga, ia yang sempat menyimak gemuruh serta gencarnya promosi diri dari banyak sosok yang bernafsu agar bisa dipercaya menjadi orang nomor satu kota Padang, priode 2013-2018 mendatang.

Namun, Oyon yang hanya mengecap pendidikan SMP itu, menyikapi banyaknya sosok yang sesumbar mengumbar janji-janji, jika kelak dipercaya masyarakat memimpin kota ini, lima tahun kedepan, pihaknya merasa sedih serta merinding. Fikirannya menerawang, dan katakan masyarakat Padang bakal sengsara dan merana terus, demikian keluhnya.

Dikatakannya, baru kali ini ketemu pemimpin yang merakyat yang tidak segan-segan bergaul dengan masyarakat kecil dan juga beliau menyempatkan waktunya solat shubuh di masjid, surau kecil tanpa memandang status sosial asyik beribadah dengan khusyuknya.

“Ada yang tidak kalah pentingnya pak wawa juga sempatkan waktunya untuk bergontongroyong dengan warga membersihakan gorong-gorong danbersedia dipanggil jika ada masyarakat yang kenduri dan meninggal dunia,” katanya.

Sebelum menjadi Wakil Walikota Padang, Mahyeldi sebenarnya sudah lebih duluan populer di mata masyarakat Padang. Terbukti selama satu periode terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar, Mahyeldi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Di bawah kepemimpinan duet Fauzi dan Mahyeldi, Kota Padang telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Kota Padang menuju Kota Metropolitan yang religius, adil dan sejahterah".

Berbagai langkah yang dilakukan Mahyeldi dalam melaksankan tugas kepemimpinannya di Kota Padang dinilai cukup progresif bila dibandingkan dengan ukuran kota-kota lainnya yang ada di Sumbar. Salah satu hal yang paling fenomenal dan telah berhasil dilakukan oleh Mahyeldi menumbuhkan 60 Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tersebar di 104 kelurahan di Kota Padang dan asetnya sekrang mencapai Rp16 milyar.

Selama masa menjadi Wakil Walikota di Kota Padang, kota ini juga telah terdaftar sebagai kota pelaksanaan koperasi terbaik se-Indonesia.

Pendidikan dan Karir Politik

Mahyeldi dengan kapasitasnya sebagai Wakil Walikota Padang dan juga Calon Walikota Padang saat ini pada awalnya bukanlah berasal dari latar belakang politisi. Mahyeldi meraih gelar Sarjanah Pertanian dari Fakultas Pertanian UNAND. Setelah itu menjadi seorang guru di Adzkia dan seorang dai yang berdakwah dari masjid ke Masjid, dari surau ke surau. Mahyeldi sempat menjadi Ketua DPW PKS Sumbar.

Mahyeldi selama masa perkuliahan di Universitas Andalas, juga tercatat tidak pernah menjadi aktivis mahasiswa. Namun dari beberapa pengakuan Mahyeldi kepada media massa, menyebutkan bahwa dirinya tidaklah menabukan diri untuk mengikuti politik praktis. Mahyeldimalah menyatakan bahwa dirinya bersedia terjun ke dunia politik praktis.

"Semua orang bisa saja terjun ke dunia politik. Saya memang ikut berpartisipasi dalam proses pemilu legislative tahun 2004, karena ada permintaan-permintaan serius dari elemen dan komponen masyarakat. Untuk berdakwah, sebagaiman amanh dakawah dari partai dakwah PKS yang lama membesarkan saya" ujar Mahyeldi.

Awal menjadi Wakil Walikota Padang, Mahyeldi menyatakan bahwa pencalonan dirinya dilandasi dengan beberapa alasan, diantaranya adalah karena dia diminta oleh partai untuk maju, sekaligus ingin mengakomodasi aspirasi-aspirasi serius yang muncul dari banyak pihak, baik secara pribadi maupun secara kelompok dan organisasi.

Alasan keduaMahyeldi mencalonkan diri sebagai Wawako Padang adalah karena dia mempunya keinginan agar besama-sama dengan seluruh komponen masyarakat membawa Padang ke arah yang lebih baik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga, saya ingin pemerintahan ini diurus secara clean, jernih, tegas dan tanpa kompromi, sehingga good governance dan clean goverment benar-benar terwujud.

Penghargaan atas Prestasi Mahyeldi

Selama masa menjabat sebagai Wakil Walikota Padang, Mahyeldi telah banyak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dia lakukan. Berbagai prestasi tersebut barasal dari institusi pemerintahan dan juga institusi lembaga-lembaga swasta.

