Pages

Rabu, 01 April 2015

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Wakafkan Dirinya Untuk Rakyat

Padang, Obsessionnews - 30 September 2009 menjadi sejarah yang tidak bisa dilupakan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Saat itu, sekitar pukul 17:16:10 WIB, Sumbar digoyang gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang.

Saat itu, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumbar tidak ubahnya seperti kota mati. Listrik dan air mati total. Premium dan solar sulit diperoleh, sehingga aktivitas masyarakat lumpuh total.
Peristiwa yang terjadi saat itu, sulit untuk dilupakan, karena membawa duka yang dalam. Sudah rumah yang menjadi tempat berteduh, rata dengan tanah, anggota keluarga ikut menjadi korban pada saat peristiwa dahsat itu terjadi.

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumbar mencatat 271.432 rumah warga rusak dan 1.117 orang meninggal dunia. Anggota keluarga yang menjadi korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang.

Peristiwa tersebut ibarat ‘sengsara membawa nikmat’. Meski rawan gempa, pembangunan yang dilakukan di Sumbar bertambah, bahkan proyek besar di bidang infrastruktur jalan dan jembatan mulai dikerjakan, setelah gempa memporakporandakan Sumbar tahun 2009.

Pembangunan infrastruktur jalan fly over Kelok 9 misalnya, diresmikan setelah gempa terjadi. Mega proyek terowongan Balingka dan Jembatan Anai, Kabupaten Agam, serta infrastruktur di bidang irigasi dan pengairan juga diperbaiki. Semua itu untuk mendorong percepatan ekonomi masyarakat.
Pembangunan tersebut terlaksana berkat kerja sama semua komponen masyarakat. Pemerintah dan DPRD bersama komponen masyarakat bahu-membahu memajukan Sumbar. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Pembangunan fly over Kelok 9, mega proyek terowongongan Balingka dan Jembatan Anai, Kabupaten Agam, dan pekerjaan proyek pembangunan jalur dua Bypass Padang, berdampak positif terhadap peningkatan geliat ekonomi. Apabila infrastruktur jalan dan jembatan bagus, arus transposrtasi dan barang lancar. Dampaknya terhadap ekonomi masyarakat juga akan meningkat.
Demikian pula dengan perbaikan infrastruktur di bidang pengairan. Sebagai daerah pertanian, Sumbar salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia dalam mendorong percepatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, saluran irigasi dan pengairan harus bangus untuk memenuhi ketersediaan air yang mencukupi untuk pertanian.

‘Buah tangan’ Gubernur Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Muslim Kasim, nyaris tidak diketahui masyarakat selama ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di bawah kepemimpinan Irwan Prayitno secara ‘diam-diam’ telah mengerjakan selama ini. Masyarakat baru tahu setelah Gubernur meresmikannya dalam dua bulan terakhir.

“Selama ini kan masyarakat tidak tahu kalau pemerintah sudah membangun jalan dan jembatan. Saya sengaja tidak mempublikasikannya kepada masyarakat. Saya bekerja ikhlas tanpa harus diketahui masyarakat, tapi pembangunan jalan terus,” kata Irwan ketika meresmikan jembatan Batang Piaman Desa Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamata, Tujuah Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (20/3/2015).

Pembangunan jembatan itu dikerjakan sejak pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim jadi Gubernur dan Wagub tahun 2010. Selama periode kepemimpinan Irwan, tercatat program pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar sebanyak 24 kegiatan. Tujuh jembatan di antaranya sudah diresmikan, antara lain jembatan Batang Piaman, Kabupaten Padang Pariaman dan jembatang Subang-Subang, Kabupaten Agam serta jembatan yang menghubungkan Kabupaten Solok dengan Solok Selatan.

Selain itu juga dibangun escape building kantor Gubernur Sumbar yang berfungsi untuk penyelamatan apabila terjadi gempa yang disusul tsunami.

‘All Out’ Untuk Rakyat
Tahun 2010 Irwan Prayitno sempat protes karena tidak ingin dicalonkan menjadi calon gubernur (cagub) Sumbar. Ia kesal karena sebelumnya dipersiapkan partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk menjadi duta besar (dubes).

Akhirnya ia menerima tawaran partai untuk dicalonkan menjadi gubernur Sumbar. Tawaran itu ia terima dua hari sebelum penutupan pendaftaran. Irwan Prayitno mendaftar bersama pasangannya, Muslim Kasim, pada malam hari di detik-detik penutupan pendaftaran tanggal 8 April 2010.
Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbar, pasangan Irwan Prayitno- Muslim Kasim ditetapkan sebagai gubernur dan wagub terpilih dengan suara terbanyak 32,44%.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI melantik Irwan Prayitno bersama Muslim Kasim. Sebelum pelantikan, pada malam harinya, program kerja selama lima tahun sudah tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat melalui baliho dan spanduk yang dipasang di titik-titik strategis di wilayah Sumbar.

Itulah prinsip Irwan. Dulu menolak dicalonkan jadi Gubernur Sumbar dan setelah terpilih dan dilantik langsung mewakafkan dirinya untuk masyarakat.

Irwan all out memacu pembangunan di Sumbar. Terbukti laki-laki bergelar Datuk Rajo Bandaro Basa dilantik sudah mendapat 197 penghargaan di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan sosial. Di bidang sosial Juara I Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana tahun 2011, Juara I Tanggap Darurat tahun 2011, Juara III Mitigasi Terbaik tahun 2011 dan Juara II Kategori Akuntabilitas bidang Kebencanaan 2011.

Di samping itu sebagai Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota tahun 2011. Di bidang kesehatan mendapat penghargaan sebagai Ksatria Bhakti Husada Kartika yang Berjasa di bidang Kesehatan 2012 dan Indonesia MDGs Award (MDGs Terbaik se Indonesia) tahun 2013. Kemudian mendapat penghargaan sebagai UKM Pangan Award dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2012. Penghargaan di bidang Penyusunan Strategi Rencana Aksi Program REDD + Kategori Tercepat 2012.

Selama menjabat Gubernur Sumbar, Irwan ingin cepat, tepat dan tuntas. Gaya tersebut ia terapkan kepada semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepemimpinan pria kelahiran Yogyakarta pada 20 Desember 1963, ini sudah lahir sejak di bangku pendidikan dan di organisasi hingga menjadi anggota DPR RI (1999-2010).

Di DPR anak pasangan Djamrul Djamal dan ibu Sudarni Sayuti itu terlibat lahirnya UU Migas saat ia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII.

Ia juga mengkritik pemerintah supaya memperbaiki pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada saat menjadi Ketua Komisi XI. Yang harus diperbaiki dari pelaksanaan UN tidak sebatas syarat penentu kelulusan, tapi juga bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi. (Musthafa Ritonga)

obsessionnews.com 1 April 2015

0 komentar:

Posting Komentar