Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemprov Sumbar sebagai memiliki laporan keuangan dengan capaian tertinggi pada 2016. Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sumbar, Ade Rahman kepada gubernur di istana gubernuran Selasa, (3/10).
“Saya mendapat mandat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyerahkan langsung ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno penghargaan ini,” sebut Ade Rahman.
Dikatakannya, pada Daerah (LKPD) Sumbar kembali memperoleh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Keberhasilan ini capaian yang luar biasa, Sumbar mendapatkan WTP lima kali berturut-turut.
Dikatakannya, upaya yang dilakukan Sumbar untuk mempertahankan WTP inilah yang menjadikan Kementerian Keuangan menghargainya dengan memberikan penghargaan ini. Sebab bukan perihal mudah mempertahankan WTP yang telah diperoleh selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2012.
“Semoga penghargaan ini dapat mendorong semangat dari pemerintah provinsi Sumbar dalam pencapaian WTP di tahun berikutnya. Opini WTP yang diperoleh Pemprov Sumbar juga mendorong pemerintah kabupaten/ kota di Sumbar untuk mendapatkan WTP. Pada tahun 2016, 17 kabupaten/kota mendapatkan WTP. Ini capaian luar biasa,” ujarnya.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan yang telah menyerahkan penghargaan kepada Pemprov Sumbar, karena telah berhasil menyusun dan menyajikan LKPD capaian standar tertinggi, yakninya WTP.
“Semoga penghargaan yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui menteri keuangan ini dapat semakin memacu semangat dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan WTP yang telah diperoleh selama lima tahun berturut-turut ini,” ungkapnya pada kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Nasrul Abit, Kepala Bappeda Hansastri dan Kepala Biro Humas Jasman Rizal.
Disebutkannya, sejak menjabat sebagai gubernur periode pertama 2010, ia sudah berkomitmen untuk memperbaiki laporan keuangan daerah. Komitmen itu ditunjukkan dengan dibentuknya Biro Aset di bawah sekretariat daerah untuk memperbaiki laporan tentang aset yang sebelumnya bermasalah, akibat gempa 2009.
“Dengan dukungan seluruh ASN dan OPD, akhirnya WTP dapat kita peroleh sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 kemarin. Semoga opini WTP ini dapat kembali diperoleh di tahun berikutnya,” jelasnya.
Gubernur Sumbar merasa surprise dengan penghargaan yang diberikan langsung kementerian keuangan untuk Provinsi Sumbar. Sebab tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu akan mendapatkan penghargaan ini. “Saya hanya diberitahukan kalau ada tamu yang datang. Ternyata yang datang itu utusan Menteri Keuangan RI yang langsung menyerahkan penghargaan ini,” ungkapnya.
Singgalang, 4 Oktober 2017
Sumber: irwan-prayitno.com