Prestasi kota Padang pada masa beliau jadi Wakil Walikota Padang
1. Penghargaan lingkungan hidup tingkat Nasional dari Presiden SBY (2011),
2. Penghargaan "Program Peningkatan Beras Nasional" (P2BN) kepada Pemko Padang, di Kantor Kementrian Pertanian RI di Jakarta yang diterima langsung Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah (2011).
3. Wakil Walikota Padang, H. Mahyeldi, SP. menerima penghargaan ADIWIYATA MANDIRI dari Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara pada tanggal 5 Juni 2012 atas prestasi yang diraih Kota Padang dalam pelestarian lingkungan hidup.

Biodata Mahyeldi
Nama Lengkap : H. Mahyeldi Ansharullah, SP. Dt. Marajo
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 25 Desember 1966
Agama : Islam
Alamat Kantor : Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 70 Padang
Telp : Telp. 0751.812444 Fax. 0751.21709
Alamat Web : www.mahyeldiforpadang.com
Alamat Email : [email protected]


Perjalanan Karir
H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Dt.Marajo
1. Da'i (1982 - sekarang)
2. Guru Bimbel Adzkia (1986 - 1989)
3. Wiraswasta (1988 - sekarang)
4. Pimpinan Ma'had Almadaniy (1988 - 2000)
5. Wakil Ketua DPRD Tk. I Sumatera Barat (2004 - 2008)
6. Wakil Walikota Padang (Februari 2009 s/d sekarang)


minangkabaunews.com

Rabu, 06 Maret 2013

Muslim Yatim: PKS Minta Pembentukan Pansus

Padang - Anggo­ta Badan Musyawarah (Ban­mus) dari Fraksi PKS, Muslim M Yatim meyakini kendati hak angket yang diusung oleh 22 anggota DPRD akan diajukan dalam paripurna pada 13 Ma­ret mendatang, namun kecil kemungkinannya bisa dipu­tus­kan.

Soalnya, kata Muslim, dua dari 8 fraksi, yaitu Gerindra dan Hanura ngotot mengu­sung hak angket. “Lima fraksi lagi, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Bintang Reformasi meli­hat perkembangan yang terja­di di fraksi masing-masing. Sedangkan PKS sudah menya­ta­kan sikap tidak akan me­nyetujui hak angket,” tegas Muslim M Yatim.   

Tidak cuma itu, lanjut dia, Fraksi PKS justru meminta DPRD membentuk pansus. Hasil temuan Inspektorat, bukan hanya penetapan dana hibah untuk bantuan Safari Dakwah DPP PKS sebesar Rp 1,9 miliar yang salah peneta­pan. Namun masih ada lagi delapan proposal bantuan hibah lainnya yang tidak sesuai aturan, tapi tetap direkomen­dasikan Biro Bina Sosial Pem­prov Sumbar.

Di antaranya, sebut Muslim, pengadaan barang di Mas­jid Nurul Iman, Padang Rp 1,3 miliar. Ini salah karena bukan kewenangan bansos, tapi hi­bah barang/jasa. Selanjutnya, pembangunan sekolah keber­katan di Padangpariaman. Di dalam proposal, tidak ada besaran angka permintaan, namun dibantu Rp 100 juta.

“Totalnya ada sembilan item yang jadi temuan. Masa­lahnya beragam, mulai dari ketidakjelasan alamat peneri­ma hingga bantuan yang dise­tujui lebih besar dari permin­taan. Dasar itu saya minta DPRD membentuk pansus. Kalau pansus, pembahasan bisa lebih luas dengan me­nying­gung 8 proposal bansos lainnya yang jadi temuan In­spektorat,” jelas Yatim.

Sesuai aturan, kata Muslim, seharusnya dimulai dari menggunakan hak bertanya. Bila kurang puas, baru guna­kan hak angket dan hak me­nyatakan pendapat. “Tapi un­tuk persoalan dana Rp 1,9 mi­liar itu, teman-teman di dewan justru langsung saja meng­gunakan hak angket,” jelasnya.

Diagendakannya rapat pa­ri­purna soal hak angket me­nyangkut dana hibah Safari Dakwah Wilda DPP PKS itu, dibenarkan Plt Sekwan Delvi. Agenda itu dicapai setelah adanya kesepakatan dari Ba­dan Musyawarah (Banmus) yang bersidang kemarin (Sela­sa, red),” kata Delvi.

Terpisah, Sekprov Sumbar, Ali Asmar mengatakan, dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge­lolaan Keuangan Daerah, dibe­ri­kan ruang untuk mengeser mata anggaran, asalkan tidak melebihi plafon anggaran yang telah ada.

“Itulah yang kami lakukan, anggaran untuk safari dakwah itu kita geser untuk proposal yang belum tertampung di tiga SKPD, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pem­ber­dayaan Perempuan dan Ke­luarga Berencana dan Dinas So­sial. Nilainya tidak berubah. Sesuai dengan plafon anggaran  safari dakwah PKS,” jelasnya.

Padang Ekspres