Oleh: Irsyad Syafar
Saya membaca di sebuah media tentang pernyataan Mendikbud, dalam sebuah pidatonya yang menyatakan bahwa kita tengah melewati fase yang tidak menentu. Dimana gelar tidak lagi menjamin kompetensi, mahasiswa lulus belum tentu bisa berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, hingga belajar tidak lagi harus di kelas.
Statement Mendikbud ini menurut saya bisa menjadi kontra produktif. Sebab berpotensi menimbulkan berbagai persepsi dan kesimpulan. Dan kemudian akan membuka ruang perdebatan yang sebenarnya tidak perlu.
Pertama, bisa saja banyak orang akan memahami bahwa orang-orang yang memiliki gelar akademik itu, tidak atau belum bisa dipercaya. Kemudian akan menyebabkan krisis kepercayaan kepada lembaga yang memberikan gelar. Dan ini justru melemahkan banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.
Kedua, bisa juga ini dikesankan bahwa Pak Menteri lagi membela dirinya. Sebab beliau memimpin sebuah kementerian yang Beliau sendiri tidak punya gelar akademik yang sesuai dengan kementerian tersebut. Tapi Beliau merasa punya kompetensi dan kualitas untuk itu. Namanya kesan, bisa saja begitu.
Ketiga, juga dikesankan pernyataan seperti ini (bila benar dari Beliau) menafikan kerja kementerian Pendidikan sejak puluhan tahun yang lalu, dalam membangun dunia pendidikan Indonesia. Dimana, walau sudah berijazah, sudah lulus, sudah akreditasi, tapi semua itu bukanlah jaminan.
Dan banyak lagi kesan serta persepsi yang akan muncul dari statement tersebut. Kita akui, pernyataan Pak Menteri mungkin ada benarnya. Itulah realita dunia pendidikan Indonesia, dengan segala permasalahannya. Masyarakatpun juga sudah paham. Tapi untuk apa ditegaskan lagi, oleh seorang Menteri?
Menurut saya, Menteri Pendidikan tak usah lagi berwacana. Apalagi sudah satu bulan lebih dilantik menjadi menteri. Tidaklah pekerjaan puluhan tahun selesai oleh wacana satu bulan. Segera sajalah aksi nyata. Permasalahan riil pendidikan di lapangan menunggu regulasi yang jelas dan aplikasi yang nyata.
Banyak guru mengeluh dengan beban administrasi yang tidak terpakai dalam proses belajar mengajar. Kalau Pak Menteri ingin meringankan mereka semua, segerakan saja.
Masih sangat banyak sekolah negeri yang kekurangan guru-guru PNS (ASN). Bahkan di kampung saya di Kab. Limapuluh kota, ada beberapa sekolah negeri yang guru ASNnya tak sampai sebanyak jari di satu tangan. Mayoritas yang mengajar adalah guru honor.
Dan permasalahan guru honor ini sudah sangat meresahkan. Pemberian upah mereka yang sangat tidak manusiawi dan juga ketidakjelasan regulasi dalam memberikan upah tersebut. Sesungguhnya negara berhutang budi kepada para guru honor. Kalau semua guru honor di tanah air mogok mengajar agak satu bulan saja, bisa lumpuh dunia pendidikan di Indonesia.
Lebih dari itu, dalam Undang Undang Sisdiknas sudah dinyatakan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Jadi, bukan membentuk orang kaya atau pengusaha atau simbol-simbol materi lainnya.
Bagusnya Pak Menteri lebih fokus kepada pembangunan iman dan taqwa serta budi pekerti yang luhur. Anak bangsa ini sedang krisis iman dan moral. Miskin adab dan etika. Apa gunanya teknologi hebat tapi akhlaknya nihil. Justru hanya akan semakin mempercanggih kejahatannya.
Dahulu orang tua kalau anaknya pulang sekolah mengadukan bahwa dia dimarahi oleh guru di sekolah, maka si orang tua akan menambahi marahnya guru. Hari ini bila terjadi hal yang sama, orang tua akan datang ke sekolah memarahi guru yang bersangkutan. Dahulu para siswa dan pelajar takut bila dimarahi guru. Hari ini guru takut memarahi anak karena terancam tuduhan pelanggaran HAM. Jangan sampai gara-gara statement ini kemudian seorang mahasiswa S1 santai saja "meremehkan" seorang guru besar karena alasan kompetensi.
Sebaiknya Pak Menteri kunjungi sekolah-sekolah negeri (tak usah yang swasta) di berbagai pelosok negeri, yang tak tersentuh teknologi bahkan tak ada sinyal. Lihatlah nasib guru di sana, tengoklah bagaimana anak-anak dan para siswa belajar dan perhatikanlah seperti apa sarana prasara sekolahnya. Setelah itu kita tunggu gebrakan Pak Menteri.
