Wakil Ketua DPRD Sumbar, Trinda Farhan Satria, menyetujui pendapat Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang mengatakan beberapa target RPJM tak tercapai karena perekonomian secara nasional dan global sedang terpuruk.
Namun, Trinda menegaskan, bukan hanya faktor eksternal atau makro seperti melemahnya perekonomian saja yang menjadi penyebab target tak tercapai. Faktor internal, seperti kemampuan SKPD juga ikut mempengaruhi.
“Sedikit banyak, pengaruh makro seperti ekonomi global ikut menyebabkan target tak tercapai. Tapi faktor internal seperti kemampuan SKPD juga menjadi penyebabnyua,” ujar Farhan seusai Rapat Paripurna antara DPRD dan Gubernur tentang revisi RPJMD Sumbar jangka waktu 2010-2015, Jumat (14/2).
Pada rapat paripurna itu, sebagian besar fraksi partai politik (parpol) di DPRD Sumbar juga meminta penjelasan detail dari Gubernur tentang alasan di balik tak tercapainya target RPJMD. Di DPRD ada sebanyak 8 fraksi, diantaranya fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PKS, Hanura, Gerindra, PPP dan Pbr. Sebagian besar menuntut penjelasan Gubernur, disampaikan pada rapat paripurna Rabu (19/2).
Beberapa target yang tak tercapai diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia, pada tahun 2012 targetnya 74,64 realisasi 74,28. (2013) target 6,81 realisasi 6,18. Laju pertumbuhan ekonomi (2012) target 6,50 realisasi 6,35. (2013) target 6,81 realisasi 6,39. Tingkat kemiskinan (2012) target 8,15 realisasi 8. (2013) target 7,75 realisasi 7,56. Angka rata-rata lama sekolah (2011) target 9,35 reaslisasi 8,57. (2012) target 9,70 realisasi 8,60. Umur harapan hidup (UHH) (2011) target 71,12 realisasi 69,76. (2012) target 71,48 realisasi 70,02. Panjang jalan evakuasi (2011) target 10 km, realisasi 2 km. (2012) target 20 km, realisasi 1,5km.
Farhan mengatakan untuk pengaruh eksternal makro seperti terpuruknya ekonomi secara global memang tak bisa diatasi pemprov bersama DPRD, selain membuat penyesuaian dan kebijakan agar dampaknya tak terlalu besar untuk Sumbar. Namun, kata dia, untuk pengaruh internal, seperti ketidakmampuan SKPD, sangat bisa untuk diminimalkan. Caranya, Gubernur harus mengevaluasi kerja semua SKPD. Apalah SKPD itu sudah mampu menterjemahkan program RPJMD dan visi misi Gubernur dalam program tahunan yang terangkum di APBD atau tidak.
“Saya tak memvonis SKPD Pemprov tak mampu. Tapi saya meminta gubernur untuk mengevaluasi dan mengecek kemampuan SKPD itu,” ujarnya.
Ia mengatakan RPJMD sebagai pedoman pembangunan suatu daerah yang akan menjadi acuan beberapa tahun, RPJM disusun berdasarkan, asumsi-asumsi atau ramalan saja. begitu pula tentang target-targetnya. Terkadang ada target yang ditetapkan terlalu optimis, sementara keadaan ekonomi sedang terpuruk.
“Karena berisi asumsi dan ramalan, wajar jika direvisi,” ujarnya. Namun, kata dia, bukan berarti RPJMD tak dipatuhi. Pemprov tetap harus menjadikannya acuan agar pembangunan terarah dan bisa melesat cepat. Saat ini, kata dia, DPRD dan Pemprov Sumbar bergegas merevisi RPJMD karena banyaknya target yang tak tercapai.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan revisi RPJMD wajar-wajar saja. Revisi, kata dia, bukan sebagai bukti kegagalan Pemprov mencapai target. Tapi karena memang keadaan ekonomi global dan nasional yang sedang terpuruk.
“Pemerintah pusat saja juga merevisi target nasional. Sumbar pun juga harus merevisi,” ujarnya. Namun, kata dia, Pemprov tetap bergegas memenuhi target. (eru)
posmetropadang.com 12 Februari 2014
