Padang, Padek—Pekan depan, kepala daerah di Sumbar bakal meneken Momerandum of Understanding (MoU) untuk mengantisipasi dampak bencana banjir bandang. Dalam penanggulangan banjir tersebut, juga dilibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), para relawan serta pencinta alam.
”Selama ini, banjir bandang terus terjadi di Sumbar secara periodik. Ada lima tahun sekali dan ada dua tahun sekali. Makanya, perlu dicari kesepahaman untuk mengatasi bencana tersebut,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai rapat penanggulangan banjir bandang bersama bupati/wali kota, di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (6/4/).
Dia menyebutkan, langkah yang akan segera diambil adalah membentuk tim yang akan melaksanakan ekspedisi ke hulu sungai atau memantau potensi banjir bandang. ”Dalam setahun, minimal dua kali melakukan ekspedisi tersebut. Sedangkan secara daruratnya, apabila ada imbauan dari BMKG tentang siaga hujan lebat, maka tim akan secepat mungkin menuju hulu sungai,” katanya.
Banjir bandang, tambahnya, terjadi karena penumpukan material di hulu sungai, sehingga membentuk danau alami. Apabila terjadi hujan lebat dan danau alami tersebut tidak mampu lagi menahan debit air, maka akan menyebabkan banjir bandang.
Guna pembersihan aliran sungai tersebut, nantinya dibentuk tim ekspedisi ke hulu sungai untuk memantau potensi-potensi terjadinya banjir bandang. ”Semoga langkah-langkah yang kita ambil ini bisa mengurangi banjir bandang. Mudah-mudahan bisa nihil tentunya. Sehingga, tidak akan lagi me-rusak infrastruktur dan menelan korban jiwa,” sebutnya.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Zulfiatno menambahkan, topografi Sumbar rawan terhadap bencana. Di mana, topografi Sumbar terdiri dari perbukitan, gunung, daratan. Gerakan tanah di Sumbar masuk kategori sedang dan tinggi. Gerakan tanah ini hampir terjadi di 60 persen wilayah Sumbar. ”Itu berdasarkan hasil penelitian dari vulkanologi. Gerakan tanah ini diperparah dengan terjadinya gempa-gempa kecil. Saat hujan lebat datang, kerap terjadi banjir dan banjir bandang,” ucapnya.
Lewat MoU melibatkan sejumlah stakeholder tersebut, diharapkan dampak bencana bisa diminimalisir. Dalam MoU yang bakal disepakati itu, mengatur pembagian tugas dari stakeholder terkait dan juga soal penganggarannya.
Misalnya, ada tim yang khusus untuk melakukan pembersihan hulu sungai dan kantong-kantong air. Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan memberikan informasi pada sejumlah daerah yang rawan terhadap dampak bencana.Untuk selanjutnya, pemda akan menetapkan status bencana di daerah. – ”Jika ada sinyal beberapa hari ke depan akan terjadi hujan, maka daerah dapat menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor,” ucapnya.
Sebutnya, Pemprov Sumbar pada 22 Maret sampai 31 Maret lalu, mengeluarkan status siaga darurat banjir, longsor dan petir. Bila dalam beberapa hari ke depan ada sinyal sejumlah daerah di Sumbar akan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka tak menutup kemungkinan Pemprov mengeluarkan status bencana kembali. ”Barusan saya dapat info dari BPBD Kota Solok di Lubukpandan terjadi angin puting beliung. Pohon menimpa kendaraan yang sedang lewat. Saya belum dapat informasi nasib korbannya bagaimana,” ucapnya.
Dengan MoU tersebut, menurut dia, daerah dapat menggunakan dana tak terduga jika terjadi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung langkah yang telah dilakukan Sumbar.
“Tanggal 14 Maret lalu, Gubernur sudah ekspos di hadapan kepala BNPB terkait langkah yang dilakukan Sumbar untuk mengantisipasi dampak bencana. Kepala BNPB mendukung upaya yang telah dilakukan Gubernur dan jajaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, disampaikan Zulfiatno, Pemprov sudah mengajukan usulan anggaran penanggulangan dampak banjir dan longsor ke BNPB.
Untuk penanganan darurat sekitar Rp 59 miliar dan untuk rehab rekon sebesar Rp 700 miliar untuk sembilan kabupaten dan kota. Yakni, Lima puluh Kota, Agam, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Kota Solok, Pesisir Selatan dan Tanahdatar.
Selain itu, Balai Wilayah Sungai juga mengajukan usulan ke Kementerian untuk normalisasi sungai di Solsel sebesar Rp 52 miliar dan Pasaman Rp 12 miliar.
”Usulan itu, untuk dampak bencana dari Januari sampai 14 Maret saja. Dampak bencana banjir tanggal 22 Maret belum termasuk. Memang masih banyak proposal- proposal kabupaten dan kota yang telah diajukan ke kita yang saat ini sedang diverifikasi,” tukasnya. – (ayu)
Padang Ekspres, 7 April 2016
Sumber: infoirwanprayitno.wordpress.com
